situs judi onlen terpercaya

Permainan kiamat akan datang

pinjol bulanan terbaik

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Pilihan Redaksi 5 Tanda Ekonomi China Sedang 'Sakit' Bahlil Bongkar Skenario 'Jahat' Ganjal Hilirisasi Nikel RI Lewat WTO Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Lawan Arah Tertabrak Truk

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/rds)

zaman prasejarah yang tak terbatas

rtp elangwin

Transmart Spesial Merdeka Belanja, Produk Elektronik Diskonnya Jutaan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart Full Day Sale kembali digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 RI.

Bertajuk "Merdeka Belanja", Full Day Sale berlangsung selama satu hari saja pada Selasa (8/8) di seluruh gerai Transmart Indonesia.

Lihat Juga : Wow Transmart Full Day Sale Datang Lagi Besok, Diskon 50% + 20%!

1. LED TV 65" UHD Smart merek LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung, berlaku harga diskon mulai Rp7,8 jutaan dari harga normal Rp11,2 jutaan di seluruh Transmart.
2. LED TV 50" UHD Smart merek LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung, berlaku harga diskon mulai Rp4,5 jutaan dari harga normal Rp7,9 jutaan di seluruh Transmart.
3. AC Split 1/2 PK merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung, berlaku harga diskon mulai Rp2,7 jutaan dari harga normal Rp3,9 jutaan, plus bonus pipa dan instalasi standar di seluruh Transmart.
4. Kulkas side by side 436 L merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung, harga diskon mulai Rp6,2 jutaan dari harga normal Rp8,7 jutaan untuk pembelian di Transmart Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
5. Kulkas side by side 436 L merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung, harga diskon mulai Rp6,6 jutaan dari harga normal Rp9,2 jutaan untuk pembelian di Transmart luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

Khusus untuk produk elektronik maksimal pembelian hanya 2 pcs per kategori, kecualismall appliancetanpa batas.

Pelanggan Transmart masih bisa mendapat potongan harga lagi sebesar 20 persen lho, asalkan bayarnya pakai Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Tinggal datangi unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade ke Allo Prime.

Tunggu apalagi? Yuk segera pakai Allo Bank, Bank Mega atau Mega Syariah supaya bisa merasakan "Merdeka Belanja" di Transmart selama periode Full Day Sale, mulai dari gerai buka sampai pukul 10 malam.

(avd/fef)

[Gambas:Video CNN]

penyihir penuh waktu

link slot gacor thailand

Pemerintah Gelontorkan Subsidi Rp66 M Supaya Tiket LRT Murah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mengungkapkan pemerintah menggelontorkan Rp66 miliar untuk subsidi sarana termasuk tarif LRT Jabodebek.

Adapun subsidi tersebut juga merupakan Public Service Obligation(PSO) dari Kemenhub.

"Setahun itu anggaran yang disiapkan (untuk) subsidi sarana untuk penumpang Rp66 miliar," ucap Risal di Stasiun Dukuh Atas, Senin (28/8).

Sementara untuk tahapan pertama, pemerintah memberikan diskon. Dengan begitu masyarakat hisa menjajal LRT dengan tarif Rp5.000 saja hingga September mendatang.

"Semuanya PSO, mau Rp20 ribu, mau Rp5.000 itu disubsidi oleh pemerintah," kata Risal.

Tarif LRT Jabodebek sendiri sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

Lihat Juga : Cara Naik LRT Jabodebek yang Baru Diresmikan Jokowi Hari Ini

Berdasarkan regulasi ini, tarif dasar LRT Jabodebek ditetapkan mulai Rp5.000 untuk 1 km pertama, dan bertambah sebesar Rp700 per km selanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan besaran subsidi untuk tiket LRT tahun depan masih digodok. Menurutnya, besaran subsidi itu akan disesuaikan dengan harga tiket.

"Nanti untuk 2024 kami lihat tergantung tadi penetapan harga tiketnya," ucapnya.

Sri Mulyani pun menekankan dana subsidi itu berasal dari APBN.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmikan LRT Jabodebek pagi ini. Masyarakat pun bisa menjajal transportasi publik ini mulai siang ini.

Jalur yang diresmikan terdiri dari dua rute, yakni Cibubur melewati Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Harjamukti PP dan line Bekasi melewati Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Halim-Jatimulya PP. Total 18 stasiun menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

"Alhamdulillah hari ini LRT siap dioperasikan. Baik dari Harjamukti di Cibubur. Dari Bekasi ke Jakarta. (LRT Jabodebek) sepanjang 41,2 km menghabiskan Rp32,6 triliun," ucap Jokowi di Stasiun Cawang.

Ia berharap, dengan LRT, masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Dengan demikian, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya bisa dikurangi.

"Kenapa dibangun MRT LRT KRL Transjakarta BRT, kereta bandara? Agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Memang tidak mudah," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Conan Sistem Detektif Saya

uku pinjaman legal atau ilegal

Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji pegawai negeri sipil (PNS) eselon I jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja gaji PNS itu jauh lebih rendah. Padahal, beban kerja yang diampu keduanya sama.

Karenanya, ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan. Hal ini memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PNS.

Menurut Aba, saat ini sistem penggajian PNS belum adil dan merata. Misalnya, ada yang menerima fasilitas dan gaji seperti air mengalir, tapi ada juga yang seret.

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Lantas, seperti apa perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan?

Lihat Juga : Daftar Sanksi Bagi Penumpang Kereta Kebablasan, Berlaku Kamis Besok

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

Lihat Juga : ANALISISMenguji Klaim Jokowi Lapangan Kerja Naik 40 Kali Berkat Hilirisasi

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Lihat Juga : Kemenpan Ungkap Alasan Pemerintah Masih Rekrut PPPK Meski Ada PNS

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Angin datang dari hati

judi slot online terbaru

Luhut Bongkar 2 Alasan Investasi Tesla di Indonesia Belum Juga Jalan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membuka alasan kenapa sampai dengan sekarang investasi Tesladi Indonesia belum juga direalisasikan.

Ia mengatakan Tesla memang belakangan ini cenderung mengerem investasi mereka. Ada dua alasan yang menjadi pertimbangan bagi Tesla dalam mengerem investasi itu.

Dua alasan itu ia ketahui saat bertemu dengan Bos Tesla Elon Musk pekan kemarin. Alasan pertama, kelebihan produksi Tesla.

"Kurang lebih dua setengah jam lamanya kami berdiskusi terkait perkembangan ekonomi Indonesia, serta kondisi terkini Tesla,Inc. yang ternyata saat ini sedang menunda investasi di negara manapun. Ada dua hal yang jadi penyebabnya, yakni ; overproduksi dan kondisi ekonomi global yang kurang baik saat ini," kata Luhut melalui akun instagramnya Senin (14/8) kemarin.

[Gambas:Instagram]

Luhut mengatakan Tesla memang sekarang ini bekerja sama dengan sejumlah negara di kawasan Asia. Tapi katanya, itu bukan investasi. 

"Kalaupun ada kita dengar di mana negara lain di Asia ini yang bekerja sama dengan Tesla, itu tidak lain hanyalah sebagai agen penjualan mobil saja. Kita pun kalau mau buat agen penjualan mobil bisa saja, tetapi bukan itu tujuan utamanya," katanya. 

Indonesia memang sudah lama merayu Tesla untuk berinvestasi mobil listrik di tanah air sejak 2020. Niatnya, Presiden Jokowi ingin memaksimalkan kekayaan cadangan bijih nikel Indonesia untuk baterai kendaraan listrik.

Untuk menarik Tesla berinvestasi di Indonesia, Jokowi bahkan dua kali berbicara secara langsung dengan Elon Musk di fasilitas SpaceX, Texas pada 2022 lalu. Tak tanggung-tanggung, ia menawarkan konsesi nikel kepada Tesla jika ingin berinvestasi di Indonesia.

"Saya bilang ke dia kalau bapak (Musk) investasi di Indonesia, saya kasih konsesi nikel. Kalau mereka mau mulai dari baterai electric vehicle (EV), tidak apa-apa," ujar Jokowi beberapa waktu lalu soal investasi Tesla di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

(agt/dzu)

Bintang ramalan

sultanspin

Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulur berefek domino pada penanganan kasus kekerasan seksual.

"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.

Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.

Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.

Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu

Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.

"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.

Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.

RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.

Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.

Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.

Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024