situs slot tergacor hari ini

Pemanggil Loli-ku

Gibran Usai Ricuh Munas Hipmi: Kami Tak Ingin Kejadian Jelek di Solo******

Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka berkomentar soal  ricuh yang terjadi di Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Alila, Solo, Selasa (22/11).

Ia berharap kejadian serupa tak terjadi lagi di kota yang dipimpinnya. Ia juga berharap ricuh Munas Hipmi tak berdampak ke Kota Solo.

Gibran berharap insiden tersebut tidak berdampak kepada citra Kota Solo.

Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII pada Senin (21/11) di Solo, Jawa Tengah, diwarnai kericuhan. Hal tersebut diketahui dari sebuah video yang tersebar di media sosial. Sejumlah peserta terlibat adu jotos.

Ketua Organizing Committe (OC) Munas HIPMI XVII Muhammad Ali Affandi membenarkan kejadian kericuhan tersebut. Ia menyebut, kericuhan terjadi di luar sidang pleno Munas karena adanya kesalahpahaman.

Sementara itu Gibran berharap kericuhan yang terjadi di Munas XVII HIPMI tersebut tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, kericuhan tersebut hanya kejadian kecil.

"Halah, kejadian kecil aja," kata Gibran yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina HIPMI Jawa Tengah itu.

Meski diwarnai baku hantam, Gibran menganggap Munas HIPMI di Solo tetap berjalan lancar. Ia memastikan pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI itu tetap berjalan sesuai rencana.

"Insyaallah lancarlah ya. Pleno diselesaikan siang ini, atau kalau molor ya sore nanti," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengaku telah mendapatkan keterangan dari Panitia Munas terkait kejadian semalam. Ia meminta semua pihak tidak perlu melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.

"Kalau soal itu tanya Pak Kapolres saja. Tapi kekeluargaan aja, wong cah enom kok (anak muda kok)," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Surakarta, Kombes Pol. Iwan Saktiadi mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait insiden perkelahian di Munas HIPMI tersebut. Polres, katanya hanya mendorong agar HIPMI bisa menyelesaikan pertikaian tersebut secara kekeluargaan.

"Kami hanya memediasi saja agar ini diselesaikan diselesaikan secara internal saja," katanya.

Era Abadi: Penjaga

Karyawan Twitter Curhat Detik******

Dua karyawan TwitterSingapura menceritakan momen di-PHKpada awal November ini usai platform media sosial itu diakuisisi oleh Elon Musk.

Abigail dan Carmen (bukan nama sebenarnya) menyebut tindakan Elon Musk yang memecat lebih dari 50 persen karyawan Twitter ini sebagai PHK serampangan dan tak berempati.

"Saya pikir ini bukan cara tepat untuk menangani transisi. Saya mengerti dengan manajemen baru, kepemimpinan baru, mereka menginginkan perubahan. Tapi mereka benar-benar tidak memikirkan ribuan karyawan secara global," kata Carmen dilansir dari CNA, Kamis (17/11).

"PHK di Twitter tidak seperti PHK di industri teknologi lainnya, karena skala yang besar dan cara serampangan yang mereka lakukan," kata Abigail.

Ia mengatakan mulanya pada hari PHK terjadi, Jumat (4/11) pagi, Carmen sedang menuju ke kantor ketika mendapat surel yang mengatakan bahwa akan ada PHK dan sejumlah akses karyawan akan tidak berfungsi. Surel itu menyarankan agar para karyawan tidak pergi ke kantor. Carmen pun pulang menuju rumah.

Dalam waktu satu jam, rekan-rekan Carmen di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika kehilangan akses ke sistem perusahaan seperti email dan Slack. Ketika informasi terkait PHK ini sudah menyebar di AS, Carmen mengaku rekan-rekannya di kawasan Asia-Pasifik mulai mempersiapkan diri.

Meski telah mengantisipasi PHK, namun mereka tetap terkejut dengan kejadian yang berlangsung cepat itu.

Jelang makan siang, Carmen kehilangan akses ke sistem perusahaan itu. Ia pun menerima surel bahwa dirinya diberhentikan. Pada akhirnya, sebagian besar karyawan di tim global mengalami pemutusan hubungan kerja.

"Saya merasa sangat sedih. Saat mengetahui bahwa banyak rekan satu tim saya juga di-PHK, pikiran pertama saya adalah: 'Wow, semua yang kami kerjakan sia-sia'," kata Carmen.

PHK massal ini pun berdampak pada karyawan yang tak diberhentikan. Pasalnya mereka tak langsung tahu apa yang terjadi pada perusahaan itu.

"Di beberapa tim, ada manajer yang diberhentikan sehingga mereka (anggota tim) yang pergi ke kantor pada hari Senin berikutnya tidak mengetahui apa yang terjadi," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Abigail mengaku ada tim yang "seluruh upline"-nya di-PHK. Artinya, seluruh jajaran manajer ke atas tidak ada.

"Twitter yang saya ikuti dan Twitter yang saya kenal adalah orang-orang yang benar-benar berkomitmen untuk melayani perbincangan publik. Mereka sangat bangga dengan komunikasi yang empati namun jelas, dan saya merasa itu kurang dari semua komunikasi yang saya lihat sejauh ini dari kepemimpinan baru," kata Abigail.

Ketika dilihat kembali, Carmen mengaku tak melihat perubahan negatif dengan berubahnya kepemilikan Twitter. Terlebih, Elon Musk sebagai pemilik baru memiliki rekam jejak sebagai pengusaha yang berhasil.

Menurutnya, titik balik kekhawatiran para karyawan Twitter adalah ketik Musk memecat CEO Twitter Parag Agrawal, CFO Ned Segal, dan penasihat hukum utama Vijaya Gadde usai menyelesaikan kesepakatan pada 27 Oktober.

Dia mengaku saat itu seluruh karyawan merasa frustasi menunggu kejelasan atas pemecatan CEO dan CFO Twitter yang lama. Tapi tidak ada kabar dari manajemen.

"Selama masa transisi, menurut saya tidak normal untuk segera memecat CEO. Tapi itulah yang terjadi. Sejak itu, banyak top (eksekutif) lainnya, mereka dilepaskan atau mengundurkan diri, dan memang ada kekosongan di puncak. Maksud saya, sejujurnya, meskipun saya tidak di-PHK, saya rasa saya tidak ingin bekerja di Twitter baru ini," tegasnya.

Rel Bisnis

Ada Pengusaha Berkonsultasi Ke Kemnaker soal Rencana PHK Karyawan******

Kementerian Ketenagakerjaan(Kemnaker) meminta pengusaha yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya sebelum lebaran 2024 untuk menundanya.

Permintaan mereka sampaikan setelah Kemnaker didatangi pengusaha yang berkonsultasi terkait pembayaran THR karyawan pada Lebaran 2024 ini.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ada sekitar 300 pihak yang datang ke Posko Kemnaker untuk konsultasi perihal THR.

"Mudah-mudahan bulan ke depan juga tidak ada PHK," harapnya.

Posko Kemnaker dibuka sejak Senin (18/3) dan melayani ratusan konsultasi tersebut. Berdasarkan saran Kemnaker kepada para pengusaha yang ingin mem-PHK karyawannya, Putri menegaskan tidak ada pekerja yang terkena layoffsebelum Hari Raya Idulfitri 1445 H.

Dengan begitu, ia menekankan para karyawan di masing-masing perusahaan masih berhak menerima hak berupa THR.

"Alhamdulillah tahun ini (2024) jauh lebih baik, kita bersyukur. Jadi, terima kasih juga kepada perusahaan-perusahaan dan manajemen pengusaha yang comply serta patuh mengikuti surat edaran menaker untuk membayar THR tepat waktu," tuturnya.

Meski begitu, Putri tak menutup mata bahwa banyak aduan soal jenis pekerjaan yang rentan tak mendapatkan THR. Ia mengatakan nasib karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling sering ditanyakan.

Ia menegaskan PKWT berhak mendapatkan THR, sesuai Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Akan tetapi, ada pengecualian bagi para PKWT yang masa kontraknya habis sebelum waktu pemberian THR.

"Mulai hari ini, posko kita fokuskan untuk pengaduan. Kalau kemarin kan di-launching untuk konsultasi, nanya-nanya, hari terakhir batas paling lambat pembayaran (THR) kemarin kan 3 April (2024)," jelas Putri.

"Sehingga per hari ini posko di seluruh Indonesia dan Kemnaker difokuskan untuk menerima pengaduan-pengaduan bagi perusahaan yang tidak membayar THR atau dicicil. Jadi tunggu, belum ada nih berapa yang ngadu (THR tak dibayar) karena baru dibuka hari ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Bela Diri Abadi

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Proyek PSN PIK 2 Aguan Bakal Telan Biaya Rp40 T, Buat Apa Saja?******

Proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang baru saja ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp40 triliun. Namun, dipastikan tidak menggunakan APBN maupun APBD.

Berdasarkan keterbukaan yang dikutip pada Selasa (26/3), pengembangan PIK 2 merupakan usaha patungan Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group (SG) yang direncanakan menarik investasi dari investor swasta.

Saat ini kawasan PIK2 sedang dibangun jalan tol KATARA (Kamal-Teluknaga Rajeg) sepanjang hampir 40 KM dan diperkirakan akan mulai beroperasi dalam 1 tahun ke depan.

Dengan luas tersebut, rencananya akan dibangun beberapa objek wisata yang telah dikaji seperti:

- Pengembangan baru berkonsep eco-park dan dapat disebut Taman Bhineka yang akan mengusung keragaman religi dan sikap toleransi di Indonesia.
- Safari sebagai destinasi wisata alam yang dapat diakses oleh umum serta fasilitas penunjang yang diperlukan untuk mempermudah wisatawan untuk berkunjung termasuk hotel, restoran dan fasilitas lain yang berhubungan dengan wisata safari.
- Lapangan Golf dirancang untuk dapat mengakomodir standar 27 holes dengan skala design bertaraf internasional.
- Wisata Mangrove sebagai destinasi wisata alam yang berbasis pesisir pantai termasuk safari mangrove dan taman rekreasi keluarga, dan kebun binatang berhabitat mangrove.
- Sirkuit internasional untuk menyasar segmen pecinta otomotif dan direncanakan racing berskala nasional dan internasional sebagai magnet untuk segmen otomotif.
- Ekowisata dapat mencakup resort yang bertemakan pesisir pantai, taman terbuka dan tertutup dengan target segmen wisata ekowisata.

Selain itu, pembangunan PIK 2 juga ditargetkan akan memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui beberapa target yang telah diidentifikasi seperti:

- Penyerapan lapangan kerja baru sekitar 30 ribu orang.
- Kunjungan wisatawan baik domestic maupun asing sekitar 10 juta wisman per tahun.
- Kontribusi kepada pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk pajak (PPN, PBB, PB1, PPh).
- Potensi investasi modal dari swasta/asing yang berminat untuk menanamkan modalnya di PIK2 PSN.
- Pemerataan distribusi pembangunan di luar DKI Jakarta sehingga tercapai dampak sosial dan ekonomi antara lain mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga dapat menunjang tercapainya Indonesia Emas pada 2045.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Jelang Lebaran, Satgas Pangan Polri Klaim Harga Pangan di Jatim Stabil******

Satgas Pangan Polri mengklaim hargabahan panganpokok di wilayah Jawa Timur sudah stabil menjelang hari raya Lebaran 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasubsatgas Distribusi Pangan Mabes Polri Kombes Teddy Suhendyawan Syarif usai memantau sejumlah pasar tradisional di wilayah Surabaya pada Sabtu (23/3).

Lihat Juga : Jokowi Akui Harga Pangan Naik Saat Ramadan: Tapi Enggak Banyak

Kendati demikian, Teddy mengakui beberapa komoditas pangan, seperti telur dan daging ayam, harganya masih tinggi. Hal itu, kata dia, dikarenakan adanya tingkat permintaan yang tinggi selama bulan Ramadan.

Hanya saja, ia memastikan harga yang ada di pasaran masih dalam batas wajar dan tidak melebih angka rata-rata secara nasional.

"Enggak ada temuan kenaikan karena ini juga permintaan dari masyarakat yang tinggi, seperti sekarang bulan puasa menjelang Idulfitri," jelasnya.

Lebih lanjut, Teddy menyebut dari hasil pengecekan yang dilakukan di Kediri, Mojokerto, hingga Surabaya, pihaknya menjamin stok kebutuhan bahan pokok masih aman hingga Lebaran mendatang.

Lihat Juga : Kenaikan HET Beras Premium Diperpanjang Hingga April 2024

Oleh karenanya, ia berharap seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar dapat mengantisipasi potensi inflasi yang disebabkan kelangkaan pasokan, distribusi tidak merata, atau harga komoditas pangan melambung tinggi.

"Contohnya beras, SPHP untuk ketersediaan stok atau yang lainnya, harga itu tidak boleh melebihi HET. Beras SPHP Rp10.900 per kg. Kemudian terkait masalah minyak. Minyak kita ada di NET, dikomoditi itu ada TPID," pungkasnya.