petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

mmbett

rekomendasi bo slot 664Jutaan kata 63689Orang-orang telah membaca serialisasi

《mmbett》

Gibran dan Selvi "nyoblos" di TPS 34 Manahan******

Gibran dan Selvi "nyoblos" di TPS 34 Manahan
Cawapres nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan istrinya, Selvi Ananda, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. di TPS 34 Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Aris Wasita/aa.
Surakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, menggunakan hak suara mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 34 Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu.

Keduanya tiba di TPS 34 Manahan sekitar pukul 11.07 WIB. Pada kesempatan itu, Gibran mengenakan atasan lengan panjang bercorak dan bawahan hitam, sedangkan Selvi menggunakan atasan berwarna coklat dan celana hitam.

Disinggung mengenai rencananya usai mencoblos, Gibran mengatakan tidak akan kemana-mana.

"Nggakkemana-mana," kata wali kota Surakarta itu.

Baca juga: TKD Prabowo-Gibran Sumut: film "Dirty Vote" ganggu masa tenang

Gibran juga belum dapat memastikan apakah akan bergabung ke Istora Senayan, Jakarta, untuk memantau proses hitung cepat Pemilu 2024 bersama dengan calon presiden Prabowo Subianto.

"Ya, nanti lihat saja," tambahnya.

Sementara itu, putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum mencoblos.

"Nggakada persiapan khusus. Datang, coblos, pulang," katanya singkat.

Soal pilpres satu atau dua putaran, Gibran hanya meminta doa restu agar Pemilu 2024 berjalan lancar.

"Doakan semoga lancar, ya," ujarnya.

Baca juga: Prabowo ikut antre bersama warga saat berikan hak pilihnya di TPS 033

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"
Foto tangkapan layar Zainal Arifin Mochtar (kiri), Bivitri Susanti (tengah), Feri Amsari (kanan), narasumber dalam film "Dirty Vote". (ANTARA/Khaerul)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:devil138

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
erek erek 96 2d
akun slot paling gacor 2022
gacor slot
bo gacor slot
situs slot gacor hari ini 2022
cara masuk kredivo
yuki138
jaminan pinjaman online
rtp retro777
Daftar isi semua bab
Bab 1 uang pintek terdaftar di ojk
Bab 2 jam gacor royal domino
Bab 3 situs slot terbaru
Bab 4 pinjaman e wallet
Bab 5 slot demo 500
Bab 6 merdeka777
Bab 7 liga situs slot
Bab 8 pinjaman online ktp
Bab 9 asia gaming 88
Bab 10 cara menggunakan voucher di shopee
Bab 11 voucher bobocabin
Bab 12 situs slot terlengkap dan terpercaya
Bab 13 joybola slot
Bab 14 ina777
Bab 15 zona paito hk
Bab 16 limit kredivo 12 bulan tidak bisa digunakan
Bab 17 pinjaman online yang langsung cair
Bab 18 duyung303
Bab 19 aplikasi slot terbaru
Bab 20 liga 77 slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8255bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Tenglong Melahap Langit

keju4d
TPS di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan
Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia (kedua kiri) meninjau lokasi TPS yang berada di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan.

"Memang selama ini dari pemilu ke pemilu itu catatannya selalu ada masalah," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan, Atiq Amalia di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, di Kalibata City pada Pemilu 2024 terdapat 13 TPS yang dipusatkan di beberapa lapangan di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Kalibata City yang berada di Kecamatan Pancoran, memang memerlukan perhatian khusus sehingga perlu adanya antisipasi. Untuk itu pihaknya meninjau lokasi tersebut sebelum dan saat hari pemungutan suara.

"Memang perlu mendapat perhatian khusus, termasuk kami besok akan turun bersama wali kota," tuturnya.

Atiq menambahkan, di pemilu sebelumnya, keributan yang terjadi di Kalibata City dikarenakan adanya warga yang memaksa untuk bisa menyalurkan hal suaranya. Padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut karena mereka kebanyakan merupakan pendatang.

Baca juga: Bawaslu Jaksel ingatkan saksi parpol tak hanya awasi suara partainya
Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024
 
Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan
Untuk mengantisipasi keributan, kata Atiq, sudah disepakati agar yang membuat keributan ditarik keluar TPS supaya tidak mengganggu jalannya pemungutan suara.

Menurut dia, hal itu telah dikoordinasikan dengan pengelola, Panwascam dan petugas terkait jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu harus dipastikan tidak ada keributan di TPS dan penyelesaian masalah dilakukan di luar TPS.

"Keributan biasanya dikarenakan penghuni menyodorkan KTP supaya bisa memaksa untuk memilih di sana. Dari pemilu ke pemilu selalu ada masalah seperti itu," katanya.

Selain di Kalibata City, TPS yang rawan keributan lainnya adalah di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI. Kasusnya pun serupa.

"Ada berapa ya titiknya, seperti di Kalibata City dan di sini (Rumah Jabatan Anggota DPR) juga ada. Di sini juga sama kasusnya, mereka tidak mendaftarkan, hanya menggunakan KTP. Jadi mereka memaksa juga untuk mencoblos," kata Atiq.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Ambisi Rhodes

bola slot 99
KPU Jaktim beri tambahan waktu pencoblosan bagi TPS terdampak banjir
Salah satu tempat pemungutan suara (TPS) 158 mengalami banjir akibat hujan mengguyur wilayah Jakarta di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Syaiful Hakim/aa.
Kami minta KPPS untuk dibuatkan catatan kejadian khusus dan lakukan pelayanan sepanjang surat suara masih tersedia
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur memberikan penambahan waktu kepada warga yang ingin mencoblos surat suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang terdampak banjir. "Karena TPS terkena banjir dan terlambat buka, maka ada penambahan waktu sesuai dengan dimulainya pemungutan suara," kata Ketua Divisi Teknis KPU Jaktim Carlos Paath ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Dia mencontohkan bagi TPS yang mulai pemungutan suara pada pukul 09.00 WIB, maka diberikan penambahan waktu hingga pukul 15.00 WIB. Dia pun meminta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk membuat catatan kejadian khusus, seperti kasus banjir. "Kami minta KPPS untuk dibuatkan catatan kejadian khusus dan lakukan pelayanan sepanjang surat suara masih tersedia," kata Carlos. Ketua Satgas BPBD DKI Korwil Jakarta Timur Sukendar mengatakan sebanyak empat TPS di wilayah Jakarta Timur yang terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Rabu dini hari. Empat TPS itu berada di Kecamatan Cakung, yakni 3 TPS di Kelurahan Cakung Timur (3 TPS) dan satu TPS 60 RT 07/RW 05 Kelurahan Rawa Terate. "Ketinggian air di Rawa Terate mencapai 80 sentimeter (cm), dan di Kelurahan Cakung Timur mencapai 60 cm. Namun, saat ini sudah surut seiring berhentinya guyuran hujan di kawasan tersebut," kata dia.
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Korwil Jaktim tengah membantu warga yang ingin mencoblos menggunakan perahu karet akibat TPS 60 mengalami banjir akibat hujan mengguyur wilayah Jakarta di Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Rabu (14/2/2024). ANTARA/HO-BPBD DKI Jakarta
 Pihaknya pun mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi kotak suara yang berada di TPS 60 Kelurahan Rawa Terate. Bahkan, petugas BPBD pun membantu masyarakat yang ingin datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan perahu karet. "TPS 60 terpaksa dipindah ke lokasi lain yang lebih aman karena airnya cukup tinggi," kata Sukendar.
Baca juga: KPU Jakarta sebut 18 TPS lakukan pemilihan susulan karena banjir
Baca juga: 34 TPS di Kota Tangerang terdampak banjir
Baca juga: Wali Kota Semarang: 12 TPS terdampak hujan

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Pelindung Negara Long Shuai

ulasan kredivo
Mentan janji tingkatkan produksi beras untuk atasi lonjakan harga
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
produksi mutlak kita tingkatkan kalau ingin menurunkan harga beras. Ini bukan hanya harga beras Indonesia tetapi harga beras dunia
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berjanji meningkatkan produksi beras di Indonesia untuk mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok itu.

“Kita tingkatkan produksi karena produksi mutlak kita tingkatkan kalau ingin menurunkan harga beras. Ini bukan hanya harga beras Indonesia saja, tetapi harga beras dunia,” ujar Amran usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa sejak Desember 2023 hingga Januari 2024, pemerintah telah menanam komoditas padi di lahan seluas 4 juta hektare yang diharapkan bisa memproduksi beras 5-8 ton per hektare.

Menurut dia, tanaman yang sudah ditanam (standing crop)sejak Desember tahun 2023 seluas 1,5 juta hektare ditambah 1,7 juta hektare pada Januari 2024 sehingga totalnya mencapai 3,2 juta hektare, dan masih ditambah produksi bulan ini di lahan seluas 1 juta hingga 1,5 juta hektare.

Baca juga: Mentan laporkan upaya peningkatan produksi padi-jagung kepada Presiden

Baca juga: Mentan minta petani lapor bila bantuan di Jateng tak tiba sepekan

“Sekarang ini kita mempercepat tanam di Pulau Jawa karena produksi di Pulau Jawa, Lampung 70 persen produksi ada di sana. Jadi kita melakukan percepatan tanam di Jateng, Jatim, Jabar, sementara di luar Jawa, di Lampung, Sumsel, Sumut, Sulsel dan NTB. Kita fokus pada lumbung pada Indonesia,” tuturnya.

Dengan demikian, Amran berharap bisa merealisasikan target produksi minimal 3 juta ton beras dari luas lahan yang ditanami, sesuai estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat kenaikan harga beras di Indonesia yaitu naik 0,43 persen menjadi Rp13.890 per kilogram untuk beras medium dan naik 0,32 persen menjadi Rp15.800 per kilogram untuk beras premium.

Baca juga: Mentan koordinasi ke KemenPUPR atasi lahan pertanian terdampak banjir

Baca juga: Mentan minta asuransi petani korban banjir Jateng cair dalam sepekan

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

tawanan Naruto

situs slot langsung maxwin
Pj. Gubernur Jateng: Pemilu 10 desa di Demak ditunda karena banjir
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana bersama istri menunjukkan jari yang terdapat bekas tinta usai mencoblos di TPS 02, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Zuhdiar Laeis/aa.
Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 pada 10 desa di Kabupaten Demak terpaksa ditunda karena terdampak banjir.

"Jadi, untuk di Demak ada satu kecamatan yang terdampak banjir," kata Nana usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Gajahmungkur, Kota Semarang, Rabu.

Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Jateng sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak maupun KPU Jateng dan KPU RI mengenai bencana banjir itu.

"Untuk pemungutan suara, hasil koordinasi KPU kabupaten dan KPU provinsi sudah dilaporkan ke KPU pusat, dan diputuskan bahwa untuk di 10 desa dan ada sekitar 114 TPS dengan jumlah pemilih 27.669 orang, mereka akan melakukan pemungutan suara susulan," katanya.

Baca juga: KPU sebut dua daerah berpotensi gelar pemilu susulan
Baca juga: KPU Demak putuskan pemilu susulan di sembilan desa terdampak banjir

Menurut Nana, pelaksanaan pemilu susulan diberikan waktu H+10 atau sepuluh hari sejak 14 Februari 2024, tetapi untuk lokasinya belum diputuskan.

"Memang waktu yang diberikan H+10. Untuk lokasinya, tempatnya, masih kami bicarakan dengan KPU, kira-kira di mana," kata mantan Kepala Polda Metro Jaya itu.

Penetapan pemilu susulan juga bergantung dengan langkah penanganan bencana di lokasi sebab yang terpenting bagaimana masyarakat bisa kembali ke tempat tinggalnya.

"Kami lihat juga upaya untuk membendung tanggul yang jebol sehingga masyarakat bisa kembali ke kampungnya. Baru kami akan bicarakan lebih lanjut," katanya.

Baca juga: KPU: TPS Kebanjiran hingga pukul 1 siang bisa ajukan pemilu susulan

KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Baca juga: Pengungsi banjir Demak berharap bisa mencoblos di pengungsian
Baca juga: KPU Jateng usul penundaan pemungutan suara di Demak karena banjir

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Panggil Gadis Manka

jam gacor olympus hari sabtu
Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat menghadiri acara “Konsolidasi Pemantau Pemilu” di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani soal dugaan pelanggaran terkait persoalan surat suara direndam di Jeddah, Arab Saudi.

"Sedang dalam penanganan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panwaslu LN di Jeddah. Dugaannya adalah dugaan pelanggaran administrasi," kata Lolly di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.

"Ini sedang berproses semua. Kita tunggu karena itu kewenangan Panwaslu LN," ujarnya.

Sementara itu, Lolly enggan menjawab terlebih dahulu mengenai adanya kesepakatan antara pengurus partai setempat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah untuk merendam sisa surat suara.

"Jangan katanya-katanya. Itu yang sedang diklarifikasi oleh Bawaslu. Jadi, yang masih buram-buram itulah yang dicari titik terangnya oleh Bawaslu. Saat ini sedang berproses. Jadi kita no comment (tidak berkomentar) dulu sama info yang katanya-katanya," tutur Lolly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa surat suara yang direndam di Arab Saudi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal tindak lanjut atas surat suara yang tidak terpakai.

"Ya itu tidak sesuai aturanlah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Dia pun sudah mengonfirmasi soal surat suara itu dengan PPLN Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, surat suara itu telah disepakati pengurus-pengurus partai setempat untuk dimusnahkan sebab tidak terpakai.

"Nah, ternyata ada pembicaraan antara PPLN Jeddah dan pengurus partai di sana, disepakati bahwa untuk menghindari itu direndam saja, dimusnahkannya. Jadi, itu atas kesepakatan partai-partai di sana," jelasnya.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial X yang menampilkan banyak surat suara direndam dalam sebuah kotak transparan. Kotak itu diisi air mengalir melalui selang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

mainan gacor slot
Tahanan KPK gunakan hak pilih di TPS 901 Rutan KPK
Tahanan KPK menggunakan hak pilihnya di TPS Lokasi Khusus 901 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Para tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus (Loksus) 901 Rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Tahanan sebagai warga negara berhak untuk memilih dalam pemilihan umum," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Ali menerangkan TPS Lokasi Khusus itu akan memfasilitasi pemungutan suara untuk 67 tahanan KPK yang ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih, Rutan C1 KPK dan Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

Pencoblosan di TPS Loksus 901 itu berlangsung pada pukul 07.00 WIB dan selesai pukul 09.00 WIB.

Sedangkan 8 tahanan KPK lainnya yang ditahan di Rutan KPK Puspom AL Jakarta Utara akan menggunakan hak pilihnya di tps terdekat.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: KPK fasilitasi tahanan coblos surat suara di rutan

Baca juga: Tiga capres-cawapres akan sampaikan gagasan antikorupsi di hadapan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024