slot new member 100 persen

penghancur proses

Luhut Ungkap 29 Ton Garam Ditebar Tolak Hujan di Gala Dinner G20******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membeberkan rahasia hujan tidak turun saat penyelenggaraan Gala Dinner G20 di Bali pada 15 November 2022 lalu.

Pemerintah, kata Luhut, menggunakan teknik modifikasi cuaca menggunakan puluhan ton garam selama forum akbar internasional itu berlangsung.

"Sedikit cerita "flashback" tentang Teknik Modifikasi Cuaca untuk "outdoor event" KTT G20 2022 bagaimana sains dan teknologi yang dipadukan dengan harapan serta doa berbagai pihak berhasil membuktikannya," ujar Luhut melalui unggahan akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan pada Kamis (24/11).

Sembari berteduh dan mendengarkan paparan dari koordinator acara khusus even Gala Dinner G20, Wishnutama Kusubandio, ia melihat wajah presiden yang termenung.

"Tampaknya apa yang beliau pikirkan saat itu sama dengan saya pikirkan, kami ingin acaranya nanti berlangsung meriah dan semarak. Namun bagaimana jika hujan deras seperti ini malah turun di area GWK Cultural Park tanggal 15 November malam ketika acara berlangsung?" ujarnya.

Setelah itu, ia lantas bergegas menggelar rapat dengan tim khusus yang terdiri dari BMKG, BRIN, TNI AU, Kementerian PUPR, dan pakar teknologi modifikasi cuaca, Tri Handoko Seto.

[Gambas:Instagram]

Tim tersebut mendapat tugas besar untuk memastikan agar hujan tidak turun saat gelaran Gala Dinner G20 di GWK Cultural Park.

"Selain tugas tersebut, ada pula tugas lain yang tak kalah penting, yakni mengkondisikan cuaca agar tidak turun hujan ketika para kepala negara anggota G20 berjalan ke arah Bamboo Dome, yang terletak di outdoor area The Apurva Kempinski," ujarnya.

Hari ini, sambung Luhut, ia bertemu dengan tim TMC yang dipimpin Seto untuk mengucapkan terima kasih. Ia mendengar cerita perjalanan tim melakukan perburuan awan di langit Bali.

"Beliau menyampaikan, ketika itu sebenarnya hujan sempat turun di wilayah Bali lainnya pada siang hari," ujarnya.

Menurut Seto, kata Luhut, TMC bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. Syaratnya, harus all out, baik dari sisi anggaran maupun teknis seperti pesawat yang digunakan tidak boleh terbang di malam hari.

"Saya kemudian berpikir, kalau melihat mata anggaran beberapa event pemerintah, memang TMC mendapat porsi anggaran yang paling kecil, padahal ini sangat penting," ujarnya.

Saat pelaksanaan Gala Dinner KTT G20, misalnya, ada 4 pesawat dari TNI AU yang ditugaskan dengan berbekal suplai data dari BMKG terkait titik mana saja yang berpotensi hujan.

"Perlu kecermatan perhitungan yang matang untuk mengetahui ketebalan awan dan berapa jumlah garam yang harus ditabur. Hal ini agar hujan yang turun tidak menyebar," ujarnya.

Saat itu, kata Luhut, ada 11 penerbangan yang membawa 29 ton garam untuk melakukan TMC. "Bisa dibayangkan berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan operasi ini," ujarnya.

Selain itu, TMC juga bisa digunakan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, menurunkan hujan buatan untuk mengairi waduk sebelum musim kemarau tiba, mengantisipasi kekeringan, sampai untuk irigasi pertanian.

Melihat hal itu, Luhut menilai perlu ada lembaga khusus yang menaungi TMC di Indonesia. Hal itu seperti di Thailand, di mana lembaga khusus terkait bertanggung jawab kepada raja.

"Sebagai manusia, tugas kita hanya bekerja, hasilnya bukanlah kuasa kita. Semoga ke depan bangsa Indonesia bisa semakin menguasai teknologi ini," ujarnya.

BMKG sebelumnya memperkirakan potensi curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Bali selama November 2022. Karenanya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta untuk melaksanakan operasi TMC selama pelaksanaan KTT G20.

"TMC ini bagian dari skenario mitigasi cuaca yang dipersiapkan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem agar gelaran KTT G20 di Bali berjalan dengan lancar dan sukses, serta semua kepala negara dan delegasi dapat melaksanakan pertemuan dengan aman dan nyaman," ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Bali lewat keterangan resmi pada Rabu (16/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Dewa Bela Diri

Kemenaker Undur Pengumuman UMK 2023******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengundur tenggat waktu bagi kepala daerah untuk mengumumkan besaran kenaikan upah minimumkabupaten/kota (UMK) 2023.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18 tahun 2022. Dalam beleid itu, kenaikan UMK 2023 yang awalnya dijadwalkan harus diumumkan pada 30 November diundur menjadi paling lambat 7 Desember 2022.

"Penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten mundur paling lambat 7 Desember mendatang," kata Ida melalui keterangan resmi yang disiarkan secara virtual dikutip pada Kamis (24/11).

"Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku 1 Januari 2023," ujar Ida.

Dalam beleid itu, ada beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Ida berharap formula ini dapat membuat daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, ia juga berharap penyesuaian penghitungan upah minimum 2023 ini dapat menjadi jalan tengah atas dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berkembang.

Ida menekankan pentingnya penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Saya juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Bentuk Satgas Daerah, Pemerintah Targetkan Berantas PMK Hingga Tuntas******

Dalam rangka pengendalian dan pemberantasan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku belah, pemerintah telah merumuskan rangkaian kebijakan dan strategi untuk diimplementasikan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bahwa kecepatan dan ketepatan respon kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi faktor kunci dalam mengendalikan dan memberantas wabah PMK.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan PMK di Indonesia Tahun 2022, Rabu (23/11). Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Dengan adanya Satgas PMK di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan penanganan dan pengendalian PMK dapat menjadi lebih efektif secara koordinasi dan lebih efisien dalam pemanfaatan anggaran," ungkap Musdhalifah dalam keterangannya, Jumat (24/11).

Di sisi lain, saat ini masih ada tantangan belum seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk Satgas Penanganan PMK. Dari total 514 Kabupaten/Kota, baru 32,49 persen yang telah memiliki Satgas Penanganan PMK.

Maka dari itu, Musdhalifah menegaskan, sangat penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat segera merealisasikan pembentukan Satgas Penanganan PMK di wilayahnya untuk dapat mendukung pelaksanaan Satgas di tingkat pusat.

Pembentukan Satgas Penanganan PMK selanjutnya ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan strategi. Antara lain, penanganan PMK yang tanggap dalam hal biosecurity, lalu lintas ternak dan pencegahan penularan antar wilayah, koordinasi penanganan lintas sektor dan wilayah, koordinasi program pengendalian dan penyediaan anggaran, serta penerbitan kebijakan serta regulasi yang diperlukan dalam pengendalian PMK.

Terlebih, saat ini penyakit Lumpy Skin Disease(LSD), yang menyerang bagian kulit sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus, juga mulai menyerang. Sehingga diharapkan Satgas di daerah ini mampu mengidentifikasi lebih awal dan menekan penyebarannya.

Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan wabah PMK, Pemerintah juga sedang menyusun Peta Jalan Pembebasan PMK di Indonesia untuk periode 2023-2035.

Sejak terbentuknya Satgas Penanganan PMK pada 24 Juni 2022, penurunan kasus aktif PMK khususnya antara Bulan September ke Oktober 2022 telah terlihat, dengan penurunan mencapai dua kali lipat.

"Mudah-mudahan perlahan-lahan seluruh provinsi kita bisazero case. Tapi kita tetap harus terus waspada. Sehingga apabila ada wabah yang baru masuk, bisa kita kendalikan sedini mungkin," ujar Musdhalifah.

Dalam rangka membantu peternak yang terdampak PMK, pemerintah juga telah memberikan kompensasi dan bantuan berupa penggantian ternak yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518 Tahun 2022.

Adapun besaran bantuan kepada peternak terdampak PMK adalah sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta rupiah per ekor, kambing dan domba sebesar 1,5 juta per ekor, dan babi sebesar Rp2 juta per ekor.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa pakan untuk sapi perah terdampak PMK dalam rangka peningkatan produktivitas pasca PMK. Hingga 17 November 2022, total aktual bantuan pemerintah telah mencapai Rp79,8 miliar, atau setara dengan 8.025 ekor.

Musdhalifah melanjutkan, ke depan perlu dilakukan percepatan proses realisasi sehingga para peternak terdampak PMK dapat segera terbantu. Dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, khususnya para peternak, juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pengendalian PMK di Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, dia pun berharap seluruh pihak dapat bersama-sama terus berkomitmen mendukung penanganan dan pengendalian PMK serta penyakit hewan menular strategis lainnya. Selain itu, dia juga menyampaikan agar memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, agar subsektor peternakan lebih maju, sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan perekonomian Indonesia.

Bintang besar di dunia seni bela diri

Tiket Kereta Cepat Jakarta******

Direktur utama PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan tiket kereta cepat Jakarta Bandung(KCJB) dibanderol Rp125 ribu-Rp250 ribu. Harga tiket tersebut berlaku untuk tiga tahun pertama KCJB beroperasi.

KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2023. Setelah tiga tahun, ia mengatakan tiket KCJB akan naik ke Rp150ribu-Rp350 ribu.

Dwiyana menjelaskan KJCB nantinya akan beroperasi mulai pukul 05.30 hingga 22.00 WIB dengan total 68 kereta yang akan beroperasi dalam sehari.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progres fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.

Sementara dari sisi biaya, KCJC mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US7,5 juta atau Rp3,29 triliun," kata Kartika dalam paparannya.

Sebelumnya, Dwiyana mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek KCJB yang saat ini menjadi sekitar US,5 miliar.

Awalnya, biaya pembangunan KCJB ditetapkan sebesar US,05 miliar. Namun, berdasarkan review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), per 15 September 2022 ada pembengkakan anggaran sebesar US,4 miliar, sehingga totalnya menjadi US,5 miliar.

"Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal)," kata Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

[Gambas:Video CNN]

Dengan demikian, target balik modal lebih cepat dibandingkan dengan masa konsesi KCJB di tangan China yang ditetapkan selama 50 tahun. Karena perbedaan ini, Dwiyana menyebutkan akan membahas lagi bersama stakeholderterkait.

Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal.

"Itu yang nanti kita pendalaman lagi dengan Komisi VI. Kita akan sampaikan dulu itu di pedalaman," jelasnya.

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

Kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 Diumumkan 28 November******

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono akan mengumumkan besaran Upah MinimumProvinsi (UMP) DKI Jakarta pada Senin depan (28/11).

Ia menyebut pihaknya bersama sejumlah pihak terkait masih menghitung besaran UMP.

"Mungkin sebelum 28 atau pas tanggal 28 (diumumkan). Lagi dihitung sama-sama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/11).

Apindo mengusulkan kenaikan sebesar 2,62 persen menjadi Rp4,7 juta, angka ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021.

Lalu Kadin mengusulkan kenaikan 5,11 persen menjadi Rp4,8 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Kemudian unsur pekerja mengusulkan kenaikan hingga 10,55 persen menjadi Rp5,1 juta.

Sedangkan Pemprov DKI mengajukan kenaikan sebesar 5,6 persen menjadi Rp4,9 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

"Kita kemarin sudah sepakat di dalam sidang dewan pengupahan bahwa baseline untuk penetapan UMP itu adalah (Kepgub)1517," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

Korban Gempa Cianjur Dapat Bantuan Perbaikan Rumah Rp50 Juta******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan korban gempa Cianjur akan mendapatkan dana kompensasi Rp50 juta untuk memperbaiki rumah. Dana tersebut diberikan bagi korban yang rumahnya rusak ringan hingga sedang.

Basuki mengatakan dana kompensansi itu merupakan stimulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Jadi SOP-nya begitu, kalau rumahnya cuma retak-retak bisa diperbaiki sendiri itu diberikan stimulan yang merupakan tugasnya BNPB, tapi kalo yang runtuh seperti rumah warga, perkantoran, masjid, kantor Kodim, jembatan, itu merupakan tugasnya Kementerian PUPR untuk memperbaiki," kata Basuki, dikutip dariAntara, Rabu (23/11).

"Kalau dibangun baru harus dengan standar tahan gempa dari Kementerian PUPR. Itu perintah presiden," ujar Basuki.

Basuki mengatakan dirinya sudah memerintahkan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk melakukan verifikasi terhadap rumah-rumah korban gempa Cianjur. Adapun rumah baru bagi korban gempa Cianjur akan dibangun dengan teknologi tahan gempa Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Teknologi RISHA merupakan wujud sebuah rumah dengan desain modular yaitu konsep yang membagi sistem menjadi bagian-bagian kecil (modul) dengan ukuran yang efisien agar dapat dirakit menjadi sejumlah besar produk yang berbeda-beda.

Desain bangunan rumah dengan sistem modular ini dapat diubah-ubah atau dikembangkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari penghuninya. Selain itu pembangunan rumah dengan teknologi RISHA sangat cepat.

"Kita punya RISHA, makanya misal ada yang rumah-rumah tahan gempa seperti ini, kita akan pakai. Saya sudah minta Dirjen Perumahan, beliau sudah stok, sudah membuat dulu modul-modul rumahnya, jadi sekarang tinggal angkut, tergantung pada Pemda karena Pemda harus menyiapkan tanahnya, nanti kita lakukan land clearing dan kita bangun," kata Basuki.

[Gambas:Video CNN]