pinjaman online bulanan bunga rendah

Perjalanan melalui kemalangan

Little Bangkok di Tanah Abang, Surganya Fesyen Impor Thailand******

Pengelola Pasar Tanah Abang menghadirkan Little Bangkok yang menawarkan produkimpordengan bahan berkualitas asal Thailand dan China.

Little Bangkok merupakan inovasi pedagang maupun pengelola agar pembeli kembali ramai mendatangi pusat grosir tekstil terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut, setelah sebelumnya sempat sepi terlibas TikTok Shop.

Harga yang kompetitif dan pilihan yang menarik telah mendorong pada reseller untuk berbelanja di Little Bangkok.

Mereka berjualan dengan cara melakukan live shopping dan streaming sambil menjajakan produk-produk yang mereka temukan di Little Bangkok.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Little Bangkok terbagi menjadi tiga lorong dengan lebar sekitar 2,5 meter.

Kendati suasana ramai gegara Little Bangkok, pengunjung tetap bisa melihat ke kiri-kanan toko dengan nyaman dan leluasa.

Selain menghadirkan fesyen kekinian yang bervariasi, Little Bangkok juga digelar dengan mengadakan fashion show di tengah koridor toko.

Kalau dulu Tanah Abang karena kalah dengan TikTok Shop, kini para pedagangnya berinovasi mengikuti tren belanja online.

Kembalinya TikTok Shop yang sempat ditutup pemerintah rupanya disambut baik oleh para pedagang di Tanah Abang. Mereka memanfaatkan kekuatan platform digital itu untuk menumbuhkan bisnis.

Jastiper maupun pedagang Tanah Abang yang sedang live streaming sambil menawarkan produk merupakan pemandangan lumrah di Little Bangkok.

[Gambas:Video CNN]

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Konsultan Sebut Apartemen Mulai Tak Dilirik Sebagai Investasi******

Konsultan propertiColliers International menyebut saat ini apartemen mulai kurang diminati sebagai investasi. Pembeli apartemen kini didominasiend useryang membeli hunian untuk langsung ditempati.

Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan pada 2022 pembeli apartemen di Jakarta sebanyak 58,1 persen merupakan investor dan 41,9 persen merupakanend user.

Namun pada 2023 investor hanya 46 persen dan end usermencapai 54 persen. Hal itu terjadi karena imbal hasil atau yield apartemen cenderung rendah.

Ferry membandingkan imbal hasil apartemen dengan time deposityang saat ini jaraknya tidak terlalu jauh. Pada 2017, rata-rata imbal hasil apartemen sebesar 5,60 persen dan imbal hasil time deposit 5,98 persen.

Sedangkan pada 2023, rata-rata imbal hasil apartemen turun ke 3,92 persen dan imbal hasil time deposit5,08 persen.

"Sehingga ini memberikan satu opsi bagi pemilik uang untuk cenderung menaruh uangnya di instrumen keuangan dibanding membeli apartemen. Sehingga ini yang sebenarnya menyebabkan investor tidak lagi termotivasi membeli apartemen," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Loli lich-ku luar biasa

Pengusaha Tuding Beras di Ritel Langka Gara******

Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan beraslangka di ritel modern karena diserbu oleh para calon legislatif (caleg).

Menurutnya, para caleg mulai memborong beras di ritel modern sejak masa kampanye dimulai pada November.

Ia mengatakan awalnya para caleg itu memesan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, PIBC baru bisa menyediakan beras dalam 1-2 hari. Akhirnya, para caleg lebih memilih langsung di ritel modern.

Billy mengatakan karena diserbu caleg, maka pembelian beras di ritel kemudian dibatasi seperti saat ini.

"Waktu itu kan blm dibatasi jadi ngambil dari sana (ritel). Biasanya yang beli sejabodetabek dapilnya," katanya.

Isu beras langka mencuat pertama kali dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Para pengusaha ritel mengaku kesulitan mendapatkan pasokan beras premium.

Ketua Aprindo Roy Mandey mengaku permasalahan ini terjadi lantaran masa panen yang mundur ke Maret 2024. Di lain sisi, beras impor pemerintah yang dikemas dalam bentuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum kunjung tiba.

Lonjakan harga beras di pasar pun tak terelakkan. Aprindo lantas melobi pemerintah untuk merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan lain agar peritel tetap bisa membeli bahan pokok dari produsen.

Roy menjelaskan selama ini toko ritel di bawah naungannya menjual tiga jenis beras.Pertama, beras komersial swasta yang saat ini stoknya menipis.

Kedua,beras komersial Bulog. Ini adalah beras yang diserap Perum Bulog dari para petani, di mana sekarang sedang mengalami kemunduran masa panen.

Ketiga, beras medium alias SPHP. Ini merupakan beras yang dipasok Bulog ke pasar, termasuk toko-toko ritel.

Ia kemudian menyinggung soal stok beras di ritel dan pengaruh bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.

"(Suplai) SPHP lancar, tetapi kemarin kan ada prioritas bansos (bantuan pangan). Jadi, kan beras SPHP (dari beras) impor, impornya belum masuk, tapi pemerintah harus tetap memberikan (bantuan pangan kepada) 22 juta masyarakat marjinal itu yang 10 kg. Selama Januari kemarin sudah terkirim hampir 850 ribu ton, jadi kondisinya utamakan itu (bantuan pangan) harus jalan dong," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Senin (12/2).

[Gambas:Video CNN]

Tentara Pembebasan Alien

Dalih Bulog soal Beras Mahal: Sekarang Orang Eropa Juga Makan Nasi******

Perum Bulog 'menyalahkan' orang Eropayang mulai ikut makan nasi di balik lonjakan harga beras global.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan orang Eropa yang biasanya makan gandum kini mulai memakan nasi. Mereka juga memborong beras dari Vietnam dan Thailand.

"Sekarang saja (orang) Eropa jadi makan beras (nasi). Aneh juga, biasanya dengan gandum," dalih Febby soal harga beras mahal saat ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (28/2)

Menurutnya, harga beras yang mahal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di belahan dunia lain. Apalagi, India selaku eksportir terbesar beras juga membatasi ekspornya.

"(Sebanyak) 40 persen kebutuhan beras dunia itu kan (dipasok) dari India," katanya.

El Nino memang mengganggu produktivitas pertanian, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino ini juga terasa di negara-negara pengekspor beras, termasuk Thailand.

Fenomena iklim yang memicu kekeringan ekstrem di sejumlah negara ini terjadi sejak Juli 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan memprediksi sisa efek ganasnya masih bakal bertahan hingga Maret 2024.

Lihat Juga : Inflasi Tembus 2,75 Persen pada Februari 2024 Gara-gara Beras Mahal

Akan tetapi, El Nino tidak bisa menjadi justifikasi minimnya stok beras di Indonesia. Terlebih, beras di Tanah Air masih surplus tipis sekitar 100 ribu ton pada 2023 lalu.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton imbas El Nino. Di lain sisi, konsumsi sepanjang tahun lalu cuma 30,8 juta ton.

Meski begitu, pemerintah malah ngotot jor-joran impor beras. Tahun lalu sudah diketok impor 3 juta ton, bahkan keputusan impor 2 juta ton di 2024 juga diketok di 2023.

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa mengkritik keras narasi defisit beras yang sering digaungkan rezim Presiden Joko Widodo. Menurutnya, itu salah kaprah.

"Berkaca di 2023, itu tadi Mbak Eliza (penelita Core) 0,65 juta ton (penurunan produksi imbas El Nino) prognosis Oktober 2023. Prognosis Desember 2023 turunnya (hanya) 0,58 juta ton, sedangkan impornya 3 juta ton," ucap Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

"Masuk di Desember (2023) 2,7 juta ton, lalu yang sisanya barusan masuk awal Februari 500 ribu ton, sehingga keputusan impor 2023 sudah masuk 3,2 juta ton. Maka terjadi kelebihan stok 2,65 juta ton, ini akan menghasilkan stok awal tahun (2024) 6,71 juta ton beras, angka yang sangat besar," bantahnya soal defisit beras Indonesia.

Terlebih, Indonesia akan memasuki masa panen raya mulai bulan ini dan puncaknya di Mei 2024. Tambahan impor 1,6 juta ton, sehingga total beras yang didatangkan dari luar negeri mencapai 3,6 juta ton di 2024, dinilai serampangan oleh Andreas.

Ahli IPB itu memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," tandasnya.

Di lain sisi, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengatakan ada penurunan harga beras di negara produsen. Ia mencontohkan harga beras di Vietnam saat ini sedang berada di level yang rendah, yaitu sekitar US0 per ton alias Rp9,53 juta (asumsi kurs Rp15.628 per dolar AS).

"Sementara, harga eceran tertinggi (HET) beras lokal yang premium Rp13.900 (per kg). Jadi, selisih harga sudah pasti menggiurkan bagi importir," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/2).

Jika menggunakan data tersebut, berarti harga 1 ton alias 1.000 kg beras premium lokal bisa menembus Rp13,9 juta. Ada selisih Rp4,37 juta yang bisa dihemat importir jika memilih mendatangkan beras dari Vietnam.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]