rajaasia88

Rasul Carmen

BPS Beber Bukti Ekspor Nikel Melesat di Era Jokowi Berkat Hilirisasi******

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bukti soal ekspornikel yang melesat di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), utamanya karena hilirisasi.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti merinci data ekspor nikel khusus untuk kode HS 75 periode Januari-Juli 2023. Ia menegaskan nilai ekspor komoditas ini meningkat sangat tajam dibandingkan 2015 lalu.

"Jadi, ekspor nikel dengan program hilirisasi yang dilakukan dan difasilitasi pemerintah telah mendorong ekspor nikel dengan kode HS 75 naik lebih dari US miliar (setara Rp61,3 triliun) atau sekitar lima kali lipat dibandingkan 2015," katanya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

Faisal menerangkan nilai ekspor bijih nikel dengan kode HS 2604 hanya Rp1 triliun pada 2014. Angka itu berasal dari ekspor senilai US,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama, yakni Rp11.865 per dolar AS.

Sementara pada 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi tercatat Rp413,9 triliun. Angka itu berasal dari nilai ekspor US,8 miliar dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun lalu sebesar Rp14.876 per dolar AS.

Meski ada ekspor, ia menilai uang hasil ekspor tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Menurutnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas. Artinya, perusahaan China berhak membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Selain itu, ia menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena menikmati tax holidayselama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Presiden Jokowi menanggapi santai kritik tersebut. Ia tetap percaya hilirisasi nikel memberikan banyak manfaat ke ekonomi Indonesia.

"Hitungan dia bagaimana. Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan nikel, saat diekspor mentahan setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ada hilirisasi, menjadi Rp510 triliun," katanya di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (10/8).

"Bayangkan saja, kalau kita ambil pajak dari 17 triliun sama yang dari Rp510 triliun besar mana? Karena dari situ, dari hilirisasi, kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama Rp510 triliun besar mana?" sambung Jokowi.

Bantahan juga datang dari Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto. Ia menilai Faisal Basri kurang update soal hilirisasi Indonesia.

Seto menyebut ekspor nickel matte mencapai US,8 miliar pada 2022, naik dari tahun sebelumnya yang hanya US miliar. Sedangkan ekspor MHP mencapai US,1 miliar pada 2022, naik dari 2021 yang baru mencapai US8 Konglomerat RI Siap Bangun IKN******

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan delapan perusahaan telah berkomitmen akan membangun berbagai fasilitas diibu kota baru. Fasilitas itu mulai dari sekolah, perkantoran, rumah sakit, hingga hotel.

"Kita saat ini total ada delapan kelompok usaha dalam negeri yang sudah komitmen, sudah sepakat. Hari ini penyelesaian nilai tanah dan kemudian pengalokasian tanahnya. Ini yang sudah kita alokasikan tapi beberapa ada yang perlu kita sesuaikan agar sesuai ketentuan tata ruang," kata Agung di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8).

Agung mengatakan delapan perusahaan itu di antaranya Pakuwon Group, Ciputra Group, RS Hermina, Jakarta Intercultural School (JIS), PT Pembangunan Perumahan (Persero), serta konsorsium yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group.

"Jumlah negaranya (yang berinvestasi) bergerak, terakhir saya lihat kira-kira 17 negara mungkin sekarang sudah 19 ya," katanya.

Bambang mengatakan sebagian besar investor berasal dari Singapura, Korea Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan China.

Ia menjelaskan pihaknya sudah memberikan data terkait IKN bagi para investor yang telah menyampaikan LOI untuk melakukan perencanaan bisnis.

"Minat (investasi) banyak sekali di berbagai area yang paling banyak mungkin di areaenergy renewable-sumber energi, teknologi untuk smart city misalnya begitu ya, terus beberapa untuk real estate development, kira-kira yang paling besar gitu," kata Bambang.

[Gambas:Video CNN]

"Selain kode HS 75 dan HS 72, beberapa produk di kode HS 73 juga merupakan produk turunan nikel," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/8).

[Gambas:Video CNN]

Pasangan abadi yang lahir di surga

IHSG Diramal Melemah Pagi Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (18/8).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG melemah 0,21 persen di level 6.900 pada akhir perdagangan 16 Agustus. IHSG kemungkinan menguji zona support 6.823-6.839 dan diperkirakan akan segera rebound apabila tetap di atas 6.823.

"Namun demikian penembusan di bawah 6.823 akan membuka jalan untuk menguji garis SMA-50 dan support Fibonacci di level 6.794," kata Ivan dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG akan menguat. Penguatan ditopang oleh rilis kinerja emiten.

"Capital inflow yang tercatat secara year to date yang masih terjadi ke dalam pasar modal juga turut menjadi penopang bagi pergerakan IHSG saat ini," kata William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.821 dan resistance 6.954 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni TLKM, UNVR, ASRI, PWON, dan BBCA.

Lihat Juga : Airlangga: APBN 2024 Dirancang untuk Respons Dinamika Perekonomian

IHSG ditutup ditutup di level 6.900 pada Rabu (16/8) sore. Indeks saham melemah 14,56 poin atau 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,61 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,97 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 221 saham menguat, 300 terkoreksi, dan 219 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

Daftar Senjata yang Masih Diimpor RI Meski Sudah Dilarang Jokowi******

Indonesia masih imporsejumlah senjata yang sebelumnya dilarang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, pistol, bom sampai alutsista.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh CNNIndonesia.com,Selasa (15/8), ada tujuh jenis senjata yang masih diimpor pada periode Januari-Juli 2023.

Berikut daftarnya;

2. Bom

Kelompok senjata ini meliputi bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, and similar munitions of war and parts thereof. Sebenarnya pada Februari, Maret, dan Mei 2023 tidak ada impor.

Sedangkan pada April 2023 tercatat senjata impor jenis ini masuk US,2 juta, Juni 2023 meroket hingga US,3 juta, dan Juli 2023 turun setengahnya ke angka US,1 juta.

3. Amunisi

Impor kategori antara lain; other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads. Pada Maret lalu sebenarnya impor amunisi ini nihil.

Kendati, impor alat utama sistem senjata (alutsista) jenis ini meningkat menjadi US,2 juta pada April 2023, US,3 juta di Mei 2023, turun ke US2 ribu pada Juni 2023, dan naik lagi ke US8 ribu pada Juli 2023.

4. Alutsista

Berdasarkan data BPS, Alutsista yang diimpor jenis shotgun cartridges. Sebenarnya pada Mei lalu nilai impor senjata ini nol. Akan tetapi, angka impornya pada Maret 2023 menyentuh US ribu, April 2023 US5 ribu, Juni 2023 US.337, dan Juli 2023 membengkak ke US juta.

5. Kelompok spring or gas guns and pistols, excluding arms of heading 9307.

Rinciannya, per Maret 2023 Indonesia mengimpor US ribu, naik ke US ribu di April, turun menjadi US ribu pada Mei, melesat ke US,4 juta di Juni, dan merosot ke US,5 juta pada bulan lalu.

[Gambas:Video CNN]

6. Alutsista jenis lainnya

BPS mencatat total impor kumulatif sejak Januari-Juli 2023 sebesar US,2 juta. Nilai impor tertinggi terjadi pada Juli 2023 lalu sebesar US,7 juta.

Jika dilihat berdasarkan negara asal, Korea Selatan menjadi pemasok alutsista terbanyak ke Indonesia dalam enam bulan ini, yakni mencapai US juta. Bahkan, Indonesia tak pernah absen mengimpor senjata dan amunisi dari Negeri Ginseng.

Negara terbanyak kedua adalah China dengan total ekspor senjata ke Indonesia senilai US,1 juta sejak awal 2023. Namun, Indonesia sempat sama sekali tak mengimpor alutsista dari Negeri Tirai Bambu pada Februari lalu.

Kemudian, ada Amerika Serikat senilai US juta, Afrika Selatan US,6 juta, dan Spanyol sebesar US juta. Sedangkan nilai transaksi impor alutsista Indonesia dengan negara pemasok lainnya menyentuh US juta.

Namun, data BPS itu tidak mencantumkan K/L mana yang mengimpor senjata dan amunisi tersebut, apakah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, atau stakeholder terkait lain.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bolak balik telah menegaskan industri dalam negeri sudah bisa memproduksi senjata.

Oleh karena itu, ia melarang Kemenhan hingga Polri mengimpor senjata dan hanya memperbolehkan impor senjata berteknologi tinggi, seperti pesawat tempur.

"Kalau yang canggih-canggih, silahkan. Kalau mau beli pesawat tempur, karena kita belum bisa. Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" ujar Jokowi pada pembukaan Penghargaan P3DN 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Teten Tunggu Kajian Kemenkeu soal Hapus Kredit Macet UMKM******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut penghapusan kredit macet usaha mikro kecil menengah (UMKM) senilai Rp500 juta tinggal menunggu kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Lagi dikaji (penghapusan kredit macet UMKM), lagi disiapkan peraturan pemerintah (PP)-nya oleh Kementerian Keuangan... Ini harusnya 1 bulan-2 bulan ini sudah selesai (penghapusan kredit macet UMKM)," kata Teten usai konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Teten menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penghapusan kredit macet UMKM tahap pertama tersebut segera diselesaikan. Terlebih, menurutnya langkah ini tak perlu kebijakan fiskal tambahan karena penghapusan Rp500 juta menyasar kredit usaha rakyat (KUR).

"Karena kita sudah tahu sejak kuartal IV tahun lalu kan ada perlambatan penyaluran kredit perbankan, termasuk ke UMKM. Nah, ini saya kira salah satu untuk menjawab masalah itu," tandas Teten.

Teten sebelumnya mengklaim pada Rabu (9/8) penghapusan kredit macet UMKM sudah disetujui Presiden Jokowi. Sebelum dihapus, ia menyebut akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Ini dilakukan demi mencegah moral hazard.

Ia menyebut perlu segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yakni penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar dapat segera bangkit dari dampak pandemi covid-19. Selain itu, harapannya langkah ini bisa mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengembangan Tuhan

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

<句子>