vivamaster78

Raja Iblis Abadi

El Nino dan Alarm Krisis Pangan yang Menyalak******

Pemerintah tengah was-was menghadapi El Nino pada medio tahun ini. Fenomena alam itu diklaim berpotensi membuat Indonesia kekeringan hingga didera inflasi pangan.

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ancaman El Nino berkorelasi terhadap penurunan produksi pertanian RI. Padahal, inflasi pangan berkontribusi besar terhadap inflasi keseluruhan.

"Belum lagi dampak luas terhadap inflasi Indonesia dikarenakan besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan. Hal ini terjadi karena diperkirakan 41 persen lahan padi mengalami kekeringan ekstrem di tahun tersebut," kata Luhut di akun Instagram resminya, Rabu (26/4) lalu.

Maklum, ia tak mau kecolongan seperti 2015 lalu, di mana Indonesia diterjang El Nino dan dilanda kekeringan luas hingga kebakaran hutan di beberapa daerah RI. Terlebih, ia sudah mengantongi prediksi waktu terjadinya El Nino, yakni pada Agustus 2023 mendatang.

"Setidaknya sejak saat ini kami menyiapkan teknologi modifikasi cuaca sebagai senjata menghadapi El Nino," imbuh Luhut.

Luhut lantas mengutip data World Food Programme yang menyebut tiga dari lima rumah tangga kehilangan pendapatan akibat kekeringan. Selain itu, satu dari lima rumah tangga harus mengurangi pengeluaran untuk makanan imbas bencana kekeringan.

Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan El Nino memang akan terjadi pada tahun ini dan harus diwaspadai. Namun, pemerintah dan masyarakat pun tidak perlu takut berlebihan.

Menurutnya, walaupun El Nino menyebabkan peningkatan suhu udara dan terjadi penurunan curah hujan, namun tak berarti tidak ada hujan.

Hermanto menilai curah hujan masih tetap ada terutama di berbagai daerah, bahkan bisa jadi Indonesia mengalami 'kemarau basah'. Oleh karena itu, ia mengatakan petani masih bisa bercocok tanam.

"Sehingga padi dan tanaman pangan lainnya tetap bisa ditanam. Kuncinya adalah mengetahui daerah-daerah yang tetap bisa ditanami tersebut dan memastikan produksi pangan masih mencukupi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/5).

Pun Hermanto memastikan El Nino tahun ini tidak akan separah pada 2015 silam. Saat itu, tak sedikit lahan pertanian yang mengalami gagal panen alis puso.

Kementerian Pertanian mencatat luas lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan dari 2009-2019. Berdasarkan data itu, ada 33.188 hektare lahan pertanian yang mengalami gagal panen pada 2009.

Angka tersebut mengalami fluktuasi hingga tercatat mengalami penurunan drastis menjadi 4.442 hektare pada 2013.

Namun, pada 2015, jumlah lahan pertanian yang mengalami puso meroket hingga 244.861 hektare akibat fenomena El Nino yang menyebabkan kebakaran hutan dan kekeringan di banyak tempat.

"Tidak akan separah 2015. Ada beberapa perkiraan bahwa tahun ini walau El Nino, namun tetap ada hujan," tegas Hermanto.

Kendati demikian, tidak ada salahnya pemerintah untuk waspada. Ia pun memaparkan beberapa upaya yang bisa diambil agar El Nino tidak terlalu menyebabkan kekeringan lahan pertanian yang berimbas pada produksi.

Pertama, pemantauan dan peramalan cuaca dilaksanakan sebaik-baiknya agar dapat mengantisipasi dampaknya terhadap penanaman/budidaya tanaman pangan.

Kedua, memastikan dilakukannya penanaman padi di daerah-daerah yang ketersediaan airnya memadai. Ketiga,memastikan terkendalinya tanaman tersebut dari serangan hama.

Keempat,memastikan gabah hasil panen diolah dan disimpan secara optimal. Di samping itu, beras dapat didistribusikan secara baik ke seluruh Indonesia.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Optimalkan Infrastruktur dan KUR

Tuhan lahir

Tokopedia Naikkan Biaya Jasa Aplikasi Jadi Rp3.000 Hari Ini******

Tokopedia resmi menaikkan biaya jasa aplikasi dari Rp1.000 menjadi Rp3.000 per transaksi Selasa (2/5) ini. Para pengguna platform lantas ramai-ramai melayangkan protes kepada akun resmi @TokopediaCare di Twitter, yang memang melayani pertanyaan dan keluhan pengguna.

Beberapa pengguna mengeluh tidak jadi bertransaksi jual-beli setelah melihat total nominal yang harus dibayarkan lebih besar akibat kenaikan tersebut.

"Hai Kak, mulai 2 Mei 2023, terdapat penyesuaian nominal biaya jasa aplikasi dari sebelumnya Rp1.000 menjadi Rp2.000 untuk transaksi di bawah Rp1 juta rupiah, dan Rp3.000 untuk transaksi di atas Rp1 juta," tulis akun @TokopediaCare menjawab keluhan pengguna, Selasa (2/5).

Berdasarkan website Tokopedia, biaya jasa aplikasi merupakan biaya penggunaan pada situs atau aplikasi Tokopedia untuk tujuan pemeliharaan sistem dan peningkatan kualitas layanan.

[Gambas:Twitter]

Pengguna dikenakan biaya dengan besaran sesuai dengan nilai transaksi sebagai berikut:

- Transaksi Rp1 sampai dengan Rp1.000.000 akan dikenakan biaya Rp2.000
- Transaksi di atas Rp1.000.001 akan dikenakan biaya Rp3.000

[Gambas:Video CNN]

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

Kronologi Utang Pemerintah Rp344 M ke Peritel Minyak Goreng******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih punya utang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Kala itu, harga minyak goreng kemasan menembus lebih dari Rp22 ribu per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah berada di kisaran Rp20 ribu per liter.

Muhammad Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan berdalih bahwa lonjakan harga minyak goreng di pasar adalah imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat minyak goreng mahal terjadi sejak Oktober 2021. Lonjakan harga tersebut menjalar hingga tahun-tahun berikutnya di lini minyak goreng curah dan kemasan.

Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Duit tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar tersebut. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Februari 2023 silam.

Peritel surati Jokowi tuntut pembayaran utang Rp344 miliar dan ancaman mogok jualan

Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tak berlaku lagi.

Aprindo lantas bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang Rp344 miliar yang belum dibayar. Menurut Roy, pihaknya secara tegas menyampaikan ancaman kepada Jokowi bahwa jika utang tak kunjung dibayar maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

"Kami bersurat ke presiden, sampai kita sampaikan opsi, dari Aprindo akan melakukan inisiasi penghentian pembelian atau pengadaan minyak goreng," ujarnya dalam buka puasa bersama Aprindo, Kamis (13/4).

Kemendag minta pendapat Kejagung hingga diskusi bareng Aprindo

Kemendag lantas merespons ancaman Aprindo mogok jualan minyak goreng. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim berharap pengusaha ritel tak melaksanakan ancaman itu.

Isy mengatakan bakal ada masalah baru jika ancaman tersebut dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya akan bertemu Aprindo hari ini.

"Pertemuan dengan Aprindo kalau jadi besok (4/5). Sudah hubungi by lisan, by phone," ujarnya singkat di Kantor Kemendag, Rabu (3/5).

Di lain sisi, Kemendag turut meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyelesaian sengketa ini. Isy mengatakan langkah ini diambil agar Kemendag hati-hati dalam menentukan keputusan.

Isy menyinggung beberapa pendapat yang mengatakan jika permendag sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Oleh karena itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kemendag, Jumat (14/4).

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Cara Buat SKCK untuk Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2023******

Rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibuka pada hari ini, Jumat (5/5).

Salah satu persyaratan yang harus dipersiapkan calon peserta rekrutmen BUMNyaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Berikut cara buat SKCK online dan offline 2023.

Lihat Juga : Jadwal Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Pendaftaran Dibuka 5 Mei

Masa berlaku SKCK yaitu 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika melewati masa berlaku dan dirasa masih perlu, maka SKCK dapat diperpanjang ke Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat.

Cara Buat SKCK Rekrutmen Bersama BUMN

Dirangkum dari laman SKCK Polri, berikut cara buat SKCK secara online atau offline khusus Warga Negara Indonesia (WNI) untuk keperluan rekrutmen bersama BUMN 2023

Syarat Membuat SKCK

Di bawah ini ada beberapa persyaratan umum untuk membuat SKCK. Anda dapat mengcek persyaratan lebih detail ke laman https://skck.polri.go.id/.

Selain itu, Anda dapat memilih layanan pembuatan SKCK sesuai keinginan. Yaitu di Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, karena setiap tempat memiliki syarat yang berbeda-beda.

• Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli.
• Fotokopi akta lahir, atau surat kenal lahir, atau ijazah, atau surat nikah.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
• Dokumen sidik jari.
• Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP.
• Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah, foto tidak menggunakan aksesoris wajah, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh.

Cara Buat SKCK Online

Cara buat SKCK online hanya bisa dilakukan melalui Super Apps Presisi Polri yang di unduh gratis lewat Google Play Store atau App Store.

1. Buka aplikasi Presisi Polri di perangkat Android atau iOS.
2. Di halaman awal aplikasi akan muncul beberapa penjelasan, Anda bisa pilih opsi Lanjutkan atau Lewati.
3. Lalu akan muncul keterangan 'Izinkan POLRI mengakses perangkat ini?' dan klik opsi 'Saat aplikasi digunakan.'
4. Pilih menu Profil dan klik Daftar Baru.
5. Masukkan nomor hp yang aktif saat ini dan klik Selanjutnya.
6. Masukkan 5 digit kode OTP dari Polri ke nomor hp yang terdaftar.
7. Lengkapi menu Profil dengan mengisi keterangan Nama Asli dan Password, klik Selanjutnya.
8. Setelah muncul keterangan Registrasi Berhasil, klik opsi Kembali ke Beranda.
9. Pilih menu Profil dan klik ikon Profil di kanan atas untuk verifikasi email terdaftar.
10. Masukkan alamat email aktif dan klik Verifikasi.
11. Salin 6 digit kode OTP yang dikirim Polri ke alamat email terdaftar, dan tempel ke kolom aplikasi.
12. Kembali ke menu Beranda.
13. Pilih menu SKCK dan cek persyaratannya.
14. Klik menu Ajukan SKCK di bagian atas berwarna oranye.
15. Akan muncul keterangan biaya, persyarata, waktu proses, dan pengambilan, klik Mulai.
16. Lengkapi kolom Data Identitas, seperti nama dan nomor sesuai KTP, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, NPWP, foto KTP, foto selfie, klik Selanjutnya, isi alamat lengkap, dan Simpan.
17. Pada keterangan 'Kirim data untuk di VERIFIKASI' klik opsi Kirim Sekarang.
18. Nantinya data Anda akan diverifikasi sistem selama 1x24 jam.
19. Setelah itu akan muncul kode dan invoiceke alamat email terdaftar untuk menyelesaikan pembayaran.
20. Selanjutnya bukti pembayaran dapat di-print.
21. Lalu bawa bukti pembayaran sah dan persyaratan seperti di atas saat akan mengambil SKCK di Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, sesuai jadwal pengambilan yang dikirim ke email.

Lihat Juga : 5 Tips Lolos Rekrutmen Bersama BUMN, Dibuka Besok 5 Mei 2023

Cara Buat SKCK Offline

Cara buat SKCK offline ini bisa langsung mendatangi Kantor Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat. Proses pembuatannya yaitu satu hari jadi, dan bisa ditunggu di tempat.

1. Bawa seluruh persyaratan membuat SKCK sesuai layanan yang ingin dituju. Ada Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri.
2. Setelah sampai di Kantor Kepolisian, isi formulir pembuatan SKCK di loket pendaftaran.
3. Lanjut membuat dokumen sidik jari di loket tersebut.
4. Serahkan seluruh persyaratan ke petugas administrasi di loket.
5. Nantinya petugas akan mengecek kembali kelengkapan persyaratan, dan pastikan tidak ada yang terlewat.
6. Menyiapkan uang tunai sebesar Rp30 ribu atau bisa cashlesssesuai metode pembayaran yang tersedia di loket.
7. Setelah itu tunggu di ruang antrean sampai nama Anda dipanggil petugas, dan SKCK sudah diterbitkan Kepolisian.

Itulah cara buat SKCK rekrutmen bersama BUMN 2023. Pastikan Anda datang di jam operasional yaitu pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

Tetangga saya adalah succubus

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

Erick Thohir Buka Alasan Angkat Buwas Jadi Bos Bulog Lagi: Ada El Nino******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan penunjukan kembali Budi Waseso atau Buwas, sebagai direktur utama (dirut) Perum Bulog. Kepemimpinan Buwas masih dibutuhkan melihat kondisi dan situasi saat ini, misalnya menghadapi ancaman El Nino.

Menurutnya, program-program yang dibuat Buwas semuanya berjalan baik.

"Kami lihat kondisi dan situasi yang tak menentu, seperti El Nino. Ini artinya kita harus waspada terhadap situasi pangan Indonesia. Kami lihat yang dilakukan Buwas sudah berjalan," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Rabu (3/5).

Ia mengangkat Buwas kembali menjadi dirut Bulog melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-91/MBU/04/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota direksi Perum Bulog, yang ditetapkan pada 27 April.

Artinya, oni merupakan periode kedua Buwas memimpin BUMN pangan tersebut. Kabar tersebut kemudian diumumkan melalui akun Instagram Bulog pada Sabtu (29/4).

"Segenap Keluarga Besar Perum BULOG mengucapkan selamat kepada Bapak Budi Waseso yang telah diangkat kembali menjadi Direktur Utama Perum Bulog sesuai Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-91/MBU/04/2023 tanggal 27 April 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog," tulis akun Instagram @perum.bulog.

Buwas diangkat pertama kali menjadi dirut Bulog pada 2018 lalu, menggantikan Djarot Kusumayakti.

Ia sebenarnya memiiki latar belakang kepolisian. Pria 63 tahun ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri pada 2015. Kemudian sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional pada 2015 hingga 2018.

Buwas sebelumnya sempat diisukan akan diangkat menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Saat itu, Buwas mengatakan lebih memilih fokus menjalankan tugasnya di Bulog. Kendati demikian, ia menyebut sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih memimpin Bulog.

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Next kita mau diapain ya terserah. Tidak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Februari lalu.

[Gambas:Video CNN]