petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjaman online cicilan 12 bulan bunga rendah

situs slot warung 987Jutaan kata 501472Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman online cicilan 12 bulan bunga rendah》

Penumpang Commuter Line Basoetta bisa naik******

Penumpang Commuter Line Basoetta bisa naik-turun di Stasiun Rawa Buaya
Arsip foto - Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba (kanan) saat jumpa pers di Kantor KAI Commuter Jakarta, Senin (29/5/2023). ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Penyesuaian tersebut lebih cepat sekitar 3-4 menit dari awal pemberangkatan sebelumnya dari Stasiun Bandara Soetta
Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter menguji coba penambahan layanan pemberhentian perjalanan Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) untuk naik turun penumpang di Stasiun Rawa Buaya, Jakarta Barat, mulai 1 Maret 2024.

Sebelumnya, pemberhentian perjalanan Commuter Line Basoetta hanya dilayani di Stasiun Manggarai, Stasiun BNI City, Stasiun Duri, Stasiun Batuceper dan Stasiun Bandara Soetta.

"Untuk meningkatkan layanan perjalanan Commuter Line khususnya perjalanan Commuter Line Bandara Soekarno Hatta. Mulai 1 Maret 2024, KAI Commuter lakukan uji coba penambahan layanan pemberhentian perjalanan Commuter Line Bandara Soetta untuk naik turun pengguna di Stasiun Rawabuaya," kata Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Anne mengatakan selain penambahan stasiun pelayanan untuk naik dan turun pengguna tersebut, KAI Commuter juga menyesuaikan jadwal keberangkatan dan kedatangan perjalanan Commuter Line Bandara Soetta di Stasiun Bandara Soetta.

"Penyesuaian tersebut lebih cepat sekitar 3-4 menit dari awal pemberangkatan sebelumnya dari Stasiun Bandara Soetta dan sekitar lebih lama 4-5 menit untuk tiba di Stasiun Bandara Soetta," ungkapnya.

Baca juga: Damri uji coba rute Stasiun KA Cepat Halim-Bandara Soetta

Baca juga: KAI Daop 8 buka pemesanan tiket KA arus balik lebaran pada 27 Februari

Selama masa uji coba tersebut, lanjut Anne, KAI Commuter memberikan tarif promo, nantinya di Stasiun Rawa Buaya pengguna bisa menggunakan layanan Commuter Line Bandara Soetta untuk tujuan Stasiun BNI city atau Stasiun Manggarai dengan tarif sebesar Rp15.000.

"Sedangkan tujuan Stasiun Bandara Soetta dengan tarif Rp25.000, Sementara itu untuk tarif promo dari Stasiun Rawa Buaya menuju Stasiun Duri atau sebaliknya sebesar Rp10.000," ucap Anne,

KAI Commuter juga menambah fasilitas layanan berupa kursi di area tunggu pemberangkatan Commuter Line Bandara Soetta serta pemutakhiran gerbang elektronik di Stasiun Rawa Buaya sehingga bisa melayani transaksi KMT maupun tiket Commuter Line Bandara Soetta.

"Selain itu, secara bertahap menambah fasilitas layanan lainnya seperti penambahan toilet, parkir sepeda, kipas angin, dan penambahan fasilitas dispenser air minum gratis," ujar Anne.

Dengan melayani sebanyak 56 perjalanan tiap harinya, KAI Commuter memprediksi Stasiun Rawa Buaya melayani pengguna Commuter Line Bandara yang naik maupun turun sebanyak 1.029 orang per harinya.

Adapun di Stasiun Rawa Buaya setiap harinya melayani sebanyak 124 perjalanan Commuter Line Tangerang dengan rata-rata volume pengguna sebanyak 7.000 pengguna pada hari kerja.

"Dengan penambahan pemberhentian stasiun ini, diharapkan Commuter Line Bandara Soetta bisa menjadi alternatif pilihan transportasi lain bagi masyarakat di sekitar wilayah Tangerang untuk melakukan mobilisasi ke bandara ataupun ke wilayah-wilayah pusat perkantoran di sekitar Sudirman dan Manggarai atau pun sebaliknya," tuturnya.

Baca juga: KAI Commuter minta maaf atas gangguan sarana KRL di Stasiun Cikini

Baca juga: KAI sebut 1.579 tiket mudik Lebaran 2024 sudah terjual

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

BPS: Waspadai inflasi pada Ramadhan******

BPS: Waspadai inflasi pada Ramadhan
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah melaporkan Perkembangan Indeks Harga Konsumen Februari 2024 di Jakarta, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Dari data historis perkembangan inflasi, pada momen Ramadhan selalu terjadi inflasi
Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan pihak terkait untuk mewaspadai potensi inflasi pada bulan Ramadhan, di mana umumnya terjadi kenaikan harga pada momen tersebut.

“Dari data historis perkembangan inflasi, pada momen Ramadhan selalu terjadi inflasi,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah di Jakarta, Jumat.

Umumnya, komoditas yang banyak menyumbang inflasi pada Ramadhan adalah komoditas pangan, seperti daging ayam ras yang memberikan andil inflasi 0,06 persen pada April 2021, 0,09 persen pada April 2022, dan 0,01 persen pada Maret 2023.

Kemudian, minyak goreng memberikan andil 0,01 persen dan 0,19 persen pada April 2021 dan 2022.

Komoditas berikutnya yaitu beras, dengan andil inflasi 0,02 persen pada Maret 2023. Lalu, telur ayam ras andil 0,02 persen serta ayam hidup, daging sapi, dan gula pasir masing-masing berkontribusi 0,01 persen pada April 2022.

Baca juga: BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

Sementara itu, komoditas pangan menjadi faktor penyebab inflasi pada Februari 2024.

Inflasi bulanan Februari tercatat sebesar 0,37 persen (month-to-month/mtm), dengan inflasi harga bergejolak (volatile food) mengalami inflasi sebesar 1,53 persen, memberikan andil lebih tinggi (0,25 persen) dibanding komponen lainnya yaitu inflasi inti (0,09 persen) dan inflasi harga diatur pemerintah (0,03 persen).

Komoditas beras menjadi penyumbang utama inflasi dengan andil 0,21 persen, di mana kenaikan harga beras terjadi di 37 provinsi.

Komoditas pangan lainnya yang menjadi faktor pendorong inflasi Februari adalah cabai merah dengan andil 0,09 persen, telur ayam ras 0,04 persen, serta daging ayam ras 0,02 persen.

Khusus untuk komoditas cabai merah, inflasi tercatat di setiap level perdagangan, di mana inflasi pada produsen pedesaan sebesar 4,56 persen, grosir 16,01 persen, dan eceran 17,78 persen.

Adapun inflasi komoditas telur dan daging ayam ras didorong oleh kenaikan harga pakan ternak ayam, yang mengalami inflasi 0,36 persen untuk bahan pakan dedak, 0,80 persen untuk jagung pipilan, 0,04 persen untuk bekatul, dan 0,22 persen untuk bungkil.

Diketahui, inflasi tahunan mencapai 2,75 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,41 persen (year-to-date/ytd).

Baca juga: BPS catat ekspor pertanian Januari naik saat sektor lainnya turun

Baca juga: BPS catat ekspor Indonesia Januari 2024 turun 8,34 persen

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pinjam uang lazada

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
web judi slot terpercaya
grup slot gacor
link bola88
angka jitu 4d hari ini
777 slot online
cara pinjam uang ke bank bri tanpa jaminan
last4d
cara dapat uang 50 ribu
markas prediksi togel
Daftar isi semua bab
Bab 1 agen126
Bab 2 sarana99
Bab 3 situs slot cashback kekalahan 100
Bab 4 nusa365
Bab 5 imblaslot
Bab 6 spin gacor
Bab 7 slot zeus gacor
Bab 8 gacor terbaru
Bab 9 app kredit hp
Bab 10 cewekslot88 rtp
Bab 11 trik pragmatic olympus
Bab 12 pragma123
Bab 13 mpo121
Bab 14 kumpulan slot gacor
Bab 15 rumtar365
Bab 16 rajasoccer
Bab 17 qqmega
Bab 18 slot demo m
Bab 19 slot maxwin 2022
Bab 20 limit akulaku adalah
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6367bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

hukum ilahi

erek erek kipas
Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Ahli alkimia

slot gacor saat ini
Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Sarjana Shenwu

pikslot88
Gubernur Kaltara lantik Pj Walikota Tarakan dan minta segera bekerja
Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang menyematkan tanda lencana jabatan kepada Bustan yang ia lantik sebagai Penjabat Walikota Tarakan, pada Jumat (1/3/2024) di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. (ANTARA/Muh. Arfan)
Tanjung Selor (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara(Kaltara) Zainal A Paliwang melantik Bustan sebagai Penjabat (Pj) Walikota Tarakan, dan memintanya segera bekerja untuk masyarakat Kota Tarakan sampai adanya kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.

“Segera bekerja, turun tampung aspirasi masyarakat, jangan hanya di dalam ruangan,” kata Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Jumat.

Pelantikan Bustan sebagai Pj Walikota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-638 Tahun 2024 Tertanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tarakan.

Pelantikan Bustan dilaksanakan di Tanjung Selor, Jumat (1/3). Bustan adalah ASN aktif yang menjabat sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kalimantan Utara.

Gubernur menegaskan, jabatan Pj akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali dan dapat diganti jika hasil evaluasi tidak memenuhi kinerja yang diharapkan.

Pelantikan Pj Walikota Tarakan adalah bagian proses demokrasi di Indonesia untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di daerah, karena masa jabatan walikota dan wakil walikota Tarakan periode 2019-2024 telah berakhir.

Pergantian pemimpin daerah definitif menjadi penjabat kepala daerah juga sebagai momentum penting karena Kota Tarakan merupakan daerah strategis pintu masuk Kalimantan Utara dan memiliki jumlah penduduk terbesar di provinsi ini.

“Untuk itu, saya minta Pj walikota melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan baik untuk menjalankan program pemerintahan, serta mampu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Tarakan,” ujar Gubernur.

Selain tugas rutin dan pelayanan publik kepada masyarakat, Pj Walikota Tarakan juga diberi tugas menyiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang.

Menurut Zainal, Pj Walikota mesti berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar dapat menjalankan tugas dengan baik hingga terpilihnya walikota dan wakil walikota definitif hasil pilkada serentak 2024 mendatang.

“Ini adalah tugas penting bagi saudara sebagai penjabat walikota untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2024 agar aman dan damai,” ujar Gubernur.

Gubernur Kalimantan Utara juga berterima kasih kepada Walikota dan Wakil Walikota Periode 2019-2024 Khairul dan Effendhi Djuprianto telah berdedikasi pada penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan di Kota Tarakan selama lima tahun terakhir.
Baca juga: Gubernur Kaltara berikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas TPS
Baca juga: Gubernur Kaltara memberikan 100 bola lampu penerangan di Tarakan

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

raja 79 slot
Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial
Presiden Joko Widodo saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung BPJS Kesehatan di IKN, Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Muhammad Solih Januar
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena bangsa Indonesia ingin mempunyai gedung Istana Presiden yang bukan merupakan peninggalan kolonial.

“Memang kita ingin memiliki gedung (Istana) Presiden yang bukan peninggalan dari kolonial. Kita bangun sendiri dengan bahan-bahan produk kita sendiri, dilakukan oleh anak-anak bangsa sendiri dan ini akan menimbulkan sebuah kebanggaan, harga diri,” kata Presiden Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama gedung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat.

Jokowi menyampaikan seringkali ketika menerima tamu pemimpin negara lain di Istana Kepresidenan, para pemimpin negara lain itu memuji bagusnya gedung Istana yang dimiliki Indonesia.

Namun Presiden tidak bisa mengatakan apa-apa karena gedung Istana Kepresidenan Jakarta yang ada saat ini peninggalan dari kolonial Belanda.

“(Istana) di Bogor juga sama, di Yogya juga sama, di Cipanas juga sama,” jelasnya .

Presiden menekankan pembangunan Istana Presiden di IKN dikerjakan agar bangsa Indonesia memiliki kebanggaan terhadap kemampuan sendiri yang berkepribadian dalam budaya.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengajak masyarakat yang datang ke IKN untuk mencoba melihat IKN dari tempat tertinggi, yakni di lokasi Gedung Istana Presiden di IKN, untuk melihat transformasi pembangunan IKN saat ini.

“Mungkin yang belum pernah ke IKN, tolong ke Istana dilihat, kita ini, IKN ini seperti apa ke depannya, akan terjadi transformasi seperti apa. Akan kelihatan kalau bapak ibu naik ke tempat tertinggi, di Istana,” ujar Presiden.

Presiden mengaku tidak mengetahui apakah masyarakat boleh datang ke lokasi pembangunan di Istana Presiden atau tidak, namun ia menyarankan masyarakat mencoba agar bisa melihat pembangunan IKN dengan lebih jelas.

"Saya nggak tahu boleh nggak masuk, tapi kalau boleh saya kira semuanya harus melihat dari sana. Saya sudah sering, kalau saya sih boleh kan, tapi belum tentu bapak ibu juga boleh. Tapi saran saya dicoba ke sana, akan kelihatan," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli
Baca juga: Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Muhammad Solih Januar
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan dan Kegelapan

slot paling hoki hari ini
Imigrasi Agam gelar operasi gabungan pada 39 WNA di Tanah Datar
Petugas Imigrasi Agam melakukan pendampingan dalam operasi pengawasan orang asing di Kabupaten Tanah Datar. Sebanyak 39 WNA diberikan arahan dan seleksi administrasi untuk tidak terjadi pelanggaran aturan keimigrasian, Jumat (1/3/2024). Antara/Altas Maulana. 
Bukittinggi,- (ANTARA) - Kantor Imigrasi Agam, Sumatera Barat(Sumbar) melakukan operasi gabungan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Tanah Datar terhadap 39 warga negara asing (WNA) yang diketahui berada di daerah setempat. "Kegiatan ini bertujuan memastikan kelengkapan administrasi WNA dan mensosialisasikan PP 21 Tahun 2022 tentang memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia," kata Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Agam di Bukittinggi Budiman Hadiwasito, Jumat. Operasi dipusatkan di Aula Kantor Wali Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar diawali diskusi bersama WNA yang terkendala dengan biaya dan upload data di aplikasi surat keterangan keimigrasian. Ia mengatakan Tanah Datar menjadi salah satu dari delapan daerah kerja Kanim Agam, selain Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh. "Timpora Tanah Datar juga melibatkan kepolisian dari Kota Padang Panjang, Badan Narkotika Nasional dari Kota Payakumbuh, Badan Intelijen dan Uptd Pengawas Tenaga Kerja Wilayah II," kata Budiman. Ia menyebutkan 39 WNA yang diberikan pemahaman aturan untuk menghindari resiko deportasi itu terdiri dari pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) sebanyak 24 orang dan pemegang izin tinggal tetap (ITAP) 15 orang. "Informasi disampaikan melalui Kasubsi Intelijen antaranya untuk proses beberapa WNA mengenai PP 21 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas PP nomor 2 tahun 2007 tentang memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan," kata Budiman. Ia memberi apresiasi kepada Timpora yang berkomitmen meningkatkan sinergisitas dan koordinasi antar anggota instansi dalam menjaga kepentingan nasional dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat keberadaan orang asing. "Dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian yaitu selective policy, bahwa penting menegaskan keberadaan orang asing yang sesuai aturan dan memberi manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban," sebutnya. Baca juga: Imigrasi Agam sosialisasikan kewarganegaraan ganda di Limapuluh Kota
Baca juga: Imigrasi Agam Sumbar bentuk desa binaan cegah kasus TPPO
Baca juga: Imigrasi Agam serahkan tersangka warga Tiongkok ke Kejaksaan  

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

erek erek 36 2d
Ekonomi Sumbar tumbuh 4,3 persen meski terdampak erupsi
Foto udara tumpukan peti kemas di Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat. Antara/Fandi Yogari.
Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan ekonomi provinsi setempat pada triwulan IV 2023 tetap tumbuh positif 4,30 persen secara year on year(yoy) meskipun sempat terdampak erupsi Gunung Marapi.

"Kondisi ekonomi Provinsi Sumbar terbukti mampu menghadapi berbagai tantangan di tengah ketidakpastian ekonomi termasuk erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada Desember 2023," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumbar Syukriah HG di Padang, Jumat.

Kemudian, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi di Ranah Minang pada triwulan I hingga triwulan IV tahun 2023 tumbuh 4,62 persen jika dibandingkan dengan triwulan I hingga triwulan IV tahun 2022 (c to c).

Syukriah mengatakan kinerja ekonomi 2023 juga menguat dibandingkan dengan 2022 meskipun belum mencapai lima persen seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di akhir 2023 menunjukkan APBN bekerja secara optimal, dan dapat menjadi penopang menghadapi risiko perekonomian global di 2024.

Baca juga: DLH Sumbar motivasi daerah untuk olah sampah jadi barang ekonomi

Di awal 2024, kinerja penerimaan maupun belanja APBN juga mengalami tren positif. Realisasi APBN sampai dengan 31 Januari 2024 tercatat sebesar Rp657,76 miliar atau 8,04 persen terhadap target APBN 2024.

Sejalan itu, belanja negara juga mengalami peningkatan 49,97 persen atau setara dengan Rp932,51 miliar.

Secara nominal, realisasi komponen pendapatan terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp517,25 miliar dan tumbuh 8,63 persen secara yoy. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan positif pada komponen penerimaan pajak dalam negeri sebesar 19,50 persen secara yoy.

"Penerimaan pajak yang sangat baik dipengaruhi aktivitas ekonomi yang terus membaik serta diiringi kenaikan angsuran PPh Badan serta pemberlakuan tarif efektif Pasal 21 mulai 1 Januari 2024," jelas dia.

Baca juga: Deputi Gubernur BI tekankan tiga aspek untuk kemajuan ekonomi kreatif

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp140,51 miliar (9,76 persen dari target) atau tumbuh 149,53 persen. Peningkatan PNBP tersebut sejalan dengan adanya penetapan dua instansi di wilayah Sumbar sebagai badan layanan umum (BLU) baru.

Lebih lanjut, penerimaan pajak di Ranah Minang bersumber dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Realisasi penerimaan pajak dalam negeri tercatat sebesar Rp508,21 miliar atau mencapai 8,66 persen terhadap target pada APBN 2024.

Ia menjelaskan realisasi penerimaan pajak dalam negeri tumbuh 19,50 persen (yoy) didorong oleh peningkatan signifikan pada komponen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 233,33 persen (yoy). Secara nominal, jenis pajak yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total penerimaan pajak dalam negeri di Sumbar yaitu Pajak Penghasilan dengan realisasi Rp389,73 miliar.

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional tercatat sebesar Rp14,04 miliar, terkontraksi sebesar 74,50 persen (yoy). Kontraksi penerimaan pajak tersebut akibat penurunan realisasi komponen bea masuk sebesar 85,81 persen (yoy), dan bea keluar (BK) sebesar 73,49 persen (yoy).

"Penurunan komponen bea keluar salah satunya dipengaruhi penurunan volume ekspor komoditas minyak sawit dan produk turunannya," jelasnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024