erek erek sekolahan

Jalan menuju pagi berbintang

Habis Kerja Jangan Keburu Pulang, Yuk ke Transmart Ada Pesta Diskon!******

Baru gajian nih bestie,pulang kerja daripada langsung balik ke rumah enaknya sih belanja dulu ya. Mumpung hari ini, Selasa (29/8) di Transmart lagi ada pesta diskon seharian sampai 50 persen plus 20 persen.

Khususnya buat para bestie pengguna Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa banget dapat ekstra diskon plus belanja sekarang bayar belakangan.

Lihat Juga : Kejutan Transmart Gak Abis-abis, Full Day Sale Ada Lagi 29 Agustus

Misalnya nih untuk kamu lagi butuh stok sabun cuci di rumah atau kosan. Mending belinya langsung aja di Transmart terdekat sekarang.

Soalnya Soklin liquid provence lavender 565 ml harga normal Rp13 ribuan per pch, harga diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah jadi Rp9 ribuan. Berlaku untuk pembelian di gerai Transmart Pulau Jawa, Bali, dan Kupang.

Atau mau beli alat elektronik AC split 1 PK biar di rumah kamu makin adem. Nah, beli aja di Transmart karena harga normalnya dari Rp4 jutaan jadi Rp3 jutaan kalau bayarnya pakai Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

AC split 1 PK harga Rp3 jutaan ini tersedia merek LG, Samsung, Polytron, Sharp, Panasonic. Selain itu kamu bakal dapat gratis pipa dan instalasi standar biar gak repot.

Diskon gede-gedean di Transmart Full Day Sale ini cuma berlangsung satu hari aja ya bestie. Mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Pokonya dijamin nggak rugi kalau belanja di Transmart. Selain banyak bonusnya siapa saja bisa menikmati Merdeka Belanja dengan pay later biar bisa belanja sekarang bayar belakangan.

Kalau bestie belum punya Allo Bank bisa download aplikasinya di Play Store atau App Store, lalu upgrade ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Alternatifnya dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah di unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Atau mengajukan pembukaan kartu kredit di kantor cabang Bank Mega terdekat.

Jadi tunggu apalagi bestie,kalau di jalan pulang ngantor hari ini macet mending langsung aja melipir dulu ke Transmart terdekat buat ikutan Full Day Sale Merdeka Belanja.

kaisar naga merah

Bisakah Seluruh PSN Rampung Semester I 2024 Seperti Target Jokowi?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh proyek strategis nasional (PSN) selesai paling lambat semester I 2024. Ia meminta jajarannya memperhatikan pembangunan setiap PSN agar tidak mangkrak.

"Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek apalagi mangkrak," kata Jokowi dalam acara Sewindu PSN di Jakarta, Rabu (13/9).

Dalam delapan tahun terakhir, sebanyak 161 PSN yang rampung dengan menyerap 11 juta tenaga kerja.

Menurutnya, penyelesaian secara fisik mungkin tidak akan terkejar dalam waktu satu tahun ini. Namun, setidaknya memenuhi tiga syarat, yakni menyelesaikan masalah pengadaan tanah, perizinan dan financing.

Wahyu yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menekankan jika tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka siapapun pemimpinnya nanti, proyek pembangunan akan tetap berjalan.

Beberapa proyek PSN yang belum tersentuh tersebut adalah MRT Fase II, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Ambon, Tol Trans Sumatera tahap II, Tol Bocimi yang sampai Sukabumi, hingga Tol Getaci.

Lantas bisakah keinginan Jokowi agar seluruh PSN rampung tahun depan terwujud?

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman memprediksi target Jokowi tersebut tidak akan tercapai. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari perkiraannya tersebut.

Pertama,pembangunan di setiap PSN mempunyai kendala dan masalah yang berbeda-beda. Bukan hanya kendala dalam membangun infrastruktur fisiknya, tetapi juga ekosistem yang akan memanfaatkan proyek tersebut.

Kedua,PSN yang dibangun masih terkendala masalah status dan kepemilikan tanah.

"Hal ini menjadi persoalan serius. Bahkan mempengaruhi ketertarikan investor untuk melakukan kerjasama," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/9).

Masalah lahan juga menyebabkan pembengkakan biaya atau cost overrun. Misalnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang mengalami cost overrun US,2 miliar di mana salah satu penyebabnya adalah biaya pembebasan lahan.

Alasan ketiga, konsentrasi pemerintah dinilai mulai terpecah menjelang tahun politik. Pemerintah, kata Rizal, tidak lagi optimal merealisasikan fiskal dan target-target pembangunan termasuk PSN, tetapi berfokus pada orientasi partai politiknya.

Di sisi lain, Rizal menilai jika pembangunan PSN dikebut agar rampung tahun depan maka bisa berisiko gagal. Alih-alih tercapai sesuai yang ditargetkan, PSN tersebut malah bisa akan keluar dari tujuannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Apalagi, kata Rizal, PSN tidak hanya infrastruktur secara fisik, tetapi juga harus menyiapkan ekosistem, regulasi, kebijakan dengan daerah hingga petunjuk teknis pelaksanaan.

"Semua itu butuh proses yang matang dan memakan cukup waktu. Baik sinkronisasi maupun konsolidasi vertikal (pusat ke daerah), pun horizontal (antar-daerah)," kata Rizal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai pernyataan Jokowi agar PSN rampung paling lambat tahun depan ditujukan untuk proyek yang sudah dimulai pembangunannya. 

Namun, PSN yang belum tersentuh sama sekali, Piter menilai tidak mungkin selesai tahun depan. "Saya kira definisi 'selesai' terlebih dulu harus disamakan. Misal IKN, bukan IKN-nya selesai saya kira. Yang dimaksud pak presiden mungkin adalah bagian tertentunya saja," kata Piter.

Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut bertujuan agar para menterinya terpacu untuk menyelesaikan PSN tepat waktu.

"Tapi kalaupun belum selesai, masih ada waktu hingga akhir 2024," kata Piter.

[Gambas:Video CNN]

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Pengusaha Ungkap El Nino Bisa Tekan Produksi Sawit******

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) mengungkapkan kekeringanyang tengah terjadi saat ini bisa memicu keterlambatan kematangan buah sawit. Jika terus terjadi produksi sawit bisa turun pada beberapa tahun mendatang.

"Dampak kekeringan terhadap produksi kelapa sawit memang tidak langsung terjadi di tahun terjadinya kekeringan, kecuali terjadi kebakaran di kebun. Dampak pada tahun tersebut hanya keterlambatan kematangan buah," ujar Ketua Gapki Edi Martono kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/8).

Kendati, kematangan buah yang terlambat membuat produksi hasil kelapa sawit sedikit menurun. Mengingat di beberapa wilayah anggota Gapki masih terjadi hujan, dampaknya belum terlalu mengkhawatirkan.

Menurutnya, jika El Nino betul-betul terjadi di Indonesia, maka bisa dipastikan produksi sawit akan turun pesat di tahun berikutnya. Bahkan bisa lebih dari 10 persen seperti saat ini.

"Tetapi apabila terjadi El Nino benar-benar terjadi, maka dampaknya tahun berikutnya bahkan sampai dengan dua tahun, produksi akan turun," imbuhnya.

Karenanya, ia berharap El Nino tidak terjadi. Dengan demikian, pada periode September produksi akan meningkat lagi karena mulai memasuki musim hujan.

"Memang tren nya demikian, baru akan mulai naik (produksi) nanti biasanya di September dan nanti puncaknya di Februari sampai dengan April," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

Basuki Tawarkan 2 Proyek di IKN ke Jepang******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljonomenawarkan dua proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Jepang.

Penawaran disampaikan Basuki kepada delegasi Jepang yang hadir di KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada Rabu (6/9) yang diwakilkan Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi.

Ia mengatakan Jepang menanyakan peluang investasi yang bisa digarap di IKN.

"Itu (potensi nilai investasi) di perhubungan (Kemenhub). Kami kan sudah bikinkan jalurnya (jalur ke IKN) dengan tol, tinggal kereta api. Mereka akan pelajari," imbuh Basuki.

Mengutip keterangan resmi dari Kementerian PUPR, rencana pembangunan kereta api bakal digarap dari Balikpapan ke IKN. Harapannya, ini bisa meningkatkan akses ke IKN, selain melalui jalan tol.

Kedua,Basuki mengatakan IKN butuh asupan air minum. Menurutnya, persediaan saat ini di Bendungan Sepaku Semoi hanya cukup sampai 2030 mendatang, di mana kapasitasnya 2.000 liter per detik.

Oleh karena itu, ia menawarkan proyek selanjutnya ke Jepang berupa Bendungan Batu Lepek. Rencananya, proyek itu bakal digarap setelah 2030 dengan kapasitas 8.000 liter per detik.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Bos BP Batam soal Konflik Rempang: Banyak Sekali Provokator******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi menuding banyak provokator yang memicu pecahnya konflik di Rempang Eco City, Kepulauan Riau.

Rudi mengatakan lahan untuk menggarap Rempang Eco City ada 17.600 hektare, di mana 10.028 hutan lindung dan 7.572 hektare lainnya akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk pabrik Xinyi Group.

Investasi tersebut untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi prokontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," sambung Rudi.

Pada akhirnya, Rudi mengatakan 700 kartu keluarga (KK) di atas tanah 2.000 hektare tersebut ikut terprovokasi. Itulah yang membuat demo pecah belakangan ini.

Padahal, Rudi menyebut BP Batam sudah menaksir harga rumah warga terdampak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Rp10 juta-Rp100 juta. Pada akhirnya, rumah baru untuk warga relokasi dipatok senilai Rp120 juta.

Akan tetapi, ia mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Rudi menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam, di mana pengajuan tambahan anggaran Rp850 miliar belum disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," curhat Rudi.

Ia pun membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Suami yang misterius, genit dan penyayang!

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.