rajajp88

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

koinvegas

Jasa Raharja Ungkap 2 Lokasi Banyak Kecelakaan Saat Mudik: Bukan Tol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jasa Raharja mengungkap ada dua lokasi utama yang banyak terjadi kecelakaan saat mudik Lebaran, yang ternyata bukan jalan tol.

"Kita tahu bahwa daerah-daerah yang masih banyak berpotensi kecelakaan itu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kenapa, malah bukan jalan tol? Malah jalan nasional dan tempat wisata," ungkap Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam Konferensi Pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

"Justru bukan jalan tol. Mungkin expose jalan tol besar, tetapi tingkat kematian karena kecelakaan justru (lebih besar di) jalan nasional," tegasnya.

Ia menyebut ada beberapa faktor yang membuat kenaikan tren penyaluran santunan tersebut.

"Kita tahu bahwa 2022 dan 2023 jalan tol dan jalan nasional ini tumbuh hampir 6 persen, kendaran naik menjadi 4 persen, masyarakat atau penduduk naik 1,1 persen. Ini yang harus betul-betul kita jaga. Kemarin rekomendasi terkait penegakan hukum (gakum) dan keselamatan, gakum dijalankan di jalan tol yang over dan berpotensi kecelakaan," jelas Rivan.

Selain dua provinsi di Pulau Jawa yang berpotensi kecelakaan, Jasa Raharja merinci beberapa titik lain yang punya kemungkinan kecelakaan tinggi saat mudik. Ini berdasarkan data koordinasi dengan pihak terkait.

Ia menyebut Jasa Raharja mempersiapkan pengamanan mudik ini dengan beberapa stakeholder terkait, mulai dari Jasa Marga, Korlantas Polri, hingga PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

"ASDP di Merak ada rekomendasi 3 terminal yang akan digunakan. (Pelabuhan) Ciwandan untuk sepeda motor itu ada satu jalan yang berisiko, yaitu jalan lingkar selatan. Ini juga Jasa Raharja memberikan peran untuk mengatur rekomendasi," jelasnya.

"Pada jalan-jalan biasa saja di lingkar selatan ini hampir tiga jam sekali terjadi kecelakaan, terutama untuk sepeda motor," tutup Rivan.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

penyihir penuh waktu

slot gacor oppatoto

Laba bersih Bank DBS Indonesia melonjak 87,83 persen di tahun 2023******

Hal ini ditunjang oleh pengambilan langkah-langkah strategis yang tepat untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan serta mencerminkan keputusan investasi strategis

Jakarta (ANTARA) - PT Bank DBS Indonesia mencetak laba bersih Rp1,69 triliun di tahun 2023, melonjak 87,83 persen secara tahunan (yoy) dari Rp899,65 miliar di tahun 2022.

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong mengatakan, Bank DBS Indonesia berhasil meningkatkan efisiensi perusahaan dan volume bisnis secara keseluruhan meskipun tahun 2023 dipenuhi tantangan mulai dari faktor geopolitik hingga kebijakan finansial.

"Hal ini ditunjang oleh pengambilan langkah-langkah strategis yang tepat untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan serta mencerminkan keputusan investasi strategis bank dan responsivitas terhadap dinamika pasar," kata Lim dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Lim menambahkan bahwa DBS Indonesia berkomitmen untuk menjaga kesehatan likuiditasnya termasuk memantau arah dan proyeksi kebijakan suku bunga.

Perseroan mencatat adanya kinerja keuangan yang kuat dari DBS Indonesia serta manajemen aset dan modal yang efisien sepanjang tahun 2023, ditunjukkan dari peningkatan return on equity(ROE) menjadi 15,94 persen dari 9,94 persen di tahun 2022 serta return on assets(ROA) menjadi 2,06 persen dari 1,21 persen di tahun sebelumnya.

Pendapatan bunga bersih DBS Indonesia meningkat 21,74 persen menjadi Rp5,06 triliun, sejalan dengan peningkatan net interest margin(NIM) sebesar 79 basis poin menjadi 6,02 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,23 persen.

Pendapatan operasional lainnya juga mengalami kenaikan sebesar 54,79 persen pada tahun 2023, mencapai Rp1,76 triliun dibandingkan dengan Rp1,14 triliun pada tahun sebelumnya.

Menurut perseroan, pertumbuhan pendapatan operasional terutama didorong oleh kenaikan pendapatan dari aktivitas investasi efek dan obligasi pemerintah, yang meningkat menjadi Rp1 triliun di tahun 2023.

Sementara dari sisi aset, DBS Indonesia mencatatkan total aset sebesar Rp112,97 triliun atau naik signifikan sebesar 13,79 persen dibanding tahun 2022.

Pertumbuhan aset terutama didorong oleh peningkatan obligasi pemerintah yang dimiliki sebesar 82,15 persen menjadi Rp27,56 triliun serta peningkatan pinjaman yang diberikan sebesar 14,98 persen menjadi Rp63,44 triliun di tahun 2023.

Simpanan nasabah (DPK) DBS Indonesia juga tercatat melonjak menjadi Rp84,27 triliun di tahun 2023. Angka tersebut naik sebesar 16,64 persen, dari yang sebelumnya Rp72,25 triliun di tahun 2022.

Perseroan mencatat pertumbuhan kredit yang baik di tahun 2023, baik segmen korporasi maupun ritel. Kredit korporasi DBS Indonesia ditopang oleh kredit berbasis keberlanjutan dengan total Rp6,10 triliun atau naik dari Rp1,12 triliun di tahun 2022.

Sementara untuk segmen ritel, kredit unit consumer banking group(CBG) memberikan kontribusi sebesar 18 persen terhadap total penyaluran kredit serta 47 persen terhadap total penghimpunan dana DBS Indonesia. Kredit unit CBG ini tercatat meningkat sebesar 24 persen dari tahun 2022.

Perseroan juga menyampaikan bahwa kinerja positif DBS Indonesia telah memberikan pertumbuhan modal organik yang sehat. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan capital adequacy ratio(CAR) menjadi 25,16 persen dari tahun lalu yang hanya sebesar 23,58 persen.

Pencapaian tersebut, catat perseroan, jauh di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko DBS Indonesia, yaitu sebesar sebesar 10 persen di samping bufferyang wajib disediakan sebesar 2,5 persen.


Baca juga: Bank BJB catatkan laba Rp2,1 triliun pada 2023
Baca juga: Bank Mega bagikan dividen 70 persen dari laba bersih tahun 2023
Baca juga: Danamon membukukan laba Rp3,5 triliun di tahun 2023, naik 6 persen

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Cinta jahat muncul

cara membeli hp di shopee dengan cicilan

AHY Sebut Nilai Tambah Program Pendaftaran Tanah Tembus Rp6.076 T******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) mencatat nilai tambah ekonomi yang diperoleh sejak ditetapkannya Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) pada 2017 hingga 2023 mencapai Rp6.076 triliun.

"Pendaftaran tanah memberikan economic value added (EVA) kepada negara dan masyarakat," kata AHY dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

"Sejak dilaksanakannya pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2018 hingga tahun 2023, EVA yang telah dicapai sebesar Rp6.076 triliun yang terdiri dari pajak penghasilan (PPH), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan nilai hak tanggungan (HT)," jelasnya lebih lanjut.

Untuk program PTSL, AHY melaporkan 111 juta bidang tanah terdaftar per Maret 2024 atau 88 persen dari target 126 juta bidang tanah terdaftar.

Sementara itu, 90,9 juta bidang tanah atau 72 persen telah bersertifikat.

"Hingga saat ini dari target 126 juta bidang tanah Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftar 111 juta bidang tanah, di mana 90,9 juta bidang tanah sudah bersertifikat," imbuhnya lebih lanjut.

AHY pun menjelaskan pada 2024, pihaknya menargetkan bisa mendaftarkan 9 juta bidang tanah, sehingga akan tercapai 120 juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun.

"Insyaallah pada 2025 ada tambahan 6 juta bidang tanah sehingga total terdaftar mencapai 100 persen sesuai dengan target pemerintah," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

gacor 268

Daftar Program Mudik Gratis Lebaran 2024 dan Syaratnya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sejumlah program mudik gratisyang diselenggarakan pemerintah pusat maupun daerah kembali dibuka padaLebarankali ini.

Mudik gratis dengan tujuan beberapa kota seperti Yogyakarta, Malang, Semarang, Palembang, hingga Lampung. Para pemudik akan diangkut dengan berbagai moda transportasi.

Berikut daftar program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Pemprov DKI:

Pendaftaran dibuka mulai Rabu (6/3), pukul 12.00 WIB siang, hingga 3 April 2024 atau jika kuota sudah terpenuhi.

"Kuota dibuka secara bertahap. Setiap harinya pendaftaran dibuka pukul 08.00 WIB," tulis akun Instagram @ditjenhubdat yang diunggah Selasa (5/3).

Peserta mudik gratis Kemenhub harus memenuhi sejumlah syarat. Pertama, pendaftaran hanya dilakukan secara online melalui Mitra Darat. Kedua,peserta memiliki KTP yang sah saat mendaftar. Ketiga, peserta hanya bisa memilih satu kota tujuan mudik.

Keempat, peserta mudik gratis dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat keberangkatan arus mudik/balik serta wajib datang minimal 1 (satu) jam sebelum jam keberangkatan.

Sementara, peserta yang mudik-balik dengan sepeda motor, wajib membawa surat - surat kendaraan (STNK dan SIM) dan perlengkapan berkendara serta menyerahkan sepeda motor sesuai dengan tanggal yang ditentukan/H-1 (satu) sebelum tanggal seremonial/keberangkatan bus.

Lihat Juga : Jokowi Berterima Kasih ke Aguan di Peresmian Bandara Singkawang

Berikut 33 kota tujuan mudik gratis Kemenhub:

Jawa Barat
1. Garut
2. Tasikmalaya
3. Cirebon

Jawa Tengah
1. Tegal
2. Pekalongan
3. Semarang
4. Demak
5. Jepara
6. Pati
7. Blora
8. Boyolali
9. Solo
10. Sragen
11. Klaten
12. Wonogiri
13. Purwokerto
14. Cilacap
15. Wonosobo
16. Kebumen
17. Magelang
18. Wonosari
19. Yogyakarta

Jawa Timur
1. Tuban
2. Madiun
3. Surabaya
4. Malang
5. Tulungagung

Sumatera
1. Lampung
2. Bengkulu
3. Padang, Sumatera Barat
4. Palembang, Sumatera Selatan

Kalimantan
1. Banjarmasin, Kalimantan Selatan
2. Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah

Lihat Juga : Jadwal Penukaran Uang Baru Lebaran 2024 di 4.264 Titik

Berikut 9 kota asal arus balik:
1. Solo
2. Madiun
3. Wonogiri
4. Surabaya
5. Semarang
6. Yogyakarta
7. Purwokerto
8. Palembang
9. Cirebon

Daftar 5 kota arus mudik-balik pengangkutan sepeda motor:
1. Solo
2. Wonogiri
3. Semarang
4. Yogyakarta
5. Purwokerto

2. Mudik Gratis Laut Kemenhub

Kemenhub juga mengadakan program mudik gratis sepeda motor menggunakan moda transportasi kapal laut.

Pendaftaran untuk program Mudik Gratis ini telah dibuka sejak 13 Maret hingga 7 April 2024 melalui website resmi https://mudikgratis.dephub.go.id/.

Kemenhub menyediakan kuota sebanyak 9.800 penumpang dan 4.800 sepeda motor. Program ini akan dilaksanakan sebanyak empat kali perjalanan dengan rute dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan sebaliknya.

Keberangkatan arus mudik dijadwalkan pada 5 dan 7 April. Sementara keberangkatan arus balik akan dilaksanakan pada 13 dan 15 April 2024.

Lihat Juga : Berapa Biaya Tol Mudik dari Jakarta, Yogyakarta, hingga Surabaya?

Berikut syarat pendaftaran mudik gratis sepeda motor naik kapal laut:

1. Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C, STNK

2. Tidak membawa barang dalam ukuran atau jumlah berlebihan, yang dapat mengganggu mobilitas dan stabilitas saat mengendarai motor.

3. Masing-masing peserta dan penumpang wajib membawa helm sebagai kelengkapan keselamatan wajib dalam berkendara.

4. Verifikasi Calon Peserta Arus Mudik, mulai 15 Maret 2024, setiap hari pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB (termasuk hari libur dan tanggal merah) di:
-Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jl. Panaitan No. 105, Tanjung Priok - Jakarta Utara
-Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat (wajib menggunakan kemeja atau polo shirt dan menggunakan sepatu. Mengingat keterbatasan lahan parkir maka disarankan untuk tidak membawa kendaraan, atau memarkir kendaraan di tempat lain).

5. Verifikasi Calon Peserta Arus Balik (Hanya untuk Peserta Arus Balik Semarang ke Jakarta saja yang berdomisili di Semarang dan sekitarnya), mulai 22 Maret 2024, (termasuk hari libur dan tanggal merah) di Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas, Jl. Yos Sudarso No.30, Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang - Jawa Tengah.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Mudik Gratis Pemprov DKI ke 19 Daerah

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Rekor dunia alien komputer binatang roh

pinjaman dana cepat

Menaker Angkat Suara soal THR Ojol Cuma Berupa Insentif******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah angkat bicara terkait tunjangan hari raya (THR) untuk ojol diberikan hanya berupa insentif oleh perusahaan aplikator.

Menurut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnnaker) sejak awal memang hanya memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR, tapi tidak wajib. Pasalnya, memang tidak ada dalam aturan resmi kewajiban memberikan tunjangan bagi driver ojol.

"Sebenarnya, itu adalah niat baik kami untuk dorong platform untuk memberikan THR, kalau dilihat ruang lingkupnya memang tidak masuk dalam surat edaran. Itu harus dipahami sebagai niat baik kami mendorong perusahaan aplikasi ini agar memberikan perhatian kepada drivernya," ujar Ida di Istana Negara, Senin (25/3).

"Karena ini kan hubungannya kemitraan, maka tidak masuk cakupan. Ini sebenarnya lebih ke niat baik kami," imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa pengusaha tidak melanggar aturan apapun walau hanya memberikan insentif dan bukan THR seperti yang diimbau.

"Ini kan kita pahaminya memang bukan hubungan tenaga kerja, hanya kemitraan terus kita dorong sih, semoga saja nanti ada aturannya. Sekali lagi dipahami, ini adalah niat baik kami agar mereka dapat perhatian," ungkap Ida.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan akan membahas kebijakan mengenai pemberian THR untuk pegawai swasta, termasuk kepada driver ojol bersama Komisi IX DPR RI.

"Besok ya saya ada raker di komisi 9. Kami akan berikan penjelasan lebih rinci ke komisi 9," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/rzr)

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

infinistaging

KPK tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tersangka TPPU******

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,"

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ali mengatakan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menerangkan proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal.

Untuk diketahui, Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/6/2023) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.

Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp19 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga tahun.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang beberapa waktu sebelumnya.

Usai mendengar amar putusan dibacakan, Muhammad Adil dan kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.

"Tidak apa-apa. Nanti kita mengajukan banding," sebutnya kepada awak media sebelum meninggalkan ruang sidang.

Muhammad Adil yang menjadi pesakitan dalam perkara korupsi ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau para kepala OPD menuruti perintah Muhammad Adil untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.

Dari pemotongan uang tersebut, pada tahun 2022 Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp5 miliar. Total uang pemotongan yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp17,28 miliar.

Kedua, Muhammad Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.

PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan biaya menggunakan APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan Muhammad Adil selaku bupati meminta fee Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.

Ketiga, Muhammad Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022.

Uang yang terima digunakan Adil untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lainnya. Selain itu, uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024