link slot bola

voucher shopee gratis ongkir hari ini 953Jutaan kata 464265Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot bola》

Megawati apresiasi NU dan Muhammadiyah terima Zayed Award******

Jakarta (ANTARA) - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengapresiasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang menerima penghargaan Zayed untuk Persaudaraan Kemanusiaan atau Zayed Award for Humanity Frenternity (ZAHF) 2024.

Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDIP Ahmad Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan Megawati salah satu juri ZAHF 2024 yang mempromosikan dan menjelaskan peran NU dan Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Ibu Megawati menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar NU dan Muhammadiyah. Semoga kedua lembaga ini terus ikut berperan dalam menjaga persaudaraan, kemanusiaan dan perdamaian," kata Basarah menyampaikan pesan Megawati.

Menurut Basarah, proses menuju pemenang untuk lembaga, maupun individu melewati sejumlah tahapan dari ratusan calon nominasi.

Selain Megawati, juri lain ZAHF 2024 adalah Kardinal Leonardo Sandri (Prefect Emeritus of the Holy See Dicastery for Oriental Churches), Rebeca Grynspan Mayufis (Secretary General of the United Nation Conference on Trade and Development/UNTAC), Mantan Director General of UNESCO Irina Bokova.

Selain itu, Rabbi Abraham Cooper (Chair of the US Commission on International Religious Freedom) dan Mohamed Abdelsalam (Secretary General of Zayed Award for Human Fraternity and Secretary General of the Muslim Council of Elders).

Basarah mengatakan dirinya bersama Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi menyaksikan secara langsung dalam beberapa kali rapat virtual serta saat rapat fisik Dewan Juri di Roma, Italia, Desember 2023.

Megawati, kata dia, konsisten memperjuangkan agar kedua lembaga tersebut mendapat Zayed Award 2024.

"Ibu Megawati mengikuti seluruh proses penjurian dan akan ikut memantau seremoni pengumuman pemenang Zayed Award dan akan hadir memberikan sambutan secara virtual melalui zoom pada 5 Februari," katanya.

Basarah mengutip penyataan Megawati saat menghadiri rapat dewan juri di Roma, Italia, yang menyebut dirinya mendapat kehormatan luar biasa bisa menjadi juri.

Kehormatan tersebut, kata dia, bukan hanya sebagai orang Indonesia, melainkan juga membawa Indonesia yang selalu menginginkan perdamaian dunia, salah satunya konsisten membela kemerdekaan Palestina.

Basarah menambahkan, meskipun tidak bisa hadir secara langsung dalam penyerahan penghargaan Senin (5/2) di Abud Dhabi, Uni Emirat Arab. Megawati menyambut gembira pelaksanaan penganugerahan Zayed Award tersebut.

Megawati, kata Basarah, berharap NU dan Muhammadiyah selalu menjaga solidaritas, mendukung keberagaman serta memiliki peran aktif di dunia pendidikan.

Megawati juga mengatakan sumbangsih NU dan Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dan menanamkan nilai-nilai persamaan hak antarwarga negara, persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaan serta toleransi kehidupan antarumat beragama di Indonesia dan juga forum-forum dunia.

Menurut Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi, saat mendampingi di Roma, mengutip pernyataan Sekjen Zayed Award Mohamed Abdelsalam, bahwa Imam Besar Al Azhar, Ahmad Thayyeb, mengakui peran dan jasa Megawati sehingga memintanya menjadi salah satu dewan juri.

Imam Besar Al Azhar, kata Zuhairi atau Gus Mis memandang Ibu Megawati Soekarnoputeri sebagai sosok yang berjasa besar dalam memperjuangkan kaum perempuan, memimpin negara besar dengan mayoritas penduduknya Muslim.

"Sebab itu, Imam Besar Al Azhar menunjuk Ibu Megawati Soekarnoputeri untuk mewakili kalangan Muslim dalam Zayed Award for Human Fraternity," ujarnya.

Untuk diketahui, selain NU dan Muhammadiyah, ZAHF juga memberikan penghargaan kepada ahli bedah jantung dari Mesir yang terkenal di seluruh dunia, Sir Magdi Yacoub. Kemudian juga untuk pemimpin rakyat kecil dari Chili, Suster Nelly Leon Correa.

Zayed Award didirikan pada 4 Februari 2019 sebagai kelanjutan dari pertemuan Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Thayyeb dengan Paus Fransiskus di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang menghasilkan Deklarasi Abu Dhabi yang kemudian disebut dengan Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan. Zayed Award digelar untuk mengapresiasi individu dan entitas yang punya kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban.

Baca juga: Megawati tegas minta aparat tidak intimidasi rakyat
Baca juga: Megawati pukul kentongan guna kewaspadaan nasional di Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik******

Keprihatinan itu ... diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Semarang (ANTARA) - Komunitas akademik Universitas Diponegoro Semarang, yang terdiri atas guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik terkini di tanah air menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan sikap itu disampaikan dalam aksi bertajuk "Indonesia Dalam Darurat Demokrasi" yang berlangsung di Taman Inspirasi Undip, depan Gedung Widya Puraya, Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

"(Aksi) Hari ini terjadi (sebagai) bentuk dari sepenuhnya keprihatinan dari teman-teman guru besar, dosen, dan terutama mahasiswa, didukung bersama alumni," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip Prof. Suradi Wijaya Saputra mewakili peserta aksi.

Tampak pula sejumlah guru besar Undip yang ikut dalam aksi tersebut ialah Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Prof. Muhammad Nur, DEA dan Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Prof. Lita Tyesta.

Setidaknya, ada lima poin pernyataan sikap dari komunitas akademik Undip.

Baca juga: Pengamat harapkan penyelenggara pemilu tegas respons petisi akademisi

Pertama, mengembalikan tujuan dibentuknya hukum, sebab hukum sejatinya dibuat sebagai alat mencapai tujuan negara dan bukan untuk mencapai kekuasaan.

Kedua, memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, serta tanpa intimidasi dan ketakutan, sesuai dengan koridor kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, mendesak penyelenggara negara untuk menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi Pancasila, seiring kehidupan demokrasi dewasa ini yang berjalan tidak sesuai dan mengalami kemunduran.

Keempat, mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kembali etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari kerusakan yang lebih parah.

Kelima, mengimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Akademisi: Capres jangan cuma obral janji hapus disparitas guru-dosen

"Keprihatinan itu, terutama diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diikuti pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi," kata Suradi.

Melalui seruan itu, civitas akademicaUndip berharap jangan sampai ada pelanggaran etika dalam berdemokrasi diwariskan kepada generasi muda, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang baik.

"Mohon betul menjadi catatan kita bersama, jangan dibudayakan, jangan dilestarikan, harus kita putus sampai hari ini. Harus diwujudkan dalam kita ikut mengambil keputusan terserah hari nurani dan pikiran kita bersama dalam menilai.Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan (politik, red.), tapi kami hanya punya kepentingan bahwa nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi," tegas Suradi dengan diamini para peserta aksi.

Aksi tersebut diikuti sekitar 30 guru besar, dosen, dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Undip guna menyadarkan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi di tanah air.

Baca juga: Akademisi: Presiden harus ciptakan pemilu berkualitas

"Kami mewakili civitas akademica, tidak atas nama lembaga, tetapi kami sebagai anggota masyarakat di kampus Undip. Kami garisbawahi, adanya kewajiban sebagai civitas academicamelakukan pemilihan yang baik sesuai hati nurani masing-masing," katanya.

Selain itu, Suradi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya hingga tahap akhir agar demokrasi berjalan dengan semestinya.

Sebelumnya, civitas akademicadari berbagai perguruan tinggi juga menyampaikan pernyataan sikap, seperti UGM, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Baca juga: Sudirman Said sebut kritik dari perguruan tinggi tidak boleh diabaikan

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Bapanas: Bantuan pangan dihentikan sementara untuk hormati Pemilu******

Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Arief yang dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.

“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data,” kata Arief.

Dalam surat Bapanas yang ditujukan kepada Perum Bulog, tertulis Bapanas menyampaikan kepada Perum Bulog agar menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah.

“Tanggal 8-9 Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Februari 2024 terakhir kampanye, 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan,” kata Arief menjelaskan.

Arief menekankan penyaluran bantuan pangan pemerintah yang sangat diperlukan masyarakat bakal kembali dimulai pada 15 Februari 2024. Penyaluran bantuan pangan, ditegaskan Arief, terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu.

“Program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu,” katanya.

Bapanas juga meminta Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan sebelum masa tenang dan setelah pencoblosan suara agar target penyaluran bantuan dapat tepat waktu.

Penyaluran bantuan pangan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021 di mana Badan Pangan Nasional memiliki salah satu tugas untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.

Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan pada tahun ini.

Bantuan berupa 10 kg beras ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).


Baca juga: Bapanas pertimbangkan setop sementara bantuan pangan saat hari tenang
Baca juga: Kementan beri bantuan pertanian Rp170,98 miliar untuk Aceh 
Baca juga: Menko PMK pantau penyaluran bantuan pangan beras di Madiun

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：gampang pinjam、qqasia9、pulsa slot 5000

Terkait：akun slot yang lagi gacor、basic 4d slot、jadwal slot gacor、agb99、mega138 slot、idxtoto、link slot bonus new member 100 di awal to 7x、situs slot gacor mudah jp、naga303 togel、gacor jp slot

---

---

bab terbaru：situs slot yang gampang maxwin（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07