viral 888 slot

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

TKN Protes Pernyataan PDIP Soal Prabowo******

SOLO —Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memprotes pernyataan Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tentang pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dinilai mencerminkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin berkuasa selama tiga periode.

Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, menilai pernyataan Hasto Kristianto itu merupakan upaya yang dilakukan PDIP untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Padahal, kata Muzani, selama ini Presiden Jokowi tidak pernah menginginkan masa jabatan tiga periode.

Promosi Waspada Kejahatan Cyber Quishing! BRI Beberkan Cara Antisipasinya

“Jadi apa yang dikemukakan Hasto itu adalah upaya dia untuk mendowngradePresiden Jokowi,” tuturnya di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Muzani memprediksi jika Presiden Jokowi berhasil di-downgradeoleh Hasto, maka hal tersebut akan berdampak pada pasangan calon Prabowo-Gibran.

“Makanya kan Hasto membuat pemikiran bahwa seolah-olah Jokowi mau teruskan tiga periode melalui Prabowo-Gibran ini,” kata Muzani.

Padahal kata Muzani hal tersebut tidak akan terjadi mengingat Prabowo berasal dari Partai Gerindra, hanya programnya saja yang mirip dengan Presiden Jokowi.

“Kan Pak Jokowi ini akan mengakhiri masa jabatannya tanggal 20 Oktober 2024 dan menurut saya tudingan untuk downgrade Pak Jokowi oleh Hasto itu tidak mendasar,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cerminan dari ambisi Jokowi untuk menjadi presiden tiga periode.

Isu Jokowi tiga periode kembali memanas jelang Pemilu 2024. Orang-orang dekat Jokowi dicurigai berada di balik wacana jabatan presiden tiga periode tersebut.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “TKN Protes Hasto Usai Sebut Prabowo-Gibran Cerminan Jokowi 3 Periode”

Lancer dari Arad

Soal Presiden Boleh Kampanye, Puan Maharani: Biar Rakyat yang Menilai******

MAKASSAR –Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani buka suara terkait Presiden Joko Widodo bisa ikut berkampanye dengan alasan aturannya ada di dalam Undang-undang Pemilu. Dia mengatakan hal itu akan diserahkan kepada rakyat untuk menilai.

“Biar rakyat yang menilai, sebaiknya itu, presiden itu apakah menjadi Presiden Republik Indonesia ataukah kemudian diperbolehkan untuk memihak,” kata Puan seusai menghadiri acara memperingati Harla PPP ke-51 tahun di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/1/2024).

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Sebab, kata Puan, hal ini berkaitan dengan pemberian dukungan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan anak sulung dari Jokowi.

Hal ini berkenaan dengan penyataan Presiden Jokowi sebelumnya mengenai presiden boleh berkampanye untuk menjawab pertanyaan wartawan dan menganggap itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan,” kata Joko Widodo dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, sebagaimana dipantau di Jakarta.

Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ini saya tunjukkin [menunjukkan kertas]. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 jelas dalam pasal 299 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?” ujar Presiden.

Dia menegaskan apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu terkait presiden boleh melakukan kampanye adalah ketentuan yang ada dalam Undang-undang Pemilu.

“Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-undang Pemilu. Jangan ditarik ke mana-mana. Kemudian juga pasal 281 juga jelas, bahwa kampanye, pemilu yang mengikutsertakan Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” tegasnya.

Dia pun kembali meminta agar pernyataannya beberapa waktu lalu tidak ditarik atau diinterpretasikan ke mana-mana, karena dirinya hanya menyampaikan ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain, Calon Presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan haram hukumnya untuk penyalahgunaan kekuasaan bagi pejabat yang sedang mengemban jabatan.

“Buat kami integritas paling utama, buat kami jabatan itu bukanlah selama-lamanya, jabatan itu ada batasnya. Maka, siapapun yang memegang jabatan di republik ini ada batasnya, maka ketika semua mendapatkan amanah, haram hukumnya untuk penyalahgunaan kekuasaan,” katanya saat menghadiri Hajatan Rakyat Cirebondi Stadion Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024), dilansir Antara.

Karena itu, lanjutnya, dia menegaskan siapa pun yang mengemban jabatan maka harus melaksanakan amanah konstitusi dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut mengingatkan terkait hak setiap orang untuk memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan berbagai referensi tertentu.

“Gimana cara lihatnya [siapa seharusnya yang dipilih]? Lihatnya debat para calon [presiden dan wakil presiden], karena bapak ibu akan melihat satu persatu apa pertanyaannya, bagaimana cara menjawabnya, tahu atau tidak, atau barang kali memang tidak tahu. Maka, itulah yang menjadi referensi bapak ibu untuk memilih,” ujar dia.

Ganjar mengajak masyarakat untuk mencoblos nomor 03. Dia juga meminta para relawan untuk menyampaikan program-program Ganjar-Mahfud Md yang memastikan upaya pengentasan kemiskinan dan tidak melupakan rakyat kecil.

“Ajak masyarakat untuk latihan nyoblos agar mereka paham siapa yang harus dicoblos. Kita akan berjuang bersama memenangkan Pemilu 2024,” ungkap Ganjar.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari, dan hari-H pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Tuan Bintang Bumi

Kisah di Balik Sebutan Gemoy buat Prabowo******

SOLO —Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, membeberkan cerita di balik kemunculan sebutan gemoyyang dilekatkan kepada sosok calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

“Waktu kata gemoyitu muncul pun, itu bukan dari TKN. Karena itu kan munculnya jauh setelah Pak Prabowo menyatakan akan maju sebagai capres. Artinya, itu bukan secara strategi dilakukan dari awal,” kata Saras dalam wawancara eksklusif bersama Antarayang disiarkan pada Kamis (25/1/2024).

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Menurut Saras, istilah gemoymuncul dengan sendirinya di kalangan masyarakat karena melihat Prabowo menampilkan jogetan khasnya. Adapun jogetan tersebut, kata dia, merupakan bentuk kegembiraan Prabowo karena merasa lebih rileks dalam Pilpres 2024 ini.

“Beliau itu karena lebih rileks, nothing to lose(tidak akan rugi), enggak ada satu pun beban bagi beliau untuk harus dipilih, itu tidak. Beliau itu kalau dipilih ya alhamdulillah, kalau enggak dipilih ya sudah. Kalau lagi rileks itu artinya suka, gembira. Kalau rileks kan lebih gembira, kalau gembira, ya, bisa muncul goyang-goyang,” tutur dia.

Saras mengaku istilah gemoypada akhirnya diadopsi oleh TKN karena melihat animo positif di masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini dinilai bisa membantu Prabowo menjangkau pemilih milenial dan gen Z.

“Kita lihat karena antusiasme dari masyarakat sebegitu besarnya untuk gemoyini dan mudahnya untuk gen z dan gen y mengadopsi itu, sehingga akhirnya kita angkat itu, yang awalnya Pak Prabowo juga sampai nanya ‘Apa, sih, ini gemoy?’,”kata Saras.

Di sisi lain, dia pun menepis anggapan bahwa TKN berupaya memoles citra figur Prabowo maupun pasangannya, calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka dengan image gemoy.

“Kalau memoles itu seolah-olah kita mengubah, sosok dari seorang Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi sesuatu yang bukan mereka, sedangkan itu tidak dilakukan sama sekali,” kata Saras.

urat suci emas

Solopos Hari Ini : Akibat Tiket, Susah Bikin Paket Wisata******

 SOLO—Ulasan tentang bertambahnya penerbangan yang menghubungkan secara langsung Solo dengan Bali menambah peluang untuk mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) ke Soloraya diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi Sabtu (27/1/2024).

Diberitakan Soloposhari ini, menurut Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Solo, Mirza Ananda, sejauh ini penerbangan ke Bali melalui Bandara Adi Soemarmo di Boyolali terutama untuk jadwal pagi cukup digemari. Bahkan bukan hanya penumpang dari Soloraya. Rute pagi tersebut juga banyak digunakan oleh penumpang dari berbagai daerah di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Promosi Catat! Ini Daftar Desa BRILian Terbaik yang Siap Bersaing di Nugraha Karya 2023

Dia mengatakan rute Solo-Denpasar jam pagi dilayani oleh maskapai Lion Air. “Banyak yang dari Jateng larinya ke Solo [Bandara Adi Soemarmo, Boyolali]. Dari Jogja [DIY] juga banyak. Sebab jam yang Jogja tidak ada yang pagi. Kalau di daerah lain kebanyakan siang,” kata dia, Jumat (26/1/2024).

Sementara untuk penerbangan rute Solo-Denpasar yang baru saja dibuka Super Air Jet, dijadwalkan pukul 13.20 WIB untuk keberangkatan dari Bandara Adi Soemarmo dan pukul 12.25 WITA untuk keberangkatan dari Bali. Jika melihat jadwal tersebut, dia berharap juga akan banyak peminatnya meskipun bisa dibilang jam tanggung.

“Semoga meski siang, nanti sampai Bali juga banyak connecting flightuntuk ke Lombok, Papua dan lainnya. Sebab yang pagi itu connecting flightuntuk rute timur juga banyak,” lanjut dia. Terkait dengan potensi pergerakan wisatawan dengan adanya rute tersebut, menurutnya keberadaan penerbangan Solo-Bali dan sebaliknya akan berdampak baik untuk memancing wisatawan mancanegara untuk masuk Solo.

Demi Kue Keranjang, Resep Bertahan, Pola Bisnis Berubah

Kue keranjang tidak bisa dilepaskan dari tradisi warga Tionghoa saat merayakan Imlek. Salah satu produsennya adalah Ratna Anggraini, 50, warga Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo. Dari gerai produksi Mini Bakery, kue-kue keranjang yang khas itu diproduksi sejak tahun 1980-an. Kepada Esposyang menjumpainya, Kamis (25/1/2024), Ratna berkisah dirinya melanjutkan usaha kue keranjang itu dari tangan ayahnya mulai 2010.

Meski sudah punya usaha restoran dan kuliner sendiri, dia memilih meneruskan bisnis keluarga agar tetap eksis. Ratna menyebut perkembangan zaman membuat pola bisnisnya berubah. Misalkan saja dia merambah cara pemasaran secara daring. Dia juga membuat varian kue keranjang kacang.

Berkat varian baru ini, dia mendapat pesanan 125 kg khusus untuk kue keranjang kacang. Kue keranjang buatannya diminati oleh toko-toko di Soloraya. Bahkan ada juga perusahaan yang memesan sebagai bingkisan perayaan Imlek. Meski begitu resep autentik kue keranjang warisan ayahnya tetap dia pertahankan, baik bahan dan cara memasak.

Apa Pun Konotasinya, Chindo Cinta Indonesia

Ari Seta memang berkulit putih. Matanya juga sipit. Banyak yang memanggilnya dengan sapaan ko (koko/engkoh). Seta merupakan cucu hasil perkawinan Tionghoa-Jawa. Darah Tionghoa Seta mengalir dari garis keturunan ibu. Pada Rabu (24/1/2024) siang, Espos berkesempatan mengobrol dengan Seta di kantornya yang terletak di kawasan Sriwedari, Solo. Penampilannya cukup rapi. Maklum, hal itu menjadi tuntutan bekerja di bursa efek.

Orang seperti Seta ini yang belakangan disebut dengan istilah Chindo atau Chinese Indonesian. Istilah itu cukup banyak muncul di media sosial (medsos). Narasi atas Chindo di konten medsos lekat dengan stigma tertentu. Seperti Chindo itu kaya, pengusaha, hanya menongkrong di tempat mewah. Bahkan ada konten yang berisi aturan berbusana (dresscode) ala Chindo.

Muncul juga tagar #emangbolehyasechindoini di TikTok yang seluruh konten videonya diputar sebanyak 8,4 juta kali. Memang, tidak semua konten dalam tagar tersebut berisi konten orang-orang Tionghoa. Banyak yang menggunakannya untuk tagar di caption saja. Namun dari situ, bisa dilihat bahwa penggunaan istilah Chindo yang berkaitan dengan identitas suatu kelompok digunakan sebagai tren bermedia sosial.

Jokowi: Presiden Berhak Kampanye, Jelas?

JAKARTA—Di tengah banjir kritik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mengatakan bahwa Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tak melarang presiden ikut berkampanye. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilainya sudah memenuhi syarat pemakzulan.

Belakangan, Jokowi menunjukkan sebuah kertas untuk menjelaskan ketentuan dalam UU No. 7/2017) tersebut. Jokowi mulanya mengatakan hanya menjawab pertanyaan wartawan mengenai ketentuan kampanye bagi menteri selaku pejabat negara. Dia berkilah hanya menjawab sesuai ketentuan UU No. 7/2017 tentang Pemilu.

“Ini saya tunjukin, UU No. 7/2017 jelas menyampaikan pada Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas? Jadi saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-undang Pemilu. Jangan ditarik ke mana-mana,” katanya kepada wartawan yang dilansir melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1/2024).

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Sabtu (27/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

kerajaan Atlantis

Airlangga Sebut Presiden Tak Perlu Cuti saat Kampanye******

SOLO —Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyebutkan presiden itu tidak perlu mengajukan cuti apabila ingin berkampanye.

Airlangga menyampaikan hal itu sebagai respons terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

“Presiden itu adalah kepala negara. Maka, kepala negara itu tidak ada cutinya,” kata dia saat diwawancarai di Palembang, Jumat (26/1/2024).

Menurutnya, setiap warga itu memiliki hak konstitusi, termasuk presiden. Sehingga, dukungan presiden kepada ke salah satu partai politik (parpol) bukan sesuatu yang baru.

“Presiden Soekarno dari PNI, Presiden Soeharto dengan Partai Golkar, Pak Habibie yang juga Golkar, kemudian Gus Dur PKB, Pak SBY Demokrat. Maka, hal ini sesuatu yang lumrah dan ini suatu hak politik, termasuk presiden,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

Airlangga mengatakan pihaknya memasang target 55% Sumatra bagian selatan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, pada Pilpres 2024 di

“Kami memasang target meraih suara di atas 55% di Sumatra bagian selatan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Sehingga, kami meminta ketua di daerah ini terus bergerak untuk memenangkan pilpres, pileg, dan pilkada 2024,” kata dia.

Sebelumnya, KPU RI mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengajukan cuti jika ingin ikut berkampanye pada Pemilu 2024. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka izin cuti diajukan Jokowi sebagai presiden kepada dirinya sendiri.

Q menghancurkan langit

Mahfud MD Nyatakan Mundur dari Menko Polhukam, Presiden: Itu Hak******

SEMARANG— Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, mengungkapkan rencana pengunduran dirinya dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang ditanggapi Presiden sebagai hak masing-masing.

Mahfud menyampaikan niatnya itu saat menggelar acara Tabrak Prof di Cafe Borjuis, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (23/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

“Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar sore ini kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Saya pada saatnya yg tepat pasti akan mengajukan pengunduran diri (dari Menko Polhukam) secara baik baik. Jadi tidak ada pertentangan saya dengan Pak Ganjar,” ujarnya.

Mahfud menyebut kode pengunduran dirinya dari Menko Polhukam sebenarnya telah disampaikan seusai debat cawapres, Minggu (21/1/2024). Saat itu dirinya sempat mengucapkan terima kasih atas jabatan Menko Polhukam yang sudah diemban selama 4,5 tahun.

“Saat selesai debat saya, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun lalu sebagai Menkopolhukam. Pasti punya niat baik dan saya membantunya,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sebenarnya menteri tidak diwajibkan mundur dari jabatannya. Bahkan sekarang pun wali kota yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 tidak harus mundur dari jabatannya.

“Kenapa tidak dilakukan sekarang? Menurut aturan itu tidak dilarang. Menteri dan pejabat pusatlah, ditambah. Wali kota pun tidak harus mundur, padahal itu aturan lama. Kedua, saya mau beri contoh kalau saya jadi cawapres masih merangkap apakah saya gunakan kedudukan saya untuk menggunakan fasilitas negara. Sudah 3 bulan berjalan saya tidak menggunakan fasilitas negara,” tegasnya.

Mahfud pun akan mengundurkan diri secara baik-baik dari Kabinet Jokowi sebagai Menko Polhukam. Sekaligus hal itu dilakukan untuk memberikan pelajaran etika bagi para pejabat negara yang saat ini terlibat dalam kontestasi pilpres.

“Oleh sebab itu saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum. Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya penuh ketulusan. Saya akan meneruskan tugas bersama Ganjar Pranowo. Saya akan melakukan itu pada saatnya nanti [mundur dari Menko Polhukam],” ujar Mahfud.

Presiden lantas menanggapi pernyataan tersebut. “Ya itu hak (Pak Mahfud) dan saya sangat menghargai,” kata Presiden Jokowi ketika ditemui usai Penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.