1001 tafsir mimpi 2d lengkap

mekanik naga

bocoransgp

Lima mobil tertimpa kanopi di Stasiun Yogyakarta saat hujan lebat******

Yogyakarta (ANTARA) - Lima unit mobil tertimpa kanopi drop zone di sisi selatan Stasiun Yogyakarta yang jatuh akibat hujan lebat disertai angin kencang pada Kamis.

"Kanopi yang jatuh tersebut menimpa lima mobil pelanggan dan mobil mengalami kerusakan ringan," kata Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, kanopi tersebut terjatuh saat kawasan Stasiun Yogyakarta diterpa hujan yang deras disertai angin kencang.

"Karena hujan yang deras dan angin kencang, tiang-tiang penyangga yang terbuat dari pipa besi mengalami bengkok dan patah sehingga kanopi turun ke bawah," kata dia.

Krisbiyantoro mengatakan para petugas Daop 6 bekerja sama dengan Basarnas setempat tengah melakukan evakuasi terhadap mobil yang terjebak runtuhan kanopi.

"Para pemilik kendaraan sudah diantarkan ke tempat yang aman dan sudah disepakati bersama bahwa KAI Group akan menanggung seluruh kerusakan yang dialami pelanggan yang terdampak," ujar dia.

Dia memastikan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian itu serta tidak mengganggu perjalanan kereta api (KA) di Stasiun Yogyakarta.

"Daop 6 memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami seluruh pelanggan di Stasiun Yogyakarta," ujar Krisbiyantoro.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang selama sepekan ke depan di DIY.

Baca juga: BMKG: Waspada hujan lebat disertai angin kencang di DIY hingga sepekan

Baca juga: BMKG minta warga Yogyakarta waspadai cuaca ekstrem

Baca juga: Puluhan pohon tumbang di DIY akibat hujan dan angin kencang

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Istriku yang cantik di sekolah

erek erek batu akik

Jangan golput, ayo memilih******

Bondowoso (ANTARA) - Salah satu ukuran sukses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu adalah tingginya partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya, dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.

Semua pihak telah mengambil perannya masing-masing untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah di semua tingkatan, pengurus partai politik serta anggotanya telah melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS pada Rabu, 14 Februari 2024.

Kampanye bagi para calon yang waktunya diatur oleh KPU juga bermakna substantif sebagai ajang sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS saat pemilu.

Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu diawali dengan pawai pemilu yang difasilitasi oleh KPU di masing-masing kota/kabupaten.

Bukan hanya sosialisasi dengan menggelar pawai di jalanan, KPU juga menyasar kaum muda dengan mendatangi kampus-kampus atau sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Terkait ajakan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih dan dipilih itu agar datang ke TPS, bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga yang terkait, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

Masyarakat biasa yang tidak terlibat dalam langsung dalam penyiapan dan pelaksanaan pemilu juga bisa mengambil peran, antara lain dengan saling mengingatkan tetangga atau anggota keluarga, misalnya mengenai syarat yang harus dipenuhi, sebelum mereka menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti.

Masyarakat juga bisa saling mengingatkan apakah nama tetangganya sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika namanya belum ada, ingatkan si tetangga untuk melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) di desa atau kelurahan atau bisa melalui cara daring.

Saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya memiliki makna penting untuk mendukung pemilu kita sukses. Saling peduli ini juga akan mengurangi angka golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih.


Alasan

Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau sejumlah orang enggan menggunakan hak suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara pada hari H pemilu.

Apatis adalah salah satu alasan sekelompok orang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Apatis timbul, bisa jadi karena seseorang telah tercekoki oleh pemahaman keliru, namun seolah-olah paling heroik, yakni "politik itu kotor" atau "siapapun pemimpin yang terpilih tidak berpengaruh pada kehidupan saya dan keluarga".

Pemahaman negatif seperti itu adalah wujud dari sosok yang mengalami frustasi menghadapi kenyataan hidup atau melihat suatu keadaan hanya di sisi permukaan, tidak masuk ke dalam inti persoalan.

Ujaran negatif tentang politik atau lebih tepatnya jargon itu memang terkesan ideal, namun tidak disadari bahwa implikasinya bisa fatal pada kehidupan politik negeri ini.

Jargon bahwa "politik itu kotor", sebetulnya merupakan bentuk penyederhanaan atas fenomena yang terjadi yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari suatu keadaan itu. Kalau ada sejumlah politikus yang diketahui menyimpang atau melanggar hukum, sangat tidak adil kalau kemudian digeneralkan bahwa politik itu kotor.

Masih banyak politikus di negeri ini yang tetap berpegang teguh pada kejernihan nuraninya dan bekerja panggung eksekutif maupun legislatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa yang kita banggakan ini.

Sementara keyakinan bahwa "siapapun yang terpilih tidak berpengaruh pada diri kita dan keluarga" juga merupakan logika sempit dan berpijak pada ego. Semua hal terkait kepentingan bersama, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan lainnya, memerlukan hadirnya seorang pemimpin, mulai dari presiden, hingga kepala desa atau bahkan ketua rukun tetangga (RT).

Pemimpin yang terpilih berpengaruh besar pada kehidupan kita dan keluarga kita untuk menyediakan layanan terkait semua kepentingan kita, nantinya.

Alasan kedua tidak menggunakan hak pilih adalah karena malas. Mereka mungkin malas untuk bangun pagi, dengan memilih tetap memejamkan mata di kasur. Alasan ini tidak baik untuk dipilih karena melepaskan tanggung jawab besar untuk ikut berpartisipasi menyukseskan jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya, mengapa kita penting menggunakan hak pilih dalam pemilu? Atau mengapa begitu penting untuk kita tidak menjadi golput?

Pemilihan umum di semua tingkatan dibiayai dengan nilai dana tidak kecil oleh negara. Dana itu dipungut dari rakyat, berupa pajak. Karena itu, satu suara kita di TPS adalah tindakan kecil, namun memiliki makna besar jika semua warga memahami esensi pilihan masing-masing, bagi kelangsungan hidup bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Mungkin satu orang, sebut saja Si Fulan, berpikir apalah arti satu suara dia untuk memilih pemimpin negeri maupun daerah, karena ada ribuan, bahkan ratusan juta warga lainnya bisa mewakili.

Bayangkan, kalau pikiran itu beresonansi, kemudian puluhan, ribuan, bahkan jutaan warga lain juga berpikiran sama dengan Si Fulan, maka pemilu akan masuk pada jurang kegagalan karena rendahnya partisipasi pemilih.

Di sinilah satu suara kita sangat berarti menemukan pijakan maknanya. Satu suara kita hakikatnya adalah sama dan senilai dengan ratusan juta pemilih yang memiliki hak memilih/dipilih pada perhelatan Pemilu 2024.

Kalau logika di atas belum diterima di pikiran logis kita, mari kita gunakan logika tentang kemenangan atau kekalahan seorang calon pemimpin yang mungkin paling ideal memimpin negeri ini.

Kalau, misalnya, pasangan Capres dan Cawapres X pada Pemilu 2024 adalah pasangan ideal, kemudian karena Si Fulan tidak datang ke TPS, maka pasangan Capres-Cawapres X telah berkurang satu suara pendukungnya, sehingga kalah dengan pasangan Capres-Cawapres Y.

Tentu, semua pasangan capres-cawapres yang berlaga pada Pemilu 2024, yaitu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (2), dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, adalah tokoh-tokoh berkualitas dan integritasnya tidak perlu diragukan.

Meskipun demikian, secara subyektif, masing-masing kita tentu memiliki penilaian siapa yang dipandang lebih ideal dibanding dua pasang capres dan cawapres lainnya.

Kalau calon unggulan kita kalah hanya satu suara dibandingkan dengan dua calon lainya, maka kita yang menjadi golput karena tidak menggunakan hak suaranya telah menjadi penyebab kekalahan sosok pemimpin ideal itu.

Berbuat sesuatu untuk tujuan kebajikan merupakan bagian dari perintah agama. Memilih pemimpin pada ajang pemilu adalah upaya bersama untuk mengantarkan perjalanan bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Dengan spirit bahwa kita datang ke TPS untuk mencoblos pada pemilu untuk menjalankan perintah agama, maka penghindaran kita pada sikap golput, tentunya juga mengandung nilai ibadah.

Datang ke TPS saat pencoblosan juga mengandung nilai moral luar biasa untuk menghargai ikhtiar dan jerih payah para penyelenggara pemilu beserta elemen pendukung, seperti KPU, badan pengawas, dan aparat keamanan.

Insan KPU, mulai dari pusat hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di desa-desa/kelurahan, telah bekerja siang malam menyiapkan pemilu berjalan sukses atau sesuai harapan.

Motif paling sederhana untuk tidak golput adalah menghargai insan penyelenggara pemilu, yang mungkin dari mereka ada sahabat atau saudara kita. Dari motif paling rendah ini, bisa kita tingkatkan lagi untuk mempermulus jalan terwujudnya semua hal terkait kepentingan negara dan bangsa.

Pada Rabu, 14 Februari 2024, mari kita bangun pagi dan datang ke TPS di tempat tinggal masing-masing untuk memilih calon pemimpin yang kita anggap paling ideal. Tetap jaga rasa perasaan dengan orang lain yang pilihannya berbeda dengan kita agar pemilu damai dapat terwujud.

Baca juga: Peran penting masyarakat yang inklusif untuk Pemilu 2024 yang damai
Baca juga: Komitmen bersama untuk Pemilu damai di Pulau Madura
Baca juga: Pengamat: Golput berdampak besar terhadap pembangunan bangsa

Copyright © ANTARA 2024

Tidak di masa muda

gacorkan slot

BMKG minta warga Sumedang waspada selama sepekan setelah gempa bumi******

Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat Kabupaten Sumedang untuk tetap waspada selama sepekan ke depan setelah terjadi pasca guncangan gempa bumi di penghujung tahun 2023.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Teguh Rahayu di Sumedang, Jawa Barat, Senin, mengatakan terjadinya gempa susulan tidak ada yang bisa memprediksi, termasuk BMKG.

"Kami mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dengan meningkatkan kewaspadaan, terutama sepekan ke depan, karena kita belum bisa memprediksi gempa susulannya seperti apa. Jadi, selama satu minggu ke depan harus meningkatkan kewaspadaan," kata Rahayu.

Baca juga: BNPB pastikan pasien dapat kembali tempati ruangan di RSUD Sumedang

Rahayu mengatakan kewaspadaan itu harus dimiliki oleh masyarakat, terutama yang memiliki bangunan rumah, yang sudah lima kali diguncang gempa  sejak 31 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024.

"Sudah pasti struktur bangunannya bergeser, karena bangunan kita kan bukan bangunan yang didesain tahan gempa. Jadi, harus waspada," ucapnya.

Ketika ditanya mengenai penyebab lima gempa di Sumedang, Rahayu mengatakan BMKG untuk sementara ini belum bisa mengidentifikasi secara jelas aktivitas patahan atau sesar apa.

"Namun, kita bisa sampaikan bahwa ini dari aktivitas sesar-sesar lokal yang aktif. Mudah-mudahan kita di lapangan secepatnya bisa ambil data, jadi bisa dijustifikasi sesar apa, mudah-mudahan setelah gempa utama 4,8 magnitudo, tren gempa susulan mengecil kekuatannya, mudah-mudahan meluruh terus," ujarnya.

Akibat rangkaian gempa dengan yang terbesar berkekuatan 4,8 magnitudo di Sumedang pada 31 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024, sebanyak 138 rumah rusak ringan, 110 rumah rusak berat, 456 warga mengungsi, 11 orang mengalami luka ringan, dengan dua orang diantaranya dirawat di RSUD Sumedang dan RS Santosa Bandung, dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Baca juga: Pemkab Sumedang tetapkan status tanggap darurat bencana gempa

Baca juga: Pemkab Sumedang cek bangunan RSUD sebelum ditempati pasien

Berdasarkan hasil analisa Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), kejadian gempa bumi ini diperkirakan akibat aktivitas sesar aktif Cileunyi - Tanjungsari yang disimpulkan berdasarkan posisi lokasi pusat gempa bumi dan kedalaman dari data BMKG.

Menurut data Badan Geologi, Sesar Cileunyi - Tanjungsari merupakan sesar mendatar mengiri, sebarannya mulai dari selatan Desa Tanjungsari menerus ke timur laut hingga lembah Sungai Cipeles, dan nilai laju geser berkisar antara 0,19 - 0,48 mm/tahun.

Badan Geologi juga mencatat wilayah Kabupaten Sumedang pernah mengalami kejadian gempa bumi merusak pada tahun 1972, sedangkan kejadian gempa bumi tahun 2010 menimbulkan kecemasan bagi penduduk di daerah Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2022, tercatat kejadian gempa bumi dengan magnitudo (M2,7) pada kedalaman 16 km.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Sistem peti harta karun yang luar biasa

toto77

Mendagri harap kepala daerah lakukan sembilan hal kendalikan inflasi******

kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota seluruh Indonesia agar melalukan sembilan hal dalam pengendalian laju inflasi di daerah masing-masing.

“Beberapa langkah yang sudah kita minta, kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan dengan kekompakan kita bersama,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Dia merinci hal pertama yang harus dilakukan yakni pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Hal itu, kata Tito baru dilakukan oleh 221 daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

“Jadi harga di pantau di pasar-pasar, juga dicek di Bulog punya pemerintah maupun di pedagang-pedagang besar agar kita paham betul perkembangan harga dan dinamika stok yang ada,” jelas Tito.

Kedua, melakukan Rapat Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh kepala daerah dan beranggotakan Forkopimda, Bulog, BPS, dan asosiasi pengusaha. Hal itu baru dikerjakan oleh 186 daerah se-Indonesia.

Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting seperti beras, minyak goreng, cabe, dan lainnya terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri. Keempat, pencanangan gerakan menanam terutama yang cepat panen yaitu cabe.

“Cabe itu kalau dikerjakan oleh semua daerah swasembada masing masing, yang nggak akan mungkin terjadi kenaikan harga cabe. Ini dikerjakan hanya 104 daerah, ada juga yang cuek-cuek aja,” jelas Tito.

Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait menggunakan anggaran sendiri dari dana Belanja Tak Terduga (BTT), anggaran subsidi, insentif fiskal, dan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan. Total, baru ada 161 daerah yang turut serta dalam gerakan pasar murah tersebut.

Keenam, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk tidak menahan barang. Hal ini baru dilakukan oleh 117 daerah se-Indonesia. Ketujuh, membangun korelasi dengan daerah penghasil komoditas untuk melancarkan pasukan.

“Jadi daerah daerah yang surplus misalnya surplus cabe, surplus beras ini kerja sama antar daerah, ada 69 daerah yang mengerjakan ini,” kata Tito.

Kedelapan, merealisasikan dana Belanja Tak Terduga (BTR) untuk mendukung pengendalian inflasi. Saat ini baru ada 22 daerah yang melaksanakan. Kesembilan memberikan bantuan transportasi dari APBD, berupa subsidi transportasi dari APBD. Hal ini baru dilaksanakan oleh 37 daerah.

Tito optimistis jika sembilan hal tersebut dilakukan oleh semua daerah di Indonesia maka bisa menekan inflasi bukan hanya di daerah namun secara nasional yang ditargetkan mencapai 2,5 persen di 2024.


Baca juga: Rupiah merosot ke Rp15.742 per dolar AS akibat kenaikan inflasi
Baca juga: BPS: Waspadai inflasi komoditas beras jelang Ramadhan
Baca juga: CORE: Manajemen pangan diperkuat untuk tekan inflasi saat Ramadhan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

NPC di kota

cara dapat uang ratusan juta

KPU minta paslon tak pakai akronim dan istilah asing tanpa penjelasan saat debat******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada masing-masing tim sukses agar para pasangan calon (paslon) tidak lagi menggunakan akronim atau singkatan dan istilah asing saat debat pilpres, termasuk pada debat ketiga yang digelar Minggu (7/1).

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari telah menyarankan para paslon agar sedapat mungkin langsung menjelaskan bila terpaksa menggunakan singkatan maupun istilah asing yang belum familiar supaya gelaran debat dapat berjalan efektif.

"Supaya calon yang akan berdebat itu menyampaikan kepanjangan kalau ada singkatan, atau istilah yang secara umum belum populer digunakan supaya debatnya efektif, tidak lagi menambah pertanyaan itu singkatan dari apa,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat.

Hasyim berharap para capres yang akan berdebat nanti dapat memberikan jawaban maupun mengajukan pertanyaan yang mudah dipahami oleh satu sama lain.

Sementara pada kesempatan yang sama, anggota KPU RI August Mellaz menambahkan pihaknya telah menyepakati agar moderator juga menjalankan fungsi sebagai penegas bila nantinya ada penggunaan akronim atau istilah asing saat debat tanpa mengurangi batas waktu yang sudah ditentukan.

“Tapi kalau memang itu terjadi disepakati bahwa moderator akan menjalankan fungsi untuk mempertegas terkait dengan akronim ataupun istilah tanpa mengurangi waktu setiap paslon pada saat debat, itu sudah clear,” jelas Mellaz.

Ia mengatakan kesepakatan itu menjadi salah satu hasil evaluasi KPU bersama dengan timses paslon maupun stasiun televisi penyelenggara terkait gelaran debat pilpres kedua yang mempertemukan para cawapres pada Jumat (22/12/2023).

Adapun debat pilpres ketiga akan diselenggarakan di Istora Senayan pada tanggal 7 Januari 2024 dan ditayangkan di Garuda TV serta jaringan MNC Group, yakni MNC TV, RCTI, Global TV, dan iNews TV mulai pukul 19.00 WIB.

Debat yang akan mempertemukan para capres untuk kedua kalinya tersebut mengangkat tema seputar pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Airlangga yakin Prabowo unggul dalam debat ketiga pilpres

Baca juga: TKN sebut debat ketiga jadi ajang Prabowo jelaskan tentang pertahanan

Baca juga: Jawab kritik Cak Imin soal panelis debat, TKN: Unhan independen

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Ada hantu di hatiku

dj4d

Rafael Alun akan divonis pada Kamis, 4 Januari******

Jadi kami jadwal hari Kamis tanggal 4 untuk pembacaan putusan

Jakarta (ANTARA) - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo akan divonis pada Kamis, 4 Januari 2024 oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Itu tadi jawaban kedua atau duplik dari penasihat hukum. Ini tidak perlu ditanggapi lagi oleh penuntut umum, selanjutnya adalah giliran majelis hakim untuk membacakan putusan (vonis). Jadi kami jadwal hari Kamis tanggal 4 untuk pembacaan putusan," kata Hakim Ketua Suparman Nyompa mengakhiri sidang pembacaan duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa.

Adapun dalam sidang pembacaan duplik hari ini, Rafael alun melalui kuasa hukumnya meminta majelis hakim melepaskan dirinya dari segala tuntutan.

Kuasa hukum yakin kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sehingga dimohonkan pula pemulihan nama baik, hak-hak, serta sederet aset terdakwa.

Baca juga: Rafael Alun minta dilepaskan dari segala tuntutan

Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, Senin (11/12/2023), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun kurungan penjara serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp18.994.806.137,00, subsider 3 tahun.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Gratifikasi itu diduga diterima Rafael Alun dan istrinya, Ernie Meike Torondek, yang merupakan salah seorang saksi dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi itu.

"Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang, seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137," kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Selain itu, Rafael bersama istrinya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai mencapai Rp100 miliar.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024