slot menang besar

Teknik Penciptaan Bintang

Jokowi Minta Menhub Seleksi 166 Permintaan Penerbangan Internasional******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk menyeleksi dengan hati-hati 166 permintaan penerbangan internasional.

Budi mengatakan penerbangan internasional pada 2022 sudah pulih 33 persen jika dibandingkan dengan data 2019. Menurutnya, hal tersebut sudah cukup baik mengingat penerbangan internasional belum relatif banyak.

Ia merinci ada peningkatan permintaan penerbangan internasional, yakni dari Qatar Airways, Turkish Airlines, Philippine Airlines, Chatay Pacific dari Hong Kong, Qantas dari Australia, VietJet Air dari Vietnam, Uzbekistan Airways, hingga Singapore Airlines.

Jika tidak efisien, Presiden Jokowi memerintahkan Budi untuk tidak memberikan kesempatan penambahan penerbangan internasional tersebut.

Ia juga menekankan kemampuan dari bandara, terutama Bandara Soekarno-Hatta yang harus diperbaiki atau disesuaikan dengan peningkatan jumlah penerbangan.

"Sehingga Bandara Soekarno-Hatta bisa melayani dengan baik, tidak ada ekses yang terjadi karena keterlambatan, keterlambatan barang, atau kepenuhan, dan sebagainya. Kami akan koordinasikan lebih lanjut arahan Bapak Presiden," tegas Budi.

Budi memastikan apa yang dilakukan saat ini dalam masa transisi pandemi covid-19 ke endemi agar pelayanan di bandara-bandara internasional RI bisa terlaksana dengan baik.

[Gambas:Video CNN]

Bayi labu saya

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******

Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.

Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.

Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.

Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.

"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.

Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.

Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.

Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.

Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.

"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.

Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.

Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.

"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tarif Orang Miskin dan Kaya Sulit Diterapkan

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

Lion Group Nilai Cuaca Saat Ini Masih Cukup Aman untuk Terbang******

Cuaca ekstrem di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi perhatian khusus Lion Air Group dalam mengoperasikan beberapa maskapai, seperti Lion Air, Wings Air, Batik Air, hingga Super Air Jet.

Presiden Direktur Lion Air Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan pihaknya sangat memperhatikan keamanan penumpang di tengah kondisi cuaca ekstrem.

"Terkait sama cuaca memang kami selalu dari awal sampai akhir monitor dan sekarang memang kondisinya seperti saat ini, sedang hujan, tetapi masih dalam kategori aman untuk terbang," ungkapnya kepada awak media di Posbloc, Jakarta, Rabu (28/12).

Selain itu, Daniel menekankan pihaknya secara intensif berkomunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait informasi dan prediksi prakiraan cuaca.

"Pasti (keputusan terbang). Semua tergantung di decisions pilotnya, tetap prioritas adalah keselamatan," pungkas Daniel.

Cuaca ekstrem memang menjadi sandungan angkutan penerbangan, baik darat, laut, dan udara. Bahkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksi badai dahsyat di Jabodetabek pada hari ini.

"Potensi Banjir Besar Jabodetabek," kicau Peneliti Klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Erma Yulihastin, Senin (26/12).

"Siapapun Anda yg tinggal di Jabodetabek dan khususnya Tangerang atau Banten, mohon bersiap dengan hujan ekstrem dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan ada 14 provinsi yang ditetapkan siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem pada periode 27-28 Desember 2022.

14 provinsi itu di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Potensi wilayah yang perlu siaga itu diambil berdasarkan platform informasi Prakiraan Berbasis Dampak BMKG.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura I melaporkan satu pesawat gagal terbang di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Maluku, Selasa (27/12).

Humas PT Angkasa Pura I Bandara Pattimura Ambon Aditya Narendra mengatakan pesawat yang sempat gagal terbang adalah Lion Air dengan nomor penerbangan JT881

Pesawat ini akan terbang dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (UPG).

[Gambas:Video CNN]

Dianhuang

IHSG Menguat ke 6.835 pada Awal Pekan******

Indeks hargasaham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.835 pada Senin (26/12). Indeks saham menguat 35,13 poin atau bertambah 0,52 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp16.856 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 6.394 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 231 saham menguat, 271 terkoreksi, dan 203 lainnya stagnan.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB tak bergerak dan tetap di level Rp15.583 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika mayoritas menguat. Indeks S&P 500 naik 0,59 persen dan indeks NYSE Composite bertambah 0,71 persen. Kemudian disusul indeks NASDAQ Composite menguat 0,21 persen.

Di sisi lain, bursa saham Asia yang mayoritas melemah. Nikkei 225 di Jepang yang tercatat bertambah 0,65 persen disusul indeks Kospi di Korea Selatan pun menguat sebesar 0,15 persen. Kemudian indeks Hang Seng Composite di Hong Kong juga melemah 0,46 persen.

Kemudian, bursa saham Eropa juga terpantau menguat. Tampak indeks FTSE 100 di Inggris menguat tipis 0,05 persen disusul indeks DAX di Jerman menguat sebesar 0,19 persen. Hanya indeks CAC 40 di Prancis menurun dengan persentase 0,20 persen.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan

Ahli seni bela diri pertama

Tarif KRL Orang Kaya Bakal Lebih Mahal******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mencabut subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Hal ini akan membuat tarif untuk kelompok masyarakat mampu lebih mahal.

Ia mengungkap pemerintah tak akan menaikkan tarif KRL. Sistem subsidi baru akan diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat.

"(Tarif KRL) itu tidak naik, tapi kita pakai data yang ada dari pemda. Kalimatnya bukan naik, tapi subsidi tepat sasaran," ujarnya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12).

Dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Untuk itu pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," jelasnya.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]