link slot bos

Kurir dunia bawah

Bantu Penumpang KRL Sakit Viral, Mustahillah Diangkat Pegawai Tetap******

Petugas pengamanan kereta rel listrik (KRL) Mustahillah diangkat menjadi pegawai tetap PT KAI Commuter karena aksinya membantu penumpang KRL viraldi media sosial.

Mustahillah dinilai telah telah melayani para pengguna jasa commuterline dengan baik dan setulus hati.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan peristiwa ini terjadi ketika seorang penumpang bernama Andari tengah melakukan perjalanan dari Stasiun Cikini bersama suaminya, Rabu (7/12).

Mustahillah segera menghampiri Andari, mengarahkan ke tempat duduk prioritas, dan lalu mempersilahkanya untuk berbaring serta menawarkan kursi roda setibanya di stasiun tujuan.

Kemudian, Anne mengatakan bahwa Mustahillah selalu memantau kondisi sang Ibu hingga turun di stasiun tujuan.

"Selama dalam perjalanan pun Mustahillah tetap memantau kondisi sang Ibu sampai stasiun tujuan yakni Stasiun Tanjung Barat hingga turun pun Mustahilla tetap membantu Ibu tersebut," kata Anne dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/12).

Lebih lanjut, Anne mengatakan pihaknya secara rutin memberikan pelatihan-pelatihan dan training kepada seluruh pegawainya untuk pelayanan kepada seluruh penggunanya.

"Untuk peraturan-peraturan atau SOP terkait penanganan-penanganan pelayanan yang ada dalam kedinasan juga telah disiapkan dan secara konsisten dilakukan oleh petugas di lapangan," terangnya.

Lihat Juga : Transformasi Transportasi Jakarta dari Waktu ke Waktu

Selain itu, setiap sebelum mulai bekerja, para petugas juga diberikan arahan atau briefing untuk penanganan-penanganan kejadian dan masalah yang terjadi, salah satunya kejadian yang dialami Mustahillah.

Selain petugas, KAI Commuter juga menyediakan fasilitas pos kesehatan di stasiun-stasiun yang bisa digunakan oleh seluruh penumpang. Anne menyebut saat ini terdapat 30 Pos Kesehatan yang tersebar di 80 Stasiun Commuterline.

"Setiap harinya para petugas di stasiun maupun di dalam commuterline juga telah melayani pengguna commuterline yang membutuhkan pertolongan dan pemeriksaan kesehatan," katanya.

"Fasilitas pendukung lainnya seperti kursi roda juga telah dipenuhi oleh KAI Commute," kata Anne.

Naruto: Dewa Kota

Pengamat soal Ramai PHK Startup: Tak Ada Ekosistem******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan setidaknya ada dua penyebab banyak perusahaan rintisan (startup) di Indonesia yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pertama, menurut Aviliani, startup tidak memiliki ekosistem seperti industri lain. Padahal, menurutnya, ekosistem menjadi sangat penting untuk startupbisa mempertahankan dan meningkatkan skala bisnis nya.

"Sampai saat ini startup di Indonesia itu tidak memiliki ekosistem yang kuat. Padahal, startup sepertie-commerceitu harus punya ekosistem. Kalau tidak punya ekosistem ya enggak akan bisasurvive," ujarnya dalam acara Indef School of Political Economy (ISPE), Selasa (13/12).

Hal ini membuat ketika startup e-commerce tak mampu memberikan diskon karena kehabisan dana, maka ditinggalkan oleh pelanggan. Karenanya membangun ekosistem harusnya dilakukan sejak awal sebelum menggunakan skema bakar uang.

"Kenapa? Karena dia enggak akan bisa kasih diskon sepanjang masa. Kalau dibikin survei, misalnya pakai produk yang ada pay-paynya gitu, ditanya kenapa anda memakai? Pasti jawabannya karena ada diskonnya. Lalu kalau enggak ada diskon mau tetap dipakai nggak? jawabannya enggak kan? Nah ini yang membuat startup tak mampu survive ketika masa bakar uang selesai," jelasnya.

Kedua, saat membangun suatu usaha, pelaku startup hanya melihat data tanpa melihat langsung ke lapangan. Imbasnya, rencana kerja yang akan dijalankan menjadi semu.

"Kita bisa lihat banyak startup abis IPO itu enggak tahu mau ngapain. Itu karena mereka enggak punya (skill) basic sektor riilnya," jelasnya.

Selain itu, pelaku usaha startup hanya mendapat keuntungan dari pelaku usaha yang menggunakan jasa marketplace-nya bukan dari keuntungan menjual produk sendiri. Sehingga, saat produk tidak laku, maka penghasilannya pun tidak ada.

"Jadi yang dijual apa aja, dia dapat fee dari situ. Kalau cuma dapat fee, kalau dia transaksinya enggak banyak, dia nggak bisa bayar gaji karyawan, makanya enggak heran kalau sekarang banyak PHK ketika era bakar duitnya sudah selesai," imbuhnya.

Lanjutnya, hal ini tercermin dari sekian banyak startup di Indonesia, yang bertahan dan masih digunakan oleh masyarakat hanya sedikit. Bahkan dinilai bisa dihitung jari.

"Sekarang sudah terbukti dong sudah setahun lebih ternyata yang bertransaksi cukup survive. Kalau kita lihat mungkin di e-commerce, hanya tiga atau empat yang bisa survive," pungkasnya.

Sebagai informasi, beberapa startup Indonesia telah melakukan PHK mulai dari Sayurbox, Tanihub, Carousell, Shopee, JD.ID, LinkAja, Tokocrypto, hingga GoTo.

[Gambas:Video CNN]

Keberuntungan membakar langit

Meikarta, 'Hunian Masa Depan' Tak Kunjung Ditempati yang Tuai Gugatan******

Apartemen Meikarta, Bekasi, ramai disorot di media sosial usai para pembelinya mengeluhkan unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019. Proyek seperti apa sebenarnya ini?

Dalam pekan terakhir, sejumlah konsumen Meikarta berkeluh-kesah di media sosial hingga menggelar demo terkait unit yang tak juga didapat setelah bertahun-tahun akad jual beli.  

Sesuai dengan Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

"Dari anggota Komisi V, meneruskan ke Komisi 11 akan diadakan mediasi Meikarta untuk rapat dengar pendapat kurang lebih 14 (Desember). Nanti kita tunggu saja," katanya, Rabu (7/12).

Aep sebelumnya menjelaskan saat konsumen menghubungi perusahaan yang berafiliasi dengan Grup Lippo tersebut, PT MSU meminta konsumen menunggu grace periodselama enam bulan, yang sebelumnya tidak ada dalam perjanjian awal.

Grace periodtersebut kemudian berkembang menjadi 18 bulan. Setelahgrace periodberakhir, konsumen Meikarta kembali menghubungi PT MSU dan melakukan pengecekan di lokasi pembangunan.

"Kami melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan kenyataannya, sebagian besar masih berupa tanah kosong atau berupa bangunan yang belum selesai sebagaimana peruntukannya," ujar Aep Mulyana dalam pernyataan resmi, Agustus lalu.

Aep menambahkan sebagian konsumen ditawarkan untuk relokasi apartemen dengan menambah harga yang nyaris sama dengan satu unit baru. Namun, sebagian besar konsumen tidak mau karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Dilansir dari CNBC Indonesia, kawasan proyek Meikarta saat ini banyak ditumbuhi rumput-rumput liar. Gedung-gedung setengah jadi terbengkalai begitu saja. Tak banyak aktivitas di proyek properti itu.

Kenapa proyek ini bermasalah?

Mengutip berbagai sumber, Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta resmi diluncurkan pada 2017.

Kala itu disebut, nilai investasi proyek mencapai Rp278 triliun. Salah satu yang diingat publik adalah serbuan iklan di televisi pada 2017 sambil mengusung konsep kota masa depan serta jargon "aku ingin pindah ke Meikarta".

Meikarta digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri ini.

Sejumlah tokoh politik pun ramai-ramai mendukung proyek ini, mulai Ketua MPR Zulkifli Hasan hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Namun, proyek ini mengalami masalah dengan pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat (Jabar) pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Grup menghentikan sementara proyek.

Alasannya, belum ada rekomendasi dari Pemprov yang hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare untuk lahan proyek Meikarta.

Sementara itu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

SaatCNNIndonesia.commengunjungi kawasan Meikarta, Rabu (17/10/2018), bagian pemasaran tetap mengklaim pihaknya bakal menyediakan fasilitas publik yang akan menjadi suguhan menarik untuk hunian masa depan.

Meski demikian, selepas kasus-kasus itu, proyek tak berkembang signifikan dan dikeluhkan pembeli. Alih-alih jadi kota masa depan, tower-tower apartemen pun tampak bak proyek Hambalang yang ditumbuhi semak belukar seperti Kota mati.

[Gambas:Twitter]

Merespons perkembangan terbaru, PT MSU mengatakan penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Sedangkan saat ini 1.800 unit diklaim sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021.

Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti demonstrasi konsumen tersebut ke PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU selaku pengembang proyek Meikarta.

Berdasarkan informasi yang diterima Lippo Cikarang dari MSU, demonstrasi konsumen dilakukan untuk memenuhi permintaan pembeli yang berbeda dari kesepakatan perdamaian atau homologasi yang sudah disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Ia mengatakan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap pada 26 Juli 2021.

"PT MSU juga sudah menginformasikan hasil Putusan Homologasi ini kepada seluruh Pembeli yang belum menerima unit, di mana pelaksanaan hasil Putusan sudah dijalankan dalam bentuk serah terima unit secara bertahap sejak Maret 2021 lalu," ujar Veronica dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip pada Sabtu (10/12).

Ia menambahkan beberapa pembeli yang tak puas dengan keputusan itu telah berupaya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Namun, pengadilan tetap memutuskan bahwa putusan homologasi harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak.

Sejarah perjuangan putri saudagar

Bahlil Soal RI kalah di WTO: Sampai Lubang Jarum Pun Kami Hadapi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikeloleh Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Menurutnya, Indonesia sudah merdeka dan tidak boleh ada negara lain yang mengintervensi. Sebab itu,  hilirisasi pengolahan nikel harus terus berjalan.

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun. Padahal Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

Kendati demikian, Jokowi memahami alasan UE mengajukan gugatan. Hal ini karena banyak industri nikel yang ada di UE, sehingga jika larangan dilakukan bisa mengganggu industri tersebut.

"Kalau dikerjain di sini (pengolahan nikel), artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Indonesia dinyatakan kalah dari UE terkait sengketa gugatan larangan ekspor nikel. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Indonesia dari gugatan tersebut, karena terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

"Memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral (nikel) dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin.

Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

Kemnaker: 9.110 Korban PHK Cairkan JKP******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 9.110 orang telah mencairkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) di tengah gelombang PHK yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan 9.110 orang tersebut mencairkan JKP dalam bentuk uang tunai. Namun, ia tidak menyebutkan besaran nilai pencairan tersebut.

"Selama ini berjalan dengan baik (pencairan JKP), kebanyakan memanfaatkan untuk yang uang, sementara pelatihan relatif sedikit," kata Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com,Rabu (14/12).

"Mereka mendapatkan 45 persen dari gaji. Totalnya kami harus cek lagi," jelas Anwar soal pencairan JKP dalam bentuk uang tunai.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan program JKP adalah bentuk kehadiran negara kepada pekerja yang mengalami PHK.

JKP merupakan jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Para pekerja yang menjadi korban PHK sudah bisa mengklaim program tersebut sejak 11 Februari 2022.

Manfaat uang tunai diberikan selama 6 bulan setara 45 persen gaji untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan selanjutnya.

Untuk bisa mencairkan JKP, pekerja harus memenuhi beberapa kriteria, yakni mengalami PHK, memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan, dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut.

Kemudian, yang bersangkutan masih berkeinginan bekerja kembali dan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Di Tiga Kerajaan

Tak Indahkan Pasal Zina, Wisatawan Asing Berbondong******

Wisatawan asing tetap datang berbondong-bondong ke Balidi tengah pasal zina UU KUHP yang viral diperbincangkan belakangan ini.

Hal ini sekaligus menjawab kabar hoaks yang menyebut bahwa wisatawan asing 'takut' ancaman pidana bila pasangan tinggal bersama dengan status belum menikah seperti tertuang dalam KUHP terbaru.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan sejauh ini turis masih ramai mendatangi Bali. Tercatat, kunjungan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali malah meningkat dari 8.000 penumpang per hari pada Mei 2022 menjadi 26 ribu per hari saat ini.

Faik pun menegaskan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait pembatalan turis yang akan datang ke Indonesia.

"Nggak ada. Belum ada. Meningkat, malah (kunjungan) meningkat," terang dia.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun. Ia bahkan meminta agar turis mancanegara tak takut dengan ancaman hukuman dalam KUHP yang baru disahkan.

"Iya jangan salah tafsir. Jangan khawatir datang ke Bali. Karena memang sekarang ini, seperti biasa wisatawan yang datang, seperti sekarang ini tidak perlu harus takut," ungkap Tjok Bagus saat dihubungi, Rabu (7/12).

Dia menjelaskan bahwa pasal pidana mengenai pasangan belum menikah tinggal bersama hanya bisa diterapkan jika ada yang melaporkan.

Adapun, pihak yang bisa melaporkan ialah suami atau istri resmi.

KUHP terbaru, kata Tjok Bagus, juga baru berlaku tiga tahun mendatang atau 2025. Oleh karena itu, dia berharap turis asing tidak cemas untuk datang ke Bali.

Tjok Bagus juga menyebut para pelaku pariwisata akan memperlakukan turis seperti sekarang ini. Tidak ada perlakuan berbeda meski KUHP yang baru sudah disahkan.

"Teman-teman di pariwisata dan hotel komitmen, sekarang tidak ada perlakuan apa pun terhadap wisatawan, iya seperti sekarang ini saja. Kita memperlakukan wisatawan iya seperti sekarang ini," imbuh dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Australia khawatir warga negaranya yang berwisata ke Bali terkena hukuman pidana imbas KUHP yang baru.

Saat ini, Australia meminta penjelasan dari otoritas Indonesia mengenai penerapan KUHP secara lebih rinci. Australia tak mau warga negaranya menanggung risiko.

[Gambas:Video CNN]