demo slot caishen cash 259Jutaan kata 676265Orang-orang telah membaca serialisasi
《info situs slot terpercaya》
3 Gubernur Tak Pakai Rumus Baru Jokowi dalam Naikkan UMP 2024******
Kementerian Ketenagakerjaan menyebut hingga 21 November 2023 pukul 19.00 WIB, 30 Gubernur telah menetapkan UMPdi wilayahnya masing-masing.
"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara Triparti di masing masing wilayah sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuan upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa (21/11) malam.
Ida mengatakan dari 30 provinsi yang telah menetapkan UMP, terdapat 3 provinsi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ia menambahkan gubernur yang belum menetapkan UMP 2024 adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
Ia pun menekankan bahwa hari ini, 21 November 2023, adalah batas akhir pengumuman UMP oleh masing-masing gubernur. Pihaknya pun akan memberikan waktu kepada gubernur yang belum menetapkan UMP hingga pukul 23.59 WIB.
"Kepada provinsi lain yang belum menetapkan upah minimumnya kami harap dapat segera menetapkan upah minimum sebelum 23.59 WIB," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri daerah yang tak menetapkan UMP sesuai aturan akan dikenakan sanksi. Sanksi akan diserahkan ke Kemendagri.
"Kalau tidak sesuai pp kami akan serahkan ke Kemendagri. Karena ini PP bukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," tuturnya.
Pemkab Karawang Usul UMK 2024 Naik 12 Persen, Dekati Rp6 Juta******
Pemerintah Kabupaten (pemkab) Karawang mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) 2024 naik hingga 12 persen, mendekati Rp6 juta.
Pada Surat 561/6071/Disnakertrans tentang UMK 2024 disebutkan rekomendasi kenaikan UMK Karawang 2024 adalah 12 persen dari Rp5.176.179 menjadi Rp5.797.321. Kenaikannya Rp621.142.
"Kami telah memutuskan bahwa rekomendasi kenaikan UMK Karawang 12 persen," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Karawang Rosmalia Dewi, dikutip dari Antara, Jumat (24/11).
Menurutnya, rekomendasi kenaikan 12 persen upah buruh Karawang ini sudah ditandatangani Pelaksana Tugas Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Meski begitu, Pemprov Jabar belum mengetok apakah usulan Pemkab Karawang ini disetujui atau tidak. Jika sudah disetujui, maka UMK Karawang yang baru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2024.
Jika upah buruh Karawang naik Rp621 ribu pada tahun depan, ini lebih besar dari kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jabar 2024. Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin hanya menaikkan UMP sebesar 3,57 persen alias Rp70.825 dari Rp1.986.670 ke Rp2.057.495.
Bey mengatakan dasar perhitungan UMP 2024 adalah PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Ia yakin beleid tersebut sudah mengakomodir semua kepentingan pihak terkait.
Namun, Bey membolehkan buruh di Jawa Barat berunjuk rasa untuk menanggapi penetapan besaran UMP tersebut asalkan berjalan tertib.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Label:inter slot77、slot malam gacor、paito harian hk
Terkait:indobet138、uang888、pinjam uang selain pinjol、gemarbet、rtp menara368、pinjaman go、judi slot tergacor、angka main result、pinjaman cepat cair tanpa jaminan、logo hoki slot
bab terbaru:slot wd 25 ribu(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Upah minimum provinsi (UMP)Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi naik 4,22 persen atau Rp132.834 menjadi Rp3.282.812.
Adapun UMP Kalsel tahun ini sebesar Rp3.149.977.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel Irfan Sayuti menyebut kenaikan upah buruh ini diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/0972/KUM/2023. Keputusan ini ditetapkan pada 20 November 2023.
Irfan menegaskan SK teranyar soal UMP 2024 membuat perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan.
Ia menuturkan aturan ini berlaku untuk upah waktu kerja 7 jam sehari atau 40 jam seminggu bagi sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu. Alias, waktu kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk sistem waktu kerja 5 hari per minggu.
"Kita akan awasi secara intensif perusahaan atau pelaku usaha yang belum memberikan upah sesuai ketentuan," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.
"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).
Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.
Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.
Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.
"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
Upah minimum provinsi (UMP)Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi naik 4,22 persen atau Rp132.834 menjadi Rp3.282.812.
Adapun UMP Kalsel tahun ini sebesar Rp3.149.977.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel Irfan Sayuti menyebut kenaikan upah buruh ini diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/0972/KUM/2023. Keputusan ini ditetapkan pada 20 November 2023.
Irfan menegaskan SK teranyar soal UMP 2024 membuat perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan.
Ia menuturkan aturan ini berlaku untuk upah waktu kerja 7 jam sehari atau 40 jam seminggu bagi sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu. Alias, waktu kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk sistem waktu kerja 5 hari per minggu.
"Kita akan awasi secara intensif perusahaan atau pelaku usaha yang belum memberikan upah sesuai ketentuan," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) membeberkan sejumlah temuan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Berdasarkan monitor dan evaluasi (monev) di 23 provinsi, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengungkapkan penyaluran dana KUR tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha. Bahkan, dana tersebut ada yang digunakan untuk merenovasi rumah hingga membeli kendaraan.
"Secara garis besar masih terdapat beberapa temuan. Salah satunya, dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha. Ada sebagian yang digunakan juga untuk keperluan lainnya, seperti merenovasi rumah, beli kendaraan dan lainnya," ujar Yulius di KemenkopUKM seperti dikutip Detik pada Selasa (21/11).
"Ya kita akan kita tingkatkan monitoring dan pengawasannya. Jadi ini nakal nih orang pinjam untuk usaha ternyata malah renovasi rumah," tambahnya.
Ia juga berharap monev tersebut dapat membantu memastikan penyaluran KUR tepat sasaran sehingga berdampak pada UMKM.
Kendati demikian, Yulius membantah saat ditanya soal bank yang meloloskan dana KUR kepada debitur nakal demi mengejar target debitur baru. Menurut Yulius, hal ini bisa terjadi karena kesalahan dari debitur.
"Itu kan sebuah kesalahan. Makanya dengan acara ini kita akan melakukan kebijakan berikutnya atau tindakan atau apa gitu," imbuhnya.
Hasil survei terhadap 1.047 debitur, menunjukkan sebanyak 6 persen responden menggunakan dana KUR untuk investasi, seperti membeli tanah atau lahan, membuka kios atau cabang baru, dan tambahan tabungan.
Sedangkan sebanyak 1 persen atau sekitar 15 orang mempergunakan KUR untuk keperluan lain, seperti melahirkan, meminjamkan kepada saudara, dan kebutuhan harian lainnya.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi KUR hingga 10 November tercatat Rp 207,7 triliun. Angka itu setara 69,9 persen dari target Rp297 triliun.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kembali mengingatkan seluruh gubernur menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024paling lambat hari ini (21/11).
Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat 30 November 2023.
Hal tersebut disampaikan Ida dalam Rakornis tentang 'Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2024' bersama Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta, Senin (20/11).
PP 51 tahun 2023 sendiri telah ditetapkan dan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023 lalu.
Ida pun lantas menjelaskan penetapan upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang ada di setiap daerah.
Bahkan, Ida mengaku telah memberikan arahan tentang kebijakan pengupahan dan PP Nomor 51 Tahun 2023 kepada para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota pada 13 November 2023 lalu di Jakarta.
"Substansi pengaturan dan isi rancangan PP 51 Tahun 2023 juga sudah Kemnaker sosialisasikan sejak beberapa bulan lalu di segenap wilayah di Indonesia, dengan mengundang perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dinas ketenagakerjaan, akademis atau pakar," ujarnya.
Lebih lanjut, Ida menyebut ada tiga hal yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh kepala daerah atau penjabat kepala daerah terkait beberapa pokok substansi pengaturan dalam PP 51 Tahun 2023.
Pertama, kebijakan upah minimum tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.
Kedua, formula penyesuaian atau kenaikan upah minimum menggunakan tiga variabel utama yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan index tertentu yang disimbolkan dengan alpha dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tersebut.
Ketiga, kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU).
"Artinya pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun berhak untuk dibayar atau digaji di atas upah minimum yang disesuaikan dengan output kinerja atau produktivitas pekerja dan kemampuan perusahaan, " kata Ida.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono buka suara terkait pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton, namun diubah menjadi rangka baja.
Basuki mengatakan bahwa penggunaan rangka baja tak akan menimbulkan risiko dan tak jauh berbeda dengan rangka beton. Pasalnya, kata dia, rangka baja yang digunakan sekarang sudah diuji sertifikasi.
"Kalau baja, yang (Tol) Tomang itu baja. Jadi enggak ada masalah antara baja dengan beton. Di Tomang itu baja, mana lagi? Cikunir? Baja kan?" kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).
Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.
"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.
Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.
Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.
"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).
Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.
Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.
Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.
Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.
[Gambas:Video CNN]
Catatan Redaksi: Judul artikel berita ini sudah diubah pada Rabu (22/11) pukul 20.00 setelah mendapatkan penjelasan dari pemangku kepentingan terkait.
《info situs slot terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,raja paito sydney 6dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《info situs slot terpercaya》bab terbaru。