petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gacor555

maxwin gampang jp slot 722Jutaan kata 54779Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor555》

Pemerintah akan terbitkan regulasi knalpot "aftermarket"******

Pemerintah akan terbitkan regulasi knalpot "aftermarket"
Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman (kiri) dalam rapat koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) untuk membahas penguatan regulasi dan pengaturan knalpot di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (ANTARA/Shofi Ayudiana)
Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya...
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menerbitkan regulasi knalpot aftermarketatau yang diproduksi bukan oleh pabrikan kendaraan asli, untuk mengatasi keresahan yang dihadapi para pelaku industri knalpot yang kerap dituding memproduksi knalpot brong yang menimbulkan kebisingan hingga dirazia polisi.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, Jumat, untuk membahas aturan standar knalpot aftermarketuntuk membedakannya dengan knalpot brong yang meresahkan.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, menjelaskan bahwa regulasi yang ada saat ini perlu disempurnakan agar aparat hukum memiliki pemahaman yang sama terkait knalpot aftermarketyang sudah sesuai dengan regulasi dengan knalpot brong.

Hanung menyebut hasil uji knalpot yang diproduksi oleh AKSI saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

Namun, belum ada regulasi yang jelas dan rinci terkait knalpot aftermarket sehingga menyebabkan banyak knalpot aftermarketyang dianggap sebagai knalpot brong. Knalpot brong umumnya menghasilkan suara bising yang mengganggu dan tidak sesuai dengan regulasi batas kebisingan kendaraan.

“Selama regulasinya ini dikerjakan, kami berharap bahwa ini (knalpot aftermarket) jangan dilakukan penindakan (razia) karena regulasinya juga (belum ada),” kata Hanung.

Jika terpaksa dilakukan penindakan terhadap knalpot yang melanggar, Hanung mendorong aparat kepolisian untuk melakukan pengujian knalpot terlebih dahulu, apakah sudah memenuhi ambang batas kebisingan atau tidak.

“Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya, dan kami berharap selama ini disusun, pelaku industri UMKM knalpot ini dilindungi dan dibina,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, AKSI melaporkan bahwa razia di daerah-daerah terhadap knalpot aftermarkettelah menyebabkan penurunan penjualan knalpot sekitar 70 persen. Penjualan normal mencapai 3—7 ribu unit per hari.

Sesuai data yang tercatat di AKSI terdapat lebih dari 300-an perajin knalpot di Indonesia. Industri ini menampung sekitar 15.000 tenaga kerja.

Oleh karena itu, AKSI menilai persoalan razia knalpot brong ini perlu dikomunikasikan dengan para pelaku industri. Sebab, ada perbedaan persepsi antara polisi dan pelaku industri knalpot terkait ini.

“Dari AKSI, produk-produk kami sudah mengikuti aturan pemerintah yang ada … desibel suaranya juga lebih rendah, tapi tetap (knalpotnya) dipotong, enggak boleh (dipakai). Ini salah persepsi,” ujar Ketua AKSI Asep Hendro.

Baca juga: Menkop UKM akan mulai susun regulasi terkait knalpot agar SNI
Baca juga: Penghentian knalpot "brong" harus dimulai dari area sekolah

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

LPEM FEB UI: Inflasi terkendali akibat penurunan kenaikan harga pangan******

LPEM FEB UI: Inflasi terkendali akibat penurunan kenaikan harga pangan
Warga antre untuk membeli beras medium saat operasi pasar murah di Taman Film, Bandung, Jawa Barat, Senin (19/2/2024). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/Spt/am.
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyatakan bahwa terkendalinya inflasi pada Januari 2024, yakni sebesar 2,57 persen, didorong oleh penurunan kenaikan harga pangan.

“Perlambatan inflasi pada Januari 2024 didorong oleh penurunan kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau (5,87 persen y-o-y) pada Januari 2024 dibandingkan pada Desember 2023 (6,18 persen y-o-y),” ujar Kelompok Kajian Kebijakan Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik LPEM FEB UI.

Berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Rabu, rata-rata harga eceran beras di pasar tradisional meningkat sebesar 15,82 persen y-o-ypada Januari 2024, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,64 perseny-o-y.

Kenaikan tersebut berkontribusi sebesar 0,57 poin persentase terhadap inflasi pada Januari 2024.

Kelompok kajian tersebut menilai bahwa peningkatan harga beras masih dipengaruhi oleh El-Nino. Untuk mengatasi dampak fenomena tersebut, pemerintah pun telah memperpanjang program bantuan pangan hingga Juni 2024.

Selain beras, kenaikan harga bawang putih dan tomat juga mendorong peningkatan inflasi komponen harga yang fluktuatif.

Sementara itu, menurut kelompok kajian LPEM FEB UI tersebut, tingkat inflasi dalam beberapa bulan mendatang akan dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran selama periode libur panjang di bulan Februari 2024 serta harga pangan menjelang Ramadhan akibat naiknya permintaan masyarakat.

Kenaikan permintaan juga diproyeksikan akan terjadi pada kelompok pengeluaran untuk pakaian dan mobilitas masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan lebih krusial dalam mengendalikan inflasi, terutama tekanan dari komoditas pangan, mengingat komoditas pangan saat ini memiliki porsi yang lebih besar dari total konsumsi pada SBH (Survei Biaya Hidup),” kata kelompok kajian tersebut.
 

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs slot paling gacor terbaru

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
gadun slot login alternatif
sikat88 rtp
slot gacor di dunia
gambar pola gacor
pola slot gacor starlight princess
bd303 slot
game slot 88
hugo123
jam 305 slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 kode alam 2d bergambar
Bab 2 erek erek mancing 3d
Bab 3 rtp innova 777 slot
Bab 4 pinjam dompet
Bab 5 ratuplay
Bab 6 rtp ligaciputra
Bab 7 unipin shopee
Bab 8 petir kakek zeus
Bab 9 erek 20
Bab 10 cara menggunakan voucher alfamart
Bab 11 akun slot gacor 2022
Bab 12 tafsir mimpi erek erek 2d
Bab 13 slot yang gacor sekarang
Bab 14 daftar game slot online
Bab 15 mojobet89
Bab 16 trik slot duo fu
Bab 17 situs slot terpopuler di indonesia
Bab 18 mesinkoin slot
Bab 19 situs terpercaya slot
Bab 20 situs crypto terpercaya
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9959bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Jiwa naga di dunia ini

erek penjaga malam
Klasemen Liga Italia: AC Milan makin tertinggal dari Juve dan Inter
Striker AC Milan Olivier Giroud. (AFP/PIERO CRUCIATTI)
Jakarta (ANTARA) - AC Milan gagal meraih tiga poin setelah ditahan imbang Atalanta 1-1 dalam penutupan pekan ke-26 Serie A 2023/24 di Stadion San Siro pada Senin (26/2) dini hari WIB. Gol indah Rafael Leao pada menit ketiga tidak mampu memberikan kemenangan bagi AC Milan setelah Atalanta menyamakan kedudukan pada menit ke-42 via tembakan penalti Teun Koopmeiners. Hasil imbang ini membuat AC Milan makin tertinggal dari dua pesaing dalam perebutan juara Liga Italia 2023/24, yakni Inter Milan dan Juventus.

Baca juga: "Brace' Lautaro Martinez bawa Inter Milan hajar Lecce 4-0

Baca juga: Cetak gol kemenangan, Arnautovic sebut peran penting rekan setim Pada Minggu (25/2), Juventus sukses meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Frosinone. Kemenangan Juventus baru dipastikan pada masa injury time lewat gol Daniele Rugani. Juventus kembali ke jalur kemenangan setelah mereka tidak pernah menang dalam empat laga beruntun di kompetisi Liga Italia. Inter Milan juga meraih hasil positif setelah melibas Lecce 4-0 di Stadion Via del Mare pada Senin. Kemenangan Nerazzurri itu dipastikan gol Lautaro Martinez (15', 56'), Davide Frattesi (54'), dan Stefan De Vrij (67'). Hasil pertandingan itu membuat, Inter semakin kokoh memuncaki klasemen sementara dengan 66 poin. Inter diikuti Juventus yang menempati peringkat dua dengan torehan 57 poin. Sedangkan, AC Milan kian di posisi tiga dengan 53 poin. Hasil Liga Italia 2023/24 pekan ke-26: Sassuolo 2 - 3 Empoli(Pinamonti 54' pen., Ferrari 77'/Luperto 11', Niang 64' pen., Bastoni 90+4') Bologna 2 - 0 Verona(Fabbian 27', Freuler 65') Cagliari 1 - 1 Napoli(Luvumbo 90+6/Osimhen 66') Juventus 3 - 2 Frosinone(Vlahovic 3', 32, Rugani 90+5'/Cheddira 14', Brescianini 27') Genoa 2 - 0 Udinese(Retegui 36', Bani 40') Salernitana 0 - 2 Monza(Maldini 78', Pessina 83') Lecce 0 - 4 Inter Milan(Lautaro Martinez 15', 56', Frattesi 54', De Vrij 67') AC Milan 1 - 1 Atalanta(Rafael Leao 3'/Koopmeiners 42' pen.) Klasemen Serie A 2023/24:
 
PosKlubMainMenangSeriKalahSGPoin
1Inter Milan2521315166
2Juventus2617632257
3AC Milan2616551853
4Bologna2613941648
5Atalanta2514472446
6Roma2512581541
7Lazio251249540
8Fiorentina251159838
9Napoli251078537
10Torino25997136
11Monza26998-336
12Genoa26899-333
13Empoli266713-1825
14Lecce265912-1924
15Udinese263149-1523
16Frosinone266515-2123
17Sassuolo255515-1720
18Verona264814-1320
19Cagliari264814-2320
20Salernitana262717-3313


Baca juga: AC Milan gagal raih poin penuh setelah ditahan imbang Atalanta 1-1

Baca juga: Hasil Liga Europa: duo Italia, AC Milan dan AS Roma lolos ke 16 besar

Baca juga: Pioli akui Milan terlalu banyak buat kesalahan saat dikalahkan Monza

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Dia adalah figur tongkat

pinjaman online bayar per bulan
Kemenhub sampaikan lima kebijakan tangani perlintasan sebidang
Plt Direktur Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub Yuwono Wiarco saat acara Ngobrol Bareng Media dan Komunitas (Ngobras) dengan topik "Upaya Peningkatan Keselamatan di Sektor Perkeretaapian" di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA/Benardy Ferdiansyah/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan lima kebijakan untuk menangani perlintasan sebidang kereta api (KA).

"Salah satu kebijakannya adalah tidak ada penambahan perlintasan sebidang baru, harapan kita seperti itu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub Yuwono Wiarco saat acara Ngobrol Bareng Media dan Komunitas (Ngobras) dengan topik "Upaya Peningkatan Keselamatan di Sektor Perkeretaapian" di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin.

Jadi, lanjut dia, kalau yang ada sudah ditutup tapi ada perlintasan baru lagi maka upaya yang dilakukan kurang maksimal. "Kami tutup satu yang muncul dua berarti kan makin banyak lagi risikonya."

Kebijakan kedua, yakni menutup perlintasan sebidang jalur kereta api (KA) yang berjarak kurang dari 800 meter dan liar.

Kemudian kebijakan ketiga, yaitu membuat tidak sebidang pada perlintasan melalui pembangunanflyover atau underpassdengan prioritas padadouble trackdan single trackpada jalur yang memiliki volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) lebih dari 2.500 kendaraan/jam.

"Kami harapkan juga pembuatan perlintasan tidak sebidang. Memang kami harapkan ini bisa dilaksanakan jika memang jalan rayanya ramai di atas 2.500 kendaraan/jam," ucap Yuwono.

Selanjutnya kebijakan keempat, yakni membangun frontage roadsesuai dengan rencana jaringan jalan dan terakhir, membangun jembatan penyeberangan orang (JPO)/jembatan penyeberangan orang dan motor (JPOM) untuk akses masyarakat serta sterilisasi jalur KA.

Ia mengatakan DJKA juga sudah melakukan penutupan-penutupan perlintasan sebidang dari Daop 1 Jakarta sampai dengan Daop 9 Jember serta dari Divre I Sumatera Selatan sampai dengan Divre IV Tanjungkarang.

"Tahun 2023, ada 125 titik dan untuk di 2024 kami programkan 123 titik, kita mohon doanya mudah-mudahan program ini bisa tercapai semuanya karena hampir di tiap daop/divre kami ada program (penutupan perlintasan sebidang)," ujar Yuwono.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan data kecelakaan di perlintasan sebidang.

DJKA mencatat ada 1.959 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang selama 2018 sampai dengan Januari 2024. Dari total tersebut, 1.688 di antaranya terjadi di perlintasan sebidang yang tidak terjaga dan 271 sisanya terjadi di perlintasan sebidang yang terjaga.

DJKA juga mencatat data korban kecelakaan di perlintasan sebidang selama 2018 sampai dengan Januari 2024. Terdapat 1.412 jumlah korban selama periode tersebut dengan rincian 504 korban meninggal dunia, 458 korban luka berat, dan 450 korban luka ringan.

Baca juga: Bupati Klaten akan evaluasi keberadaan perlintasan KA tanpa palang

Baca juga: KAI minta masyarakat tingkatkan disiplin melintas di jalur kereta api

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Naruto Uzumaki Lima Daun

rtp gebyar4d
Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.
"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah,"
Jakarta (ANTARA) - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya menerima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu selama 2024.

Djuhandhani menjelaskan laporan tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dengan rincian 149 dalam proses kajian,108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian, baik di Bareskrim maupun di Polda jajaran.

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah," kata Djuhandhani di Gedung Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta, Selasa.

Djuhandhani mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan saat Pemilu 2019. Menurut dia, pada 2019 terdapat 314 perkara yang naik sampai tahap 2.

"Ini kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik itu oleh Bawaslu ataupun kepolisian sampai dengan proses penyidikan, ini angka yang cukup drastis turun," ujarnya.

Selain itu, kata dia, perkara 2024 lebih sedikit dibandingkan 2019 yang mencapai 849 perkara, meliputi laporan dan temuan. Dari 849 perkara, sebanyak 367 diteruskan kepolisian dan 482 dihentikan.

"Hasil analisa kami bahwa secara kuantitatif bahwa perkara ini menurun tentu saja tidak lepas dari seluruh dukungan masyarakat," tuturnya.

Dia juga mengatakan menurunnya laporan pelanggaran pada 2024 dapat terjadi berkat optimalisasi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pihaknya.

"Kemudian masyarakat dan peserta pemilu sadar akan hukum, serta salah satunya adalah waktu kampanye yang relatif singkat. Ini menjadi sebuah analisa kami kenapa di tahun 2024 ini sangat turun drastis terkait dengan tindak pidana pemilu," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa hampir semua partai melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu.

"Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Kemudian seluruh partai politik yang ikut sebagai peserta, termasuk pasangan calon ini bisa melaksanakan ataupun bisa menjaga situasi yang benar-benar kondusif," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

penerbangan putus asa

login kredivo web
Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah) menyampaikan pendapatnya disaksikan analis komunikasi politik Hendri Satrio (kiri) dan Peneliti PoshDem Universitas Andalas Feri Amsari (kanan) dalam diskusi OTW 2024 menakar Pilpres pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Selasa (17/10/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Dumay)
Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

cara daftar youtube menghasilkan uang
AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan dirinya ingin menghadirkan kepastian hukum terkait persoalan pertanahan.

“Yang jelas kita ingin menghadirkan kepastian hukum dan di sini kita perlu meyakinkan agar semua taat hukum. Jadi tidak boleh ada siapapun di negeri kita yang bisa secara terbuka maupun tertutup melawan hukum dan kita harus berpihak pada rakyat kecil,” ujar AHY.

Demikian disampaikan AHY usai dilantik sebagai menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menyoal pandangannya atas praktik-praktik melawan hukum yang dilakukan mafia tanah.

AHY ingin berpihak pada rakyat yang ingin membangun di tanahnya sendiri. Dia tidak mau praktik-praktik mafia tanah menghambat semua pihak untuk maju.

“Itu yang akan saya lakukan, Meneruskan apa yang telah dilakukan menteri sebelumnya,” kata dia.

AHY pun merasa optimistis dalam delapan bulan sisa masa Kabinet Indonesia Maju (KIM), dirinya akan bisa memenuhi target-target kementerian yang dipimpinnya.

“Setiap target walau ambisius, tinggi dan tidak mudah (dicapai), tapi saya orang yang percaya bahwa dengan kerja keras, komitmen, kolaborasi, target bisa dicapai dengan baik,” kata AHY.

AHY dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Presiden Widodo dalam keterangannya kepada wartawan usai pelantikan menyatakan menargetkan tiga hal yang harus diselesaikan oleh AHY setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pertama, Jokowi meminta agar sertifikat elektronik didorong lebih masif.

Kedua, Presiden meminta AHY menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon.

Ketiga, Presiden Jokowi juga menargetkan 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Baca juga: AHY: Kementerian ATR strategis dalam tingkatkan pertumbuhan ekonomi

Baca juga: AHY siap tuntaskan "pekerjaan rumah" Kementerian ATR/BPN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat menjadi dewa

lucky88
Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Arsip Foto - Pengunjung melintas di belakang pajangan contoh koran digital dalam Festival Literasi Media Digital di Palu, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki/nz)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi. 

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024