angka kodok 2d

sebuah surga

Mentan Bantah Stok Beras Menipis: Justru Melimpah******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo membantah stok berasdalam negeri menipis. Dia mengklaim sampai saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih aman.

Sebelumnya, orang yang menyebut stok beras menipis adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Berdasarkan data BPS dan kondisi di lapangan justru melimpah. Jadi, stok beras cukup aman. Hasil survei stok beras (SCBN BPS): April 2022 mencapai 10,15 juta ton," kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/10).

"Tahun 2022, produksi beras nasional mengalami surplus beras sebesar 1,88 juta ton beras, sementara tahun 2021 mengalami surplus sebesar 1,31 juta ton beras," ujarnya.

Selain itu, produksi padi pada 2022 mencapai 55,67 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah itu juga mengalami peningkatan sebanyak 1,25 juta ton atau 2,30 persen dibandingkan produksi padi di 2021 yang sebesar 54,42 juta ton GKG.

Lihat Juga : Zulhas Minta Bulog Ikut Pasok Kedelai hingga Akhir Tahun

Luas sawah yang dipanen pada 2022 mencapai sekitar 10,61 juta hektar, mengalami peningkatan sebanyak 194,71 ribu hektar atau 1,87 persen dibandingkan luas panen padi di 2021 yang sebesar 10,41 juta hektar.

Adapun produksi pada Januari- Juni 2022 sebesar 18,54 juta ton beras. Kemudian, prognosa Juli-Desember 2022 mencapai 13,53 juta ton beras.

"Jika melihat data yang ada neraca ketersediaan beras kita sangat-sangat aman," kata dia.

Syahrul mengatakan impor beras juga tidak dilakukan sejak 2019 karena stok masih aman. Jika impor dilakukan, hanya beras khusus dan beras pecah lain-lain (menir).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah melalui Bulog akan membeli beras dari petani dengan harga berapa pun. Pasalnya, cadangan beras menipis.

"Beras memang sudah ratas (rapat terbatas) ditugaskan oleh presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapa pun," ungkapnya, usai acara Konferensi Maju Digital GoTo, dikutip dari Detikcom, Jumat (28/10).

Bintang ramalan

135 Juta Meter Persegi Lahan KAI Belum Bersertifikat******

Separuh luasan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAI belum bersertifikat. Oleh karena itu, perseroan menggandeng National Archives of The Netherlands (NAN) untuk memperkuat pengamanan aset lain.

Luas tanah KAI yang telah bersertifikat saat ini ada 135 juta meter persegi atau baru 50 persen dari total luas tanah seharusnya, yakni 270 juta meter persegi.

"KAI sangat serius untuk mengupayakan pengamanan aset-aset yang dimiliki. Kolaborasi dengan NAN ini sebagai langkah yang sangat penting untuk penelusuran dokumen kepemilikan aset era Hindia Belanda guna melengkapi bukti kepemilikan aset perusahaan," kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam rilis resmi, Jumat (28/10).

Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, aset-aset perkeretaapian milik Pemerintah Hindia Belanda kemudian dialihkan kepada KAI yang pada waktu itu bernama Djawatan Kereta Api (DKA).

Sejumlah arsip yang berkaitan dengan perkeretaapian di Indonesia diklaim masih banyak tersimpan di Belanda. Diperkirakan sekitar 20 persen dari total dokumen kepemilikan aset yang belum ditemukan di KAI akan ditelusuri NAN serta dimintakan salinannya sebagai bukti penguat kepemilikan aset.

KAI bertekad terus melakukan berbagai upaya melalui penjagaan, penertiban, dan pensertifikatan asetnya dalam rangka menjaga amanah pemerintah kepada KAI untuk mengamankan aset-aset negara.

Hingga Oktober 2022, KAI telah melakukan penertiban aset berupa tanah seluas 799.582 m2 dan bangunan seluas 45.723 m2 di berbagai wilayah.

"Dengan adanya sinergi antara KAI dengan NAN yang terjalin dengan baik, maka KAI akan semakin optimistis dalam mengamankan serta mengoptimalkan seluruh aset perusahaan untuk memajukan perkeretaapian nasional," tutup Didiek.

[Gambas:Video CNN]

Jenderal Dinasti Song

Mengenal Perpres yang Mengatur Kewenangan Negara Kuasai 11 Bahan Pokok******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah yang akan menguasai 11 bahan pokok. 

Munculnya beleid ini berawal dari masalah krisis pangan dan gejolak harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan cadangan pangan demi menanggulangi krisis dan gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Jumat (28/10).

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

Untuk pengadaan cadangan pangan akan dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri, termasuk pembelian dari stok komersial Perum Bulog atau BUMN pangan yang mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh kepala badan.

"Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah harga acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP," kata Jokowi.

Sementara itu, terkait jumlah cadangan pangan, Jokowi mengatakan akan diatur oleh Bulog atau BUMN Pangan dengan mempertimbangkan 5 faktor, yaitu;

a. Produksi pangan pokok tertentu secara nasional
b. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan
c. Pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen
d. Pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional
e. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan

Semua sumber pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan cadangan tersebut nantinya akan diambilkan dari dana APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

"Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum Bulog dan/ atau BUMN pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran," katanya.

Melalui perpres ini, pemerintah menambah kewenangan BUMN Holding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokok dari petani maupun peternak dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," katanya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (27/10).

[Gambas:Video CNN]

Berkeliaran tanpa akhir

Yarindo: Kenapa Nomor Izin Edar Kami Keluar, BPOM kan Yang Memberi?******

Perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat Flurin membantah tuduhan BPOM soal  dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang mengakibatkan kasus gagal ginjal akutbelakangan ini.

Melalui Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus, mereka menyatakan seluruh produknya telah lulus izin edar yang dikeluarkan BPOM.

"Terus selama itu kita kan sudah tiga kali daftar ulang. Kalau katakanlah kami salah, kenapa NIE (nomor izin edar) kami keluar, NIE kami ini 2020 sampai 2025. Artinya BPOM sendiri kan yang memberikan pengawasan untuk izin edar ini," ujarnya, Senin (31/10).

Vitalis berujar perusahaan farmasi yang berlokasi di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten itu tidak pernah mengubah komposisi obatnya. Sehingga mereka merasa aneh, jika dianggap sebagai penyebab gagal ginjal akut yang ramai belakangan ini.

Perusahaan juga mengklaim seluruh bahan pembuat obat diperiksa dengan baik sesuai standar menjamin mutu.

Bahkan obat sirop yang mereka produksi, ia klaim tidak pernah masuk ke dalam daftar obat penyebab gagal ginjal yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantiansupplier)kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactorypembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terangnya.

PT Yarindo Farmatama siap memberikan keterangan dengan BPOM maupun Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan obat penyebab gagal ginjal. Mereka juga tengah menunggu hasil uji laboratorium yang belum keluar hingga saat ini.

Karena belum keluar uji laboratoriumnya, Vitalis mengaku BPOM terlalu cepat menetapkan obat sirop di perusahaannya mengandung zat kimia berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Terlalu cepat menurut saya, karena sudah dituduh. Hasil tes kita juga belum keluar, kita tes di Sucofindo. Kami belum menemukan hasil yang dituduhkan ke kami. Yang paling penting sampai hari ini, tidak ada yang meninggal karena (obat sirop) Flurin," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito menyebut Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

Kedua perusahaan farmasi tersebut menggunakan EG dan DEG melebihi ambang batas dalam produksi obat sirop. Dua zat tersebut diduga jadi pemicu penyakit gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," katanya dalam konferensi pers Senin siang.

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 milyar," imbuh Penny.

[Gambas:Video CNN]

Hubungi Rasul Terakhir

Nilai Kontrak Bangun Istana Negara di IKN Nusantara Capai Rp2,9 T******

Kementerian PUPR telah meneken kontrak pembangunan Istana Negaradi IKN Nusantara senilai Rp2,9 triliun.

Dalam hal ini, pemenang tender pembangunan Istana Negara di IKN adalah BUMN Konstruksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (1/11), PTPP menjadi leader konsorsium dalam pekerjaan dua proyek ini dengan masing-masing porsi sebesar 55 persen.

PTPP memenangi tender pembangunan Istana Negara di IKN dengan nilai kontrak Rp1,34 triliun. Dalam paket kontrak tersebut, perusahaan tersebut juga akan membangun lapangan upacara di kawasan Istana Negara.

Sementara untuk paket bangunan gedung Kantor Presiden, PTPP meraih kontrak pembangunan dengan pagu anggaran lebih besar, yakni Rp1,56 triliun.

Dengan bertambahnya dua proyek ini, PTPP telah mendapatkan total enam proyek senilai Rp2,9 triliun dan menjadi kontraktor dengan perolehan nilai kontrak terbanyak di IKN saat ini.

"Tentunya kami akan memberikan kualitas terbaik sesuai trademark PP dengan mengedepankan inovasi, teknologi dan keselamatan di setiap proyek yang kami jalankan," kata Bakhtiyar Efendi, Corporate Secretary PTPP, dalam keterangan resminya.

Sebelumnya, PTPP telah mendapatkan empat proyek pembangunan di IKN dengan total nilai Rp1,47 triliun.

Keempat proyek tersebut adalah Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau - SP Tempadung senilai Rp687,7 miliar, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat senilai Rp423,8 miliar, Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) Tahap 1 senilai Rp83,2 miliar dan Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) Tahap 2 senilai Rp280,2 miliar.

Perolehan kontrak baru PTPP hingga saat ini tercatat di Rp19,3 triliun dan naik sebesar 33,5 persen dibandingkan dengan perolehan kontrak baru di bulan Oktober 2021.

"Saat ini perseroan masih berpartisipasi dalam beberapa lelang proyek di IKN. Kami optimis dapat meraih proyek lainnya sesuai dengan target perseroan." ujar Bakhtiyar.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi adalah raja

Harga Kripto Kompak Menghijau, Dogecoin Melonjak Lebih dari 100 Persen******

Harga aset kripto kompak menguat dalam 24 jam terakhir maupun 7 hari terakhir. Dogecoin pagi ini dijual US<句子>,128 per keping, melonjak 7,76 persen dalam 24 jam dan meroket 115,64 persen dalam sepekan.

Mengutip coinmarketcap.com, Selasa (1/11) bitcoin kini berada di level US.506 per keping, naik 0,22 persen dalam 24 jam dan 6,26 persen dalam sepekan.

Ethereum naik 0,86 persen dalam 24 jam dan terkerek 17,93 persen dalam sepekan. Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua itu ada di level US.579 per keping.

XRP berada di level US<句子>,459 per keping, naik 1,74 persen dalam 24 jam dan 2,28 persen dalam 7 hari.

Cardano berada di level US<句子>,407 per keping, naik 12,74 persen dalam sepekan dan terkerek 2,08 persen dalam 24 jam. Solana dijual US,7 per keping, melonjak 15,81 persen dan naik tipis 0,75 persen dalam 24 jam.

Sementara itu, USD coin, binance USD, dan tether pergerakannya cukup bervariasi namun stabil di angka US per keping.

Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tidak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]