akun tergacor hari ini 32Jutaan kata 910641Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara dapat uang cepat dan halal》
Penjelasan Bos soal Beras Bulog Bisa Ditempeli Stiker Prabowo******Jakarta, CNN Indonesia--
Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi buka suara soal kabar berasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi BUMN yang dikomandoinya ditempeli stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bayu tak mengakui soal kebenaran isu itu. Ia hanya mengatakan beras SPHP sudah tersedia di mana-mana dan siapa saja bisa membelinya.
"Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP," ungkap Kamis (25/1) seperti dikutip dari detik.com.
Lihat Juga :ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin? |
Bayu menjelaskan Bulog memang banyak melakukan kerja sama dengan jaringan distributor hingga ritel modern. Hal itu dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Karena itu, beras SPHP sangat mudah didapatkan.
Publik tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.
Foto itu diunggah oleh Jhon Sitorus melalui akun X @Miduk17. Menurutnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.
"Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabobro-Gibran," tulis dia dalam unggahannya.
[Gambas:Video CNN]
Salam Khusus Hotman Paris ke Sri Mulyani soal Pajak Hiburan: Haiii******Jakarta, CNN Indonesia--
Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri KeuanganSri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.
Pesan ini disampaikan usai Hotman, Inul Daratista, dan pengusaha jasa hiburan lainnya menggeruduk kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka keberatan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"Haiii," ucap Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).
Lihat Juga :ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin? |
"Saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden (Jokowi) agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui uu ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini," tuturnya.
"Ya saya gak tahu (oknum pejabat terkait). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda audah tahu lah kalau uu (HKPD) menyangkut ini siapa ya, sudahlah sudah tahu. Dan kebetulan sekarang berbeda haluan," tandas Hotman.
Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, tetapi ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani. Terlebih, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.
Hotman lantas mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan aturan lama. Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal.
Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Pemerintah menaikkan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat.
"Tujuannya akhirnya apa sih? sekali lagi highlight-nya ini pajak daerah, ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balancefiskalnya," ujarnya dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dicari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri.
Lihat Juga :KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu |
"Maka kita perlu berfikir, assigment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.
Namun, ia menekankan tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40 persen-75 persen. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja.
Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar dan spa. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.
"Jadi orang jawa bilang jangan gebyah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40 persen batas atas 75 persen. Yang umum A-K tadi turun, nggak boleh tinggi. Jadi ini bukan jenis yang baru, sudah ada di uu sebelumnya," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:agus rtp live、dewa389、slot mudah jp
Terkait:erek48、situs togel terpercaya di indonesia、situs online gacor hari ini、pinjol yang resmi terdaftar di ojk、qq88 gacor、rtp togel389、super maxwin、88 liga slot、hdpbet、situs slot freechip tanpa deposit
bab terbaru:884d slot(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《cara dapat uang cepat dan halal》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,lt88sport slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara dapat uang cepat dan halal》bab terbaru。