orang mati togel

Peningkatan monster terkuat

Informasi Relawan Ditahan Israel, Kemlu: Mereka Berada di RS Indonesia Gaza******

GAZA — Kencang beredar informasi di media sosial mengenai tiga warga negara Indonesia (WNI) relawan MER-C yang berada di Gaza ditahan tentara Israel.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tiga relawan MER-C itu masih bertahan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan telah memverifikasi langsung tentang informasi penahanan WNI oleh militer Israel.

Menurutnya, ketiga WNI saat ini dalam kondisi baik dan berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

“Kemlu telah memverifikasi langsung berita mengenai penangkapan tiga WNI relawan di RS Indonesia oleh IDF. Menurut sumber langsung di Gaza, ketiga WNI relawan saat ini dalam kondisi baik dan masih berada di RS Indonesia,” katanya, dalam keterangan resmi kepada awak media, Rabu (22/11/2023) malam.

Dia menjelaskan ketiga WNI tersebut saat ini sedang bersiap-siap untuk pindah ke Gaza Selatan.

Sementara itu, Iqbal juga menegaskan bahwa Kemlu RI terus memonitor kondisi tiga WNI di Gaza yang dilanda peperangan.

Menurut kabar yang beredar sebelumnya bahwa tiga WNI relawan MER-C Indonesia dikabarkan ditangkap tentara Israel di Jalur Gaza, Palestina, Rabu (22/11/2023).

Ketiga WNI yang selama ini berada di RS Indonesia sebagai relawan bernama Fikri Rofiul Haq, Reza Aldilla Kurniawan, dan Farid Zanzabil Al Ayubi.

Mereka sebelumnya enggan untuk dievakuasi dari Gaza dan memilih menetap untuk menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia.

Seperti diketahui, konflik kembali berkobar di Timur Tengah setelah militan dari kelompok radikal Palestina Hamas yang berbasis di Jalur Gaza melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel, pada 7 Oktober 2023.

Israel membalas dengan mengumumkan blokade total terhadap Jalur Gaza dan melancarkan pemboman terhadap wilayah tersebut dan beberapa wilayah di Lebanon dan Suriah, serta operasi darat terhadap Hamas di Jalur Gaza.

Bentrokan juga dilaporkan terjadi di Tepi Barat. Saat ini sudah lebih dari 13.000 warga sipil Gaza tewas sedangkan warga sipil Israel yang tewas sebanyak 1.200 orang.

Per Rabu (22/11/2023), dengan dimediasi Qatar, Israel sepakat gencatan senjata dengan Hamas selama empat hari ke depan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kondisi Terkini 2 WNI Relawan MER-C di Gaza yang Diduga Ditahan Tentara Israel”

kebangkitan orang mati

Dampak Gempa Jepang, Rusia Keluarkan Peringatan Tsunami untuk Kota Vladivostok******

VLADIVOSTOK — Pemerintah Rusia pada Senin (1/1/2024) mengeluarkan peringatan tsunami bagi Pulau Sakhalin dan Kota Vladivostok, menyusul gempa magnitudo 7,4 di Jepang pada hari yang sama.

“Gelombang tsunami kemungkinan akan melanda daerah-daerah di sepanjang pantai barat Sakhlain,” kata Kementerian Kedaruratan Rusia seperti dilaporkan kantor berita Rusia TASS, dilansir Antara.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Sebut Pekerjaan Ini Belum Bisa Digantikan Teknologi

Sistem peringatan telah diaktifkan di daerah-daerah tersebut dan penduduk setempat tengah dievakuasi ke tempat-tempat aman.

“Tim tanggap darurat dipersiapkan untuk menangani dampak yang mungkin terjadi akibat tsunami,” kata kementerian itu, menambahkan.

Peringatan tsunami juga dikeluarkan bagi Kota Vladivostok di wilayah timur jauh Rusia.

Pemerintah kota itu mengatakan dalam pernyataannya bahwa nelayan dan kapal yang pergi berlayar diminta untuk segera kembali ke pantai.

Menurut Pusat Tsunami Rusia, gelombang setinggi 0,3 meter dari Teluk Ussuri diperkirakan akan tiba di pantai Vladivostok sekitar pukul 19.36 (16.36 WIB).

Penjahat terkuat di alam semesta

Penegakan Hukum Kekerasan Seksual di Kampus Terkendala Permendikbud No. 30/2021******

SOLO —Penanganan kasus kekerasan seksual (KS) yang terjadi di tingkat kampus masih terkendala Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Peer Group Pusat Studi Kependudukan dan Gender (PPKG) UNS Solo, Rina Herlina Haryanti, menganggap aturan tersebut tidak setegas UU TPKS.

“Realitanya, saat kasus terjadi di suatu universitas sering kali dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 hukumannya tidak seberat dijerat lewat UU TPKS. Dari kampusnya sendiri banyak yang cenderung berusaha menyelesaikan pengusutan secepat mungkin karena tidak ingin nama baik kampus tercoreng, sehingga pelaku akhirnya mendapatkan keringanan hukuman,” ujar Rina dalam Konsolidasi Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2023 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Hotel Harris Solo, Kamis (7/12/2023).

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Dia juga menyoroti masih banyak kampus yang tidak serius dalam membentuk satuan tugas (satgas) KS. Kondisi ini dapat dilihat dari perbedaan perspektif satgas kampus melihat suatu kasus KS serta kurangnya kapasitas mereka, meliputi pengetahuan dan keterampilannya masing-masing.

Menurut Rina, pelaku KS di tingkat kampus dikenai pasal-pasal di UU TPKS, mereka akan mendapatkan hukuman lebih berat sehingga akan ada efek jera. Sejalan dengan hal tersebut, porsi pemenuhan hak korban juga akan lebih besar.

Namun Rina menyadari, kasus KS di tingkat kampus rentan dengan pembungkaman dan manipulasi korban karena kebanyakan pelaku berasal dari orang terdekat mereka sendiri, seperti mantan pacar ataupun sahabat. Secara psikologis korban akan merasa iba jika pelaku mendapatkan hukuman pidana atau tidak dapat meneruskan kehidupannya.

Dalam acara tersebut, perwakilan satgas kampus mengak jika sumber daya manusia (SDM) mereka terbatas.

Perwakilan satgas kasus KS Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Angelina Esuko Putri, mengaku personel satgas memerlukan penguatan kapasitas meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi korban KS di kampus.

Angel bercerita sebelum ada satgas kasus KS di Unisri Solo, dia dan beberapa teman-temannya membentuk pendampingan mandiri bernama Kayoman Mudostoro. Pendampingan dari mereka berupa ruang aman bagi korban KS untuk bercerita sehingga sifatnya sebaya dan tidak menghakimi.

“Kami di Unisri ada pendampingan secara sebaya, tetapi tetap kami berdasarkan persetujuan dari korban, sementara tantangannya sendiri masih banyak korban yang tidak berani bercerita karena masih trauma atau keluar dari zona toxic. Pelaku-pelaku kasus KS ini adalah orang-orang terdekat di sirkel mereka sehingga mau lepas dari para pelaku juga kesulitan. Kami dari pendamping sebaya tidak bisa memaksakan agar keluar dari sirkel itu atau bagaimana, sehingga banyak kasus yang akhirnya tidak dapat ditindaklanjuti,” ujar Angel.

Angel bersyukur dalam aksi pendampingan banyak yang membantu tidak hanya satgas, tetapi juga dari organisasi mahasiswa ataupun dari tenaga pendidik. Pendampingan tersebut awalnya berupa curahan hati lewat akun-akun media sosial bersifat anonim.

Saat akhirnya identitas korban diketahui, beberapa tim pendampingan sebaya kemudian menjadi pendamping pribadi sebagai tempat bercerita.

Lancer dari Arad

Pemerintah Indonesia, Malaysia & Brunei Serukan Gencatan Senjata di Jalur Gaza******

JAKARTA — Para pemimpin dari Indonesia, Brunei, dan Malaysia menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, tahan lama, dan berkelanjutan demi menghentikan permusuhan di Jalur Gaza.

Menurut keterangan dari Kemlu RI dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Sabtu pada pertemuan tingkat tinggi negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di San Francisco, ketiga pemimpin tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas penderitaan manusia yang memilukan dan dampak buruk dari seluruh perang dan konflik di seluruh dunia.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Mereka juga menekankan bahwa konflik dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian global. 

Para pemimpin tersebut menegaskan kembali pesan-pesan resolusi KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, tentang agresi Israel terhadap rakyat Palestina.

Mereka juga menyerukan penyediaan barang dan jasa penting bagi warga sipil di seluruh wilayah Jalur Gaza, dan meminta agar barang dan jasa didistribusikan secara segera, berkelanjutan, memadai, dan tanpa hambatan.

Ketiga pemimpin tersebut menegaskan kembali bahwa solusi yang adil dan abadi terhadap konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui cara-cara damai, berdasarkan resolusi PBB, termasuk Resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi pada 23 Oktober 2023 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2712, dan sesuai dengan hukum internasional, solusi dua negara, berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Perbatasan sebelum tahun 1967 merujuk pada batas-batas yang ada antara Israel dan negara-negara tetangganya yang disepakati dalam Perjanjian Gencatan Senjata 1949. 

Namun, Israel mengabaikan batas tersebut dalam Perang Enam Hari 1967 dan merebut wilayah-wilayah, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.

Seruan para pemimpin Indonesia, Brunei, dan Malaysia untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan muncul di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza, di mana lebih dari 2 juta warga Palestina terjebak di wilayah yang diblokade Israel.

Blokade tersebut menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya, hingga menyebabkan seluruh rumah sakit di Gaza berhenti beroperasi karena kekurangan bahan bakar.

Setidaknya 11.500 warga Palestina terbunuh dalam serangan itu, termasuk sekitar 7.900 perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 29.800 lainnya luka-luka, menurut angka terbaru dari pihak berwenang Palestina.

Makam Peri

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.

Permainan berburu

Israel Tetap Gempur Gaza Meski Sudah 10.000 Korban Tewas******

GAZA–Israel menolak tekanan internasional yang meningkat untuk melakukan gencatan senjata dan menuntut sandera yang disandera oleh militan Hamas selama serangan mereka dari Gaza ke Israel selatan pada 7 Oktober harus dibebaskan terlebih dahulu.

Di sisi lain, Hamas mengatakan tidak akan membebaskan para sandera saat Gaza sedang digempur Israel.

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Sebelumnya, Para pemimpin organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan “cukup sudah” dan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan pada Senin (6/11/2023), sedangkan otoritas kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel telah melebihi 10.000 orang.

Menurut laporan wartawan Reutersdi Gaza yang dikutip Antara, Selasa (7/11/2023), bombardemen Israel melalui udara, darat dan laut pada malam hari adalah salah satu serangan paling intens yang dipicu oleh serangan 7 Oktober di mana Hamas menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan setidaknya 10.022 warga Palestina telah terbunuh, termasuk 4.104 anak-anak.

Organisasi-organisasi internasional mengatakan rumah sakit tidak dapat menangani korban luka dan makanan serta air bersih hampir habis dan pengiriman bantuan tidak mencukupi.

“Seluruh penduduk terkepung dan diserang, tidak diberi akses terhadap kebutuhan penting untuk bertahan hidup, rumah, tempat penampungan, rumah sakit dan tempat ibadah mereka dibom. Ini tidak dapat diterima,” kata para pemimpin PBB dalam pernyataan bersama.

“Kita memerlukan gencatan senjata kemanusiaan segera. Sudah 30 hari berlalu. Cukup sudah. Ini harus dihentikan sekarang,” lanjut pernyataan para pemimpin PBB tersebut.

Ke-18 badan PBB yang menandatangani perjanjian tersebut termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHRC) Volker Turk, kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dan kepala bantuan PBB Martin Griffiths.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken sedang melakukan tur ke wilayah tersebut untuk mencoba mengurangi risiko eskalasi konflik, menyalurkan lebih banyak bantuan ke Gaza, dan menyusun rencana untuk masa depan yang berkelanjutan bagi Israel dan Palestina.

Militer Israel mengatakan pasukannya telah merebut kompleks militan dan siap menyerang pejuang Hamas yang bersembunyi di terowongan bawah tanah dan bunker di Jalur Gaza utara, setelah mengisolasi daerah tersebut dengan pasukan dan tank.

Sayap bersenjata Hamas, brigade Al-Qassam, mengatakan pihaknya telah merusak 27 kendaraan militer Israel dalam 48 jam dan menimbulkan kerugian besar dalam pertempuran langsung dengan pasukan Israel.

Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan puluhan orang tewas akibat serangan udara Israel di utara dan selatan, dengan delapan orang tewas dalam serangan udara yang menghantam rumah sakit kanker Rantissi di Kota Gaza.

Militer Israel hanya mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan tersebut. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan pihaknya telah mengawal konvoi empat ambulans pasien dari Kota Gaza ke perbatasan Rafah dengan Mesir, menyatakan rasa lega.

Evakuasi telah ditangguhkan sejak gempuran Israel terhadap ambulans pada Jumat.