situs slot besar terpercaya

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

Nestle Respons BPOM Tarik Kopi Saset Starbucks Impor dari Turki******

PT Nestle Indonesia mengatakan produk kopisaset Starbucks impor dari Turki yang ditarik Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) tidak diimpor perusahaan maupun PT Sari Coffee Indonesia.

"Kami juga ingin menekankan bahwa semua produk yang dipasarkan di Indonesia oleh PT Nestle Indonesia & PT Sari Coffee Indonesia telah disetujui oleh BPOM," kata Direktur Corporate AffairsPT Nestle Indonesia Sufintri Rahayu kepada CNNIndonesia, Selasa (27/12).

Ia mengatakan Nestle dan Sari Coffee Indonesia berkomitmen untuk memastikan kualitas, keamanan serta integritas produk-produknya.

Kemarin, BPOM menarik sejumlah produk kopi bubuk saset dengan merek Starbucks dari Turki.
Ada enam varian yang ditarik yakni Capuccino, Cafe Latte, Toffee Nut Latte, White Mocha, Caramel Latte, dan Vanila Latte.

"Jadi tanpa izin edar. Seharusnya dengan izinnya BPOM, kalau ada apa-apa seperti yang baru terjadi di negeri kita, dikaitkan dengan cemaran. Kita membutuhkan pengawasan BPOM dari awal, harus registrasi produk apapun yang masuk ke Indonesia," kata Kepala BPOM Penny K Lukito, Senin (26/12).

Lihat Juga : Alasan BPOM Tarik Kopi Saset Starbucks Impor dari Turki

Penny menyebut izin edar penting karena jika ditemukan zat yang berbahaya pada produk yang telah beredar, BPOM dapat segera menelusuri dan menarik produk-produk tersebut dari masyarakat.

"Setelah ini, kelihatannya kita harus menginformasikan kepada perusahaan importir-nya Starbucks. Nanti dia mungkin mengontak mitranya yang ada di Turki dalam hal ini," imbuh Penny.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Tiandao

Tahun Depan, Mancing Ikan di Laut Dikuota******

Mulai Januari 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota memancingikan di laut.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menekankan program kuota penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi ikan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Penangkapannya harus diatur. Di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya.

Ia mengatakan ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda).

KKP hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau. Nantinya, KKP membagi kuota berdasarkan tiga kategori.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Pertama, adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Ke depan, KKP akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal dan menggantinya dengan sistem kuota. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat. Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Ketiga, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal. Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi dunia baru

Jokowi Restui Merger Perum PPD ke Perum Damri******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi lampu hijau penggabungan dua Badan Uaha Milik Negara (BUMN) angkutan umum, yakni Perum Damridan Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD). Nantinya, Perum PPD akan dilebur ke dalam Perum Damri.

Hal itu tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, yang diteken Jokowi 23 Desember lalu. Rencana penyatuan itu nantinya diatur melalui peraturan pemerintah tentang penggabungan PPD ke Perum Damri.

"Pengaturan mengenai penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," mengutip pokok materi muatan rancangan PP, sebagaimana tertulis dalam Keppres tersebut, dikutip Selasa (27/12).

Menteri BUMN Erick Thohir yang menggagas merger dua BUMN angkutan umum tersebut.

Ia memang tengah getol menyatukan BUMN dengan bisnis serupa untuk penguatan maupun melikuidasi perusahaan-perusahaan pelat merah yang merugi.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Mencuri Surga

Cuaca Ekstrem, Menhub Imbau Masyarakat Tak Pergi ke Luar Kota******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat menghindari cuaca ekstremdengan tak pergi ke luar kota di masa libur Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) jika tidak penting.

"Saya sempat mention, seperti headline di beberapa media mainstream, bahwa cuaca itu sangat menggoda dan menantang," katanya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).

Budi menekankan Kemenhub menaruh perhatian khusus terhadap beberapa insiden yang terjadi di masa libur Nataru imbas cuaca ekstrem, seperti di Karimunjawa hingga penutupan sementara Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

"Saya mengimbau agar, ya kalau gak penting-penting banget jangan ke luar kota, di dalam kota saja sehingga lebih aman. Dan juga Cipali dan Subang punya potensi untuk banjir," imbau Menhub.

Selain cuaca ekstrem, Budi juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum secara resmi menghapuskan atau menyudahi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menhub Budi menekankan masyarakat harus selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan karena menghadapi dua tantangan, yakni cuaca ekstrem dan pembatasan covid-19 yang belum resmi usai.

"Oleh karenanya di sektor penerbangan dan kereta api kami tetap menggunakan konsep PeduliLindungi yang telah dilakukan," tegas Budi.

Sebelumnya, Pelabuhan Merak menuju Bakauheni atau sebaliknya ditutup imbas cuaca buruk pada Kamis (22/12). Lalu, aktivitas pelabuhan dibuka kembali beberapa jam setelahnya.

Ada juga insiden mobil tercebur di Dermaga 2 Pelabuhan Merak, Banten pada Jumat (23/12) malam. Mobil mini bus itu terjatuh ke laut akibat kelalaian petugas penjaga pintu Kapal Fery Shalem.

Sementara itu, lebih dari 300 wisatawan terjebak di Pulau Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah. Kapal penyeberangan dari Pelabuhan Jepara terakhir merapat ke Karimunjawa pada Kamis (22/12) lalu.

Setelah itu, tak ada kapal yang bisa melakukan penyeberangan dari atau ke pulau karena cuaca buruk.

Menurut kesaksian salah satu wisatawan yang ada di sana, bahan makanan hingga bahan bakar minyak (BBM) mulai langka.

Beruntung, KM Kelimutu milik PT Pelni yang menjemput ratusan wisatawan tersebut sudah berlayar hari ini, meski diperkirakan terlambat datang imbas gelombang tinggi.

Corporate Secretary PT Pelni Opik Taufik mengatakan KM Kelimutu yang sedianya dijadwalkan tiba pukul 17.00 WIB, baru akan bersandar sekitar pukul 20.00 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Menperin Ungkap Formulasi Subsidi Kendaraan Listrik Masih Dirumuskan******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan masih merumuskan formulasi subsidi kendaraan listrik.

Nantinya, tidak hanya mobil dan motor listrik yang mendapatkan subsidi, namun juga untuk bus. Bahkan, kendaraan hybrid juga akan mendapatkan subsidi. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menyokong industri berbasis listrik dalam negeri.

"Yang pasti kebijakan pemberian insentif bagi pembelian mobil, dan atau motor, dan atau bus listrik itu kita ambil untuk mendorong pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia," kata Agus di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Menurutnya, hitungan pemberian subsidi ini bukan hal yang mudah sebab perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Terlebih, pemerintah masih harus meminta persetujuan DPR terkait anggaran yang akan diajukan.

"Jadi ini bukan hal yang simpel, tapi prinsipnya pemerintah sangat mendukung pengembangan dari industri otomotif berbasis baterai. Percepatan-percepatan ini yang akan kita lakukan," tutur Agus.

Lebih jauh, ia menjelaskan mekanisme subsidi yang akan diberikan kepada bus listrik akan berbeda motor dan mobil listrik. Sebab, menurutnya, bus digunakan untuk kepentingan publik dan bukan pribadi.

Salah satu yang dipertimbangkan saat ini adalah subsidi motor dan mobil listrik akan diberikan kepada pembeli. Sementara, bus listrik tidak dibeli oleh perorangan melainkan kantor pemerintahan, pengusaha, dan lainnya.

"Bus listrik akan kita pelajari lagi, kalau mobil dan motor diberikan kepada pembeli, jadi rupiah (subsidi) itu diberikan kepada pembeli. Jadi ini yang demand side kita berikan, kalau bus yang beli kan bukan masyarakat, pengusaha atau pemerintah daerah, nanti yang akan kita hitung secara berbeda," ungkapnya.

Sedangkan, untuk kendaraan hybrid atau campuran antara listrik dan bahan bakar minyak (BBM), Agus menjelaskan bakal memberi subsidi yang lebih sedikit ketimbang kendaraan listrik.

Ia mengungkapkan saat ini baru ada dua perusahaan kendaraan listrik di Indonesia yaitu Hyundai dan Wuling. Menurutnya, informasi terkait subsidi kendaraan listrik ini disebarkan untuk menunjukkan upaya pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan berinvestasi di sektor ini.

Kendati, Agus mengaku masih enggan membuka terlalu banyak terkait kebijakan kendaraan listrik sebab khawatir menimbulkan kesan yang tak sesuai dengan tujuannya.

"Jadi ada beberapa hal yang masih harus di-keep, mohon maaf, karena kita tidak mau menimbulkan satu kesan yang salah nanti, kalau kita menyampaikan informasi (kendaraan listrik)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

Pedagang Dilarang Jual Rokok Batangan Mulai 2023******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokokper batang alias ketengan mulai tahun depan. 

Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Adapun aturan lain yang akan dicantumkan Jokowi adalah penegakan dan penindakan serta pengaturan kawasan tanpa rokok. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.

"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari Keppres itu, Senin (26/12). 

Aturan-aturan baru tentang rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]