1000 tafsir mimpi 587Jutaan kata 646099Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara pinjaman online bank jago》
Bukaka Akhirnya Bersuara soal Petinggi Jadi Tersangka Korupsi Tol MBZ******
PT Bukaka Teknik Utama Tbk akhirnya bersuara soal penetapan sang Direktur Operasional Sofiah Balfas sebagai tersangka kasus dugaan korupsiproyek Tol Jakarta Cikampek II (Japek) Elevated alias Tol MBZ.
Direktur Utama Bukaka Irsal Kamarudin mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku atas penetapan status tersangka tersebut.
"Perseroan menyatakan akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan mengedepankan prinsip praduga tak bersalah sesuai kaidah hukum yang berlaku," kata Irsal dalam keterangan resmi, Kamis (20/9).
"Perseroan memastikan bahwa perkara yang sedang berjalan tersebut tidak berdampak secara materiil dan signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan, kondisi keuangan perseroan, serta tidak menghambat proses bisnis yang sedang dilaksanakan perseroan," tutupnya.
Kejaksaan Agung menetapkan Sofiah Balfas sebagai tersangka pada Selasa (19/9). Ia menyusul 3 tersangka lainnya, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, TBS selaku tenaga ahli Jembatan PTLGC, dan Ibnu Noval (IBN) sebagai pensiunan BUMN yang pernah menjabat Kepala Divisi 5 PT Waskita Karya (persero) Tbk.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penyidik menemukan bukti dugaan tersangka menggunakan perannya untuk melakukan pemufakatan jahat, yakni mengatur dan mengubah spesifikasi barang terkait proyek Tol MBZ tersebut.
Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/offramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp13,5 triliun.
Di lain sisi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ikut merespons penetapan tersangka dalam proyek dugaan korupsi Tol MBZ. Menurutnya, ini adalah bukti dari bersih-bersih.
"Ya bagus kan kalau memang bersih-bersih BUMN ini terbukti bahwa banyak pihak yang memang korup atau oknum itu bisa diselesaikan dari hasil kerja sama kita dan Kejaksaan," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).
[Gambas:Video CNN]
Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******
Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.
Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).
Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.
Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.
Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.
Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.
Lihat Juga :Link, Cara, Syarat Daftar Ikut Uji Coba Kereta Cepat Mulai Sabtu Ini |
PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.
"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.
[Gambas:Video CNN]
Label:situs slot terpercaya depo 5k、web judi gacor、pragmaticid
Terkait:bo slot gacor hari ini、demoslot gacor、pinjam shopee、kantor kredivo di surabaya、sp7918、slot36、cara dapetin uang gratis、situs terpercaya di dunia、situs slot gacor gampang menang hari ini、furla 77 demo
bab terbaru:asiatoto4d(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merampungkan Rempang Eco City.
"Dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar," tutur Rudi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).
"Untuk itu, kami kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," sambungnya.
Di lain sisi, Rudi mengatakan BP Batam harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.
Ada juga 1 kampung lain di luar Rempang yang kudu dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. BP Batam diharuskan menyelesaikan relokasi tersebut paling lambat 28 September 2023.
Namun, Rudi mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Ia menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam karena pengajuan tambahan anggaran sebelumnya senilai Rp850 miliar tak kunjung disetujui Badan Anggaran DPR RI.
"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," tutur Rudi.
Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya meminta izin bagi yang rumah relokasi belum terbangun, akan diberikan uang sewa tempat tinggal sebesar Rp1,2 juta per bulan. Ada juga uang makan Rp1,2 juta per bulan untuk setiap orang dalam KK.
Sedangkan bagi warga Rempang terdampak yang menempati rumah relokasi berarti hanya akan mengantongi uang makan Rp1,2 juta, tidak mendapatkan uang sewa rumah.
[Gambas:Video CNN]
Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.953 pada Kamis (31/8). Indeks saham melemah 13,39 poin atau minus 0,19 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,85 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,49 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 190 saham menguat, 335 terkoreksi, dan 227 lainnya stagnan.
Sementara, bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,04 persen, indeks DAX di Jerman 0,64 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis 0,19 persen.
Menyusul Eropa, bursa Amerika juga ramai-ramai menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,38 persen, indeks NYSE Composite 0,2 persen, dan indeks NASDAQ Composite juga 0,54 persen.
[Gambas:Video CNN]
Gajian turun, saatnya belanja akhir bulan! Eits tapi biar tetap hemat, belanjanya di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja aja!
Soalnya, diskon di Transmart Full Day Sale enggak tanggung-tanggung, 50 persen plus 20 persen loh!
Lihat Juga :![]() |
Wah, beneran enggak main-main kan diskon produk di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja?
Makanya, yuk buruan ke gerai Transmart terdekat di kotamu! Soalnya, Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja cuma digelar pada Selasa (29/8) aja!
Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.
Mumpung udah gajian, yuk langsung cus ke Transmart! Biar belanja bulanannya tetap hemat meski sudah gajian.
Berikut syarat dan ketentuan lengkapnya.
1. Diskon tambahan 20 persen hanya untuk menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.
2. Diskon tambahan 20 persen hanya berlaku pada 29 Agustus 2023. Mulai buka toko sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh toko Transmart.
3. Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 pcs per kategori (TV, AC, kulkas, mesin cuci) small appliance tanpa pembatasan.
4. Khusus untuk kebutuhan sehari-hari, pembelian maksimal 12 pcs per produk item.
5. Khusus untuk pembelian ayam maksimal 2 ekor dan daging 2 kg.
6. Khusus untuk sepeda listrik maksimal pembelian 2 unit.
7. Khusus untuk kosmetik dan fragrance berlaku diskon 10 persen regular dan tidak berlaku diskon di Body Shop & Sport Station.
8. Diskon tidak berlaku untuk minyak goreng, susu bayi & anak, mie instan, beras, terigu, telur, rokok, minuman beralkohol, parcel/hampers, gadget dan laptop, dan produk lainnya yang bertanda 'Tidak Berlaku Diskon'.
9. Diskon tidak berlaku untuk Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS & Trans Hello.
10. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (pedagang).
![]() |
UBS berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 3.000 karyawan di Swiss. Langkah ini diambil demi menghemat biaya operasional sebesar US miliar atau Rp152,3 triliun (Kurs Rp15.238 per dolar AS).
PHK ini juga tak lepas dari langkah perbankan asal Swiss tersebut yang mengakuisisi Credit Suisse beberapa waktu lalu.
Dilansir dari CNN Business, Jumat (1/9), PHK tersebut berjumlah sekitar 8 persen dari total staf UBS di Swiss.
CEO UBS Sergio Ermotti mengatakan PHK akan berlangsung selama beberapa tahun. Pihaknya juga berjanji akan memberikan dukungan keuangan, layanan penempatan kerja, dan peluang pelatihan ulang kepada karyawan yang terkena dampak.
"Setiap kehilangan pekerjaan adalah hal yang menyakitkan bagi kami. Sayangnya, dalam situasi ini, PHK tidak dapat dihindari," ucapnya.
Lihat Juga :![]() |
UBS sendiri memiliki 122 ribu tenaga kerja secara global. Setelah mengakuisisi Credit Suisse, sekitar 8.000 pegawai di perusahaan tersebut mengundurkan diri secara sukarela pada paruh pertama tahun ini.
Ermotti memperkirakan akan lebih banyak lagi karyawan yang mengundurkan diri atau pensiun. Namun, jumlah pekerja harus terus dikurangi di luar Swiss untuk mencapai tujuan penghematan.
[Gambas:Video CNN]
Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.
Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).
Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.
Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.
Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.
Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.
Lihat Juga :Link, Cara, Syarat Daftar Ikut Uji Coba Kereta Cepat Mulai Sabtu Ini |
PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.
"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah India mengklarifikasi terkait larangan ekspor berasyang berlaku sejak 20 Juli 2023.
Menteri Pangan India Sanjeev Chopra menyatakan pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.
"Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak," kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras pratanak pada Selasa (22/8), dikutip dari Reuters.
Sementara itu, stok beras India saat ini telah mencapai tiga kali lipat dari target tahun ini.
"Pemerintah memiliki stok surplus, pasar terbuka memiliki stok surplus, dan panen baru akan mulai berdatangan dalam dua bulan," kata Presiden Federasi Eksportir Beras India Prem Garg.
"Persediaan beras lebih dari cukup," ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah India menutup keran ekspor beras non-basmati karena harga naik 3 persen dalam sebulan.
Selain itu, gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.
"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutip Reuters, Jumat (21/7).
Akibat dari penutupan keran ekspor itu, beberapa negara pemasok atau produsen beras terbesar di dunia seperti Vietnam berencana memangkas ekspor beras.
Bahkan eksportir beras asal Thailand dan Vietnam pun menuntut kenaikan harga komoditas pangan tersebut.
Lihat Juga :![]() |
Pada 2022, beras pecah dan non-basmati tercatat mencapai 10 juta ton dari 22 juta ton total ekspor beras India.
Adapun beras jenis pratanak, yang menyumbang 7,4 juta ton ekspor pada 2022, tidak termasuk dalam larangan tersebut.
Presiden Asosiasi Eksportir Beras B.V. Krishna Rao mengatakan larangan ekspor beras oleh India ini akan mengganggu stabilitas pasar komoditas itu.
"Langkah India akan mengganggu pasar beras dunia, yang dampaknya lebih cepat dari imbas invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu pasar gandum," kata Rao.
"Larangan ekspor yang tiba-tiba akan sangat menyakitkan bagi pembeli, yang tidak dapat mencari alternatif ekspor dari negara lain," imbuhnya.
Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Hampir 90 persen padi diproduksi di Asia. Harga beras dunia sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.
Afrika menjadi negara paling terpengaruh oleh keputusan India. Pasalnya, pembeli utama beras India antara lain Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Bangladesh, dan Nepal.
[Gambas:Video CNN]
《cara pinjaman online bank jago》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,gokilplayHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara pinjaman online bank jago》bab terbaru。