slot terpercaya dan terbaik

Li Shifan

Teten Akui Kesulitan Atasi 8 Koperasi Bermasalah yang Rugikan Rp26 T******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimengaku kesulitan mengatasi delapan koperasi bermasalahyang merugikan masyarakat senilai Rp26 triliun. Pasalnya, saat ini tidak ada payung hukum terkait pengawasan koperasi.

Teten mengaku pihaknya mengambil banyak pelajaran dari kejadian koperasi bermasalah ini. Kedelapan koperasi bermasalah itu adalah KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

"Kami menarik pelajaran cukup banyak dari banyaknya koperasi bermasalah yang diketahui yang cukup besar. Ada 8 koperasi bermasalah dengan total Rp26 triliun, yang harus diakui kami kesulitan untuk menyelesaikan, memitigasi koperasi bermasalah," kata Teten di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Kuningan, Senin (26/12).

Selama ini, pengawasan terhadap koperasi dilakukan oleh pihak internal sendiri. Namun, metode ini sulit dilakukan jika koperasi yang dijalankan sudah mulai besar.

"Tapi dari pengalaman ini kami paham betul bahwa pada tingkat tertentu ketika koperasinya sudah mulai membesar besar, hubungan anggota dengan koperasi tidak sesolid yang kita bayangkan, tidak seideal yang diasumsikan, maka pengawasan itu tidak bisa dilakukan koperasi itu sendiri," papar Teten.

Ia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan kedelapan koperasi tersebut. Salah satunya dengan membujuk koperasi yang masih sehat untuk bersama-sama menyelesaikan koperasi bermasalah. Namun, semua koperasi enggan.

"Termasuk juga mencari investor baru untuk masuk ke koperasi, juga tidak bisa. Oleh karena itu, yang kami tawarkan adalah solusi jangka panjang, menengah panjang, yaitu mendorong penguatan regulasi perkoperasian," katanya.

Saat ini, ia mengaku sedang menyusun revisi UU Perkoperasian agar bisa diajukan ke parlemen tahun depan.

"Progresnya hari ini kami sudah membentuk pokja untuk membuat legal drafting atau naskah akademik, kami juga melakukan diskusi publik dengan stakeholderrelevan dan koordinasi dengan parlemen," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

Anker Protes Tarif KRL Si Kaya Bakal Naik: Mending Saya Ngisi Bensin******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mencabut subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Sistem subsidi baru akan diberlakukan untuk memastikan yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah penerima yang tepat.

Menurutnya, saat ini tarif KRL hanya sekitar Rp4 ribuan untuk jarak minimal karena subsidi jenis Public Service Obligation(PSO) yang diberikan pemerintah. Padahal, tarif asli harusnya sekitar Rp10 ribu-Rp15 ribu. 

Dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi masyarakat mampu akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Ia berhitung, dengan asumsi tarif dasar Rp15 ribu, maka dari rumah Awan ke tempat kerjanya di Kemayoran, Jakarta Pusat, bisa mencapai tarif Rp20 ribu sekali jalan. Jika pulang pergi, maka Awan harus menghabiskan Rp40 ribu dalam sehari.

"Apalagi bisa berapa kali transit. Misal saya dari Bogor ke Tanah Abang, itu transit dan sekali jalan jangan-jangan jadi Rp20 ribu sampai Rp30 ribu. Mending saya ngisibensin daripada naik KRL," kata Awan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Awan menilai kebijakan ini justru membuka peluang untuk pengguna KRL beralih kembali ke kendaraan pribadi. Padahal, menurutnya, setiap warga berhak mendapatkan akses pelayanan transportasi umum, terlepas dari pengelompokan kaya atau miskin.

"Ketika dia bisa naik motor atau mobil, (alih-alih naik KRL) mungkin mereka jadi naik kendaraan pribadi, eh malah jadi macet. Harusnya yang dimahalinpajak mobil tuh, bukan malah cabut subsidi," ujarnya.

Awan pun mempertanyakan kategori kaya yang dimaksud oleh Menhub Budi Karya Sumadi. Ia menilai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun bisa jadi memprotes kebijakan ini sebab tak ada kategori 'orang kaya' yang jelas dari pemerintah.

"Ini kebijakannya diskriminatif ya untuk warga yang seharusnya dapat subsidi buat pelayanan publik transportasi. Karena orang-orang menengah ke atas pun ya berhak dapat akses ke transportasi publik," tegasnya.

Anker asli Bekasi Akah (29) juga mempertanyakan mekanisme penetapan kategori kaya-miskin yang dirujuk pemerintah. Menurutnya, KRL adalah moda transportasi andalan warga Jakarta dan kota penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

"Kalau ada pembedaan harga tiket, artinya pemerintah melakukan diskriminasi dong. Padahal transportasi massal sudah selayaknya dipandang sebagai hak dan kebutuhan dasar warga megapolitan Jabodetabek," kata Akah.

Lihat Juga : Tahun Depan, Mancing Ikan di Laut Dikuota

Akah berpandangan orang kaya dengan kemampuan membeli kendaraan pribadi seperti mobil semestinya didorong untuk menggunakan transportasi publik, salah satunya lewat harga KRL yang terjangkau.

Ia juga menilai implementasi kebijakan ini akan berantakan sebab sulitnya menentukan kategori kaya dan miskin. Tak cuma itu, Akah meragukan data yang dimiliki pemerintah akan valid.

"Selain itu, pasti akan banyak orang yang main kucing-kucingan juga. Jadi sudahi saja lah rencana subsidi tepat sasaran itu," tuturnya.

Alih-alih menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, Akah meminta agar pemerintah membenahi sistem KRL yang menurutnya masih banyak kekurangan di sana-sini. Ia mengaku masih sering harus menunggu lama dan mendapatkan jadwal kereta yang tak tepat waktu.

"Sekarang kalau memang pemerintah mau kurangi subsidi ke orang kaya, jaminan kenyamanan KRL seperti apa sih yang ditawarkan? KRL masih banyak cacatnya kok," tegasnya.

Anker lainnya, Izah (22) berpendapat jika pemerintah ngototuntuk memangkas subsidi KRL, maka pemerintah perlu menerapkan golongan untuk penetapan tarif. Menurutnya, selisih antara tarif dasar saat ini yaitu Rp3 ribu ke rencana tarif Rp10 ribu memiliki selisih terlalu jauh.

"Kayaknyaperlu diperhatikan parameternya dan gapRp3 ribu ke Rp10 ribu itu kan jauh banget. Jadi ya kalau mau dibikin sistem golongan aja biar manfaat," katanya.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mewacanakan kenaikan tarif ini dengan membawa semangat subsidi silang. Namun ia berharap pemerintah melakukan pemetaan yang tepat sasaran dan penerapannya tidak memberatkan kelompok rentan.

Terlebih, menurutnya, urusan pencabutan subsidi selama ini kerap menjadi persoalan. Tak hanya subsidi tarif transportasi publik, ini berlaku juga bantuan sosial lainnya. Padahal, Izah melihat masih banyak orang yang memiliki kondisi ekonomi serupa dengan dirinya, yang miskin tidak, kaya apalagi.

"Dengan gajiku yang sekarang, aku pikir aku nggak bisa buat bayar Rp10 ribu tiap naik KRL. Bayar Rp10 ribu tuh buat orang-orang gaji dua digitlah minimal. Itu kan gede bangetbuat orang-orang yang nggak miskin-miskin amat, tapi ya rentan juga kayakaku," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

Harga Pangan Kompak 'Terbang' Menyambut Liburan Tahun Baru******

Harga bahan pangan di semua pasar Indonesia kompak terkerek menjelang perayaan Tahun Baru 2023. Seperti daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah besar, hingga minyak goreng curah.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Rabu (28/12), harga daging ayam ras segar tercatat Rp37.750 per kilogram (kg) atau naik Rp150 dibandingkan sebelumnya.

Begitu juga dengan cabai rawit merah besar naik Rp500 menjadi Rp38.900 per kg, dan cabai merah keriting naik Rp450 menjadi Rp40.600 per kg. Lalu, cabai rawit hijau naik Rp600 menjadi Rp50.650 per kg.

Adapun harga telur paling tinggi ada di tiga provinsi, yaitu Papua senilai Rp41.100 per kg, Maluku Rp40.600 per kg, dan di Papua Barat telur ayam dijual Rp39.650 per kg. Sedangkan harga telur ayam terendah ada di Bali sebesar Rp25.350 per kg.

Sementara itu, Info Pangan Jakarta (IPJ) mencatat harga telur ayam naik Rp123 menjadi Rp30.058 per kg. Kemudian harga minyak goreng curah naik Rp115 menjadi Rp15.540 per kg, dan harga beras IR I naik Rp5 menjadi Rp11.740 per kg.

Tak hanya itu, harga daging sapi juga ikut terkerek. Daging sapi murni (semur) naik Rp192 menjadi Rp141.279 per kg, dan daging sapi has naik Rp587 menjadi Rp146.951 per kg.

Seluruh jenis cabai pun terpantau naik di sejumlah pasar di DKI Jakarta. Cabai rawit merah naik Rp407 menjadi Rp56.581 per kg, dan cabai merah keriting naik Rp1.536 menjadi Rp44.558 per kg, serta cabai merah besar naik Rp347 menjadi Rp42.756 per kg.

Sedangkan, harga ayam ras justru turun di pasar DKI sebesar Rp155 menjadi Rp39.666 per ekor, harga ikan mas juga turun Rp609 menjadi Rp36.285 per kg, dan ikan lele turun Rp352 menjadi Rp27.297 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator abadi datang ke dunia

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

Kripto Meradang Pagi Ini, XRP Anjlok Paling Dalam******

Harga sebagian besar aset kripto merosot pada Kamis (29/12) pagi. Pelemahan terdalam dialami oleh XRP.

Mengutip coinmarketcap.com, XRP tergelincir 5,12 persen menjadi USJokowi Minta Pemda Subsidi Penerbangan Domestik******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk memerintahkan pemerintah daerah (pemda) mensubsidi penerbangan domestik.

Langkah ini disebut Budi sebagai kunci dari arahan Presiden Jokowi untuk memulihkan industri penerbangan domestik Indonesia pascapandemi covid-19.

"Ada satu key dari Bapak Presiden dan memang itu sudah mulai kami lakukan bahwa penerbangan ke seluruh Indonesia, bahkan ke kota-kota atau kabupaten yang membutuhkan penerbangan, kiranya para pemda harus ikut mensubsidi," jelas Budi di Kantor Presiden, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Ia mengatakan langkah subsidi tersebut sudah dilakukan oleh beberapa pemda, seperti Pemda Toraja, Lubuklinggau, hingga Banjarnegara.

Menurutnya, subsidi bersama membuat maskapai penerbangan bersedia terbang ke daerah-daerah tersebut dengan biaya ekonomis. Budi mengatakan langkah tersebut bisa dilakukan setidaknya untuk 3 sampai 4 bulan pertama.

"Oleh karenanya kepada bandara-bandara atau pemda, kami ditugaskan bersama Mendagri akan kami kumpulkan, dalam kesempatan ini kami juga mengimbau kepada pemda apabila ingin diterbangi oleh pesawat-pesawat dari penerbangan nasional harus meningkatkan atau melakukan subsidi bagi kegiatan-kegiatan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Budi menyampaikan bahwa Kemenhub telah memberikan sejumlah stimulus, seperti biaya kalibrasi penerbangan untuk keperluan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan dan peralatan bandar udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada 2020, dan penerapan tarif PNBP sebesar nol rupiah terhadap jasa pendaratan.

Kemudian, ada juga stimulus penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di bandara yang dikelola Kemenhub dengan biaya lebih rendah.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, cardano (ADA) longsor 4,96 persen ke US<句子>,2446 dari kemarin. Dalam tujuh hari terakhir, harga cardano turun 3,35 persen.

Berikutnya, pelemahan dialami oleh Ethereum sebesar 1,38 persen ke US.191,52 per koin dalam 24 jam terakhir dan 1,94 persen dalam sepekan.

Selanjutnya, harga Bitcoin terseret 0,88 persen menjadi US.550,67. Dalam sepekan, koin kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ini turun 1,79 persen.

Penurunan harian juga terjadi pada dogecoin dan BNB masing-masing sebesar 2,88 persen dan 0,65 persen.

Sementara itu, tether, USD coin dan Binance USD stabil di US per keping.

Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto terseret 1,41 persen ke US3,87 miliar dalam sehari.

Saat ini kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Nanchen

<句子>