slotmacau

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Daftar 5 Daerah dengan Kenaikan UMP 2024 Terendah******

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP)2024 sudah ditetapkan oleh para gubernur di Indonesia pada Selasa (21/11) kemarin. Ada sejumlah daerah yang menaikkan UMP cukup rendah, sekitar 1 persen saja.

Kenaikan UMP 2024 di setiap daerah memang beragam. hal tersebut tak lepas dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah berbeda-beda.

Aturan kenaikan UMP 2024 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Berikut daftar 5 daerah dengan kenaikan UMP 2024 terendah:

1. Gorontalo

Pemerintah Daerah Gorontalo hanya menaikkan UMP 2024 sebesar 1,19 persen dari Rp2.989.350 menjadi Rp3.025.100.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Wardoyo Pongoliu Gorontalo mengatakan penetapan UMP 2024 tertuang dalam SK Gubernur Gorontalo Nomor 446/32/XI/2023 tanggal 21 November 2023, berdasarkan pertimbangan Dewan Pengupahan Gorontalo.

"Penetapan ini secara berjenjang telah melalui tahapan proses yang panjang dan telah mengakomodir pihak buruh dan pengusaha sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan," kata Wardoyo.

Lihat Juga : Daftar 5 Daerah dengan Besaran UMP 2024 Tertinggi se-Indonesia

2. Aceh

UMP 2024 Aceh hanya naik 1,38 persen dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672.

Kenaikan upah sebesar Rp47.006 ini diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Husein.

Akmil mengatakan keputusan ini diambil usai Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan Aceh. Sebelumnya, Dewan Pengupahan Aceh melakukan sidang pleno pada Jumat (17/11).

3. Sulawesi Selatan

Pemerintah Sulawesi Selatan cuma naik 1,45 persen dari Rp3.385.145 menjadi Rp3.434.298.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mengatakan UMP sebesar Rp3,4 juta itu terdiri dari atas upah pokok dan tunjangan tetap.

"Keputusan yang kita ambil ini sudah mentok sudah tidak bisa ditambah satu rupiah dan itu akan saya dapat teguran. Ini sudah opsi yang paling tinggi UMP dari tiga opsi upah yang diajukan dewan pengupahan," katanya.

4. Sulawesi Barat

Masih di pulau yang sama, Pemerintah Sulawesi Barat juga cuma mengerek UMP 2024 sebesar 1,5 persen dari Rp2.871.794 menjadi RP2.914.958.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri mengatakan kenaikan upah 1,5 persen ini sudah sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Pemerintah menaikkan UMP Sulbar karena harga kebutuhan rumah tangga yang juga meningkat. Hal itu telah menjadi bahan pertimbangan kenaikan di Sulbar," ucap Andi.

5. Sumatera Selatan

Pemerintah Daerah Sumatera Selatan juga hanya menaikkan UMP tahun depan sebesar 1,55 persen dari Rp3.404.177 menjadi Rp3.456.874.

Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan UMP itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara, bagi perusahaan yang mengupah pekerja lebih tinggi dari UMP 2024 dilarang untuk menurunkannya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Perang Surga

Luhut Ungkap Perubahan Prabowo Dibanding 40 Tahun Lalu******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan bercerita beberapa hari lalu dijenguk Menteri Pertahanan yang juga calon presiden Prabowo Subianto.

Usai dijenguk, Luhut mengungkapkan beberapa kesan dan pesannya terhadap Prabowo. Terkait kesan, Ia mengatakan Prabowo yang merupakan adik kelasnya sewaktu di militer tidak banyak berubah dibanding 40 tahun lalu. 

"Yang berubah hanyalah sekarang pembawaan beliau lebih riang dan santai. Saya merasa mungkin ini efek dari bergaul dengan banyak anak muda, apalagi pasangannya sekarang adalah Mas Gibran yang terbilang masih muda juga," katanya dalam akun Instagramnya @luhut.pandjaitan Kamis (23/11) seperti dikutip.

Sementara terkait pesan, ia mengatakan membangun Indonesia butuh kerja keras dan waktu panjang.

"Saya katakan kepada beliau bahwa membangun negeri ini tidak cukup hanya 5 tahun saja, butuh waktu yang panjang. Maka dari itu perbedaan pendapat dan pilihan diantara kita itu sah-sah saja, yang penting persatuan antar sesama anak bangsa harus selalu kita jaga bersama," imbuh Luhut.

Selain bernostalgia tentang masa-masa ia menimba ilmu bersama di luar negeri hingga mendirikan Detasemen 81/Anti Teror, Luhut juga menjelaskan kepada Prabowo terkait berbagai kebijakan strategis di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi),

"Dan beliau tampak begitu tertarik, termasuk kami berbicara mengenai program-program unggulan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang perlu dilanjutkan dan disempurnakan jika kelak beliau diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin Indonesia," lanjutnya.

Luhut pun berpesan kepada Menteri Pertahanan itu, "Jalankanlah negeri ini bersama orang-orang yang profesional di bidangnya, Wo."

"Pak Prabowo saya kira sudah sangat paham maksud ucapan saya itu. Bahwa menjadi negara yang kuat dan maju butuh lebih dari sekedar sumber daya alam yang melimpah, tetapi sebuah teamwork yang penuh dengan pemikiran-pemikiran brilian dan inovatif, yang mau bersatu untuk mewujudkannya," pungkas Luhut.

[Gambas:Instagram]

One Piece: Musuh Dunia

Tiket KA Periode Nataru Sudah Terjual 20 Persen******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah menjual lebih dari 400 ribu tiket untuk keberangkatan masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

VP Public Relation PT KAI Joni Martinus mengungkapkan, per Kamis (23/11), tiket kereta jarak jauh yang telah terjual adalah sebanyak 429.839 tiket atau 20 persen dari total keseluruhan yang disediakan.

"Jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena penjualan masih berlangsung," kata Joni dalam keterangan tertulis.

Untuk masa angkutan Nataru 2023-2024, KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan 680 ribu tiket Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ), dengan 1.134 perjalanan KA untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

Khusus penjualan tiket Nataru, KAI (Persero) Daop 1 Jakarta menerapkan kebijakan pembelian tiket mulai 45 hari sebelum jadwal keberangkatan KA (H-45)

"Melalui kebijakan tersebut maka hari ini, 15 November 2023, pelanggan sudah dapat membeli tiket KA keberangkatan awal dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen untuk jadwal berangkat 21-30 Desember 2023," ujar Kahumas Daop 1 Jakarta Ixfan Hendri Wintoko dalam keterangan resmi, Kamis (15/11).

Menurutnya, dengan kebijakan pemesanan H-45 tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih leluasa merencanakan perjalanan pada momen perayaan Natal.

Ia menyarankan pemesanan dilakukan melalui aplikasi Access by KAI untuk mempermudah pemesanan tiket.

Adapun rute yang menjadi favorit untuk angkutan Nataru sejauh ini di antaranya;

- KA Bengawan relasi Pasar Senen-Purwosari pp

- KA Airlangga relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi pp

- KA Kahuripan relasi Kiaracondong-Blitar pp,

- KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan-Ketapang pp, dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Tidak di masa muda

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Anak Buah Airlangga Ungkap Bisnis Dulang Cuan Jelang Pemilu 2024******

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yakin sejumlah sektor industri mendulang cuan saat Pemilu 2024.

Susi mengatakan siklus lima tahunan ini semestinya menjadi momentum positif bagi pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat kampanye 2,5 bulan mulai 28 November (2023), pasti akan positif untuk beberapa sektor, mulai dari konveksi, percetakan, periklanan, media, kemudian transportasi, logistik, makanan minuman," ujarnya dalam Hajatan Politik & Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Susi mengatakan profit di sederet sektor tersebut akan berdampak langsung pada komponen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ia memprediksi PDB di sektor konsumsi akan naik 0,7 persen hingga 1 persen.

Ada juga dampak tidak langsung yang akan muncul dari ingar-bingar Pemilu 2024. Susi mengatakan efeknya akan terasa pada komponen Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT).

"Karena lembaga politik atau ormas ada di situ. LNPRT kita proyeksikan di 2023 mungkin naik 4,5 persen-5 persen dan di 2024 mestinya lebih tinggi," ramal Susi.

"Yang lain, konsumsi rumah tangga juga pasti terdorong naik. Kita berharap ada tambahan PDB di 2023 maupun 2024 (sebesar) 0,2 persen-0,25 persen, kita bisa dorong. Artinya aktivitas pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB kita," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual menegaskan perlu ada 'jualan' yang ditawarkan ketiga pasangan calon di Pilpres 2024.

Ia mencontohkan pada Pilpres 2014 lalu ada kandidat yang 'berjualan' infrastruktur, kemudian di Pilpres 2019 beralih ke aktivitas hilirisasi (downstreaming).

"Dari ketiga kandidat ini jualannya apa? Karena kalau setiap kita mau dorong ekonomi, perlu ada katalis. Kalau tidak ada bahan, kita sulit juga nanti, apa pendorongnya di 2024 ke depan?" tutur David.

Ia juga mengomentari dana pemilu yang sangat besar, mulai dari 'menjaga suara' di tingkat desa hingga pusat. Selain itu, ada pengeluaran yang tak kalah jumbo dari para paslon untuk iklan.

"Jadi yang penting di sini antara produktivitas dan peredaran uangnya. Kalau jumlah uang beredar meningkat, tapi produktivitas menurun, tentu akan berpengaruh ke inflasi. Apalagi produktivitas menurun dan barangnya banyak dari luar, ini juga tambahan tekanan untuk inflasi karena ada tekanan tambahan dari kurs," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

UMK Makassar 2024 Naik 3,41 Persen Jadi Rp 3,6 Juta******

Upah Minimum Kota (UMK) Makassar2024 dipastikan naik 3,41 persen atau sekitar Rp120 ribu dari Rp 3,5 juta menjadi Rp 3,6 juta.

"Hasil rapat dengan Dewan Pengupahan bersama pihak pengusaha dan buruh yang baru selesai tadi, ditetapkan penyesuaian upah mininum kenaikan 3,41 persen yang setara dengan Rp120 ribu sehingga UMK tahun lalu Rp 3,5 juta disesuaikan menjadi Rp 3,6 juta," kata Kadis Tenaga Kerja Makassar Nielma Palamba kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Penetapan UMK Makassar 2024 ini, kata Nielma, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023 yang merupakan formula dan pedoman seluruh provinsi, kabupaten dan kota dalam melakukan perhitungan besaran UMK tahun 2024 ini.

UMK yang telah disepakati ini untuk karyawan yang masa kerjanya antara 0 hingga 12 bulan. Pihak perusahaan harus menerapkan struktur pengupahan yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun.

"Yang harus menjadi kesepakatan kami adalah bagaimana struktur dan skala upah diterapkan oleh pihak perusahaan yang mana memperhatikan karyawan yang bekerja di atas satu tahun. Harus punya struktur dan skala upah yang jelas," ungkapnya.

Didorongnya struktur dan skala pengupahan ini, terang Nielma agar perusahaan memberikan perhatian yang lebih terhadap pekerja yang memiliki masa kerja di atas satu tahun dengan beberapa kualifikasi.

"Jadi upah berbasis kinerja, berbasis kompetensi seperti masa kerja, kemudian kualifikasi jabatan dan seterusnya. Itu harus menjadi pertimbangan dari para pelaku usaha dan harus diperjuangkan para buruh untuk mendesak pelaku usaha untuk menerapkan struktur dan skala upah, sehingga tidak ada upah bagi karyawan dibawa satu tahun dengan diatas satu tahun pasti harus berbeda," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]