nama game online slot

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Kutip Data BPJS, Pengusaha Sebut 800 Ribu Pekerja Kena PHK per Oktober******

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta W Kamdani menyebut 800 ribu pekerja di industri padat karya kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per Oktober 2022.

Menurutnya, penyebab PHK massal ini adalah penurunan permintaan ekspor yang terjadi di industri padat karya.

"Kalau (pabrik) sepatu sudah kasih angka-angkanya persis, turun sampai hampir 40 persen lebih, PHK-nya sudah terjadi. Kalau dikatakan PHK belum terjadi, lihat saja data BPJS deh, BPJS mengatakan sampai Oktober aja sudah 800 ribu lebih," kata Shinta di Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

"Belum lagi kemarin industri tekstil komplain dengan adanya Permenaker 18 itu lho yang (soal) pengupahan, katanya kita sudah jatuh nih, ditimpa tangga pula," ucapnya.

Shinta menegaskan pemerintah perlu mengambil peran untuk mencegah industri padat karya berimbas lebih dalam lagi.

"Basically, sudah sulit makin sulit lagi, dengan adanya perubahan formula (pengupahan) itu menjadi lebih tinggi lagi," tegas Shinta.

Menurut Shinta, jika saat ini saja industri padat karya sudah melakukan PHK terhadap ratusan ribu orang, kondisi yang terjadi tahun depan akan lebih buruk.

Proyeksi itu berdasarkan hasil survei terkait penurunan permintaan yang dialami pabrik sepatu tahun depan.

"Demandproduk ekspor itu kan keluarnya sekarang. Jadi kalau mereka mau jualan, mereka sudah dikasih tahu tahun depan kira-kira order-nya berapa, dari situ datanya," papar Shinta.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Korban Penipuan Modus Bea Cukai: Beli Koper Rp750 Ribu Bayar Rp40 Juta******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan laporan kasus penipuanmengatasnamakan pegawai Bea Cukai per November 2022 mencapai 6.958 kasus.

Salah seorang korban asal Jatiwaringin, Vien, mengaku pernah tertipu hingga Rp40 juta. Kala itu, ia melihat koper bermerek dengan harga Rp750 ribu. Tertarik dengan harga yang murah, Vien langsung membeli koper itu.

Usai melakukan pembelian, selang beberapa hari, ia dihubungi sebuah nomor yang mengatakan barangnya tertahan oleh Bea Cukai.

Merasa ketakutan, Vien pun langsung meminjam uang untuk membayar uang tersebut. Saat itu, ia diminta untuk mengirimkan uang ke nomer rekening pribadi di salah satu bank.

Meski telah mengirimkan uang, pelaku penipuan kembali meminta uang dengan mengaku nama Vien telah masuk ke Polda. Ia pun diancam dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp250 juta.

"Saya tanya lagi berapa harus saya bayar, kata dia Rp 25 juta. Saya bilang enggak punya segitu, adanya Rp 2 juta. Jadi total (uang habis) Rp 40 jutaan," ujar Vien di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Kamis (22/12).

Tak hanya Vien, Eno dan Sandi juga mengalami hal serupa. Sandi terkena penipuan usai mengikuti program lelang dan membeli laptop dengan harga dasar Rp1 juta. Ia memasang harga Rp1,5 juta untuk laptop ini dan menjadi pemenang lelang.

Selang seminggu, ia ditelpon oleh nomer tak dikenal yang mengaku dari Bea Cukai Bandara Soetta. Lewat telepon itu, pelaku penipuan menjelaskan barang yang dibeli Sandi adalah ilegal dan tak memiliki surat-surat. Laptop itu pun disita di Bandara Soetta.

Saat itu, Sandi juga mendapat ancaman akan didatangi oleh pihak kepolisian dan militer. Jika ingin menghindari hal itu, maka Sandi diminta membayar denda.

Ketika Sandi menanyakan berapa yang harus dibayar, penipu itu memberikan surat dengan blangko Bea Cukai beserta rincian biaya yang harus dibayarkan. Sandi diminta membayar Rp3,75 juta untuk pajak kapal saja.

Di tengah kebingungan dan ketakutan, Sandi langsung mengirimkan uang kepada penipu itu. Namun tak lama, Sandi kembali diminta mengirimkan uang dengan nominal yang lebih besar yaitu Rp7 juta.

"Saya sempat mikir, kok terus-terusan minta uang. Tanya teman di Kemenkeu, bilang itu fixpenipuan. Setelahnya saya abaikan," kata Sandi.

Serupa, Eno terkena penipuan berkedok Bea Cukai usai membeli sepatu seharga Rp600 ribu. Dengan modus yang sama, Eno diminta membayar Rp2,5 juta sebab barang itu adalah sepatu ilegal. Eno pun juga mendapat ancaman akan didatangi rumahnya oleh petugas Bea Cukai dan pihak kepolisian.

"Saya transfer lah. Berapa hari kemudian ditelepon lagi, produk itu tidak sesuai standar nasional. Harus transfer lagi Rp5 juta. Deadline 5 menit," ujar Eno.

Ia mulai gusar sebab kembali dimintai uang, Eno pun menghubungi temannya di Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu kemudian mendapatkan konfirmasi bahwa itu penipuan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana mengatakan kerugian 6.985 orang yang tertipu dengan modus mengatasnamakan Bea Cukai hingga November 2022 mencapai Rp8,3 miliar.

Berdasarkan data Oktober-November 2022, modus online shoppaling banyak digunakan dengan 264 kasus. Angka ini meningkat 33,33 persen apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 198 kasus penipuan.

[Gambas:Video CNN]

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Aturan Baru Naik Kereta Bagi Anak 6******

Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa mengatakan pihaknya memberlakukan aturan baru bagi anak berusia 6-12 tahun yang akan naik kereta tapi belum disuntik vaksin. 

Aturan itu, membawa surat keterangan belum vaksin dari Puskesmas/ fasilitas pelayanan kesehatan.

"Syaratnya memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari Puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu atau harus didampingi oleh orang dewasa yang telah mendapatkan vaksin booster," kata Eva dalam keterangan resminya, Jumat (23/12).

a) Wajib vaksin ketiga (booster)

b) WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib vaksin kedua

c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

2. Usia 6-12 tahun:

a) Wajib vaksin kedua

b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin

c) Tidak/belum divaksin harus memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari Puskesmas/fasilitas pelayanan Kesehatan dengan alasan tertentu, atau harus didampingi oleh orang tua/orang dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap (Vaksin 1, vaksin 2, dan booster 1) selama melakukan perjalanan.

Dalam hal orang tua/orang dewasa pendamping belum mendapatkan vaksinasi lengkap karena alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan sesuai dengan ketentuan protokol Kesehatan bagi pelaku perjalanan.

3. Usia 13-17 tahun:

a) Wajib vaksin kedua

b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin

c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

4. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.

Adapun pelanggan KA yang akan bepergian menggunakan jasa layanan KAI juga dihimbau agar datang lebih awal ke stasiun pemberangkatan minimal 1 jam sebelum keberangkatan KA nya.

[Gambas:Video CNN]

dunia fantasi yang hilang

Pemerintah Sudah Suntik Garuda Rp7,5 T******

Pemerintah menyuntikkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk dari APBN 2022untuk mengakselerasi pemulihan kinerja usaha maskapai BUMN itu.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dana itu akan digunakan untuk pemulihan lini operasional penerbangan, termasuk restorasi armada pesawat.

"Kami optimistis realisasi PMN ini akan semakin memperkuat langkah Garuda untuk terus mengakselerasikan proses restrukturisasi, yang kami proyeksikan dapat rampung pada akhir tahun ini," kata Irfan dalam keterangan pers, Selasa (20/12).

Menurutnya, dana PMN menjadi batu loncatan bagi Garuda Indonesia sebagai national flag carrierdi tengah momentum pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor pariwisata.

"Tentunya, kontribusi tersebut diselaraskan dengan komitmen Garuda untuk terus memperkuat fondasi keberlangsungan usaha yang berorientasi pada fokus profitabilitas dan optimalisasi good corporate governance di seluruh lini bisnisnya," tegas Irfan.

Pemerintah resmi menambah PMN kepada Garuda senilai Rp1 triliun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk.

PP ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan pada 12 Desember 2022. Pemerintah total menggelontorkan dana Rp7,5 triliun kepada BUMN penerbangan ini pada 2022.

PMN tersebut ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan. Modal ini disuntikkan setelah perusahaan menang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

[Gambas:Video CNN]

Kota Akademi Seni Bela Diri

Bank Dunia Sebut Beras Indonesia Termahal di Asia Tenggara******

Laporan Bank Dunia(World Bank) menyebut harga beras di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara Asia Tenggaralainnya.

Mahalnya harga beras di Indonesia dipicu oleh dukungan harga pasar bagi produsen di bidang pertanian, yang terdiri dari kebijakan yang menaikkan harga domestik untuk produk pertanian pangan.

"Harga eceran beras Indonesia secara konsisten merupakan yang tertinggi di ASEAN selama dekade terakhir," bunyi laporan Bank Dunia dikutip pada Selasa (20/12).

Tingginya harga beras juga disebabkan panjangnya rantai pasok, serta biaya distribusi yang tinggi karena kondisi geografis Indonesia.

Bank Dunia memprediksi tingginya harga pangan akan memperparah kerawanan pangan dan menyebabkan gizi buruk.

Pada 2021, prevalensi gizi kurang di Indonesia meningkat menjadi 8,5 persen dari 7,6 persen pada 2019.

Di sisi lain, inflasi makanan cenderung berdampak negatif pada rumah tangga miskin dan rentan, karena rumah tangga yang lebih miskin membelanjakan
bagian yang lebih besar dari pengeluaran mereka untuk makanan.

Maka dari itu, langkah-langkah kebijakan untuk memitigasi dampak inflasi pangan yang tinggi saat ini terhadap konsumen, investasi jangka panjang diperlukan untuk mengatasi tiga tantangan ketahanan pangan.

Tantangan itu adalah ketersediaan pangan (persediaan keseluruhan yang memadai), akses pangan (akses ekonomi dan fisik di tingkat rumah tangga) dan stabilitas dari waktu ke waktu.

[Gambas:Video CNN]

Saya mendengar angin bertiup

Eksekusi Lahan PTPN IV Seluas 96 Ha Berjalan Lancar******

Tim juru sita Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mengeksekusi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Kebun Balimbingan, Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara seluas 96,47 ha yang selama ini digarap oleh sekelompok orang.

Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi Naim mengatakan eksekusi lahan merupakan upaya penyelamatan aset perusahaan negara. Langkah tersebut dilakukan dengan cara pendekatan persuasif sehingga berlangsung lancar dan kondusif.

"Alhamdulillah, kita sukses melakukan penyelamatan aset di Kebun Balimbingan. Luas lahan yang dieksekusi dari penggarap mencapai 96,47 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 4 hektare di antaranya dibangun permukiman. Lokasinya berada di area Afdeling II PTPN IV Kebun Balimbingan," kata Riza, Selasa (20/12).

"Meski dinyatakan sebagai pemilik sah lahan, PTPN IV tetap menyalurkan sugu hati kepada para penggarap di samping berbagai bantuan lainnya. Seperti bantuan sosial dan beasiswa untuk anak-anak. Kami akan tetap memperhatikan saudara-saudara kita penggarap ini. Semoga bantuan kami bisa berguna untuk semua," ujar Riza.

Sementara itu, Juru Sita Pengadilan Simalungun Siringo-Ringo menambahkan pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasar Surat Kepala Pengadilan Negeri Simalungun Nomor W2.U16/3775/HK.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pemberitahuan eksekusi.

"Eksekusi ini dilakukan setelah terdapat kekuatan hukum tetap (inkracht), mulai dari tingkat gugatan hingga peninjauan kembali. Sehingga eksekusi harus dilaksanakan karena sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan berkekuatan hukum tetap," tambahnya.

Pada kesempatan itu, satu di antara para penggarap bernama Saparuddin (84) merasa legowo eksekusi dilakukan. Sebab, pengadilan telah menyatakan lahan yang digarapnya selama ini terbukti milik PTPN IV. Saparuddin menyebutkan kakeknya merupakan Wakil Ketua Kelompok 17 yang merupakan penggarap pertama di areal lahan tersebut.

"Karena memang faktanya tanah ini punya PTPN IV, itu sudah dinyatakan pengadilan. Untung lah PTPN IV masih mau memberi kami sugu hati, beasiswa, dan berbagai bantuan sosial lainnya," paparnya.

[Gambas:Video CNN]