game terlengkap

sistem generasi dewa laki-laki

Polemik Bayar UKT Pakai Pinjol Danacita di ITB, Kampus Pertahankan Kerja Sama******

“Danacita juga mengacu kepada pedoman perilaku yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi yang mewadahi seluruh perusahaan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang ditunjuk oleh OJK,” kata Alfonsus dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (31/1/2024), dilansir Antara.

Alfonsus menjelaskan sebagai salah satu perusahaan fintech peer to peer lending (P2P Lending), Danacita sudah menaati aturan dengan mencantumkan seluruh biaya yang timbul dari setiap pengajuan biaya pendidikan, termasuk biaya yang timbul di depan.

Adapun biaya tersebut termasuk biaya persetujuan, biaya bulanan atau disebut juga sebagai “bunga”, biaya keterlambatan, dan lainnya, yang dapat diakses dan dilihat secara transparan oleh para mahasiswa saat pengajuan.

Menurut Alfonsus, hal itu diharapkan dapat memberdayakan pelajar untuk menerima pendanaan secara bertanggung jawab dan dapat meminimalkan risiko penipuan ataupun praktik tidak etis.

“Pada dasarnya, semangat dari layanan pendanaan pendidikan yang Danacita berikan adalah untuk tidak memberikan masalah baru kepada pelajar dan/atau wali,” ujarnya.

Bukan Pinjol

Danacita memastikan bahwa pendanaan diberikan sesuai dengan kemampuan dari penerima dana atau wali, dengan tidak menyalurkan pinjaman yang melampaui kapabilitas peminjam.

Proses analisis dan verifikasi yang mendalam untuk menilai kesanggupan mahasiswa atau wali untuk melunasi pendanaan yang diberikan selalu dikedepankan.

Untuk itu, mahasiswa atau penerima dana yang masih berusia kurang dari 21 tahun atau belum memiliki penghasilan yang cukup, wajib melakukan pengajuan di Danacita bersama orang tua atau wali.

Sejak berdiri, Danacita memastikan bahwa 100 persen pendanaan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari mahasiswa atau wali.

Hal itu, kata Alfonsus, diterapkan dengan tujuan guna menjamin bahwa dana yang disalurkan digunakan hanya untuk pembayaran kebutuhan pendidikan.

Selain itu, dalam penanganan data pribadi, Danacita telah menerapkan standard atau penilaian keamanan siber terpopuler di dunia yakni ISO 27001, yang memverifikasi kemampuan Danacita dalam memitigasi risiko dan melindungi informasi maupun data pribadi setiap pelajar.

Lebih lanjut, Alfonsus menjelaskan proses penagihan Danacita juga memastikan bahwa tim yang berkomunikasi langsung dengan pelajar telah tersertifikasi dan mendapatkan pelatihan dari asosiasi resmi yang ditunjuk OJK.

Hal ini memastikan operasional Danacita mulai dari proses pengajuan hingga proses penagihan dilakukan dengan prinsip dan etika yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ia menambahkan Danacita menerapkan program pelunasan lebih awal tanpa biaya apapun maupun penalti pelunasan.

Di beberapa institusi pendidikan yang telah bekerja sama dengan Danacita, program ini dikenal sebagai “Dana Talangan” di mana setiap pelunasan lebih awal yang dilakukan.

Bisa dilakukan tanpa menghitung biaya-biaya yang belum jatuh tempo, tanpa adanya biaya tambahan atau penalti pelunasan.

MoU Danacita dan ITB

Adapun Danacita sudah mengantongi izin dan diawasi oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.05/2021 tanggal 02 Agustus 2021. Memorandum of Understanding (MoU) antara Danacita dan ITB juga telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2023.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak menyepakati bahwa Danacita hadir sebagai salah satu solusi alternatif bagi mahasiswa ITB. MOU tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa yang belum dapat membayar langsung biaya kuliah (UKT).

Sementara, ITB menyatakan akan terus mempertahankan kerja sama kerja sama antara Danacita sebagai pilihan pembayaran UKT bagi mahasiswa.

“Tidak (akan putus kerja sama) karena memang tidak ada masalah dengan praktik yang dilakukan karena memang pasarnya,” kata Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Muhammad Abduh di Bandung, Rabu.

Abduh menambahkan pihaknya membuka peluang pada lembaga financial technology (fintech) lainnya di Indonesia untuk bekerja sama dengan ITB sebagai pilihan mahasiswa untuk membayar UKT.

“Kalau kami melihatnya begini, fintech ini adalah sebuah inovasi dan kita harus menguasai juga Indonesia, jangan sampai nanti malah fintech dari luar yang masuk ke Indonesia dan itu sangat mungkin sekali,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kerja sama yang terjalin dengan Danacita bertujuan untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT serta ITB tidak sama sekali mengambil keuntungan dari kerja sama tersebut.

“Jangan mencoba memutarbalikkan kata-kata, Danacita itu kerja sama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang memiliki masalah keuangan, tidak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB, pemasukan untuk ITB ya ketika mahasiswa itu membayar,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan ITB Anas Ma’ruf menjelaskan pada pelaksanaannya, Danacita terlebih dahulu melakukan seleksi ketat terhadap para mahasiswa yang akan melakukan peminjaman terhadap lembaga finansial tersebut.

“Dari total yang mengajukan dan lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima karena apa? Karena sistem peminjaman ini tanpa agunan, sehingga pasti Danacita akan melakukan penyaringan secara ketat,” kata Anas.

Anas memastikan dana yang dipinjam mahasiswa dari Danacita akan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari mahasiswa atau wali.

“Dana yang disetujui untuk dipinjam itu langsung ditransfer ke ITB dan tidak melalui mahasiswa. Sehingga ketika telah melakukan transfer, mahasiswa itu bisa langsung cek status akademik bahwa mahasiswa tersebut telah melunasi UKT,” katanya.

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

MK Respons Gugatan Anwar Usman******

Dengan menunjuk penasihat hukum, hakim konstitusi berharap perkara di PTUN bisa diputus dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.

“Sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48/2009,” pungkas Enny.

Seperti diketahui, isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo akhirnya terungkap ke publik. Dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan pada November 2023 itu, Anwar Usman ingin agar kedudukannya sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN. MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut dilayangkan usai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “MK Respons Gugatan Anwar Usman yang Ingin Tetap Jadi Ketua” 

pasar suci

Solopos Hari Ini : Presiden Harus Jadi Teladan******

JOGJA–Permintaan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah agar Presiden menjadi teladan yang baik dalam penyelenggaraan negara diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi Selasa (30/1/2024). PP Muhammadiyah juga mendesak DPR mengawasi Presiden agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2.

Diberitakan Soloposhari ini, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, dalam pernyataan resmi, Senin (29/1/2024), mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi BRI Kembali Buka BRILiaN Future Leader Program General dan IT

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawasan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024). Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye. Selain itu, menurutnya, pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendi­dikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi de­ngan de­mikian, pernyataan Pre­siden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum un­tuk melakukan kampanye dan ber­pihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dile­paskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Buah Sampai Baju Jadi Buruan Jelang Imlek

Perayaan Tahun Baru Tionghoa atau Imlek menjadi perayaan pula bagi para pedagang buah. Banyak warga yang memburu aneka buah impor untuk kebutuhan upacara-upacara dan hidangan atau bingkisan saat Imlek. Yang merasakan hal ini di antaranya para pedagang buah di Pasar Gede Solo.

Penjual buah di Pasar Gede Solo mengaku mulai kebanjiran pesanan sejak pekan lalu. Banyak orang yang memesan jauh-jauh hari untuk dikirim mendekati puncak perayaan Imlek yang jatuh pada 10 Februari 2024 mendatang.

Jumadi, seorang pedagang buah di Pasar Gede Solo, menyebut jeruk ponkam, buah pir, dan apel menjadi yang paling dicari konsumen. Hingga saat ini, Jumadi mengaku telah mengirimkan pesanan ke beberapa tempat dan akan berlanjut mendekati puncak perayaan Imlek. Jika ditotal dia telah mengirim ratusan kemasan dan akan bertambah mendekati Imlek.

Bisnis Sehat Kuliner Nondaging

SURABAYA—Gaya hidup vegan dinilai mampu memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha kuliner. Saat ini, gaya hidup vegan telah menjadi tren di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Republik Indonesia Angela Tanoesoedibjo seusai menghadiri acara bertajuk Vegan Festival yang digelar di salah satu mal di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024) malam seperti diberitakan antaranews.

Selain itu, menurut Allied Market Research, pasar makanan vegan diperkirakan mencapai US,4 miliar pada 2026. Nilai ini setara dengan Rp495 triliun. “Kami lihat potensi yang ditimbulkan dari gaya hidup ini bisa menumbuhkan perekonomian signifikan karena masyarakat mulai mengadopsi vegan lifestyle,” kata Angela.

Angkutan Publik Dulu, Baru Naikkan Pajak

JAKARTA – Pemerintah harus betul-betul menyiapkan dan memperbaiki transportasi publik sebelum mengambil keputusan menaikkan pajak kendaraan pengguna bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini disampaikan pengamat transportasi Djoko Setijowarno menanggapi wacana yang sempat terlontar soal kenaikan pajak kendaraan bermotor pengguna BBM. Mengiringi wacana yang muncul dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu disampaikan alasan bahwa kenaikan pajak akan digunakan untuk mensubsidi kendaraan umum dan kendaraan listrik.

“Perbaiki dulu transportasi publiknya, selama itu tidak dilakukan dengan benar ya percuma,” katanya, Senin (29/1/2024). Djoko mengapresiasi dukungan pemerintah untuk mendorong transportasi umum, namun ia menyayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. “Pemerintah seperti memaksakan diri agar orang beli motor listrik. Menurut saya, seharusnya tidak seperti itu,” kata pengamat dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (30/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

produsen internasional

Jelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi Tebar Bansos BLT Senilai Rp11,25 Triliun******

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan anggaran sebesar Rp11,25 triliun untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan yang akan diberikan jelang Pilpres 2024.

Hal ini disampaikannya usai konferensi pers hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Senin (29/1/2024).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Untuk 3 bulan itu [Januari hingga Maret 2024, anggaran BLT] Rp11,25 triliun,” katanya, dilansir Bisnis.com.

Sri Mulyani mengatakan BLT mitigasi risiko pangan akan disalurkan kepada sebanyak 18,8juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran BLT ini akan disalurkan langsung pada Februari 2024 untuk periode Januari-Maret 2024, sehingga masing-masing KPM akan menerima BLT sebesar Rp600.000.

“[Akan disalurkan] 3 bulan sekaligus, nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos,” jelas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah ke depan akan melakukan evaluasi terkait kelanjutan program BLT mitigasi risiko pangan untuk periode April hingga Juni 2024.

“Itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama nanti diberikan sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan,” jelasnya.

Di samping BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan sebanyak 10 kg beras hingga Juni 2024.

Airlangga mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi pangan.

Pemerintah menargetkan inflasi volatile food atau harga bergejolak dapat terkendali di bawah 5%, sementara inflasi umum ditargetkan mencapai kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Sri Mulyani Rogoh APBN Rp11,25 Triliun untuk Bansos Jelang Pilpres 2024”

Bermain game online di dunia lain

Gelar Workshop Nasional, PMKRI Konsisten Dukung Mewujudkan Indonesia Emas 2045******

JOGJA –Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar workshop nasional dengan tema Roadmap PMKRI Menuju Indonesia Emas 2045 pada 28 Januari – 2 Februari 2024.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, seremonial pembukaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Kampus Atma Jaya Yogyakarta, pada Senin (29/1/2024).

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

Kegiatan yang akan digelar selama sepekan tersebut salah satu agendanya mengupas bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam menyambut tahun 2045.

Dalam sambutannya, Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Tri Natalia Urada menyampaikan pada akhir-akhir ini masyarakat Indonesia sangat berkonsentrasi dalam perhelatan Pemilu, tetapi perhatian PMKRI secara nasional terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang yakni dalam pengembangan SDM berkualitas.

“Karena itu, perumusan visi strategis PMKRI selama kurang lebih 21 tahun ke depan dengan indikator pencapaian roadmap PMKRI menuju Indonesia Emas 2045 melalui momentum Workshop Nasional ini, adalah bukti konsistensi PMKRI untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 melalui pengembangan SDM yang unggul, berdaya ubah dan berdampak,” ujarnya.

Dia mengatakan, dunia yang bergerak serba cepat saat ini akibat gelombang teknologi dan digitalisasi, telah memacu PMKRI untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan.

“Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru agar organisasi PMKRI ini tetap relevan. Karena itu, reformasi struktural dan kelembagaan PMKRI dalam rangka memperkuat organisasi ini agar lebih inklusif dan berkelanjutan, menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dan didiskusikan dalam moment Workshop ini”, katanya.

Cita-cita menuju Indonesia Emas 2045, menurutnya adalah sebuah mimpi besar, harapan dan perjalanan panjang dan tak mudah.

“Kalau kita lihat dalam konteks global, Indonesia Emas 2045 adalah bagian dari cita-cita milenium dunia. Kemudian Indonesia meratifikasinya dan melihat sebagai sebuah potensi dan peluang yang harus terlibat di dalamnya. Keterlibatan Indonesia diupayakan agar terimplementasi dalam setiap pola kebijakan penyelenggaraan negara,” ujarnya.

Di level regional, lanjutnya, negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menjadikan momentum ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kawasan.

Pada konteks nasional, Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia.

“Kita punya kesempatan dengan berbagai kekuatan, keuntungan demografi anak muda yang meningkat luar biasa, berbagai peluang dan ketersediaan sumber daya yang ada, diharapkan Indonesia menjadi titik sentral pertumbuhan ekonomi nasional, ASEAN dan global,”jelasnya.

Dalam proses itu, lanjutnya, PMKRI sebagai organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan melihat beberapa instrumen penting dalam proses penyelenggaran pemerintahan dan dalam tata kelola pembangunan yang sedang dan akan dilakukan.

Tri menjabarkan secara khusus, PMKRI melihat dua hal, yaitu aspek kelestarian lingkungan hidup atau ekologi yang berkelanjutan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pada beberapa kesempatan, Presiden Jokowi selalu menekankan pada beberapa poin, seperti pengelolaan APBN yang terukur, pengembangan SDM, dan reformasi birokrasi. Tetapi, menurit Tri, ada dua hal penting yang terlupakan dan kerap luput dari perhatian yaitu, keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi kreatif.

“Kalau kita bicara lingkungan hidup, sebagai seorang Kristen, ada satu ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus yaitu ensiklik Laudato Si bahwa bumi dan alam ini adalah Ibu yang harus kita jaga dan kita rawat. Dalam setiap kesempatan hal ini yang selalu saya sampaikan bahwa kita punya tanggungjawab bersama untuk menjaga bumi ini,” jelasnya.

Di acara pembukaan, turut hadir Menteri Agama yang diwakili oleh Dirjen Bimas Katolik RI, Suparman; Kapolda DIY, anggota penyatu PMKRI dan seluruh delegasi cabang PMKRI se-Indonesia.

Aku, si penjelajah bayangan

Setelah Rektor, Kini ITS PKU Muhammadiyah Solo Lantik 48 Pejabat Stuktural******

Dia mengatakan dalam waktu dekat akan mengadakan rapat kerja pimpinan sekaligus untuk penentuan perencanaan anggaran setiap kegiatan. Weni menjelaskan visi ITS PKU Muhammadiyah Solo masih sama seperti tahun sebelumnya yakni mewujudkan kampus yang unggul, Islam, dan berkemajuan. 

“Ini kami breakdown dalam catur dharma perguruan tinggi  ditambah ciri khusus kita, karana perguruan tinggi ini milik persyarikatan Muhammadiyah maka ditambahkan satu dharma lagi yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan,” kata dua.

Sebelum pelantikan pejabat struktural internal kampus, Weni Hastuti sendiri juga dilantik menjadi rektor Institut Teknologi Sains (ITS) PKU Muhammadiyah masa jabatan 2023-2027 di Auditorium kampus setempat, Rabu (3/1/2024). Weni dilantik oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Solo, Anwar Sholeh. 

Setelah itu, rektor terpilih, Weni Hastuti melantik Wakil Rektor I, Ida Untari; Wakil Rektor II, Munaaya Fitriyya; dan Wakil Rektor III, Suyanto. Di antara tiga nama tersebut hanya Ida Untari yang merupakan nama baru.

Sementara, dari data yang diperoleh Solopos.com, sejumlah pejabat yang dilantik antara lain dekan, ketua LPPM, ketua prodi, kepala biro, hingga kasubag di ITS PKU Muhammadiyah Solo.