idn poker bonus new member 50

Biografi Ajaib HP

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

usia fantasi

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

bibit jahat

Emas Antam Tergelincir ke Rp1,014 Juta per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,014 juta per gram pada Kamis (22/12). Harga emastercatat turun Rp2.000 per gram dari perdagangan sebelumnya yang sebesar Rp1,016 juta per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp2.000 per gram dari Rp916 ribu per gram menjadi Rp914 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp557 ribu, 2 gram Rp1,96 juta, 3 gram Rp2,92 juta, 5 gram Rp4,84 juta, 10 gram Rp9,63 juta, 25 gram Rp23,96 juta, serta 50 gram Rp47,84 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX juga turun 0,04 persen menjadi US.824,7 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot naik 0,11 persen ke US.816,3 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas bakal cenderung stabil, didukung oleh turunnya imbal hasil obligasi AS.

"Namun kembalinya sentimen risk-on di bursa dan meningkatnya kasus covid di China sebagai konsumen emas terbesar di dunia membebani harga," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.800 per troy ons dan resistance US.830 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Qiao Qiling

Pengusaha Mau Insentif Agar Program Bebas Truk Kelebihan Muatan Jalan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

"Transisi kendaraan dari ODOL menjadi zeroODOL kan perlu investasi besar dan kalau investasinya besar dalam bentuk masif kalau enggak diintervensi pemerintah dalam bentuk subsidi dan keringanan fiskal kan susah," katanya.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa memerintah intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

"Dari subsidi bisa berupa bantuan dari pemerintah kepada sektor angkutan apakah berupa subsidi keringanan dana untuk uang muka pembelian angkutan atau subsidi bunga," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan dana Rp5 triliun untuk subsidi kendaraan listrik tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana tersebut akan dibagi untuk subsidi pembelian motor listrik, mobil listrik, serta bus listrik.

"Sedang dibicarakan dengan menteri keuangan. Nilainya Rp 5 triliun. Nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus (listrik) itu akan kita pertimbangkan juga," katanya dalam konferensi pers virtual di laman YouTube Sekretariat Presiden.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan putaran sangat indah

KPPIP Pede Jokowi Tak Akan Tinggalkan Proyek Mangkrak******

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yakin tidak akan ada proyek mangkrakpada 2024 alias akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan pihaknya terus mendorong seluruh pembangunan proyek selesai paling lambat 2024.

"Meskipun di semester I 2024 ini pekerjaannya belum selesai, tapi proyek-proyek ini akan diteruskan hingga selesai. Jadi tidak ada istilah proyek mangkrak yang akan terjadi di 2024," kata Wahyu dalam Media Gathering KPPIP di Jakarta, Jumat (23/12).

Wahyu menegaskan proyek-proyek yang dicoret dari proyek strategis nasional (PSN) bukan berarti tidak dikerjakan, melainkan akan dilanjutkan sesuai dengan kemampuan dan kesiapan yang ada.

"Proyek-proyek yang belum bisa diselesaikan artinya itu bisa saja dilanjutkan setelah 2024 dengan peraturan-peraturan yang ada sudah lengkap dan dengan proses yang lebih lama agar punya waktu lebih banyak untuk menarik investor masuk membiayai," jelasnya.

Berdasarkan data KPPIP, secara kumulatif sejak 2016 sampai Desember 2022 terdapat 152 PSN yang sudah selesai dan beroperasi penuh.

Sementara itu, 46 PSN lain sedang dalam tahap penyiapan. Khusus pada tahun ini, ada 24 PSN yang selesai sepenuhnya dan 9 PSN lain berstatus beroperasi sebagian.

KPPIP lantas mengumumkan 10 PSN baru, terdiri dari Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi (Provinsi Jambi), Kawasan Industri Tanjung Sauh (Provinsi Kepulauan Riau), Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Motui (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), dan Kawasan Industri Pulau Ladi (Provinsi Kepulauan Riau).

Selanjutnya, Kawasan Industri Pupuk Fakfak (Provinsi Papua Barat), Bendungan Karangnongko (Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur), Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat), dan Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur).

Selain Bendungan Karangnongko, Wahyu menegaskan pembiayaan 9 proyek PSN baru lainnya sepenuhnya ditanggung swasta alias non-APBN. Hal ini diklaim sebagai bentuk dukungan dari arahan Presiden Jokowi untuk melakukan hilirisasi Industri.

Lalu, ada 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN, yakni Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium-Kelapa Gading dan Velodrome-Manggarai (Provinsi DKI Jakarta) serta Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat).

Kemudian, Program Ketenagalistrikan-Pembangunan PLTA Mentarang (Provinsi Kalimantan Utara) dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (Provinsi Kalimantan Timur).

[Gambas:Video CNN]

Ada hantu di hatiku

Kemendag Prediksi Penurunan Harga Komoditas Ancam Ekspor 2023******

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan mengatakan banyak ancaman yang menghantui kinerja eksportahun depan, salah satunya penurunan harga komoditasdunia.

Kasan mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, tren penurunan harga komoditas mulai terjadi. Ia merujuk pada laporan Reuters yang menyebutkan harga minyak akan terus menurun hingga akhir tahun.

"Harga minyak diprediksi menjadi sekitar US,17 per barel, yang juga diikuti oleh komoditas lain. Oleh karena itu, ekspor tidak bisa bergantung pada ekspor komoditas dan perlunya dilakukan promosi ekspor bernilai tambah," kata Kasan di Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Selain penurunan harga komoditas, tantangan lainnya adalah ancaman resesi global, dan potensi stagflasi bagi negara dengan pendapatan ekonomi rendah hingga menengah.

Apalagi, gangguan suplai (supply disruption)sebagai dampak invasi Rusia terhadap Ukraina membuat lonjakan harga yang mendorong inflasi.

"Perang di Ukraina, lockdowndi China, konflik geopolitik di beberapa kawasan, dan supplydisrupsi semakin memperlambat kondisi ekonomi global," ucap Kasan.

Kasan juga memprediksi beberapa negara akan menerapkan trade restriction atau pembatasan perdagangan disertai dengan trade remedies. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi ancaman krisis tiap negara.

Menurut Kasan, instrumen kebijakan perdagangan menjadi salah satu pilihan kebijakan yang paling banyak digunakan. Sebab, kebijakan perdagangan dianggap mudah diimplementasikan dan dampaknya terasa relatif cepat.

Ia pun menyebut tantangan terakhir dalam ekspor nanti adalah decarbonization policiesatau kebijakan dekarbonisasi. Kasan menilai perhatian negara di seluruh dunia terkait kebijakan ini makin meningkat.

"Oleh karena itu, perlu memetakan potensi perdagangan produk hijau di negara-negara yang memiliki akreditasi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]