cara membayar pinjol

penerbangan putus asa

KAI Catat Arus Balik dari Wilayah Yogyakarta Naik Lagi******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta menyebut jumlah penumpang kereta api dalam arus balik Lebaran 2023 yang meninggalkan wilayah tersebut kembali naik pada Minggu (30/4).

Menurut Humas Daop 6 Yogyakarta Franoto Wibowo, Senin (1/4), angka keberangkatan di wilayah tersebut sempat mengalami penurunan sejak puncak arus balik 25 April 2023.

Lihat Juga : Arus Balik Pemudik Roda Empat dan Motor Masih Padati Bakauheni

Keberangkatan tertinggi terjadi di Stasiun Yogyakarta sebanyak 9.220 penumpang, disusul Stasiun Balapan Solo 4.335 penumpang, dan Lempuyangan sebanyak 3.471 penumpang. Sisanya sebanyak 6.037 tersebar di delapan stasiun lainnya.

Franoto mengatakan mayoritas penumpang berangkat ke arah Barat mengingat tiket kereta api dari wilayah ini dengan tujuan Jawa Barat dan Jabodetabek hingga 3 Mei sudah banyak terjual.

[Gambas:Video CNN]

Franoto bahkan menyebut tiket kereta api dengan relasi tujuan Jakarta dan Bandung sudah habis dipesan. Sebaliknya, tiket relasi ke arah Timur masih cukup banyak tersedia.

"Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk bepergian ke tujuan-tujuan favorit seperti Madiun, Jombang, Surabaya, atau Malang di penghujung libur Lebaran dan Hari Buruh ini," katanya.

Ketersediaan tiket bisa dipantau secara real time melalui aplikasi KAI Access maupun laman web kai.id. Masyarakat juga bisa memesan tiket melalui dua kanal tersebut maupun kanal-kanal resmi lainnya.

Lihat Juga : KAI Catat 44 Ribu Orang Tiba di DKI Jakarta Hari Ini

"Namun fasilitas e-boarding pass untuk sementara ini hanya bisa didapatkan kalau pemesanan tiket dilakukan lewat KAI Access. Jadi masyarakat tidak perlu mencetak tiket fisik, cukup secara digital saja," katanya.

Sementara itu, angka kedatangan di wilayah Daop 6 juga mengalami peningkatan. Jumlah penumpang yang datang mencapai 24.669 orang per 30 April kemarin. Angka tersebut sudah mencapai 20.095 per 1 Mei pada pukul 05.00 WIB.

"Angka itu kemungkinan masih terus meningkat sampai nanti malam," katanya.

Fran mengatakan Daop 6 Yogyakarta sudah menyiapkan maksimal untuk meningkatkan pelayanan pelanggan.

Pengecekan keamanan dan keselamatan rutin dilakukan di seluruh stasiun dan sepanjang jalur kereta. Tak hanya itu, semua fasilitas di stasiun maupun kereta juga diupayakan berfungsi optimal untuk kenyamanan penumpang.

"Kebersihannya juga terus kita jaga agar pelanggan mendapatkan pengalaman yang nyaman," katanya.

Dewa segala alam

Tutup Toko, Books & Beyond Diskon Buku Sampai 80 Persen******

Toko bukuBooks & Beyondmengumumkan akan lanjut menutup gerainya yang ada di Indonesia secara permanen. Karenanya, saat ini untukbuku yang masih ada akan di diskonsampai 80 persen.

"Biar kamu nggak sedih, mulai hari ini kamu bisa nikmati diskon super hemat dari Books & Beyond! Diskon 50 persen hingga 80 persen + 50 persen untuk semua buku," tulis Books & Beyond dalam unggahan Instagramnya, yang dikutip Kamis (4/5).

Diskon sampai 80 persen diberikan untuk semua buku lokal. Namun, untuk buku impor diskon diberikan sampai 50 persen.

Tak hanya pembelian melalui toko offline, diskon besar-besaran juga berlaku untuk pemesanan buku melalui online, seperti melalui pesan kepada admin dan platform Shopee. Kendati demikian, Books & Beyond menyarankan masyarakat yang ingin membeli langsung mendatangi gerai yang masih buka, agar bisa memilih buku yang diinginkan secara leluasa.

Books & Beyond memastikan tidak ada batasan waktu diskon buku tersebut. Promo akan diberikan sampai semua buku yang dimiliki habis terjual.

Dalam pengumuman di Instagram booksbeyond_id, memang beberapa gerai sudah ditutup, misalnya yang ada di Maxxbox Lippo Village pada 28 April 2023, Siloam Makassar pada 2 Mei 2023, Siloam Kebun Jeruk pada 2 Mei 2023, dan Siloam Karawaci pada 3 Mei 2023.

Sebelumnya, gerai yang ada di Bandung Indah Plaza (BIP) juga sudah ditutup.

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]

bibit jahat

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Erick Thohir Buka Alasan Angkat Buwas Jadi Bos Bulog Lagi: Ada El Nino******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan penunjukan kembali Budi Waseso atau Buwas, sebagai direktur utama (dirut) Perum Bulog. Kepemimpinan Buwas masih dibutuhkan melihat kondisi dan situasi saat ini, misalnya menghadapi ancaman El Nino.

Menurutnya, program-program yang dibuat Buwas semuanya berjalan baik.

"Kami lihat kondisi dan situasi yang tak menentu, seperti El Nino. Ini artinya kita harus waspada terhadap situasi pangan Indonesia. Kami lihat yang dilakukan Buwas sudah berjalan," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Rabu (3/5).

Ia mengangkat Buwas kembali menjadi dirut Bulog melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-91/MBU/04/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota direksi Perum Bulog, yang ditetapkan pada 27 April.

Artinya, oni merupakan periode kedua Buwas memimpin BUMN pangan tersebut. Kabar tersebut kemudian diumumkan melalui akun Instagram Bulog pada Sabtu (29/4).

"Segenap Keluarga Besar Perum BULOG mengucapkan selamat kepada Bapak Budi Waseso yang telah diangkat kembali menjadi Direktur Utama Perum Bulog sesuai Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-91/MBU/04/2023 tanggal 27 April 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog," tulis akun Instagram @perum.bulog.

Buwas diangkat pertama kali menjadi dirut Bulog pada 2018 lalu, menggantikan Djarot Kusumayakti.

Ia sebenarnya memiiki latar belakang kepolisian. Pria 63 tahun ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri pada 2015. Kemudian sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional pada 2015 hingga 2018.

Buwas sebelumnya sempat diisukan akan diangkat menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Saat itu, Buwas mengatakan lebih memilih fokus menjalankan tugasnya di Bulog. Kendati demikian, ia menyebut sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih memimpin Bulog.

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Next kita mau diapain ya terserah. Tidak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Februari lalu.

[Gambas:Video CNN]

Penebusan Xu Xian

OJK Akan Atur Mekanisme Perdagangan Karbon******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadaliamengatakan pemerintah akan mengatur tata kelola perdagangan karbon. Ia menyatakan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu ia sampaikan usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/5).

"Tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus teregistrasi dan harus semuanya lewat mekanisme tata kelola perdagangan di dalam bursa karbon di Indonesia, yaitu lewat OJK. Nanti OJK yang akan mengatur," tutur Bahlil.

"Nanti semuanya dikendalikan, akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah supaya karbon yang pergi ke luar negeri, bisa dijual, kalau tidak tata kelola dibuat sertifikasi, kita tidak akan pernah tahu berapa yang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita," jelas Bahlil.

Bahlil menambahkan proses registrasi nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kemudian, perdagangan di bursa karbon bisa dilakukan.

Pemerintah juga menyepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar karbon yang lain di luar negeri. Menurut Bahlil, pemerintah tidak ingin potensi penangkapan karbondioksida di Indonesia yang sangat besar justru dikapitalisasi oleh negara tetangga.

"Jangan negara tetangga yang tidak mempunyai penghasil karbon, tidak punya tempat CO2, tapi dia membuka bursa karbon itu, kita tidak ingin. Barang, aset milik negara harus dikelola maksimal oleh negara dan harus pendapatan untuk negara," ujar Bahlil.

[Gambas:Video CNN]