slot member baru

judi slot gampang menang 367Jutaan kata 516308Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot member baru》

BMKG prakirakan hujan guyur mayoritas wilayah Indonesia pada hari ini******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan bakal mengguyur mayoritas kota-kota besar di Indonesia pada pekan ini. Laman web resmi BMKG, pada Ahad, mencatat hujan ringan bakal meliputi sejumlah wilayah seperti Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Bandung, Mataram, Kupang, Ternate, Kendari, Manokwari, dan Jayapura. Kemudian hujan dengan intensitas sedang diprakirakan bakal terjadi di Yogyakarta, Makassar, dan Manado dengan suhu udara berkisar antara 23-31 derajat celsius. Sedangkan hujan dengan petir diprakirakan terjadi di Kota Banjarmasin.

Baca juga: BMKG prakirakan sebagian DKI akan hujan ringan saat debat cawapres

Baca juga: BMKG minta warga waspadai hujan lebat di wilayah Sulut Adapun sejumlah wilayah seperti Tanjung Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Semarang, Denpasar, Palangkaraya, Samarinda, Gorontalo, dan Mamuju diprakirakan bakal diliputi awan, serta Ambon dengan awan yang lebih tebal. Sedangkan cuaca cerah berawan diprakirakan terjadi di beberapa wilayah seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, DKI Jakarta, Surabaya, Pontianak, dan Tarakan. Sebelumnya, BMKG menyampaikan Siklon Tropis Anggrek bergerak menjauhi wilayah Indonesia dan telah berada di luar wilayah tanggung jawab Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta. "Siklon Tropis Anggrek menjauhi wilayah Indonesia dan telah berada di luar wilayah tanggung jawab TCWC Jakarta," kata Deputi Meteorologi BMKG Guswanto (20/1). Ia mengemukakan Siklon Tropis Anggrek terpantau berada di Samudera Hindia barat daya Bengkulu, dengan kecepatan angin maksimum 50 knot dan tekanan udara minimum kisaran 990 hPa bergerak ke arah barat-barat laut. Ia menambahkan, intensitas siklon tropis itu diperkirakan mulai melemah dari kategori dua menjadi kategori satu dalam 24 jam ke depan. Guswanto mengatakan dampak Siklon Tropis Anggrek itu memicu gelombang laut tinggi di kisaran 1,25-2,5 meter di Samudera Hindia barat Sumatera, perairan barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten hingga Jawa Tengah, dan Samudera Hindia selatan Banten hingga Jawa Tengah.*

Baca juga: Hujan intensitas ringan guyur mayoritas kota besar Indonesia

Baca juga: Bencana tanah longsor rusak rumah warga di Kampung Kebonkerep Sukabumi

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027 Khofifah Indar Parawansa akan nonaktif dari kepengurusan organisasi tersebut. "Nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif," katanya saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu. Khofifah menjelaskan alasan dirinya ​​​​​​nonaktif
karena masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. "Besok Insyaallah baru masuk TKN," katanya. Ketika ditanya soal imbauan kepada warga NU untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran, dirinya menegaskan tidak ada imbauan kepada warga NU. "Kalau imbauan enggaklah karena organisasi itu kan gak punya hak pilih, yang punya hak pilih warganya," katanya.

Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK

Khofifah Indar Parawansa telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, Khofifah Indar Parawansa harus nonaktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam TKN Prabowo-Gibran. "Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/1).

Baca juga: Dishub DKI juga siapkan rekayasa lalu lintas untuk Harlah NU Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain. "Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya. Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi. "Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjol langsung cair tanpa bi checking、303hoki、pinjol lewat dana

Terkait：paito california、panen138 rtp、game terbaru slot、nagabet88、akun demo zeus server thailand、cara kerja dapat uang banyak、pasti maxwin、trik jitu mahjong ways 1、cuan slot 77、pinjaman website cepat cair

---

---

bab terbaru：cnnslot（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09