link slot terhoki

Tenglong Melahap Langit

Kemenhub: Perlu Ada Penyesuaian Subsidi agar Tiket KRL Terjangkau******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan besaran subsidi Public Service Obligation (PSO) perlu disesuaikan untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat dan layanan tetap dapat berjalan dengan baik.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan tarif KRL masih disubsidi negara lewat PSO.

Menurutnya, dengan kenaikan biaya operasional dan belum ada rencana kenaikan tarif, maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian selesai dilakukan.

"Masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan kami," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL, setidaknya sampai 2023.

"Kalau (tarif) KRL gak naik, InsyaAllah sampai 2023 gak naik. Hore hore hore," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.

Kendati, Budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, imbuhnya, akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

"Tapi, tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Kalau yang (tarif) average sampai 2023 kami rencanakan tidak naik," sambungnya.

Budi memaparkan bahwa subsidi, termasuk dalam bentuk tarif KRL, harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa sebenarnya cost dari perjalanan KRL bisa menyentuh Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

Namun, dengan subsidi yang diberikan pemerintah maka biaya bepergian menggunakan KRL hanya mengeluarkan ongkos sekitar Rp4.000.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Subsidi Kendaraan Listrik Berlaku Juni 2023?******

Kementerian Perindustrian tengah menggodok formula subsidi kendaraan listrik. Kabarnya, subsidi tersebut akan diberlakukan mulai Juni 2023.

Kendati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sejauh ini belum ada tenggat waktu kapan subsidi itu akan mulai berlaku. 

"Time frame belum ada. Makanya saya sampaikan, salah satu kuncinya adalah pembicaraan kita dengan DPR, karena berkaitan dengan anggaran," ujar Agus dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 & Seminar Outlook Industri 2023, Selasa (27/12).

Dalam hal ini, Agus mengatakan selain mobil dan motor listrik, bus listrik dan kendaraan hybrid juga akan mendapatkan subsidi.

Meski demikian, Agus mengatakan ada sejumlah syarat untuk mendapatkan insentif tersebut. Salah satunya adalah memiliki pabrik di Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menyokong industri berbasis listrik dalam negeri.

"Yang pasti kebijakan pemberian insentif bagi pembelian mobil, dan atau motor, dan atau bus listrik itu kita ambil untuk mendorong pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia," kata Agus.

Sebelumnya, Agus menuturkan pemerintah telah menyiapkan skema subsidi Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik baru dan Rp40 juta untuk mobil hybrid.

Sementara, untuk subsidi pembelian motor listrik baru disiapkan sebesar Rp8 juta dan motor konversi bakal mendapatkan subsidi Rp5 juta.

[Gambas:Video CNN]

Penerus Tuhan

Kemenhub Akan Basmi Truk 'Obesitas' di 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan segera menerapkan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) di 2023.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang dipertegas oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023.

"ODOL itu kami cukup intensif bagaimana secara antisipatif dan detail melakukan (pengawasan), memang ini tantangan," kata Budi di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).

Hendro mengamini bahwa kalangan pengusaha sudah berkali-kali meminta penundaan dari awal dikenalkan kebijakan zero ODOL pada 2017, berujung pelaksanaan yang molor sampai sekarang.

Namun, permintaan penundaan tidak diikuti dengan pengurangan jumlah truk obesitas, malah semakin bertambah. Padahal, Hendro mengatakan ODOL menyumbang 20 persen kecelakaan lalu lintas atau kedua terbesar setelah sepeda motor sebesar 73 persen.

"Sampai hari ini belum ada kebijakan penundaan atau pencabutan zero ODOL di 2023. Kami akan tetap berlakukan zero ODOL dengan tahapan-tahapan yang akan kami rumuskan, bagaimana bisa terlaksana dengan baik, tapi situasi bisa di-manage tanpa ada gejolak," tegas Hendro.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Kebijakan zero ODOL diterapkan untuk menghapus truk yang biasanya membawa muatan yang berlebih. Namun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pengusaha cukup besar untuk investasi truk baru.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa melakukan intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

[Gambas:Video CNN]

Dokter yang Dimanjakan Beracun

Profil PT PANN yang Bakal Dibubarkan Jokowi******

Menteri BUMN Erick Thohir bakal membubarkan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) setelah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rencana pembubaran tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.

Secara lengkap, PT PANN adalah salah satu perusahaan BUMN yang disebut merugi dan jumlah karyawannya pun hanya tinggal tujuh orang. Karenanya, pemerintah mendorong merger dengan perusahaan pelat merah lain yang memiliki arah bisnis yang sama.

PT PANN didirikan pada 1974 sebagai wahana untuk menyelenggarakan program investasi kapal niaga nasional.

Sampai dengan 1994, PT PANN berhasil berinvestasi untuk pengadaan 104 kapal dengan rincian, lima kapal niaga baru, 8 kapal niaga bekas dibeli dari Eropa, 30 kapal niaga bekas yang berasal dari pendanaan Bank Dunia, 30 kapal niaga melalui kerjasama dengan Pemerintah Norwegia, satu unit kapal coal carrier pertama di Indonesia berbobot 11.000 DWT, dan 30 kapal Caraka Jaya jenis general kargo dan semi container.

Lalu, pada 1995 PT PANN mendapat tambahan penugasan untuk berinvestasi juga di armada udara, sehingga sampai 2006 fokusnya ada di dua proyek yang dapat dikategorikan sebagai over finance dan gagal.

Kegagalan ini dikarenakan pesawat terbang Boeing 737-200 eks. Luftansa sebanyak 10 unit yang disewakan ke empat perusahaan penerbangan tidak dapat membayar biaya sewa.

Lalu, pembangunan 31 unit kapal ikan oleh PT Industri Kapal Indonesia (Persero) hanya menyelesaikan 14 unit kapal ikan dengan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan oleh PT PANN (Persero) sebesar Rp120 miliar tidak dapat diserap pasar.

"Kegagalan dari kedua proyek tersebut mengakibatkan PT PANN Multi Finance (Persero) bertahun-tahun menderita kerugian yang cukup besar sehingga keuntungan dari kegiatan bisnis inti pembiayaan kapal niaga tidak dapat menutup kerugian kedua proyek tersebut dan mengakibatkan perusahaan menderita ekuitas negatif," tulis PT PANN dalam website resminya.

Pada 2013, setelah terlaksananya restrukturisasi usaha melalui spin offbisnis inti PT PANN (Persero) yaitu Kegiatan Bisnis Pembiayaan Sektor Maritim, PT PANN Multi Finance (Persero) kembali berganti nama menjadi PT PANN (Persero) yang merupakan Induk Perusahaan (Non Operatif Holding) di bidang Maritim. Selanjutnya PT PANN (Persero) kembali kepada penyelesaian utang SLA.

Pada 2019, PT PANN (Persero) mengajukan restrukturisasi atas Utang SLA dan mendapat persetujuan pemerintah. Lalu pada 2020, Erick Thohir berencana untuk memerger PT PANN dengan perusahaan plat merah lainnya karena terus merugi.

[Gambas:Video CNN]

Barisan Bintang Penyihir

Cuaca Ekstrem, Satu Pesawat Gagal Terbang di Bandara Pattimura******

PT Angkasa Pura I melaporkan satu pesawat gagal terbang di BandaraInternasional Pattimura Ambon, Maluku, Selasa (27/12). Humas PT Angkasa Pura I Bandara Pattimura Ambon Aditya Narendra mengatakan pesawat yang sempat gagal terbang adalah Lion Air dengan nomor penerbangan JT881

Pesawat ini akan terbang dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (UPG).

"Hanya satu penerbangan yang delay," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia, Selasa (27/12) sore.

Pesawat baru terbang pukul 16:37 WIT setelah seluruh penumpang diminta untuk mempersilahkan menuju pintu keberangkatan dan naik kea tas tangga pesawat.

"Ini sedang siap berangkat, sedang proses take off," imbuhnya.

Lihat Juga : Imbas Cuaca Buruk, KM Kelimutu Terlambat Datang ke Karimunjawa

Petugas Prakiraan Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteologi Pattimura Klas II Ambon Warjo menuturkan cuaca ekstrem di Maluku masih berpotensi terjadi 2-3 hari ke depan. Peringatan cuaca ekstrem dikeluarkan jika terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba seperti terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat dan petir dan angin kencang.

Ia mengimbau warga yang tinggal di lereng gunung, bantaran sungai, pesisir pantai maupun yang hendak melaksanakan aktivitas berkenderaan agar tetap waspada jika ada perubahan cuaca secara tiba-tiba.

Menurutnya, cuaca ekstrem masih berpeluang terjadi sampai malam pergantian tahun baru 2023. 

"Kami meminta warga untuk meng-updateinformasi BMKG atau menghubungi BMKG yang tersebar di beberapa wilayah di Maluku," ucap Warjo.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Bintang Suci

Remaja Perokok Naik 10 Persen, YLKI Dukung Larangan Jual Rokok Eceran******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung wacana presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melarang penjualan rokokketengan. Pasalnya, jumlah perokok pemulaterus mengalami kenaikan. Pada 2020, perokok baru berusia remaja naik 10 persen.

Jumlah tersebut mengacu pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan.

"Riskesdas mencatat hingga 2020 sebanyak 10,61 persen remaja mulai merokok," kata Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/12).

Menurutnya, industri rokok akan menentang wacana ini. Meski begitu, Agus meminta pemerintah tidak mengendorkan sikap terkait kebijakan ini.

"Penjualan ketengan adalah shortcutmeremajakan konsumennya. Mereka menggaet perokok baru menggantikan perokok lama yang sudah sakit-sakitan," katanya.

Tak cuma melarang penjualan rokok ketengan, Agus menyebut kebijakan pengendalian rokok lainnya perlu dilakukan demi efektivitas kebijakan.

"Contohnya pelarangan iklan rokok secara total, penerapan kawasan tanpa rokok, kenaikan cukai dan perluasan peringatan kesehatan bergambar," imbuh Agus.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023.

Ini diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik.

"Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.

Selain memuat larangan menjual rokok batangan, ada enam poin yang diatur antara lain ketentuan rokok elektronik, pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Lalu penegakan dan penindakan, serta pengaturan kawasan tanpa rokok juga akan diatur. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.

"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari keppres itu.

Aturan baru rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Regulasi ini merupakan turunan dari Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]