gacor terpercaya

Sistem yang paling kuat

Polisi bagikan 350 kantong beras bagi warga di Taman Sari******

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

IMIP Patuh Hukum, Tarik Kembali 2 TKA China untuk Diperiksa Polisi******

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) membawa kembali dua Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang menjadi korban luka-luka akibat ledakan di kawasan industri itu sebagai komitmen hukum untuk diperiksa kepolisian.

Diketahui, ledakan itu terjadi di kawasan PT Indonesia Tshingshan Stainlees Steel (ITSS) akhir Desember 2023 dan menewaskan sedikitnya 20 orang di antaranya adalah 10 pekerja lokal dan 8 lainnya WNA China. Ada pula korban luka-luka yang masih mendapatkan perawatan.

Managing Director IMIP Hamid Mina menuturkan pihaknya bersikap kooperatif dengan membawa kembali dua TKA China untuk diperiksa dalam proses hukum. Saat ini, proses hukum itu telah sampai pada penyidikan polisi. Dua TKA itu diketahui sebelumnya sudah sempat dipulangkan ke negara asalnya.

Diketahui, tungku smelter nikel PT Indonesia Tshingshan Stainlees Steel (ITSS) diduga meledak pada Minggu (24/12). Korban meninggal dunia akibat ledakan tersebut lebih dari 20 orang.

IMIP menyatakan untuk korban luka dan korban yang masih menjalani perawatan intensif di RSUD Morowali, Makassar maupun Jakarta berjumlah 38 orang.

Terkait dengan kasus itu, Sedikitnya 14 orang saksi diperiksa dalam kasus ledakan tungkusmelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

"Sampai saat ini 14 orang dimintai keterangan dari internal PT ITSS," kata Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Djoko Wienarno, Rabu(27/12).

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

PUPR Respons soal Dana PSN 30 Persen Masuk ke Kantong Poltisi dan ASN******

Kementerian PUPR buka suara soal tudingan 36,67 persen uang proyek strategis nasional (PSN) masuk kantong Aparatur Sipil Negara dan politisi.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya belum tahu secara detail terkait isu tersebut. Terlebih, Kementerian PUPR juga belum bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Saya kebetulan belum ketemu. Detailnya seperti apa saya enggak tahu," katanya di Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

"Saya karena enggak tahu isinya belum bisa komentar," ujar Zainal.

Kabar 36,67 persen uang PSN masuk ke kantong politisi hingga PNS diungkapkan oleh PPATK. Mulanya, isu itu menyebut 36,67 persen uang berasal dari seluruh proyek PSN yang mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong politisi hingga PNS setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

Namun, belakangan Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengklarifikasi bahwa penyelewengan dana itu hanya berasal dari satu PSN saja. Ia menyebut saat ini kasus tengah ditangani aparat penegak hukum (APH).

"Pemahaman dan pernyataan bahwa kasus tersebut adalah terkait dengan PSN secara keseluruhan adalah tidak benar. Narasi dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 PPATK tidak dapat ditafsirkan sebagai korupsi pada seluruh proyek PSN," kata Natsir dalam keterangan resminya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (13/1).

Natsir mengatakan temuan itu dilaporkan kepada publik sebagai bukti kinerja PPATK. Menurutnya, pihaknya dan APH perlu menjaga upaya pemerintah mempertahankan akuntabilitas dan tata kelola anggaran negara.

Harapannya, proyek-proyek pemerintah, terutama dalam skema PSN bisa berjalan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas.

[Gambas:Video CNN]

hubungan pasien

PUPR Ungkap Proyek Giant Sea Wall Prabowo******

Kementerian PUPR buka suara soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa yang baru-baru ini diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan MenhanPrabowo Subianto.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan proyek tersebut merupakan rencana besar. Ia mengungkapkan diskusi mengenai proyek sudah pernah dibahas sejak 2016.

Namun, Zainal belum tahu secara detil terbaru terkait proyek.

Oleh karena itu, Zainal juga belum mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall pantura.

Rencana pembangunan giant sea wall pantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga penting lantaran pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif. Saat ini, program laut Jakarta sudah masuk program strategis nasional (PSN).

"Sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Pengubah saya yang tidak terbatas

Bos LaLiga ingin Greenwood terus bermain di Spanyol******

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Raja bola nomor 1

Tak Menetes ke UMKM, ke Mana Larinya Dana Kampanye Ratusan Miliar?******

Tahun politik kali ini sungguh berbeda dengan Pemilulima maupun 10 tahun sebelumnya bagi UMKM. Pengusaha konveksi yang biasanya dapat pesanan membludak, kini harus gigit jari.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengakui pesta demokrasi yang berjalan sebentar lagi tersebut tak 'menetes' ke pelaku usaha kecil. Bahkan dari data yang dimiliki, omzet UMKM konveksi anjlok hingga 90 persen dibandingkan Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1) pekan lalu.

PDIP, misalnya, tercatat sebagai parpol yang penerimaan dan pengeluaran dananya paling besar. Dalam laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), total penerimaan PDIP yang dilaporkan Rp183 miliar, dan total pengeluarannya Rp115 miliar.

Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) tercatat sebagai parpol dengan penerimaan terkecil, yakni Rp301 juta dan total pengeluaran Rp228 juta.

KPU juga merilis laporan dana kampanye pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Lihat Juga : Kemenkeu Ungkap Alasan Pajak Hiburan Naik Jadi 40-75 Persen

Untuk periode 16-26 November 2023, dana awal kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat paling besar, Rp31,4 miliar. Lalu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Rp23,3 mliar dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Rp1 miliar.

Lalu, ke mana larinya duit kampanye ratusan miliar itu, yang bahkan tidak menetes ke UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan euforia kampanye 2019 lalu dengan saat ini memang sangat terlihat berbeda.

Bila sebelum pandemi lalu banyak terlihat keriuhan di lapangan saat masa kampanye, saat ini lebih 'sunyi' sehingga memberikan dampak tak menyenangkan bagi pelaku usaha konveksi.

Menurutnya, penyebabnya tak lain adalah kampanye yang dilakukan peserta pemilu fokus ke media online. Di mana, para elit politik lebih memilih mengalokasikan dananya untuk para buzzer atau influencer.

Sebetulnya, ia melihat bahwa perubahan era kampanye ini tidak hanya berdampak pada UMKM konveksi. Tapi juga iklan kepada media cetak maupun televisi yang sebelumnya ramai dilakukan.

"Dana kampanye banyak terserap ke alat peraga digital di platform-platform media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Penyalurannya nampaknya melalui influencer-influencer dan iklan langsung partai dan caleg," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Arena Kampanye Mulai Beralih ke Dunia Digital