gacor 24 slot

Raja bola nomor 1

59 Perusahaan 'Melantai' di Bursa 2022, Terbanyak Sepanjang Sejarah******

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 59 perusahaan melakukan Initial Public Offering (IPO) sepanjang tahun ini.

Direktur Utama BEI Iman Rahman mengungkapkan capaian ini merupakan jumlah terbanyak sejak 1992. Selain itu, angka ini juga menjadi yang tertinggi di ASEAN dalam lima tahun terakhir.

"59 perusahaan tercatat (melakukan IPO) sepanjang 2022 atau merupakan jumlah IPO tertinggi sejak BEI di tahun 1992 dan merupakan pertumbuhan di kawasan ASEAN tertinggi dalam kawasan 5 tahun terakhir," ungkap Iman dalam Penutupan Perdagangan BEI 2022, Jumat (30/12).

"Keyakinan investasi juga masih terjaga tercermin dari aktivitas perdagangan di sepanjang tahun ini, khususnya nilai transaksi perdagangan tumbuh 10 persen dari tahun sebelumnya," ucapnya.

Iman mengungkapkan terdapat 10,3 juta investor yang memutarkan uangnya di pasar modal Indonesia. Secara rinci, 81 persen di antaranya adalah investor retail yang masih menjadi penggerak utama aktivitas perdagangan bursa Indonesia tahun ini.

"Diikuti dengan kembalinya keyakinan investor, institusi domestik untuk menanamkan investasinya tercermin dari kontribusi perdagangan harian yang telah kembali ke atas 74 persen sejak tahun 2020," papar Iman.

Ia juga menjabarkan bahwa pencapaian BEI ini juga mendapat predikat Best Islamic Capital Market. Iman pun mengungkapkan BEI mengumpulkan dana CSR sebesar Rp20 miliar pada transaksi selama dua hari yaitu 9 Agustus dan 29 Desember 2022.

Ia membandingkan pertumbuhan ini dengan bursa Asia dan beberapa bursa global yang lebih loyo. Menurutnya, dari aspek kapitalisasi pasar, transaksi harian, dan pencatatan saham, BEI masih mencatatkan pertumbuhan.

"Pertumbuhan ini tidak lepas dari kebijakan tepat yang diambil pemerintah, BI, serta OJK dalam meredam ketidakstabilan global," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Darah kerajaan

Benarkah Ekonomi RI 'Genting' Hingga Perlu Terbit Perppu Cipta Kerja?******

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Perppu itu dibuat untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009 dan telah mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK.

Airlangga berdalih perppu diterbitkan dengan alasan; kondisi mendesak. Ia mengatakan ekonomi Indonesia kian dihantui ancaman resesi global hingga stagflasi.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12).

Namun, penerbitan Perppu Cipta Kerja ini menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari buruh hingga ekonom.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan kalau tetap dilaksanakan, perppu tersebut, khususnya yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan bisa semakin membuat pekerja semakin miskin. Hal ini terlihat dari sejumlah pasal.

Misalnya pasal mengenai kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban PHK. Ia menilai  pasal itu cukup merugikan karena berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai perbandingan, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Sementara dalam Perppu Cipta kerja, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Buruh juga memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan karena buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan pasal 88F Perpu Cipta Kerja, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Upah dihitung tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup layak rakyat Indonesia," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (31/12) lalu.

Variabel perhitungan upah dalam perppu tersebut berbeda dengan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam beleid itu, upah minimum provinsi (UMP) dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Sementara Ekonomi Senior INDEF Faisal Basri mempertanyakan alasan yang dipakai pemerintah menerbitkan perppu; demi menyelamatkan ekonomi negara. Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi negara yang diklaim pemerintah sedang terancam, justru mereka tetap ngotot melanjutkan pembangunan IKN.

"Kalau perang Ukraina-Rusia yang belum juga usai benar-benar amat membahayakan perekonomian Indonesia sehingga diterbitkan perppu, mengapa pembangunan ibu kota baru terus dilanjutkan? Mana sense of crisisatau sense of urgency-nya?" tulis Faisal dalam akun resmi Twitternya @FaisalBasri, dikutip Senin (2/1).

Lantas benarkah ekonomi negara sedang terancam sehingga perppu harus diterbitkan?

Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi ekonomi dalam negeri maupun global sebenarnya tidak tepat dijadikan alasan urgensi penerbitan Perppu Cipta Kerja. Ia mengatakan kondisi ekonomi tahun ini relatif mirip dengan yang dihadapi pada 2022 dan 2021.

Bahkan tahun ini, beberapa faktor yang menjadi penyebab pelemahan ekonomi, salah satunya covid-19, sudah mulai melandai.

"Atas dasar itu, menurut saya kurang cocok menjadikan posisi genting perekonomian global dan domestik sebagai alasan diterbitkannya perppu ini," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/1).

Yusuf menambahkan alasan penerbitan perppu ini bisa saja untuk melanjutkan reformasi struktural yang digadang-gadang pemerintah selama ini. Namun waktu penerbitan perppu dinilai relatif singkat dan tanpa didahului diskusi publik.

Di sisi lain, pemerintah ia nilai tidak konsisten dengan regulasi yang diterbitkannya. Pasalnya Perppu Cipta Kerja dinilai mirip dengan UU Cipta kerja yang sebenarnya sedang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki.

"Kenapa kemudian pemerintah tidak menunggu atau memperbaiki UU Cipta kerja sebelumnya tanpa harus mengeluarkan Perppu ini? Hal ini tentu akan mengundang tanda tanya," ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja memang memberikan kepastian untuk iklim investasi di Indonesia dan tentunya menumbuhkan harapan investor masuk ke Indonesia.

Hanya perlu diingat bahwa kacamata investor perlu dilihat dari berbagai sisi, tidak hanya masalah insentif dan regulasi yang kemudian ditawarkan dalam UU Cipta Kerja, tetapi juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Untuk mengukur pelaksanaan UU Cipta Kerja, Yusuf menilai berbagai pendekatan yang bisa digunakan. Salah satunya melihat bagaimana pengalaman pemerintah selama ini dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Jika melihat ke belakang, Yusuf mengatakan pemerintah pernah mengeluarkan beragam paket kebijakan ekonomi dari 1 hingga 14. Namun, beberapa implementasi paket kebijakan tersebut menemui kendala karena berbagai kesalahan.

"Hal inilah yang menurut saya juga akan menjadi penilaian investor ketika ingin berinvestasi, melihat track recordpemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan apakah akan mulus dalam tahapan implementasi atau tidaK," ujarnya.

Yusuf mengatakan cara penilaian investor tersebut yang kemudian juga akan mempengaruhi apakah UU Cipta kerja dapat mendorong investasi atau tidak.

Senada, Direktur Segara Institue Piter Abdullah menilai tidak ada kegentingan yang membuat pemerintah harus segera menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Ia mengatakan kondisi ekonomi global pada tahun ini memang diprediksi suram, tetapi ekonomi Indonesia dinilai akan baik-baik saja.

Hal itu setidaknya terlihat dari lembaga-lembaga internasional yang memproyeksi pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5 persen hingga 5 persen di tahun ini.

"Perekonomian Indonesia diyakini akan baik-baik saja. Alasan utama Perppu (diterbitkan) saya kira adalah bukan kegentingan. Pemerintah tidak perlu menempuh Perppu yang menurut saya hanya menambah kontroversi dari UU Cipta Kerja," ujar Pitter.

Ia pun mempertanyakan mengapa pemerintah tidak melakukan perubahan UU Cipta Keraja secara normal, seperti yang diminta Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, cara itu lebih tepat dan tidak mengundang terlalu banyak pertanyaan atau bahkan spekulasi negatif.

Tak Penuhi Kriteria Kegentingan yang Mendesak

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Daftar 5 Aturan di Perppu Ciptaker yang Dinilai Buruh Merugikan******

PresidenJokowimenerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia menjadi alasan pemerintah menerbitkan perppu tersebut.

Menurutnya, Jokowi telah menyampaikan kabar penerbitan perppu tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Namun, penerbitan perppu itu tetap saja dipandang sinis oleh para buruh yang terimbas langsung dari aturan yang terdapat dalam beleid tersebut. Pasalnya, beberapa poin yang diatur dalam perppu tersebut sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak. 

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan kalau tetap dilaksanakan, perppu tersebut, khususnya yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan bisa semakin membuat pekerja semakin miskin.

Pasalnya kata Mirah jaminan kepastian kerja, kepastian upah dan jaminan sosial banyak yang hilang dari beleid itu. 

Lalu poin apa saja yang menjadi perhatian buruh karena bisa merugikan kehidupan mereka

1. Aturan soal pesangon

Buruh memandang aturan pesangon dalam Perppu Cipta Kerja cukup merugikan. Pasalnya, kata Mirah, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban PHK berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai pembanding, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Selain pesangon, korban PHK itu juga mendapatkan uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang kerja, penggantian perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas; upah pokok, tunjangan yang bersifat tetap, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Sementara kalau dalam perppu, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

2. Sistem upah

Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Senin (2/1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu

"Upah dihitung tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup layak rakyat Indonesia," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (31/12) lalu.

Hal itu, berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. 

Pasalnya, dalam UU Ketenagakerjaan, UMP dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Aturan PHK Buruh yang Lebih Mudah dan Karpet Merah ke Buruh Asing

Saya orang suci

Wapres Pamer Indeks Saham Syariah Tumbuh 9,4 Persen di 2022******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pamer pertumbuhan indeks saham syariah sebesar 9,4 persen dibandingkan 2021. Tak hanya itu, nilai sukuk koperasi pun disebut meningkat 20,23 persen.

Ia menyebutkan sektor ekonomi dan keuangan syariah terus menunjukkan pertumbuhan. Terlebih, menurutnya, perkembangan pasar modal syariah juga menggembirakan.

"Sepanjang tahun 2022 Indeks Saham Syariah Indonesia tumbuh 9,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai sukuk korporasi juga meningkat 20,23 persen," kata Ma'ruf dalam sambutan virtual di Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2022, Jumat (30/12).

"Selain itu, hilirisasi, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi digital, serta pengembangan ekonomi hijau menjadi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan," ucapnya.

Kemudian, saat ini sektor keuangan telah sehat dan kuat. Ma'ruf melihat dari sektor perbankan, rasio kecukupan modal yang kuat, rasio kredit bermasalah yang rendah dan dalam batas aman, serta pertumbuhan kredit perbankan mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan dan optimisme pelaku usaha.

Tak hanya itu, menurutnya sektor UMKM juga mulai bangkit melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan implementasi UU Cipta Kerja.

"Terakhir, penanganan kasus covid-19 terkendali, dan cakupan vaksinasi maupun booster semakin luas. Dengan demikian, aktivitas ekonomi di tahun 2023 diharapkan akan jauh lebih meningkat," paparnya.

Ma'ruf berharap kinerja pasar modal Indonesia tumbuh positif pada 2023 dengan semakin banyak perusahaan yang go public. Termasuk sektor UMKM yang naik kelas serta berkembangnya penawaran efek melalui urun dana berbasis teknologi informasi.

"Di lain pihak, regulator dan pengawas pasar modal, baik OJK maupun BEI, agar lebih meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi investor, sehingga kepercayaan investor akan semakin tinggi terhadap pasar modal Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

Daftar Pengusaha RI yang Hengkang dari Daftar 10 Orang Terkaya Forbes******

Forbes merilis daftar orang terkayadi Indonesia 2022. Dalam daftar terbaru ini terdapat beberapa nama yang hengkang dari posisi 10 besar.

Mengutip Forbes, Jumat (30/12), ada tiga nama yang hengkang dari daftar 10 orang terkaya di Indonesia, yaitu; Susilo Wonowidjojo, Jogi Hendra Atmadja, dan Bachtiar Karim.

Pada 2021, Susilo Wonowidjojo masih menempati posisi ke-7 orang paling kaya di Tanah Air dengan jumlah harta mencapai US,8 miliar atau setara Rp74,15 triliun (asumsi kurs Rp15.448 per dolar).

Susilo Wonowidjojo dan keluarganya mendapatkan kekayaan dari bisnis rokok Gudang Garam. Pabrik itu mampu menghasilkan 91 miliar batang rokok pada 2021.

Sementara itu, Jogi Hendra Atmadja yang pada 2021 berada di posisi sembilan orang terkaya, kini berada harus tabah di posisi 12.

Pada 2021, harta Jogi mencapai US,1 miliar atau sekitar Rp63,33 triliun. Sedangkan pada tahun ini hanya juga turun menjadi US,95 miliar atau setara Rp61 triliun.

Jogi Hendra Atmadja adalah pimpinan Mayora group, salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Perusahaan itu menjual kopi, sereal, permen, biskuit dan makanan lainnya.

Selanjutnya, Bachtiar Karim juga terdepak dari posisi 10 orang terkaya RI. Pada 2021, ia berada di posisi ke-10 dengan jumlah harta mencapai US,5 miliar atau setara Rp54 triliun.

Kini, ia terlempar ke posisi 11. Namun, harta Bachtiar malah meningkat menjadi US miliar atau sekitar Rp61,79 triliun. Bachtiar merupakan bos dari perusahaan kelapa sawit Musim Mas.

Di sisi lain, Hartono bersaudara masih menduduki peringkat wahid pada daftar orang terkaya di Indonesia. Total kekayaan Budi dan Michael Hartono Ini tercatat tembus US,7 miliar atau Rp744,12 triliun.

Harta dua kakak-adik ini meningkat salah satunya karena IPO induk Blibli, Global Digital Niaga, yang meraup Rp8 triliun pada November lalu.

Secara keseluruhan, Forbes mencatat total kekayaan kolektif 50 orang terkaya di Indonesia tembus US0 miliar atau Rp2.811 triliun. Angkanya naik dari tahun lalu yang hanya US2 miliar.

Berikut daftar 10 orang terkaya di RI 2022 versi Forbes:

1. R. Budi Hartono dan Michael Hartono: US$ 47,7 miliar
2. Tuck Kwong rendah: US$ 12,1 miliar
3. Keluarga Widjaja: US$ 10,8 miliar
4. Sri Prakash Lohia: US$ 7,7 miliar
5. Anthoni Salim: US$ 7,5 miliar
6. Chairul Tanjung: US$ 5,2 miliar
7. Prajogo Pangestu: US$ 5,1 miliar
8. Boenjamin Setiawan: US$ 4,8 miliar
9. Tahir dan keluarga: US$ 4,2 miliar
10. Djoko Susanto: US$ 4,1 miliar

[Gambas:Video CNN]

Legenda di zaman modern

J.CO Digugat PKPU di PN Jakpus******

Gerai makanan PT J.CO Donut and Coffee digugat PT Kawan Berkarya Mandiri dan William Owen terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Berdasarkan situs SIPP PN Jakpus, gugatan tersebut didaftarkan pada Rabu (28/12) dengan nomor perkara 384/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam gugatan tersebut, penggugat meminta pengadilan untuk mengabulkan permohonan para pemohon PKPU untuk seluruhnya.

Pemohon juga meminta pengadilan untuk menunjuk dan mengangkat hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas.

Selain itu, pengadilan juga diminta untuk menunjuk dan mengangkat pengurus dalam proses PKPU dan selanjutnya sebagai kurator apabila PT J.Co Donut & Coffee jatuh dalam keadaan pailit yaitu, Abraham Caleb Dompas, Cecep Suhardiman, dan Wendra Puji.

Penggugat juga meminta pengadilan menghukum termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut.

"Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)," jelas gugatan itu.

Hingga kini belum diketahui ihwal gugatan tersebut dilayangkan. Redaksi berupaya menghubungi manajemen J.Co untuk meminta tanggapan atas gugatan tersebut melalui pesan tertulis. Namun, pesan itu belum direspons.

[Gambas:Video CNN]