tafsir mimpi 2d gono

api bintang

Kemenkes dan BPS Buka Suara soal Data Program Makan Gratis Prabowo******

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait data yang menjadi dasar program makan gratis yang dijanjikan bakal calon presiden Prabowo Subianto.

Program itu diperuntukkan bagi pelajar, siswa pra sekolah, hingga ibu hamil agar mendapat gizi yang seimbang.

Dalam program itu Tim Prabowo mengasumsikan kelompok penerima program terdiri dari 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak pra sekolah. Jika ditotal dengan ibu hamil jumlahnya mencapai 77 juta jiwa.

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Ahmad Avenzora mengungkapkan pihaknya tidak memiliki dan tidak pernah mengeluarkan data absolut terkait jumlah anak sekolah dan pra sekolah, apalagi dikaitkan dengan kecukupan gizi.

"Untuk indikator pendidikan kami hanya mengeluarkan indikator-indikator makro seperti angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan lain-lain. Jadi kami tidak punya perbandingan angka di atas dengan angka BPS karena BPS tidak punya indikator seperti yang dimaksud," ujar Ahmad melalui pesan singkat ke CNNIndonesia.com.

Sementara, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Nadia Tarmizi mengungkapkan jumlah ibu hamil di Indonesia diperkirakan 4,5 juta. Namun, ia tak membantah data yang diungkap Tim Prabowo karena tidak ada angka spesifik terkait jumlah ibu hamil yang digunakan.

"Ibu hamil perkiraan kita sekitar 4,5 juta," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan program itu akan memerlukan anggaran Rp400 triliun degan melibatkan UMKM, Badan Usaha Milik Desa, hingga koperasi.

"Kita sudah hitung untuk program satu kali makan setiap hari, 365 hari, kita perlu Rp400 triliun tambahan setiap tahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung, bakal ada uang itu Rp400 triliun," kata Hashim di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo, Jakarta Pusat, Rabu (6/9) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Sistem boneka pamungkas

KAI Luncurkan Kereta Ekonomi New Generation, Berapa Tarifnya?******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) resmi meluncurkan Kereta Ekonomi New Generation di Stasiun Pasar Senen, Selasa (26/9).

Pada tahap awal, kereta ini dirangkaikan pada Kereta Api (KA) Jayabaya relasi Pasar Senen-Malang pulang pergi.

VP Public Relations PT KAI Joni Martinus mengatakan tarif kereta api ini dipatok mulai dari Rp320 ribu per orang.

Sebelumnya, Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa mengatakan perusahaan secara konsisten terus beradaptasi memenuhi harapan masyarakat untuk meningkatkan kenyamanan pada kereta ekonomi.

"Dari kereta ekonomi yang selama ini sudah beroperasi, sarananya kita perbaiki. Sehingga akan lebih memberikan experience kepada penumpang suatu perjalanan yang lebih baik, jauh lebih baik. Secara korporasi, kereta api juga menunjukkan kemampuan dan kontribusinya di industri Kereta Api Indonesia," ujar Hadis dalam sambutannya.

Kereta kelas ekonomi yang sebelumnya berkapasitas 106 tempat duduk dengan formasi 3-2, sandaran tegak lurus, dan saling berhadapan, secara bertahap diganti menjadi kereta kelas ekonomi berkapasitas 80 tempat duduk dengan formasi 2-2 dan tidak lagi saling berhadapan.

Lihat Juga : KAI Luncurkan Kereta Ekonomi Rasa Eksekutif Pertama di KA Jayabaya

Dalam kereta kelas ekonomi generasi terbaru ini, jumlah tempat duduk menjadi 72 kursi, sehingga leg room-nya menjadi lebih luas.

Selain itu, lanjut Hadis, jenis kursinya sudah menggunakan tipe captain seat yang membuat pelanggan semakin nyaman saat bersandar dan bisa diatur kemiringannya serta bisa disesuaikan searah laju kereta api ataupun berhadapan.

"Kami sangat mendengarkan masukan-masukan dari pelanggan. Pelanggan yang melakukan perjalanan jarak jauh tapi dalam kondisi tegak lurus duduknya, kemudian menghadapnya kadang-kadang hadap-hadapan, sehingga kenyamanannya sangat jauh dari mohon maaf, manusiawi. Oleh sebab itu, satu per satu bertahap kami perbaiki," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa gila pertama

Cerita Tangan******

Progres pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 38 persen. Targetnya pada Maret 2024 istana kepresidenan sudah rampung di garap.

Dibalik berjalannya proyek ini, ada banyak tangan-tangan pekerja yang membangun ibu kota baru itu siang hingga malam.

"Saya tahu, seluruh pekerja telah bekerja siang, malam, untuk segera menyelesaikan, mewujudkan Ibu Kota kita, Nusantara," sebut Jokowi dalam agenda Malam Apresiasi Nuantara pada Jumat (22/9). 

Pekerja asal Bogor itu menuturkan nantinya sampah-sampah yang ada di ibu kota bakal diproses, tapi bukan dengan sistem open dumping, melainkan bakal didaur menjadi energi.

"Jadi pencemaran akibat sampah tak ada. Nanti ada IPL (instalasi pengolahan air lindi). Kurang lebih sama seperti di Balikpapan (TPS Manggar). Jadi tak ada bakar sampah," kata Saeful.

Meski demikian, detail mengenai TPST tersebut tak terlalu dikuasai oleh Saeful. Dirinya hanya bertugas untuk membangun wadah itu. Yang pasti, tempat pengelolaan sampah ini lebih ramah lingkungan. Air lindinya juga bakal dikelola dengan apik.

"Progresnya lima persen karena proyeknya baru jalan empat bulan," sebutnya.

Lihat Juga : Harga Gula di Sulawesi Selatan Naik, Tembus Rp15 Ribu per Kg

Saeful sudah berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur selama dua pekan. Ia mengaku dijanjikan upah Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan.

Sebab itu, dirinya tertarik bekerja untuk IKN. Dirinya pun mengaku bangga menjadi bagian dari pembangunan ibu kota baru tersebut.

"Daerah yang kami bangun ini bakal menjadi ibu kota baru Indonesia setelah Jakarta. Jadi pasti senang dan bangga," tuturnya.

Selama berada di lokasi proyek, Saeful mengaku sedikit terganggu dengan debu. Mungkin itu menjadi tantangan tersendiri, sebab debu di lokasi proyek memang wajar. Terlebih jalurnya pengerjaannya masih tanah.

"Kami juga selalu dibekali dengan safety saat berada di lokasi," tuturnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM

Setali tiga uang, pekerja bernama Aryo juga berkisah selama mengerjakan proyek jalan di IKN selama setahun terakhir.

Kali ini, dia dan rekan-rekannya mendapat bagian pengerjaan jalur tapak utama yang disebut dengan sumbu kebangsaan. Jalan ini menjadi lintasan menuju istana presiden IKN.

"Kami khusus mengerjakan yang sisi barat. Ada dua, barat dan timur," terangnya.

Ia mengatakan saat ini progresnya sudah mencapai 35 persen. Ketinggian badan jalan sudah diatur, tinggal menunggu struktur bangunan sisi kiri dan kanan.

Sama seperti Saeful, Aryo juga mengaku bangga bisa menjadi bagian dari pembangunan IKN.

Walaupun pada masa mendatang dirinya tak bisa menikmati, tapi biarlah anak hingga cucu yang merasakan. Aryo juga mengaku dijanjikan upah Rp4 juta hingga Rp5 juta.

"Saya dari Solo, Jawa Tengah. Di sini kami disedikan tempat tinggal. Upahnya mengikuti UMR Jakarta (Rp4-5 juta)," sebutnya.

Sayangnya, menurut Aryo besaran gaji itu masih kurang jika dibandingkan dengan biaya hidup di lokasi IKN yang agak mahal.

Ia berharap upah akan ditambah, karena ke depan proyek semakin masif demikian pula dengan logistik.

"Tantangannya cuaca. Di Kaltim kadang hujan, kadang tidak. Tapi kalau debu itu biasa, namanya kerja proyek," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap sejumlah progres IKN mulai dari istana garuda yang akan menjadi kantor presiden hingga National Training Center untuk latihan tim nasional sepakbola dalam kunjungannya pada Kamis (21/9). 

Lihat Juga : Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi

Jokowi meletakkan bilah pertama istana garuda dalam kunjungan ke IKN hari ini. Dia menilai pembangunan kantor presiden itu sudah mencapai 38 persen.

Dia menargetkan istana garuda akan selesai dibangun pada Maret 2024. Jokowi menyebut kantor presiden di IKN berbentuk burung garuda mengepakkan sayap dengan lapisan 4.650 bilah baja.

Presiden juga membeberkan progres pembangunan National Training Center (NTC). Lokasi itu akan menjadi pusat pelatihan tim nasional sepakbola. NTC akan berisi delapan lapangan, asrama pemain dan ofisial, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Pembangunan lokasi ini menggunakan Rp95 miliar APBN dan Rp85,6 miliar hibah FIFA Forward.

Jokowi juga meresmikan pembangunan Pusat Persemaian Mentawir. Lokasi ini dibangun untuk memasok 15 juta bibit tanaman per tahun. Bibit-bibit itu digunakan untuk menghijaukan hutan-hutan di Kalimantan.

Tak hanya itu, Jokowi juga meletakkan batu pertama untuk pembangunan Rumah Sakit Abdi Waluyo. Pemerintah mengucurkan Rp2 triliun untuk membangun rumah sakit berisi 400 kamar tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Ksatria Penjaga Santo

Luhut soal Kapan Peresmian Kereta Cepat: Anytime******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitanenggan memastikan apakah peresmian Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) dihelat 1 Oktober 2023.

"Launchingya anytime, tapi Pak Presiden (Joko Widodo) ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat umum di sepanjang rel untuk mencoba (kereta cepat)," katanya di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Rabu (6/9).

Luhut malah memberi angin segar bahwa KCJB akan diperpanjang ke Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, ia mengklaim China semangat untuk menggarap dan melanjutkan rute kereta cepat saat ini.

"Seperti yang berkali-kali kami sampaikan, Presiden (Joko Widodo) kan mengarahkan ada studi kereta cepat sampai Surabaya. Mereka (China) juga sangat senang kalau mereka bisa terlibat di situ, nanti kita lihat ke sana, memang teknologinya. Tapi menurut saya dengan pengalaman mereka sudah 41 ribu km buat KA cepat saya kira perlu kita pertimbangkan," tutur Luhut.

Sementara itu, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan pihaknya juga masih menunggu izin operasional Kementerian Perhubungan.

"Tanggal 1 (Oktober) kita tunggu, kita tunggu. Kan Kementerian Perhubungan harus memberikan izin dulu. Kita tunggu, kita tunggu," ungkap Dwiyana.

"Ya terus intens (komunikasi soal izin operasional). Kan harus berproses, tadi saya sudah ceritakan harus berproses. Karena pertama kalinya kita membangun sistem, benar-benar harus hati-hati, harus smoothsemuanya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Yan Shuai

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]