mpo878 slot

Naruto Uzumaki Lima Daun

IHSG Diramal Cerah Sambut Maret 2024******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan Jumat (1/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan gerak IHSG memang tengah dalam fase konsolidasi wajar usai mengalami kenaikan jangka pendek. Terlebih, minim sentimen untuk mendongkrak kenaikan IHSG.

"Sedangkan capital inflowyang tercatat secara year to date(ytd) yang masih terjadi ke dalam pasar modal masih menjadi penopang bagi pergerakan IHSG saat ini. Hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBNI, UNVR, SMGR, JSMR, TLKM, AKRA, KLBF, dan LSIP.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto juga memprediksi indeks kinclong hari ini. Ia meyakini gerak IHSG akan berada di rentang 7.275-7.344.

"Berhasil bertahan di atas 7.300 dengan kenaikan volume bisa dikatakan bahwa pengujian support baru IHSG telah berhasil. IHSG bergerak dalam tren menguat dengan estimasi target penguatan hingga 7.403 alias all time high," ramalnya.

IHSG layu ke level 7.316 pada perdagangan Kamis (29/2). Indeks saham turun 12,52 poin atau minus 0,17 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp15,66 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,17 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

KSP Minta Satgas Pangan Jangan Tindak Penjual Beras di Atas HET******

Kantor Staf Presiden (KSP) pimpinanMoeldokomeminta Satgas Pangan tak buru-buru menindak pedagang yang menjual berasdi atas harga eceran tertinggi (HET).

Deputi III KSP Edy Priyono mengaku timnya sudah memonitor keberadaan beras premium di 15 minimarket. Hasilnya, tidak ada sama sekali beras premium yang dikemas per 5 kg itu di ritel modern tersebut.

"Tetapi untuk penjualan secara online itu masih ada, meskipun harganya jauh (lebih mahal). Bahkan, di minimarket yang outlet offline tidak tersedia atau beras itu kosong, ternyata di outlet minimarket yang sama, tapi online, itu ada. Tetapi harganya paling murah Rp65 ribu (per pack). Itu kalau premium sudah di atas HET," ungkap Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Kantor Moeldoko itu merasa keberadaan beras yang dijual online meski melebihi HET itu bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya, pasokan saat ini belum lancar masuk ke gerai offline ritel modern.

"Kami berpikir saat ini mungkin jangan ada penindakan dulu ya, termasuk yang di online itu, bapak-bapak Satgas Pangan. Meskipun kita tahu, saya tadi sebutkan harga di online itu lebih tinggi dari HET. Mungkin untuk sementara waktu tidak perlu dipersoalkan dulu karena ini cukup membantu supaya beras ada," pinta Edy.

"Sementara di offline minimarket, ini kita terus menunggu teman-teman dari Bulog (menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/SPHP ke ritel). Kita tahu perlu waktu untuk mengemas, menyiapkan, kemudian juga harus ada permintaan dari jaringan ritel modern. Ini nanti kalau minggu depan sudah ada jadwal, mungkin kita bisa sama-sama lihat ke lapangan," tandasnya.

KSP berharap beras di ritel modern, khususnya di minimarket, segera tersedia. Ia juga meminta Bulog untuk cepat membanjiri beras SPHP ke ritel-ritel modern.

HET beras premium saat ini berlaku berdasarkan zonasi, yakni zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi. Di zona ini HET beras premium adalah Rp13.900 per kg atau Rp69.500 per 5 kg.

Lalu, zona 2 dibanderol Rp14.400 per kg atau Rp72 ribu per pack untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Kalimantan. Sedangkan zona 3 di Maluku dan Papua dengan HET Rp14.800 per kg atau Rp74 ribu per 5 kg.

Sementara itu, HET beras SPHP yang kualitasnya medium adalah Rp10.900 per kg atau Rp54.500 per 5 kg di zona 1. Kemudian, di zona 2 seharga Rp11.500 per kg atau Rp57.500 per pack dan zona 3 Rp11.800 per kg alias Rp59 ribu per 5 kg.

[Gambas:Video CNN]

Hidup di surga

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.

Shihuang Daluo

Menaker Respons soal Kasus Magang Palsu ke Jerman******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara soal modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang(farienjob) ke Jerman. Sebanyak 1.047 mahasiswa Indonesia menjadi korban dalam kasus tersebut.

Ida menegaskan program magang itu tidak masuk dalam ranah kementeriannya, melainkan menjadi ranah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristekdikti).

"Kalau pemagangan yang dilakukan ketika masa pendidikan, itu bukan ranahnya Kementerian Ketenagakerjaan. Tentu kami tidak memiliki kewenangan untuk menjawabnya," kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Dalam kesempatan sama, Plt Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan program magang yang digelar oleh Kemnaker berbeda dengan program Kemendikbudristekdikti.

Bedanya, Kemendikbudristekdikti menggelar program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dalam konteks belajar. Sementara Kemnaker dalam konteks memberikan masa transisi sebelum orang menjadi pekerja.

Anwar mengungkap program magang yang digelar oleh kedua kementerian membuat publik menjadi bingung. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) telah memanggil kementerian terkait untuk melakukan sinkronisasi terhadap program magang yang dilakukan Kemendikbudristekdikti dengan Kemnaker.

"Jadi selama ini sebetulnya memang dengan kata lain, tidak ada koordinasi secara tegas terkait dengan magang yang dilaksanakan dalam konteks MBKM dengan magang, yang selama ini menjadi bagian dari pelatihan kita," kata Anwar.

Bareskrim Polri sebelumnya menjelaskan sebanyak 1.047 mahasiswa diberangkatkan ke Jerman melalui program magang ilegal.

"Para mahasiswa dipekerjakan secara non prosedural sehingga mengakibatkan mahasiswa tereksploitasi," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (23/3).

Djuhandani menjelaskan temuan kasus ini berawal dari laporan KBRI Jerman yang mendapat aduan dari empat orang mahasiswa setelah mengikuti program Ferien Job di Jerman.

KBRI Jerman lantas melakukan pendalaman hingga diketahui ada sekitar 33 universitas di Universitas yang menjalankan program Ferien Job ke Jerman. Sebanyak 1.047 mahasiswa korban TPPO itu diberangkatkan oleh tiga agen tenaga kerja di Jerman.

Sementara untuk sosialisasi adanya program magang ke Jerman kepada pihak universitas dilakukan oleh PT Cvgen dan PT SHB.

Bareskrim Polri telah memastikan 1.047 mahasiswa magang tersebut sudah dipulangkan ke Indonesia.

"Saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di Indonesia, karena memang kontrak program magang ini telah habis pada Desember 2023," ujar Karo Penmas Polrii Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Sabtu (23/3).

[Gambas:Video CNN]

Penyihir terhebat di dunia sihir

RI Kebut Revisi PP 96/2021 Demi Kempit 61 Persen Saham Freeport******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara demi menguasai 61 persen sahamPT Freeport Indonesia.

Revisi PP 96/2021 sendiri, kata Bahlil, sudah dibahas dalam gelaran rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Jadi PP 96, kemarin kita sudah ratas, dan kita akan percepat proses keputusannya. Jadi PP 96 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers BKPM, Kantor BKPM, Jakarta Selatan, pada Senin (18/3).

Saat ini, Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport.

"Negosiasi kami (dengan Freeport) sudah selesai, dan sebentar lagi akan kami selesaikan begitu PP 96 selesai, dan Insyaallah kalau itu sudah terjadi maka potensi penambahan saham freeport untuk Republik Indonesia yang sekarang sudah 51 ke depan itu menjadi 61 persen." jelasnya.

"Artinya Freeport bukan lagi milik orang lain, milik kita, karena saham kita sudah 61 persen," sambung Bahlil.

Namun demikian, Bahlil tidak merinci kapan aksi akuisisi tersebut rampung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengungkapkan divestasi 10 persen saham Freeport Indonesia menunggu peraturan pemerintah (pp) terkait terbit. Menurut Jokowi, pp tersebut akan memastikan semua pihak diuntungkan.

"Semuanya diuntungkan, tapi tetap pemegang mayoritas lebih banyak itu ada di Indonesia," ujarnya.

Divestasi saham itu sendiri menjadi syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pertambangan PTFI setelah 2041.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar kecil antarbintang

RI Resmi Ambil Alih Kontrol Ruang Udara Natuna dari Kendali Singapura******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia resmi mengambil alih pengaturan ruang udara dengan segala informasi penerbangannya atau Flight Information Region (FIR) di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna resmi dari kendali Singapura.

"Ketentuan ini telah berlaku efektif mulai 21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC atau 22 Maret 2024 pukul 03.00 WIB. Ini kabar gembira bagi dunia penerbangan Indonesia," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Minggu (24/3) seperti dikutip dari Antara.

Budi menyampaikan hal tersebut berlaku setelah menyelesaikan perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau re-alignment FIR dengan pemerintah Singapura. Dengan penyelesaian perjanjian itu, Indonesia akan mengatur sendiri ruang udara di atas dua kepulauan tersebut.

"Kini pesawat yang terbang di wilayah pengaturan ulang FIR ini akan mendapatkan layanan navigasi penerbangan dari Indonesia," ujar Budi.

Budi menambahkan kesepakatan ini merupakan perkembangan besar. Pasalnya, sebelum perjanjian dibuat, Indonesia sangat bergantung pada Singapura.

Bahkan, untuk penerbangan domestik seperti dari Jakarta ke Natuna, Indonesia harus kontak navigasi penerbangan Singapura ketika memasuki Kepulauan Riau.

Sedangkan pada penerbangan internasional semisal dari Hongkong ke Jakarta, saat melintas di atas Kepulauan Natuna harus kontak navigasi penerbangan Singapura terlebih dahulu kemudian baru dilayani AirNav Indonesia.

"Setelah dilakukan pengaturan ulang FIR, kedua pesawat tadi akan langsung dilayani oleh AirNav Indonesia, tidak perlu ke Singapura," tutur Budi.

Budi menjelaskan perjalanan negosiasi FIR dengan Singapura telah dimulai sejak 1995, hingga akhirnya tercipta kesepakatan pada tahun 2022. Sehingga menurut Menhub pencapaian ini patut disyukuri.

"Saya berharap dengan berlakunya Persetujuan FIR ini, kerja sama kedua negara dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi layanan navigasi di ruang udara dapat terus berlanjut," kata Budi.

Lebih lanjut Menhub menyatakan pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan pengelolaan ruang udara Indonesia berlangsung selamat, efektif, sesuai kepentingan nasional dan memenuhi pelayanan jasa penerbangan sipil yang berstandar internasional.

Ia optimistis bahwa pengalihan FIR ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam hal penerimaan negara.

"Semoga implementasi perjanjian FIR juga akan meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan serta menjadi momentum yang tepat untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia," ujar Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni menyebut pengalihan operasional pelayanan navigasi penerbangan dilakukan usai Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian pengaturan ruang udara di kedua wilayah tersebut di Bintan pada 25 Januari 2022.

Kemudian diratifikasi oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura.

Penyesuaian batas FIR Jakarta dan FIR Singapura tentunya telah melalui pembahasan pada International Civil Aviation Organization (ICAO), dengan keluarnya persetujuan dari ICAO pada 15 Desember 2023.

Kristi menambahkan terkait charge jasa layanan penerbangan, pemerintah akan mengaturnya secara profesional dan kompetitif. Indonesia akan mulai menikmati peningkatan pendapatan negara yang bersumber dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan yang diberlakukan pada daerah tambahan FIR Jakarta tersebut.

"Ini merupakan bagian dari kesepakatan Perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura. Harapannya industri penerbangan nasional dapat tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu," kata Kristi.

Dia menuturkan pemungutan Route Air Navigation Services (RANS) Charges pada area ruang udara Sektor A dan B, mulai dari ketinggian 0 sampai dengan 37 ribu kaki dilakukan mulai 21 Maret 2024, sesuai kesepakatan antara Indonesia dan Singapura.

[Gambas:Video CNN]

Sementara area ruang udara di luar sektor tersebut, yang terdampak penyesuaian FIR Jakarta-Singapura pemungutannya dilakukan oleh Perum LPPNPI sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan itu, tambah Kristi, pemerintah Indonesia juga menempatkan personel Civil Military Cooperation in Air Traffic Management (CMAC) di Singapore Air Traffic Control Center (SATCC).

Para personel tersebut telah mendapatkan pembekalan teknis peralatan di Makassar Air Traffic Control Center, simulasi SOP secara langsung di SATCC, dan pelatihan sistem pertahanan udara nasional di Wingdik 700 Surabaya.

"Mereka akan berjaga selama 24 jam penuh untuk memantau pesawat-pesawat dari Indonesia ke Singapura dan sebaliknya," kata Kristi.