pinjam kur bri 2022

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Pengamat: Pentingnya Alternatif Demi Persaingan Sehat Bisnis AMDK******

Bisnis air dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang di Indonesia dikritik karena praktik bisnis yang tidak sehat. Terlebih lagi, hal ini belum sepenuhnya dipahami oleh konsumen awam, maupun praktisi di bidang tersebut.

Padahal, dengan adanya alternatif bisnis yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan, konsumen dapat memperoleh pilihan yang lebih luas dan persaingan yang sehat di pasar AMDK galon guna ulang di Indonesia.

Hal ini dikemukakan oleh Ahli Bisnis dan Persaingan Usaha dari Universitas Indonesia, Tjahjanto Budisatrio.

Dalam praktik ini, ketika konsumen membeli AMDK galon guna ulang, mereka terikat pada satu merek dan tidak dapat menukarnya dengan merek lain.

Akibatnya, konsumen harus membayar sekitar Rp19.000/20.000 untuk setiap penukaran galon, sedangkan harga pembelian galon AMDK pertama kali mencapai Rp30.000/40.000.

Dengan jumlah galon yang terjual dalam jumlah besar selama beberapa dekade, produsen AMDK galon guna ulang memperoleh keuntungan yang signifikan.

Di samping itu, Budisatrio menjelaskan, praktik ini membuat konsumen enggan beralih ke merek lain karena biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perpindahan (switching cost). Dalam hal ini, produsen mendominasi pasar dan mencegah pesaing masuk.

Maka dari itu, dirinya mengusulkan adanya model bisnis alternatif yang telah diterapkan di luar negeri, seperti di Australia dan Amerika Serikat.

Salah satu model tersebut adalah menggunakan galon sekali pakai yang dapat dihancurkan atau galon guna ulang yang dapat diisi dengan air dari produsen mana pun (model tukar-kembali universal), atau dengan sistem pengembalian deposit.

"Khusus dalam sistem tukar-kembali universal, konsumen bisa menukarkan galon merek tertentu dengan galon merek lain (atau mengisi galon dengan air dari produsen lain) tanpa biaya tambahan, sehingga tidak terjadi apa yang disebut 'vendor lock-in' dan membuat persaingan usaha menjadi sehat," paparnya.

Sebagai informasi, praktik bisnis AMDK galon guna ulang yang dituding sebagai persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli juga bukan hal baru di Indonesia.

Pada 2019, Mahkamah Agung (MA) menghukum salah satu produsen AMDK terbesar di Indonesia dengan denda sebesar Rp13,8 miliar karena terbukti melakukan praktik monopoli usaha. Begitu juga dengan salah satu distributor AMDK yang didenda sebesar Rp6,2 miliar dalam kasus yang diproses oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Penting bagi konsumen, praktisi, dan pihak berwenang untuk memahami dampak negatif dari praktik bisnis yang tidak sehat ini dan bekerja sama untuk mendorong perubahan menuju industri AMDK yang lebih transparan, adil, dan mengutamakan kepentingan konsumen.

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Erick Thohir Rombak Direksi AirNav Indonesia******

Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau AirNav Indonesia pada Rabu (24/5).

Kali ini, Erick mengganti Direktur Operasi, Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi serta Direktur Keuangan dan Manajamen Risiko. Ia juga mengangkat kembali Ahmad Nurdin Aulia sebagai Direktur Teknik AirNav Indonesia.

"Kami menyambut dengan positif atas kehadiran IbuAzizatun Azhimah sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang baru, dan Bapak Riza Fahmi sebagai Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi" ujar Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B Pramesti dalam keterangan resmi perusahaan.

"Beliau diangkat sebagai Direktur Utama BRI Finance untuk pertama kalinya berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Mei 2020 sesuai Akta Risalah RUPS Luar Biasa Nomor 10 tanggal 19 Mei 2020 dan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2023," terangnya.

Sementara itu, Riza Fahmi sebelumnya menjabat sebagai General Manager AirNav Indonesia Cabang Denpasar yang berlokasi di Bandara Ngurah Rai. Riza merupakan generasi ketiga atas rekrutmen internal yang berhasil menduduki jabatan direksi. Adapun Bambang Rianto menggantikan posisi Mokhammad Khatim sebagai Direktur Operasi terdahulu.

Berikut jajaran Direksi AirNav Indonesia per Rabu (24/5):

Direktur Utama: Polana Banguningsih Pramesti
Direktur Operasi : Bambang Rianto
Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi : Riza Fahmi
Direktur Teknik : Ahmad Nurdin Aulia
Direktur SDM dan Umum : Bagus Sunjoyo
Direktur Keuangan : Azizatun Azhmah

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan kawan

Ada Kuasa Tiga Menteri Terlibat dalam Izin Pengolahan Pasir Laut******

Presiden Joko Widodo kembali membuka keran pengolahan hingga ekspor sedimentasi pasir lautyang sempat dilarang pada era Presiden Megawati.

Kendati, dalam prosesnya, pengusaha yang ingin mengolah dan mengekspor sedimentasi pasir laut harus mendapatkan izin dari tiga menteri, yaitu menteri kelautan dan perikanan, menteri ESDM dan menteri perdagangan.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam hal perencanaan, Pasal 5 ayat 5 menyatakan dokumen perencanaan dan tim kajian akan ditetapkan oleh menteri. Adapun yang dimaksud dengan menteri dalam aturan ini adalah menteri di bidang kelautan dan perikanan (pasal 1 ayat 9).

Sementara itu terkait pertambahan sedimentasi pasir laut, Pasal 10 ayat 4 menyebutkan izin usaha pertambangan untuk penjualan dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun soal izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat 2.

Lihat Juga : Dilarang di Era Megawati, Kini Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (29/5).

Lalu, pada Pasal 15 Ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri. Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Pada Pasal 9 Ayat 2 Huruf d dijelaskan bahwa ekspor pasir laut diperbolehkan dengan syarat. Jokowi menegaskan ekspor pasir laut diperkenankan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor******

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Budidaya Perkotaan

Waspada 'Udang' di Balik Izin Ekspor Pasir Laut Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir lautdengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Izin tersebut ia tuangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam beleid itu, Jokowi juga mengizinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan pasir laut untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Namun, ekspor pasir laut hanya boleh dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak)," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Melalui PP nomor 26 tahun 2023 itu, Jokowi juga mencabut aturan pengelolaan pasir laut yang diterbitkan oleh Presiden ke-5, Megawati Soekarno Putri.

Aturan itu adalah Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut yang berisi beberapa ketentuan, antara lain;

(1) Ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.

(2) Pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

Setelah keppres itu terbit, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil. Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Pembukaan kembali keran ekspor pasir laut oleh Jokowi lewat PP Nomor 26 Tahun 2023 tadi pun menuai banyak kritik. Salah satu pihak yang berkomentar adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ia berharap Jokowi membatalkan keputusannya mengizinkan ekspor pasir laut. Menurut Susi, hal tersebut bakal memberikan kerugian besar pada lingkungan.

"Climate changesudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya.

Kekhawatiran Susi ini bukan omong kosong. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir laut pada masa lalu memang merusak lingkungan. Hal ini yang menjadi alasan ekspor dilarang pada 2003.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pengambilan pasir pada masa itu tidak teratur dan menggunakan alat yang tak ramah lingkungan.

Berkaca pada pengalaman buruk tersebut, Wahyu mengklaim saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.

Menurutnya, untuk detail pengaturan bakal dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan bisa segera dirilis. Saat ini, aturan teknis turunan PP 26 Tahun 2023 tersebut masih dalam pembahasan.

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelas Wahyu kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ekspor Pasir Laut Bisa Rusak Lingkungan

Aroma dingin kamar kerja musim semi

IHSG Diprediksi Perkasa Awal Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Senin (29/5).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG harus melalui pekan pendek kali ini dengan fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga komoditas. Sedangkan rentang gerak IHSG terlihat masih betah dalam konsolidasi wajar.

"Support levelhingga saat ini masih cukup kuat dipertahankan sehingga potensi kenaikan jangka pendek masih terbuka lebar. Sedangkan masih tercatatnya capital inflowsecarayear to date (ytd)juga dapat menjadi penunjang bagi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBRI, BBCA, INDF, TLKM, ASII, SMRA, dan TBIG.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai indeks saham tengah mengalami koreksi sehat. Di lain sisi, nilai transaksi yang tidak meningkat saat transaksi harian melemah mengindikasikan tidak ada panic sellingmaupun distribusi saham-saham penggerak indeks.

"Memperhatikan faktor-faktor di atas, hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixed cenderung menguat," ungkapnya.

William memproyeksi IHSG bakal menguat dengan pergerakan di rentang 6.635-6.754.

IHSG loyo di posisi 6.687 pada perdagangan Jumat (26/5). Indeks saham melemah 17,23 poin atau minus 0,26 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,26 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,53 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]