seabank bisa pinjam uang

Super ajaib serba bisa

Pemerintah Ingin Penerima KUR Juga Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan******

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat ini ada 64,2 juta UMKM lebih.

Dari jumlah UMKM tersebut mampu menyumbang 61,9 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Capaian positif ini terus didorong pemerintah melalui berbagai cara, salah satunya lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain memberikan kemudahan dalam mengakses modal, pemerintah juga ingin memastikan para penerima KUR bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang ditemui saat pembukaan KUR Festival mengatakan bahwa diperlukan sinergi antar lembaga di dalam mendorong penyaluran KUR 2023.

Hal itu tentunya bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menghadapi berbagai tantangan perekonomian. Selain itu pemerintah juga sekaligus ingin mendorong pelaksanaan program-program lain, yang juga saling terkait, salah satunya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Harapan pemerintah tersebut langsung diwujudkan lewat penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para penerima KUR oleh bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin dalam kegiatan KUR Festival yang digelar di Bandung, Sabtu (18/3).

Zainudin merasa, semangat pemerintah tersebut sejalan dengan fokus BPJS Ketenagakerjaan di 2023 yaitu perluasan kepesertaan pada ekosistem UMKM dan e-commerce

"Kami mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pelaku UMKM," kata Zainudin.

Hal ini, kata dia, tentu menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pekerja. Kata dia, ini kolaborasi yang baik antara Menko Perekonomian, Kementerian Koperasi, Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami siap menghadirkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh debitur KUR. Sejak tahun lalu kami sudah mulai untuk melindungi teman-teman KUR, dan tadi sudah kita saksikan juga beberapa debitur yang sudah merasakan manfaatnya," kata Zainudin.

Antusiasme para debitur untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat besar. Menurut data terdapat 61 ribuan debitur KUR yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Zainudin menjelaskan, dengan iuran yang sangat terjangkau yaitu mulai dari Rp16.800 per bulan, peserta dapat memperoleh perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Jika dibanding dengan iurannya, manfaat yang didapatkan jauh lebih besar, yaitu perawatan tanpa batas biaya, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat total tetap, serta layanan home care.

Sedangkan jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, maksimal Rp174 juta.

Selain dua program tersebut, peserta juga dapat mempersiapkan tabungan masa tuanya dengan mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT). Peserta hanya cukup membayar iuran tambahan minimal Rp20 ribu.

Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan layanan bagi para pelaku UMKM untuk mendaftar sebagai peserta lewat berbagai pilihan kanal daftar dan bayar iuran.

"Ini merupakan upaya kita bersama untuk mewujudkan cita-cita pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM," kata dia.

"Karena dengan memiliki perlindungan jaminan sosial pelaku UMKM dapat lebih bekerja keras untuk mengembangkan produknya tanpa rasa cemas jika terjadi risiko. Seperti kampanye yang tengah diusung BPJS Ketenagakerjaan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas,"ujar Zainudin.

Satu-satunya Dewa Dharma

Pemerintah Ingin Penerima KUR Juga Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan******

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat ini ada 64,2 juta UMKM lebih.

Dari jumlah UMKM tersebut mampu menyumbang 61,9 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Capaian positif ini terus didorong pemerintah melalui berbagai cara, salah satunya lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain memberikan kemudahan dalam mengakses modal, pemerintah juga ingin memastikan para penerima KUR bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang ditemui saat pembukaan KUR Festival mengatakan bahwa diperlukan sinergi antar lembaga di dalam mendorong penyaluran KUR 2023.

Hal itu tentunya bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menghadapi berbagai tantangan perekonomian. Selain itu pemerintah juga sekaligus ingin mendorong pelaksanaan program-program lain, yang juga saling terkait, salah satunya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Harapan pemerintah tersebut langsung diwujudkan lewat penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para penerima KUR oleh bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin dalam kegiatan KUR Festival yang digelar di Bandung, Sabtu (18/3).

Zainudin merasa, semangat pemerintah tersebut sejalan dengan fokus BPJS Ketenagakerjaan di 2023 yaitu perluasan kepesertaan pada ekosistem UMKM dan e-commerce

"Kami mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pelaku UMKM," kata Zainudin.

Hal ini, kata dia, tentu menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pekerja. Kata dia, ini kolaborasi yang baik antara Menko Perekonomian, Kementerian Koperasi, Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami siap menghadirkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh debitur KUR. Sejak tahun lalu kami sudah mulai untuk melindungi teman-teman KUR, dan tadi sudah kita saksikan juga beberapa debitur yang sudah merasakan manfaatnya," kata Zainudin.

Antusiasme para debitur untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat besar. Menurut data terdapat 61 ribuan debitur KUR yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Zainudin menjelaskan, dengan iuran yang sangat terjangkau yaitu mulai dari Rp16.800 per bulan, peserta dapat memperoleh perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Jika dibanding dengan iurannya, manfaat yang didapatkan jauh lebih besar, yaitu perawatan tanpa batas biaya, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat total tetap, serta layanan home care.

Sedangkan jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, maksimal Rp174 juta.

Selain dua program tersebut, peserta juga dapat mempersiapkan tabungan masa tuanya dengan mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT). Peserta hanya cukup membayar iuran tambahan minimal Rp20 ribu.

Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan layanan bagi para pelaku UMKM untuk mendaftar sebagai peserta lewat berbagai pilihan kanal daftar dan bayar iuran.

"Ini merupakan upaya kita bersama untuk mewujudkan cita-cita pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM," kata dia.

"Karena dengan memiliki perlindungan jaminan sosial pelaku UMKM dapat lebih bekerja keras untuk mengembangkan produknya tanpa rasa cemas jika terjadi risiko. Seperti kampanye yang tengah diusung BPJS Ketenagakerjaan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas,"ujar Zainudin.

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Libur Nyepi, Jasa Marga Prediksi 899 Ribu Kendaraan Keluar Jabodetabek******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk memprediksi 899.098 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek selama periode libur Hari Raya Nyepi 2023 atau pada Selasa (21/3) (H-1) hingga Minggu (26/3) (H+5). Total volume lalu lintas (lalin) tersebut naik 9,39 persen jika dibandingkan normal.

Angka itu merupakan angka kumulatif arus lalin dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung).

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan dalam mengantisipasi peningkatan volume lalin selama periode libur Hari Raya Nyepi Tahun 2023, perseroan memastikan kesiapan layanan operasi jalan tol Jasa Marga Group berjalan dengan optimal, terutama di ruas jalan tol yang berpotensi menjadi tujuan favorit masyarakat.

"Selain memastikan 100 persen keberfungsian peralatan tol di gardu, kami juga menambah jumlah petugas dan mobile reader untuk menambah kapasitas transaksi di GT Utama," ujar Lisye dala keteragan resmi.

Tidak hanya di gerbang tol, perseroan juga mengantisipasi potensi kepadatan di lajur jalan tol, di antaranya dengan menempatkan petugas dan kendaraan di titik-titik rawan kepadatan untuk mempercepat penanganan gangguan kendaraan di lajur serta mengatur lalu lintas dengan lebih cepat.

Perseroan juga memastikan layanan preservasi/pemeliharaan agar kualitas jalan tol terjaga dalam kondisi baik. Tidak hanya itu, Tim Satgas perseroan juga bergerak cepat untuk memastikan gangguan infrastruktur jalan tol ditangani dengan metode yang tepat.

Jika dirinci, distribusi lalin meninggalkan Jabotabek dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 388.729 kendaraan (43,2 persen) menuju arah timur (Trans Jawa dan Bandung) dengan mayoritas kendaraan menuju arah Bandung, 297.329 kendaraan (33,1 persen) menuju arah Barat (Merak), dan 213.039 kendaraan (23,7 persen) menuju arah Selatan (Puncak).

Lebih lanjut, perseroan mengimbau kepada pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. Pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, pastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas.

Rincian distribusi lalin sebagai berikut:

ARAH TIMUR (TRANS JAWA & BANDUNG)

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 172.514 kendaraan, meningkat sebesar 12,29 persen dari lalin normal.
- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 216.215 kendaraan, meningkat sebesar 13,26 persen dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 388.729 kendaraan, meningkat sebesar 12,83 persen dari lalin normal.

ARAH BARAT (MERAK)

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 297.329 kendaraan, meningkat 6,7 persen dari lalin normal.

ARAH SELATAN (PUNCAK)

Sementara itu, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 213.039 kendaraan, meningkat sebesar 7,23 persen dari lalin normal.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Madam Shofu dalam melawan monster

Cegah Baju Bekas, Bea Cukai Bakal Batasi Sesuai Kuota Impor Perusahaan******

Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta merespons isu pembatasan impor baju bekas. 

Hal ini mereka lakukan guna mengantisipasi peredaran barang, termasuk pakaian bekas ilegal dari luar negeri.

"Sebenarnya bukan larangan, tetapi kita melakukan pembatasan, karena emang ini produk tekstil harus dilindungi," kata Kepala Bea Cukai Soekarno Hatta Gatot Sugeng Wibowo seperti dikutip dari Antara, Senin (20/3).

Ia mengatakan pembatasan ini merupakan langkah Bea Cukai menindak lanjuti instruksi Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

"Kalau kita berdasarkan surat persetujuan impor dari perdagangan dan nanti pengawasannya perusahaan-perusahaan kita potong berdasarkan kuota," ujarnya.

Ia mengungkapkan langkah pembatasan tersebut selain merujuk pada aturan pemerintah, juga sebagai upaya melindungi produk-produk dalam negeri.

"Kalau dilepas nanti kalah produksi dalam negeri," ujar Gatot.

Pakaian impor bekas belakangan ini memang dianggap masalah oleh pemerintah. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan peredaran pakaian bekas impor berpotensi merugikan UKM dalam negeri dan mengganggu pekerjaan 1 juta orang Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah menegaskan impor pakaian bekas dilarang karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Jokowi karena itu memerintahkan jajarannya untuk memberantas itu. 

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu," kata Jokowi, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi:Judul dan isi berita dikoreksi pada Rabu (22/3). Tidak ada pembatasan barang bawaan untuk penumpang.

Peri dan Setan Daqin

Menaker Izinkan Eksportir Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengizinkan pengusaha berorientasi eksporalias eksportir untuk memotong gajiburuh mereka sampai dengan 25 persen. 

Izin tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Dalam beleid yang diterbitkan Ida pada 7 Maret lalu, izin untuk memotong gaji buruh itu tertuang dalam Pasal 8 ayat 1.

Namun, Ida membatasi pemotongan upah itu hanya boleh dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak beleid ini diterbitkan. Nah, untuk bisa memotong gaji buruh, dalam beleid itu Ida memberlakukan beberapa syarat.

Pertama, eksportir itu harus berasal dari industri padat karya yang memiliki pekerja paling sedikit 200 orang. Selain itu, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi dalam industri padat karya itu paling sedikit harus mencapai 15 persen.

Sementara itu berkaitan dengan industri eksportir padat karya yang diberi peluang memotong gaji buruh, Ida mengatur ada 5, yaitu;

a. Industri tekstil dan pakaian jadi
b. Industri alas kaki
c. Industri kulit dan barang kulit
d. Industri furnitur
e. Industri mainan anak

Dalam pertimbangan beleid itu, Ida mengatakan izin kepada eksportir untuk mengurangi gaji karyawan diberikan demi menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor akibat imbas perubahan ekonomi global. 

"Bahwa untuk menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan khusus mengenai penyesuaian waktu kerja dan pengupahan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Buruh Lepas MR DIY Curhat Kena PHK usai Tuntut Jadi Pekerja Tetap******

PT Duta Sentosa Yasa atau yang dikenal dengan nama MR DIY dituding melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 25 karyawannya. PHK tersebut ternyata sudah berlangsung sejak April 2022 dan terus berlanjut hingga hari ini.

Ahmad Taufik selaku korban PHK tersebut mengatakan dirinya harus berjuang sendirian menuntut haknya, sebelum akhirnya terbentuk Serikat Buruh PT Duta Sentosa Yasa (SB DSY) pada Juni 2022.

Taufik mengatakan dirinya adalah korban pertama PHK sepihak dari MR DIY, sebelum akhirnya bertambah menjadi total 25 orang.

Mulanya, Taufik bergabung bersama MR DIY sejak Juni 2021 sebagai pekerja harian. Toko ritel yang menjual berbagai peralatan rumah dan aksesoris itu menjanjikan Taufik upah Rp125 ribu per hari. Tidak ada kontrak, hanya ucapan lisan.

Ia bertugas di gudang MR DIY yang berlokasi di Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat sebagai salah satu staf. Namun, Taufik merasa ada eksploitasi dari perusahaan.

"Kita waktu itu tanpa kontrak. Jadi cuma lisan saja. Di dalam, masa daily worker itu banyak, seingat saya angkatan saya itu ada sekitar 70-100 orang. Dalam proses daily workerterjadi kekurangan upah. Setelah kita cek di UU bahwa pekerja harian itu ada perhitungannya yang kira-kira menurut UU harusnya diterima Rp191 ribu per hari," tuturnya.

Taufik mengacu pada aturan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia bahwa pekerja harian lepas tidak boleh bekerja lebih dari 21 hari dalam sebulan. Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan pekerja harian selama 3 bulan berturut-turut maka harus mengangkat buruh tersebut sebagai pekerja tetap.

Ia mengatakan dipekerjakan dengan status pekerja harian lepas selama 3 bulan berturut-turut atau tepatnya 83 hari. Namun, perusahaan menolak untuk mengangkat Taufik sebagai pekerja tetap alias Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Sudah saya laporkan terkait hal itu, dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat terkait permasalahan yang saya alami dan diperiksa. Kemudian Disnakertrans mengeluarkan nota pemeriksaan, isinya adalah saya benar menjadi PKWTT demi hukum dan harus dipekerjakan kembali. Tapi itu juga gak dijalankan sama perusahaan. Akhirnya saya menempuh perselisihan dan PHK," ungkap Taufik.

Selain itu, Taufik menuntut selisih kekurangan upahnya saat menjadi pekerja harian di MR DIY. Disnakertrans Jawa Barat turut membenarkan hak Taufik dan buruh lainnya di perusahaan tersebut. Pada akhirnya, PT Duta Sentosa Yasa membayarkan tuntutan selisih upah tersebut.

Meski perusahaan membayarkan tuntutan selisih upah tersebut, masih ada beberapa karyawan yang belum menerima haknya. Bahkan, Taufik mengeluhkan pembayaran kekurangan upah yang lama sekali prosesnya.

"Itu lama sekali dibayarkannya. Bahkan, sampai hari ini teman-teman masih ada yang proses menagih pembayaran kekurangan upah itu dan belum dibayarkan juga. Kalau saya melaporkan kekurangan upah itu dari sejak lama, dari sejak PHK April 2022, tapi baru dibayarkan kemarin 28 Februari 2023. Lama banget dengan nominal yang gak seberapa itu lamanya bukan main," jelasnya.

Menurutnya, masih ada sekitar 5-6 orang anggota SB DSY yang belum menerima pembayaran kekurangan upah tersebut. Namun, Taufik menyebut ada juga karyawan lain yang tak menerima pembayaran kekurangan upah tersebut, yakni di luar 30 anggota aktif serikat buruh DSY.

Taufik bersama SB DSY mengaku sudah banyak mengadukan permasalahan ini kepada Disnakertrans Jawa Barat. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pemanggilan perusahaan dan pihak buruh, hingga pada akhirnya perusahaan terbukti melanggar dan diharuskan mengangkat para karyawannya tersebut sebagai pekerja tetap.

Korban PHK sepihak MR DIY menduga perusahaan berdalih dengan manipulasi data beroperasinya perusahaan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan demi bisa melanggengkan sistem kerja kontrak alias Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

"Di laporan pemeriksaannya, perusahaan tuh mengaku ke Disnakertrans baru memulai usahanya di 2019. Padahal dari data-data yang kita kumpulkan perusahaan itu sudah jalan dari 2017," kata Taufik.

"Makanya di dalam nota pemeriksaan khusus itu, hasil pemeriksaan pengawas isinya perusahaan telah menjalani usahanya sejak 2017 sehingga pekerja yang ada di 2022 harus diangkat semuanya menjadi pegawai tetap. Kita mengacu hal itu, tapi perusahaan mengaku sama Disnakertrans baru menjalankan usahanya di 2019. Mungkin itu dalih perusahaan menolak, kayaknya, tapi gak tahu. Kita gak pernah dapat penjelasan pasti dari perusahaan," sambungnya.

Soal video viral di media sosial yang memperlihatkan para pekerja berselisih dengan pihak MR DIY, Taufik menjelaskan bahwa mereka tetap memperjuangkan haknya dengan ingin masuk kerja. Ia menegaskan dasar tersebut dilandaskan pada nota pemeriksaan khusus Disnakertrans Jabar tertanggal 16 Februari 2023.

Taufik mengatakan kejadian pada 4 Maret tersebut adanya adu argumen dari pihak pekerja dan perusahaan. Ia mengungkapkan bahwa perusahaan sudah menyiapkan pengamanan ekstra untuk menghalang-halangi para pekerja.

"Di situ perusahaan memang sudah menyiapkan puluhan security, tentara, polisi, juga beberapa yang kita sebut orang gak dikenal tapi pakaian preman entah siapa. Beberapa hari setelah ramai-ramai itu memang kita dalam 2-5 hari masih datang ke perusahaan, saya mendampingi teman-teman. Ya begitu, dihalangi, diadang. Akhirnya kita gak bisa masuk," katanya.

Ia juga mengatakan buruh sudah mengajukan surat permohonan perundingan bipartit kedua untuk 16 Maret, di mana perundingan bipartit pertama sudah dilaksanakan pada 9 Maret. Namun, perusahaan membalas surat undangan tersebut dengan penolakan dengan dalih permasalahan selesai dan para buruh sudah habis kontrak.

CNNIndonesia.comberusaha menghubungi pihak PT Duta Sentosa Yasa alias MR DIY dan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jabar Joao De Araujo Dacosta. Namun, kedua pihak tersebut belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]