situs slot bonus new member 100 to x8

Berperahu mengelilingi surga

situs paling gacor hari ini

Luhut Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Jokowi Ugal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi dilakukan ugal-ugalan.

Pernyataan Cak Imin itu dilontarkan dalam debat jilid 4, Minggu (21/1) malam. Saat itu, ia mengatakan hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA).

Cak Imin juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Luhut menuturkan jumlah TKA dalam proyek hilirisasi mineral hanya berkisar 10 persen hingga 15 persen saja. Jumlah itu mau tidak mau harus diterima karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDA) yang mampu melakukan pekerjaan khusus di sektor mineral.

Namun, Luhut mengatakan jumlah TKA itu bakal terus berkurang. Hal itu seiring dengan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia.

"Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda (Cak Imin) mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

Lihat Juga : Bos Sampoerna Buka Suara Usai Diklaim Boy Thohir Siap Dukung Prabowo

Luhut lantas mengatakan dirinya ingin mengajak Cak Imin langsung ke proyek hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara hingga Morowali, Sulawesi Tengah untuk melihat langsung aktivitas di sana.

"Dari pada Anda berbohong kepada publik yang menurut saya itu karakter yang gak bagus, untuk mencapai satu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," imbuh Luhut.

Terkait klaim Cak Imin hilirisasi tak berdampak pada warga sekitar, Luhut memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023 angka kemiskinan itu turun menjadi 12,4 persen.

Menurut Luhut, penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari geliat aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah.

Luhut juga menyebut angka kemiskinan di Morowali mencapai 15,8 persen pada 2015. Sementara pada 2023 turun menjadi 12,3 persen.

Tak hanya itu, Luhut juga mengklaim pemerintah telah membangun politeknik di sana. Dengan begitu warga sekitar pun bisa menimba ilmu.

"Dan guru-gurunya juga kelas-kelas, ada dari ITB, UI yang kita ajak mengajar di sana. Dan mereka (masyarakat) langsung praktik di industrinya dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi," kata Luhut.

"Proses suatu industri itu tidak lepas dari kualitas pendidikan, kita mana pernah ada politeknik bermutu di luar Jawa. Ayo tunjukan coba, jangan bohong, pergi lihat sana," sambung Luhut.

[Gambas:Instagram]

Cak Imin mengkritik perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 13 persen, tetapi jumlah rakyat miskin tetap, serta tidak bisa menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal III-2023 mencapai 13,06 persen secara tahunan (yoy).

Sementara, jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka ini naik dibandingkan jumlah warga miskin pada 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen. Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/skt)

Kaisar Suci yang Bangga

slot malam ini gacor

Ericsson "optimistis" tentang masa depan telekomunikasi di China******

Barcelona (ANTARA) - Industri telekomunikasi memiliki masa depan yang cerah di China karena para operator terus memberikan jangkauan 5G terbaik sembari memanfaatkan potensi pasar domestik yang sangat besar, demikian disampaikan Chief Technology Officer Ericsson untuk Asia-Pasifik Magnus Ewerbring.

"Saya sangat optimistis untuk China," katanya kepada Xinhua di ajang Mobile World Congress (MWC) yang sedang berlangsung di Barcelona, Spanyol.

Dia menyebut sejumlah langkah maju China dalam menerapkan teknologi 5G di berbagai industri, termasuk manufaktur. "Saya pikir operator lain di dunia dapat mengambil inspirasi yang baik dari apa yang sedang dilakukan di China."

Telah hadir di China sejak 1890-an, raksasa telekomunikasi Swedia itu memiliki kantor pusat di Beijing dan beroperasi di Nanjing, Shanghai, Dalian, Xi'an, Guangzhou, dan Chengdu. Perusahaan tersebut memiliki kontrak 5G dengan tiga raksasa telekomunikasi China, yaitu China Mobile, China Telecom, dan China Unicom.

"Kami akan melakukan upaya terbaik untuk mencoba melayani kebutuhan pasar China, melanjutkan evolusi 5G, dan suatu hari nanti akan beralih ke 6G," kata Ewerbring.   "Kontribusi AI harus dapat dipercaya dan harus bertanggung jawab, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana kita dapat memperoleh banyak manfaat," kata Ewerbring, menambahkan bahwa "optimalisasi berbasis AI dapat meningkatkan performa dan memberikan kinerja yang lebih baik kepada konsumen."

Berbicara tentang 6G, dia masih belum dapat memastikan waktu dan cara lompatan teknologi yang diantisipasi untuk penerus teknologi seluler 5G itu.

"Saat ini kami benar-benar tidak tahu ... Masih terlalu dini untuk mengatakannya," ujar Ewerbring, seraya menambahkan bahwa perlu waktu untuk menilai teknologi dan memiliki produk yang tepat. "Menurut saya, proses itu akan terus berlanjut dari 2025 hingga 2029," imbuhnya.

Konektivitas 5G menduduki posisi teratas dalam agenda MWC tahun ini, bersama dengan fokus pada penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam industri seluler. Pertemuan yang berlangsung pada 26-29 Februari di Barcelona ini diikuti oleh sekitar 2.400 ekshibitor dari seluruh dunia.

 "Kontribusi AI harus dapat dipercaya dan harus bertanggung jawab, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana kita dapat memperoleh banyak manfaat," kata Ewerbring, menambahkan bahwa "optimalisasi berbasis AI dapat meningkatkan performa dan memberikan kinerja yang lebih baik kepada konsumen."

"Di sini kami menampilkan banyak contoh pengalaman yang kami peroleh dari kerja sama dengan operator di China, dan di tempat-tempat lain di dunia, dan saya berharap dengan pengetahuan itu kami dapat memberikan stimulasi yang baik bagi operator nasional di China," pungkasnya.


 

Pewarta: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

voucher promo tiket com

Bos Red Bull tertekan setelah hubungan dengan karyawati bocor ke pers******

Jakarta (ANTARA) - Kepala tim Red Bull Racing Christian Horner semakin berada di bawah tekanan setelah pesan pribadi yang diduga antara dia dan seorang staf perempuan dibocorkan kepada para petinggi Formula Satu dan wartawan.

Pria berusia 50 tahun itu dibebastugaskan oleh tim Red Bull pada Rabu pekan ini setelah mereka menggelar penyelidikan internal atas perilaku Horner terhadap seorang karyawati. Horner membantah tuduhan ini.

Pada Kamis, sebuah berkas berisi pesan dan foto-foto dikirimkan lewat email kepada sejumlah tokoh terkemuka Formula Satu dan puluhan organisasi pers internasional, termasuk AFP, dari sumber yang tak disebutkan namanya.

Tidak diketahui pasti apakah isi berkas itu menjadi bagian dari tuduhan terhadap Horner.

Horner, yang Jumat ini mengawasi mobil Red Bull dalam kualifikasi pembuka musim Grand Prix Bahrain, yang berlangsung Sabtu esok, berkata bahwa "Saya tidak akan mengomentari spekulasi anonim, tapi untuk mempertegas lagi, saya membantah tuduhan tersebut".

Masa depannya sebagai salah satu bos tim Formula 1 paling sukses bergantung kepada hasil penyelidikan internal yang dilakukan oleh induk dari perusahaan minuman energi Red Bull.

Baca juga: Putusan dugaan laku tak senonoh bos Red Bull segera dirilis

Red Bull sudah menyewa pengacara London untuk menyelidiki tuduhan terhadap Horner.

Dia dibebastugaskan Rabu setelah laporan pengacara tersebut dipertimbangkan oleh direksi Red Bull.

"Penyelidikan independen terhadap tuduhan yang diajukan terhadap Horner telah selesai dan Red Bull dapat memastikan keluhan tersebut diabaikan saja," kata Red Bull GmbH seperti dikutip AFP, Jumat.

Tim-tim Formula Satu lainnya mengungkapkan ketidaksenangan mereka kepada cara penyelidikan terhadap Horner dilakukan.

Bos tim McLaren Zak Brown bahkan mendesak badan pengelola olahraga otomotif, FIA, agar menegakkan transparansi.

"Menurut saya, kita semua di Formula 1 adalah duta olahraga di dalam dan di luar lintasan, seperti yang Anda lihat dalam olahraga lain. Saya kira mereka perlu memastikan semuanya benar-benar transparan," kata Brown kepada Sky Sports.

Horner memimpin Red Bull sejak mereka meramaikan Formula Satu 19 tahun silam

Selama waktu itu dia sudah menikmati tujuh gelar juara dunia pembalap dan enam gelar konstruktor.

Pada musim 2023, Red Bull sangat dominan dengan memenangkan 21 dari 22 balapan ketika saat bersamaan Max Verstappen berhasil mempertahankan mahkota juara untuk kategori pembalap.

Baca juga: F1 minta Red Bull tuntaskan penyelidikan Horner jelang musim 2024
​

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

pinjam uang di bsi

Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas hadir sebagai jawaban atas tanggung jawab platform digital dalam mendistribusikan konten berkualitas.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan dengan adanya Perpres ini, proses jurnalisme yang meliputi pengumpulan informasi, produksi, dan penerbitan konten kini dapat diimbangi dengan proses distribusi yang etis dan bertanggung jawab.

"Distribusi konten platform digital concern kita. Sebelum Perpres jadi, banyak bertebaran konten tidak pantas, seperti pornografi, hoaks dan sebagainya. Dan ini inline dengan pengaduan Dewan Pers lima tahun terakhir," ucap Yadi dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"

Dari data yang dia sampaikan, selama lima tahun terakhir, ada lebih dari 3.600 pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers. Dari jumlah tersebut, 60 persen dilakukan oleh media tidak profesional. Sementara aduan untuk media profesional mencapai 40 persen.

Oleh karena itu, Yadi menekankan verifikasi media menjadi langkah penting dalam menyaring media yang benar-benar mengembangkan jurnalisme berkualitas.

"Saat ini, hanya 1.700 media yang telah terverifikasi dari total yang seharusnya mencapai 6.000 media. Dewan Pers berperan aktif dalam memastikan bahwa media yang profesional dapat terus mengembangkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan kode etik," kata dia.

Dengan adanya Perpres ini, lanjut Yadi, diharapkan bisnis media yang berkembang ke depannya dapat meningkatkan kualitas jurnalisme. Menurut dia, pada akhirnya produk jurnalisme yang bermutu akan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

"Yang penting saat ini setelah perpres ini ditandatangani oleh presiden kita harus bersama-sama membuat implementasi Perpres ini tepat sasaran, artinya betul-betul nanti akan mengembangkan jurnalisme berkualitas dan kita bisa bersama-sama duduk dengan platform bahwa ini adalah kepentingannya bukan untuk kepentingan siapa-siapa, ini adalah kepentingan publik, masyarakat luas," kata Yadi.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

pinjaman mahasiswa

Bos Antam soal Budi Said jadi Tersangka Penipuan Emas: Saya Bersyukur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Nico Kanter bersyukur Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pengusaha asal SurabayaBudi Saidsebagai tersangka.

Penetapan tersangka Budi Said ialah terkait kasus penipuan jual-beli emas Antam.

"Saya hanya bersyukur kepada Tuhan bahwa akhirnya beliau jadi tersangka," ujarnya di Jakarta, Selasa (23/1).

Menurutnya, jika ada oknum Antam yang menjanjikan bisa menjual emas dengan potongan harga, maka itu patut dicurigai.

"Saya benar-benar apresiasi Kejaksaan bisa membuat dia (Budi Said) jadi tersangka, bukan karena ini direkayasa, tapi pasti dia ada pembelian tidak wajar," kata Nico.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Budi Said sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan emas logam mulia 1,1 ton pada Butik Surabaya 1 Antam.

Status Budi dinaikkan menjadi tersangka dalam kasus jual beli emas mulia senilai Rp1,2 triliun ini usai penyidik Kejagung melakukan pemeriksaan secara intensif dan dua alat bukti pada Kamis (18/1).

Lihat Juga : Adaro Respons Klaim Boy Thohir soal Siap Menangkan Prabowo

Bahkan, setelah menetapkan dan menahan tersangka, Kejagung juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, salah satunya rumah Budi Said di wilayah Surabaya, Jawa Timur.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dalam menjalankan aksinya Budi bekerja sama dengan sejumlah pegawai Antam untuk merekayasa transaksi jual beli emas melalui toko.

"Dengan cara menetapkan harga jual di bawah harga yang telah ditetapkan oleh PT Antam, dengan dalih seolah ada diskon dari PT Antam," kata Kuntadi.

Guna mengaburkan rekayasa tersebut, transaksi dilakukan dengan cara menggunakan mekanisme yang tidak ditetapkan PT Antam.

Setelah itu, kata dia, PT Antam tidak bisa mengontrol kesesuaian antara jumlah emas yang keluar dengan nilai transaksi yang masuk ke Butik Surabaya 1.

"Akibatnya antara jumlah uang yang diberikan oleh tersangka dan jumlah logam mulia yang diserahkan PT Antam terdapat selisih yang cukup besar," tuturnya.

Selisih tersebut kemudian kembali ditutupi dengan membuat surat ketentuan palsu antara tersangka dengan Butik Surabaya 1.

"Yang pada pokoknya menyatakan seolah bahwa benar transaksi telah dilakukan dan benar PT Antam ada kekurangan dalam menyerahkan sejumlah logam mulia," jelasnya.

"Akibatnya PT Antam mengalami kerugian 1 ton 136 kilogram logam mulia atau mungkin bisa setara Rp1,2 triliun," imbuhnya.

Ia menyebut rekayasa dilakukan dengan menjual emas di bawah harga yang ditetapkan PT Antam lewat modus pemberian diskon.

Atas perbuatannya Budi diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Budi Said pernah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung dengan tergugat PT Aneka Tambang (persero) Tbk. MA saat itu menghukum Antam membayar ganti rugi kepada Budi sebesar 1.136 kilogram atau 1,1 ton emas batangan 24 karat.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Pria sebelah suka menggoda orang

indomaxbet

Airlangga Sebut Pajak Hiburan Acu UU HKPD, Insentif Pemda Tak Wajib******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pajak hiburandiskotek Cs tetap mengacu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yakni 40 persen-75 persen.

Ia paham banyak protes dari pengusaha jasa hiburan terkait kenaikan pajak tersebut. Bahkan, Airlangga baru saja menerima audiensi dari Hotman Paris, Inul Daratista, dan jajaran pengusaha hiburan lain hari ini.

Karena itu, Airlangga menyebut pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Ini mengacu pada Pasal 101 UU HKPD. Namun, pemberian insentif ini tak wajib.

Airlangga mengatakan ada dua jalan bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan insentif tersebut.Pertama, pemda menetapkan langsung melalui peraturan kepala daerah (perkada).

Kedua, pengusaha mengajukan keringanan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa kepada pemerintah daerah.

Nantinya, insentif fiskal yang ditetapkan melalui perkada cukup diberitahukan kepada DPRD. Dengan keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD, bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

Sebelumnya, Hotman Paris dan Inul Daratista Cs yang menyambangi kantor Airlangga mengatakan sudah mendapatkan solusi. Mereka mengatakan bakal mengacu tarif pajak lama, terlebih ada penegasan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi Undang-undang (Pasal 101 UU HKPD)," klaim Hotman selepas bertemu Airlangga.

"Cuma ada masalah, gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana bahwa pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," sambung Hotman.

Sedangkan Inul Daratista mengatakan dirinya dan para pengusaha sektor hiburan lain sedang dalam proses mempersiapkan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut pihaknya sudah menyampaikan poin-poin yang akan diuji di MK kepada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani untuk ditelisik lebih dalam.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)