erek erek cangkir

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Anggaran Peremajaan Sawit Dinaikkan Jadi Rp60 Juta per Ha******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Peremajaan Sawit Rakyat(PSR) pada tahun lalu tidak mencapai target seperti yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, dari 180 ribu hektare PSR yang ditargetkan, hanya terealisasi 150 ribu hektare atau 70 persen. Artinya masih kurang cukup jauh dari yang diharapkan.

"Kebijakan PSR tentunya diharapkan bisa dipercepat. Rata-rata kita baru mencapai 150 ribu hektare per tahun dan ini kurang dari 30 persen target yang dicanangkan bapak presiden yaitu 180 ribu ha per tahun," ujarnya di Rakornas Rencana Aksi Nasional PKS Berkelanjutan di Hotel Kempenski, Kamis (28/3).

"Sehingga kita berharap dengan kenaikan biaya menjadi Rp60 juta itu, nanti tidak hanya di tahun pertama, tetapi tahun kedua dan ketiga bisa dibiayai untuk penghidupan para pengkebun," jelasnya.

Secara keseluruhan, pemerintah telah menyalurkan dana untuk PSR melalui Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawait (BPDPKS) sebesar Rp9,25 triliun sejak 2016. Dana ini berhasil meremajakan perkebunan sawit seluas 331,7 ribu hektare.

Ketua Umum Golkar ini menyebutkan perlu percepatan peremajaan karena kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang menjadi andalan ekspor. Pada 2023, ekspornya mencapai US,45 miliar atau mendekati 12 persen dari ekspor nonmigas.

Selain itu, tenaga kerja yang bekerja di sektor kelapa sawit secara langsung dan tidak langsung sekitar 16,2 juta orang.

"Kelapa sawit juga merupakan penggerak perekonomian di wilayah penghasil kelapa sawit dan juga memberikan kemajuan di pedesaan maupun mengurangi tingkat kemiskinan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

Disnaker Sulsel Siapkan Sanksi Bagi Perusahaan Tak Beri THR******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatanakan mengawasi dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja paling lambat H-7 lebaran nantinya.

"Perusahaan yang memperkerjakan atau ada hubungan kerja itu wajib. Jika misalnya tidak diberikan (THR) tentu ada sanksi," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf pada Selasa (26/3).

Menurut Ardiles, pihaknya mengawasi perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerja sebelum Idulfitri nantinya.

Ardiles mengungkapkan pihaknya akan membentuk posko pengaduan di beberapa titik untuk membantu para pekerja yang tidak mendapatkan haknya pada lebaran nantinya.

"Nanti teman teman pekerja bisa melapor ke posko yang kami bentuk," katanya.

Kemudian, pekerja yang bekerja pada hari libur lebaran tetap akan dihitung sebagai lembur dengan kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan.

"Tentu dihitung lembur, itupun juga harus dengan persetujuan pekerja. Kalau masuk, perusahaan harus menyiapkan uang lembur untuk pekerja sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Archon misterius

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Pemerintah Berencana Revisi Aturan Harga Gabah******

Kepala Badan PanganNasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.

Arief menargetkan pembahasan revisi HPP gabah rampung pekan ini. Namun ia tidak menjelaskan apakah HPP gabah akan naik.

"Kita akan siapkan untuk menghitung HPP bersama. Apabila memang bisa kita selesaikan satu minggu bersama stakeholderpangan, sekitar petani, teman-teman petani, bersama Pak Mndag," katanya dalam acara Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Jelang Idul Fitri 2024, di Kantor Perum Bulog Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (1/4).

"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.

Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.

"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan HPP gabah saat ini memang sudah tidak relevan. Menurutnya, petani ingin HPP GKP di tingkat petani naik ke Rp6.000 per kg.

"Iya harapan petani begitu (HPP baru) karena banyak (biaya) yang naik," imbuhnya.

Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Belanja Hemat Kebutuhan Ramadan di Transmart Full Day Sale Hari Ini******

Mau beli kebutuhan di rumah buat stok Ramadan? Belanjanya di Transmart aja mumpung lagi ada Full Day Sale yang hari ini berlangsung, Minggu (10/3).

Khusus periode Transmart Full Day Sale, ada banyak produk-produk terbaik pilihan yang bakal didiskon gede-gedean untuk semua pelanggan.

Lihat Juga : Siap Sambut Ramadan, Transmart Kasih Diskon Aneka Kebutuhan Harian

Nggak cuma itu, setiap pelanggan masih bisa berkesempatan mendapat tambahan diskon sebesar 20 persen selama belanja di periode Full Day Sale.

Diskon tambahan 20 persen ini bisa didapatkan khusus pelanggan yang menggunakan Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Masih belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah? Jangan khawatir. Aplikasi Allo Bank dapat diunduh dari hp kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime.

Apabila pelanggan ingin membuka Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Diskon 50 persen plus 20 persen yang ditawarkan di Transmart Full Day Sale ini berlaku sejak toko dibuka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Transmart Full Day Sale juga digelar serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Mumpung masih ada waktu, yuk buruan ke Transmart terdekat sekarang dan borong semua diskonnya.

Pedang melawan Surga

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.