tempat kredit hp tanpa dp

Pedang Tanpa Jiwa

Pengusaha Was******

Asosiasi Pengusaha Bauksitdan Bijih Besi Indonesia (APB3I) khawatir puluhan juta ton produksi bauksit tidak terserap oleh industri jika ekspor dilarang.

Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistianto mengungkapkan 2 smelter yang beroperasi saat ini hanya mampu menyerap 12 juta ton bauksit untuk proses pengolahan dalam satu tahun.

Padahal, rata-rata tiap perusahaan memiliki rencana kerja dan acuan belanja (RKAB) produksi hingga 2 juta ton bauksit tiap tahun. Artinya, produksi bauksit dari 28 perusahaan setidaknya 56 juta ton.

Konsekuensinya, sekitar 44 juta ton tidak bisa diolah di dalam negeri.

"Dari produksi total per tahun, hanya bisa diserap 12 juta dari 2 smelter yang ada. Sehingga masih ada sisa bauksit yang tidak bisa dijual atau tidak bisa diapa-apakan setelah diproduksi," kata Ronald.

Menurutnya, saat ini sangat sulit untuk perusahaan bauksit memiliki smelter masing-masing. Salah satunya, karena tidak mudah mendapat kepercayaan dari investor.

Selain itu, pengusaha smelter sulit mendapat pendanaan dari bank dalam negeri. Ia mengaku selama ini pengajuan pendanaan kepada himpunan bank milik negara (Himbara) selalu ditolak.

"Bank kita aja yang tahu persis di dalam rumah kita sendiri gimana, kendala kita apa, nggak mau (investasi untuk smelter), apalagi kita meyakinkan bank asing," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat kebijakan larangan ekspor nikel terhadap ekonomi domestik sejak diberlakukan Januari 2020.

[Gambas:Video CNN]

Istri Peri Tertinggi

Pengusaha Was******

Asosiasi Pengusaha Bauksitdan Bijih Besi Indonesia (APB3I) khawatir puluhan juta ton produksi bauksit tidak terserap oleh industri jika ekspor dilarang.

Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistianto mengungkapkan 2 smelter yang beroperasi saat ini hanya mampu menyerap 12 juta ton bauksit untuk proses pengolahan dalam satu tahun.

Padahal, rata-rata tiap perusahaan memiliki rencana kerja dan acuan belanja (RKAB) produksi hingga 2 juta ton bauksit tiap tahun. Artinya, produksi bauksit dari 28 perusahaan setidaknya 56 juta ton.

Konsekuensinya, sekitar 44 juta ton tidak bisa diolah di dalam negeri.

"Dari produksi total per tahun, hanya bisa diserap 12 juta dari 2 smelter yang ada. Sehingga masih ada sisa bauksit yang tidak bisa dijual atau tidak bisa diapa-apakan setelah diproduksi," kata Ronald.

Menurutnya, saat ini sangat sulit untuk perusahaan bauksit memiliki smelter masing-masing. Salah satunya, karena tidak mudah mendapat kepercayaan dari investor.

Selain itu, pengusaha smelter sulit mendapat pendanaan dari bank dalam negeri. Ia mengaku selama ini pengajuan pendanaan kepada himpunan bank milik negara (Himbara) selalu ditolak.

"Bank kita aja yang tahu persis di dalam rumah kita sendiri gimana, kendala kita apa, nggak mau (investasi untuk smelter), apalagi kita meyakinkan bank asing," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat kebijakan larangan ekspor nikel terhadap ekonomi domestik sejak diberlakukan Januari 2020.

[Gambas:Video CNN]

Menara Kekacauan

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Hati pemain game

Deretan Pengusaha Angkutan Umum Listrik di Tengah Isu Subsidi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang insentifuntuk angkutan umum berbasis listrik produksi dalam negeri selain pembelian mobil dan motor listrik. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail soal pemberian insentif untuk angkutan umum listrik itu.

"Insentif untuk angkutan umum, selama produksinya di dalam negeri tentunya hitungannya berbeda," kata Jokowi dalam konferensi pers, Rabu (21/12).

Sejauh ini, pemerintah baru menetapkan subsidi sebesar Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik baru dan Rp40 juta untuk mobil hybrid. Kemudian subsidi pembelian motor listrik baru Rp8 juta dan motor konversi Rp5 juta.

1. Keluarga Bakrie

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) memiliki anak usaha PT VKTR Teknologi Mobilitas (VKTR) yang memasok dan merakit bus listrik merek BYD dari China.

VKTR menyediakan bus listrik K-9 low deck dengan spesifikasi panjang 12 meter. Bus tipe itu telah resmi beroperasi di Jakarta sebagai armada Transjakarta dengan jumlah 30 unit yang didatangkan secara utuh dari China. Nantinya, perusahaan akan merakitnya di Indonesia.

2. Moeldoko

Perusahaan angkutan umum listrik lainnya adalah PT Mobil Anak Bangsa (MAB) di mana Staff Kepresidenan Moeldoko tercatat sebagai salah satu pendirinya. MAB memproduksi bus listrik dengan spesifikasi 12 meter.

Seiring berjalannya waktu, MAB tak cuma memproduksi bus listrik. Juli tahun ini, Moeldoko membocorkan bahwa MAB turut mengembangkan motor listrik dengan dinamo buatan sendiri.

3. BUMN INKA

PT INKA (Persero) juga berpotensi memperoleh subsidi angkutan listrik. BUMN ini telah mengembangkan dua jenis bus listrik di Indonesia yakni ukuran 8 meter dan 12 meter.

INKA menggandeng perusahaan asing asal Taiwan, Tron E yang menjadi pemasok sistem kelistrikan mulai baterai hingga motor listrik. Sedangkan untuk karoseri, INKA bekerjasama dengan perusahaan asal Malang, Jawa Timur, yaitu Piala Mas.

4. Alexander Barus

Alexander Barus merupakan CEO PT Sokonindo Automobile, perusahaan kerjasama (joint venture) antara Sokon Group (Hongkong) Company Limited dengan PT. Kaisar Motorindo Industri dari Indonesia.

Beberapa waktu lalu, perusahaan mengumumkan kerja sama dengan Transjakarta dalam penggunaan mobil listrik Gelora E sebagai armada angkutan umum Micro Trans di Jakarta. Uji coba dilakukan selama tiga bulan dimulai sejak September 2022.

Selain itu, Pemerintah Kota Palembang juga tengah melakukan uji coba terhadap produk yang sama yaitu Gelora E untuk digunakan sebagai angkutan umum.

[Gambas:Video CNN]

Rekor dunia alien komputer binatang roh

Kasus Ayah Pukuli Anak, Ovo dan Lazada Angkat Suara******

Ovo dan Lazada menegaskan pelaku kasus penganiayaan terhadap anak Rajen Indrajana Sofiandi sudah tidak bekerja di kedua perusahaan.

Dalam laman media sosialnya @ovo_id, Ovo menyatakan Rajen Indrajana Sofiandi selaku pelaku KDRT sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut sejak 2019.

"OVO mengecam dan tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan dalam bentuk apapun, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja," ujar manajemen OVO.

Sementara itu, mengutip hasil penelusuran detikcom, terduga pelaku diketahui malang melintang bekerja di sejumlah startup, mulai dari MoneyGram, OVO, Lazada, Bank Neo Commerce, hingga TrueMoney Indonesia.

Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya masih menyelidiki kasus dugaan ayah berinisial RIS memukul anaknya di sebuah apartemen.

Dugaan pemukulan itu dilaporkan dengan nomor LP/B/2301/I/X/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada 23 September 2022 lalu.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam mengatakan laporan tersebut dibuat oleh KEY selaku ibu korban.

"Diduga terjadi kekerasan yang dilakukan terlapor (RIS) terhadap korban," kata Ade dalam keterangannya, Selasa (20/12).

Ade menyebut dugaan pemukulan tersebut terjadi sepanjang 2021 hingga tahun ini. Dalam laporannya, pelaku diduga memukul hingga menendang punggung sang anak.

"Selain itu terlapor sering memaki dan marah kepada korban dengan kata-kata kasar. Kepada korban KR terlapor sering melakukan kekerasan dengan cara memukul badan korban dan terlapor sering memaki dan memarahi korban," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tempat Perburuan Gen Super

Bloomberg Diklaim Ingin Akuisisi Wall Street Journal & Washington Post******

Michael Bloomberg, pemilik Bloomberg LP, diklaim ingin mengakuisisi Wall Street Journaldari Murdoch's News Corp, atau Washington Postdari Amazon.com milik Jeff Bezos

Demikian dikutip dari situs berita Axios, Jumat (23/12).

Sementara itu, mengutip dari Reuters, berdasarkan sumber kantor berita tersebut, sejauh ini Bloomberg belum menghubungi Rupert Murdoch untuk membahas kemungkinan pembelian Dow Jones dan surat kabar andalannya Wall Street Journal.

Lihat Juga : EDUKASI KEUANGANMelihat Jebakan yang Perlu Dipelototi Sebelum Membeli Produk Asuransi

Sebelumnya diberitakan upaya mengakuisisi surat kabar besar telah menarik minat Bloomberg sebelumnya, termasuk New York TimesdanFinancial Times.

Sumber Reutersmengatakan akuisisi bentuk apa pun diklaim akan memberi miliarder berusia 80 tahun itu properti media raksasa untuk memublikasikan agenda politiknya seperti menangani perubahan iklim, atau mempromosikan undang-undang senjata yang lebih ketat.

Hal itu pun diamini akademisi dari sekolah bisnis Universitas Columbia, Eli Noam.

"Akuisisi Bloomberg atas [Washington Post] belum tentu hanya keputusan bisnis. Mike B adalah seorang pembuat kebijakan/politik, walikota, kandidat presiden, dan akuisisi semacam itu akan memberikan alat untuk memengaruhi kebijakan publik Washington," kata Eli Noam, profesor emeritus di sekolah bisnis Universitas Columbia.

Bloomberg pernah menjadi wali kota tiga periode New York City. Dia juga pernah sempat ingin maju pemilihan Presiden 2020 dari Partai Demokrat.

Menurut perhitungan Forbes, Bloomberg adalah orang terkaya ke-12 di dunia, dengan perkiraan kekayaan bersih US,8 miliar.

Penggabungan dengan Wall Street JournalatauDow Jonesakan menciptakan raksasa data dan berita keuangan sehingga memperkuat cengkeraman Bloomberg pada industri sambil menarik pengawasan dari regulator antimonopoli.

Axios memberitakan bahwa Bloomberg melihat Dow Jones, juga penerbit Barron's dan MarketWatch, sebagai pilihan ideal. Namun, tak menutup kemungkinan Bloomberg akan pula membeli Washington Post seandainya Bezos tertarik untuk menjualnya.

Juru bicara Bloomberg L.P. menolak laporan tersebut dan menyebutnya sebagai spekulasi. "Tidak ada yang perlu dikomentari," katanya.

Sementara itu, Dow Jonestidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Michael Bloomberg dan Bezos juga tidak segera menanggapi permintaan komentar. Juru bicara Rupert Murdoch pun menolak untuk memberikan komentar.

Lihat Juga : Waspada Iklan Penipuan Berkedok Tawaran Upgrade Fitur BI FAST