warna paito hk angkanet

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

90slot com demo

Gunung Semeru erupsi lagi, warga sisi tenggara diminta menjauh 13 km dari puncak******

Lumajang (ANTARA) - Gunung Semeru di wilayah Provinsi Jawa Timur pada Minggu dini hari kembali mengalami erupsi serta melontarkan abu ke arah selatan dan barat daya. 

Petugas pos pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang, Ghufron Alwi, dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa erupsi yang terjadi pada Minggu pukul 01.30 WIB terekam di seismograf memiliki amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 207 detik.

Menurut dia, tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak Semeru atau sekitar 4.476 meter di atas permukaan laut.

Selama periode pengamatan Minggu pukul 00.00 sampai 06.00 WIB, ia melanjutkan, kawah utama gunung api setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut itu teramati mengeluarkan asap putih tipis setinggi sekitar 100 meter dari puncak.

Gunung Semeru selama kurun itu terekam mengalami 11 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 12-22 mm selama 71-170 detik, satu kali gempa awan panas letusan dengan amplitudo 22 mm selama 207 detik, dan empat kali gempa embusan dengan amplitudo 4-8 mm selama 50-62 detik.

Di samping itu, Semeru mengalami satu kali gempa harmonik dengan amplitudo 3 mm selama 267 detik serta tiga kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 8-10 mm selama 52-274 detik.

Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), status Gunung Semeru masih berada di Level III atau Siaga.

Warga dilarang beraktivitas di sektor tenggara, di sepanjang Besuk Kobokan, hingga sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di samping itu, PVMBG meminta warga tidak melakukan aktivitas di area berjarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan hingga sejauh 17 km dari puncak karena berpotensi terkena dampak awan panas dan aliran lahar.

Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas di area dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan terdampak lontaran batu pijar.

PVMBG mengimbau warga mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta anak-anak sungai dari Besuk Kobokan.

Baca juga:
BPBD: Luncuran awan panas Semeru tidak berdampak ke permukiman warga
Gunung Semeru kembali erupsi, kolom letusannya setinggi 1 km

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2023

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

singawin

Kapolda Papua: Tempat pemakaman Lukas Enembe belum ditentukan******

Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengaku hingga kini belum diketahui secara pasti kapan dan di mana jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe akan dimakamkan. Lukas Enembe meninggal dunia pada Selasa (26/12) pagi sekitar pukul 10.45 WIT di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. "Hingga kini belum dipastikan jenazah akan dimakamkan di mana," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri kepada ANTARA, Selasa. Kapolda menyampaikan belasungkawa dan duka yang mendalam atas meninggalnya Lukas Enembe serta berharap keluarga diberi ketabahan. Polda dan Pemprov Papua beserta semua pihak akan membantu pihak keluarga hingga prosesi pemakaman.

Baca juga: Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe meninggal dunia

Baca juga: KPK: Lukas Enembe meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSPAD

Baca juga: Lukas Enembe meninggal dunia, tokoh adat imbau jaga kamtibmas Jayapura "Kami berharap seluruh masyarakat tetap menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif, walaupun dalam dalam kondisi berduka, karena saat ini masih suasana Natal," harap Irjen Pol Fakhiri. Juru bicara KPK Ali Fikri secara terpisah mengatakan almarhum mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta sejak 23 Oktober 2023. "Memang benar mantan Gubernur Papua itu dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta sejak 23 Oktober hingga meninggal pada Selasa (26/12)," jelas Ali Fikri. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipimpin Rianto Adam Pontoh pada 19 Oktober 2023 memvonis Lukas Enembe delapan tahun penjara. Hakim menilai terdakwa secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Gubernur Papua pada periode 2013-2022.

Baca juga: Polda Papua beri pengamanan maksimal kedatangan jenazah Lukas Enembe

Baca juga: Kuasa hukum: Tidak ada tanda-tanda drop sebelum Lukas Enembe meninggal

Baca juga: Vonis Lukas Enembe diperberat jadi 10 tahun penjara

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2023

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

pokerdewa

China: Resolusi DK PBB soal Gaza tak penuhi harapan warga dunia******

Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 2720 tentang bantuan kemanusiaan ke Gaza tidak memenuhi harapan warga dunia.

"Resolusi tersebut tidak memenuhi harapan internasional dan terdapat kesenjangan yang perlu diperbaiki. Namun, mengingat situasi mendesak di lapangan dan posisi Palestina serta negara-negara Arab lainnya, China memilih mendukung resolusi tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Senin.

Resolusi tersebut menuntut pihak-pihak yang berkonflik mengizinkan dan membuka semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk pintu-pintu perbatasan, guna memastikan staf kemanusiaan dan bantuan tersalurkan ke warga sipil yang membutuhkan.

Resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab itu tercapai setelah negosiasi yang alot dan beberapa kali penundaan dengan 13 suara mendukung, 0 menolak, sedangkan Amerika Serikat dan Rusia --dua anggota tetap DK PBB-- memilih abstain.

"Babak terbaru konflik Palestina-Israel telah menewaskan dan melukai puluhan ribu warga sipil tak berdosa dan situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Kami berharap resolusi ini akan dilaksanakan secara efektif, lebih banyak bantuan kemanusiaan akan mencapai Gaza sesegera mungkin dan mekanisme pemantauan akan dibentuk," ujar Mao Ning.

Meskipun begitu, Mao Ning menyebut gencatan senjata tetap menjadi prioritas dan prasyarat mutlak dalam segala hal.

"China akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan koordinasi dan menggalang tindakan yang lebih efektif di DK PBB untuk melakukan upaya tanpa henti demi penghentian konflik di Gaza, penerapan solusi dua negara serta perdamaian dan stabilitas di Gaza," ucap Mao Ning.

Resousi 2720 tersebut berisi desakan langkah-langkah untuk memungkinkan “akses kemanusiaan yang aman, tanpa hambatan, dan diperluas” ke Gaza dan “kondisi penghentian pertempuran yang berkelanjutan”.

Resolusi tersebut lebih lunak dari rancangan sebelumnya yang menyerukan diakhirinya segera perang selama 11 pekan dan melemahkan kendali Israel atas pengiriman bantuan, sehingga membuka jalan bagi pemungutan suara di mana AS abstain.

Resolusi tersebut meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjuk seorang koordinator senior kemanusiaan untuk mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza. Koordinator kemudian secepatnya membentuk mekanisme PBB untuk mempercepat penyediaan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Resolusi itu turut menekankan pentingnya kerja sama yang erat dan tanpa hambatan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan koordinator yang telah ditunjuk untuk melaksanakan mandatnya secepatnya.

Masih ada juga permintaan untuk membebaskan semua sandera "secepatnya dan tanpa syarat", dan menyerukan kepada semua pihak agar mematuhi hukum internasional serta menghindari semua serangan terhadap warga sipil dan objek-objek sipil.

Resolusi tersebut juga menuntut semua pihak menjamin keselamatan dan keamanan personel PBB, dan menekankan bahwa staf kemanusiaan harus dilindungi.

Dewan Keamanan meminta Sekjen PBB agar melaporkan secara tertulis implementasi resolusi tersebut kepada DK PBB dalam waktu lima hari kerja.

Diketahui jumlah korban tewas menjadi 20.258 selama konflik 11 pekan tersebut, sementara ribuan jenazah lainnya diyakini terjebak di bawah reruntuhan.

Hampir seluruh dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi.

Israel pada Sabtu (23/12) mengatakan bahwa 146 tentaranya telah tewas sejak mereka melancarkan serangan darat pada 20 Oktober sebagai tanggapan atas serangan militan Hamas yang berkuasa di Gaza pada 7 Oktober lalu, yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 orang.

Baca juga: Paus Fransiskus sebut serangan Israel di Gaza "panen mengerikan"
Baca juga: Terpisah dari keluarga, bocah Gaza pasien ginjal kini sebatang kara
Baca juga: Situasi terkini Gaza, serangan Israel pada malam Natal bunuh 78 orang

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023

Pasangan abadi yang lahir di surga

situs slot resmi di indonesia

Konflik di Gaza buat Israel terisolasi, popularitas Hamas meroket******

Jakarta (ANTARA) - Serangan Hamas yang menyerbu secara mendadak kota-kota Israel sehingga membuat sekitar 1.200 orang tewas serta menyandera 240 orang pada 7 Oktober lalu, membuat Israel melakukan pengeboman secara membabi buta di Gaza.

Akibat dari pengeboman tanpa pandang bulu itu, lebih dari 20.000 warga Palestina tewas, di mana sekitar 70 persen dari korban yang tewas adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Dengan kata lain, setelah dua bulan bombardemen di Gaza, Israel telah menewaskan warga di Gaza seperti jumlah korban saat Israel melakukan invasi ke Lebanon pada 1982.

Jumlah yang tewas diperkirakan lebih besar karena masih ada korban yang tertimbun di reruntuhan bangunan.

Dengan jumlah korban tewas di Gaza yang sudah sedemikian besar, Hamas masih tetap berhasil melakukan perlawanan terhadap kekejaman pasukan Israel.

Sementara itu, Israel masih percaya diri akan bisa melumat Hamas sepenuhnya. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada 14 Desember sesumbar bahwa pemusnahan Hamas akan membutuhkan waktu beberapa bulan.

Israel sepertinya lupa bahwa dunia internasional saat ini sedang melihat bagaimana pengeboman terus-menerus negara Zionis itu sangat menyengsarakan warga Gaza.

Hal ini juga membuat Israel semakin terisolasi dalam konteks diplomasi global.

Indikasi dari hal ini dapat dilihat antara lain dari resolusi dari Majelis Umum PBB pada 12 Desember yang menyerukan gencatan senjata.

Meski resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat seperti resolusi dari Dewan Keamanan PBB, tetapi resolusi tersebut memiliki bobot politik yang kuat.

Apalagi, dari 193 negara yang merupakan bagian dari Majelis Umum PBB, sebanyak 153 negara mendukung resolusi gencatan senjata, serta hanya 10 yang menentang dan 23 abstain.

Jumlah negara di PBB yang mendukung gencatan senjata itu juga semakin meningkat bila dibandingkan dengan resolusi serupa di PBB pada Oktober lalu, dengan hasil 121 suara mendukung, 14 menolak, dan 44 abstain.

Bahkan, sejumlah pemimpin yang biasanya menjadi teman setia Israel, seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru, dalam pernyataan bersama mereka dengan tegas menyerukan adanya gencatan senjata. Mereka menyatakan bahwa upaya mengalahkan Hamas selayaknya tidak menjadi penderitaan terus-menerus bagi warga sipil Palestina.

Militer Israel juga semakin kebingungan karena tidak bisa menghancurkan Hamas dengan mudah, sehingga mulai mengeluarkan sejumlah taktik seperti menyebarkan selebaran di Jalur Gaza yang menawarkan hadiah uang atas informasi yang dapat mengarah kepada penangkapan para pemimpin Hamas.

Dalam selebaran tersebut, pihak militer Israel menyeru kepada warga untuk menyediakan informasi mengenai Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, dan saudaranya Muhammed Sinwar, seorang pemimpin militer terkemuka pada sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam.

Selain Sinwar bersaudara, militer Israel juga mencari informasi mengenai Mohammed Deif, komandan jenderal Brigade Al-Qassam, dan Rafaa Salameh, yang memimpin Batalyon Khan Younis.

Dalam selebaran itu tertulis antara lain bahwa "Bagi mereka yang menyediakan informasi akan menerima hadiah uang: untuk Yahya Sinwar sebesar 400 ribu dolar AS (Rp6,1 miliar), Muhammed Sinwar sebesar 300 ribu dolar AS (Rp4,6 miliar), Rafaa Salameh 200 ribu dolar AS (Rp3,1 miliar) dan Mohammed Deif 100 ribu dolar (Rp1,5 miliar)."

Militer Israel juga menuliskan informasi kontak dan nama akun Telegram pada selebaran itu.

Namun, meski telah menggunakan taktik seperti itu, hingga kini para pejuang Hamas masih tetap melakukan perlawanan dengan teguh dan bahkan hingga dapat merusak berbagai tank canggih milik Israel yang digunakan dalam menginvasi Gaza.

Kejahatan kejam

Tidak hanya jumlah korban tewas yang kolosal, kebengisan pasukan negara Zionis itu juga telah membuat PBB memperingatkan adanya kejahatan kejam terkait kondisi pengungsi di Gaza akibat bombardemen Israel.

Menurut data PBB, sekitar 1,9 juta dari 2,2 juta warga Palestina telah mengungsi dan dipaksa masuk ke tempat-tempat yang kian sempit dan sangat padat di Gaza selatan dalam kondisi tidak sehat dan tidak higienis.

Tidak heran pula bila berbagai badan internasional memperingatkan akan adanya bencana kelaparan dan potensi wabah penyakit yang mendera para pengungsi Gaza.

Bahkan untuk infrastruktur yang penting bagi warga seperti Rumah Sakit Al Shifa, Israel juga berani menyerang staf medis, menangkap pasien, dan mencuri jenazah selama mereka mengepung kompleks medis tersebut.

Seperti dilaporkan sejumlah media, tentara Israel meninggalkan Rumah Sakit Al Shifa di Kota Gaza pada 24 November setelah menduduki rumah sakit tersebut selama 10 hari, mengusir pasien, korban luka, dokter, paramedis, anggota staf lainnya, dan warga sipil yang sedang berlindung dari serangan yang meningkat di Gaza.

Selain itu, organisasi nirlaba di bidang HAM, Human Rights Watch (HRW), menulis kajian yang menunjukkan bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza dengan sengaja memutus akses masyarakat terhadap air dan makanan.

Seluruh hal tersebut, sebagaimana ditegaskan HRW, adalah berbagai contoh dari tindakan kejahatan perang.

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional menetapkan bahwa sengaja membuat warga sipil kelaparan dengan merampas barang-barang yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk dengan sengaja menghalangi pasokan bantuan, adalah kejahatan perang.

Tidak hanya di Gaza, kekejaman juga dilakukan Israel di Tepi Barat. Muhammad Nezzal, seorang anak Palestina yang dibebaskan sebagai bagian dari perjanjian pertukaran tahanan antara Israel dan kelompok Hamas Palestina, mengatakan beberapa tahanan sampai kehilangan kesadaran karena pemukulan brutal yang dilakukan pasukan Israel selama di penjara.

Nezzal ditangkap tiga bulan lalu di Kabatiye, Jenin, Tepi Barat, dan ditempatkan di penjara administratif selama enam bulan.

Nezzal, yang pulang ke rumah dengan kondisi patah tulang di tubuhnya, mengatakan pasukan Israel terus-menerus menggerebek sel dan memukuli para tahanan. Akibatnya, Nezzal mengalami patah tulang di jarinya, memar di tangan dan berbagai bagian tubuhnya.

Padahal, di lain pihak, beberapa sandera asal Israel yang dibebaskan di Gaza dilaporkan sejumlah media bahwa mereka tidak mendapatkan penyiksaan ketika ditahan oleh kelompok Palestina.

Dengan kondisi kebengisan dan kekacauan yang dilakukan pasukan Israel, tidak heran bila dunia semakin lama semakin mengisolasi negara Zionis itu.

Popularitas Hamas

Sedangkan Hamas sendiri, sebagai target utama yang ingin dihancurkan Israel, popularitasnya di kalangan warga Palestina semakin meroket.

Berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina (PSR) di Tepi Barat dan Jalur Gaza antara 22 November dan 2 Desember 2023, ditemukan bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tiga kali lipat di Tepi Barat dibandingkan tiga bulan lalu.

Sedangkan di Jalur Gaza, PSR mencatat bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tetapi tidak signifikan.

Ukuran sampel jajak pendapat ini adalah 1.231 orang dewasa, 750 di antaranya diwawancarai secara tatap muka di Tepi Barat dan 481 di Jalur Gaza di 121 lokasi yang dipilih secara acak.

Ketika ditanya mengenai pilihan responden terhadap partai atau pihak mana yang seharusnya berkuasa di Jalur Gaza setelah perang, hasilnya antara lain 60 persen responden memilih Hamas, 16 persen memilih pemerintahan Otoritas Palestina (PA) tanpa Presiden Abbas, 7 persen memilih PA bersama Abbas, serta 3 persen memilih satu atau lebih dari negara-negara Arab.

Sedangkan ketika ditanya partai politik atau aliran politik mana yang mereka dukung, persentase terbesar memilih Hamas (43 persen), diikuti oleh Fatah (17 persen), sementara 12 persen memilih kelompok lain atau pihak ketiga, dan 28 persen menjawab tidak satupun atau tidak tahu.

Tiga bulan lalu, PSR mencatat bahwa dukungan untuk Hamas hanya mencapai 22 persen dan Fatah sebesar 26 persen.

Berbagai angka tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap Hamas kian membesar meski peperangan telah berlangsung hingga sekitar dua bulan, sehingga impian Israel untuk memusnahkan Hamas saat ini bak "pungguk merindukan bulan".

Copyright © ANTARA 2023

pilihan super

raffi slot

Wapres ingatkan penyampaian fatwa keagamaan perhatikan sejumlah aspek******

Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul ifta yang valid dan berorientasi mencari solusi masalah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan penyampaian fatwa keagamaan perlu memperhatikan sejumlah aspek yakni memberikan solusi, meringankan, dan membawa kebaikan.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Webinar Internasional Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (STIF Syentra) secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Rabu.

"Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul iftayang valid dan berorientasi mencari solusi masalah -makharijiy-, meringankan -at-taysir-, dan membawa kebaikan bagi publik -rahmatan lil ummah-,” kata Wapres dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Wapres Ma'ruf juga menekankan pentingnya menyiapkan para kader ulama yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai seorang mufti atau pemberi fatwa.

“Perguruan tinggi dan pondok pesantren memiliki peran strategis dalam penyiapan kader ulama mufti ini. Oleh karenanya, perlu mengambil inisiatif lebih proaktif melakukan program tersebut,” pinta Wapres.

Selanjutnya ia juga mendorong adanya sinergi dan kemitraan lebih kuat antara lembaga keagamaan yang menerbitkan fatwa dengan aparatur pemerintahan.

“Sehingga, kebijakan negara dapat dijalankan lebih optimal karena ada landasan fatwa keagamaan,” kata Wapres.

Wapres mengingatkan, kebijakan negara yang tidak sejalan dengan fatwa keagamaan akan dipandang sebagai kebijakan yang kurang memiliki daya dukung dari warga negara pemeluk agama tersebut. Sebab, jika ada dikotomi antara kebijakan negara dan ajaran agama, maka akan timbul problem kepatuhan.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam Hafini bin Mahmud, Direktur Indeks Fatwa Global Darul Ifta Mesir Thariq Abu Hasyima, Ketua Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Majelis Ulama Indonesia Sholahuddin Al Aiyub, beserta sivitas akademika STIF Syentra dan berbagai perguruan tinggi Islam lainnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2023

Jelajahi dunia baru

pasti maxwin selalu

Lukas Enembe, dari PNS hingga Gubernur Papua dua periode******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Gubernur Papua Lomato Enembe atau lebih akrab dipanggil Lukas Enembe mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (26/12).

Kabar berpulangnya Lukas Enembe dikonfirmasi oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI dr. Albertus Budi Sulistya. Ketika dihubungi ANTARA lewat pesan singkat di Jakarta, Albertus mengatakan bahwa Lukas berpulang pada pukul 10.45 WIB.

Salah satu kuasa hukum Lukas Enembe, Antonius Eko Nugroho, menjelaskan mendiang akan dimakamkan di Jayapura. Jenazah Lukas Enembe akan dibawa ke Kota Jayapura pada Rabu (27/12) malam.

“(Diperkirakan) sampai Kamis (28/12) pagi di Jayapura. Dibawa langsung ke Koya, rumah beliau,” jelas Eko kepada ANTARA, saat dihubungi via pesan singkat di Jakarta.


Pendidikan dan karier

Lukas Enembe merupakan putra asli tanah Papua. Ia lahir di Mamit, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Papua, pada 27 Juli 1967 dari pasangan Tagolenggawak Enembe dan Deyaknobukwe Enumbi.

Berdasarkan laman Pemerintah Provinsi Papua, Lukas kecil bersekolah di SD Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Mamit dan lulus pada tahun 1980. Ia hijrah ke Kota Sentani untuk melanjutkan bangku sekolah di SMPN 1 Sentani (1983) dan SMAN 3 Sentani (1986).

Lukas kemudian merantau ke Kota Manado, Sulawesi Utara, untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ia tercatat merupakan lulusan Program Studi Strategi Ilmu Sosial dan Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) pada tahun 1995.

Selama kuliah, Lukas Enembe terbilang aktif di organisasi kemahasiswaan. Ia pernah menjadi pengurus Senat Mahasiswa (Sema) FISIP Unsrat dan Ketua Organisasi Mahasiswa Jayawijaya Sulawesi Utara periode 1989–1992.

Setelah lulus, suami dari Yulce Wenda Enembe itu mengawali kariernya sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kantor Sospol Kabupaten Merauke pada tahun 1996. Ia diangkat menjadi PNS di kantor yang sama pada tahun 1997.

Tahun 1998, Lukas mengambil izin belajar di Australia. Ia menyelesaikan pendidikan di The Christian Leadership & Second Linguistic in Cornerstone College, Australia pada tahun 2001.

Kembali ke Tanah Air, Lukas mulai aktif merambah dunia politik. Ia sempat menjadi penasihat beberapa partai politik di Pegunungan Tengah, Papua. Ia juga tercatat menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua periode 2006–2011.

Kariernya melesat saat menjadi Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2001–2006 mendampingi Elieser Renmaur. Tak berselang lama, ayah dari tiga orang anak itu terpilih menjadi Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk periode 2007–2012.

Tidak berhenti di situ, karier Lukas kian menanjak saat ia terpilih menjadi Gubernur Papua. Lukas, bahkan dipercaya memimpin Papua untuk dua periode sekaligus, yakni periode 2013–2018 dan 2018–2023.


Terjerat rasuah

Sejak akhir 2022, nama Lukas Enembe ramai di media massa lokal dan nasional karena terjerat kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur di Papua.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Lukas di Kota Jayapura, Papua, pada Selasa, 10 Januari 2023. Ia diterbangkan ke Jakarta melalui Manado. Keesokan harinya, KPK mengumumkan penahanan Lukas.

Selama proses peradilan, kondisi kesehatan Lukas memang tidak prima. Sehari setelah penangkapan, KPK menyebut Lukas memerlukan pemeriksaan kesehatan vital dan perawatan sementara di RSPAD Gatot Soebroto.

Penahanannya pun acap dibantarkan karena Lukas mesti dirawat di rumah sakit. Ketika bersidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Lukas sesekali tampak hadir dengan kursi roda atau dipapah oleh kuasa hukumnya.

Terkait kondisi kesehatan Lukas, majelis hakim pernah meminta pendapat kedua atau second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dari hasil pemeriksaan, Lukas dinyatakan laik untuk menjalani proses persidangan.

Kendati begitu, IDI menemukan bahwa Lukas Enembe memiliki riwayat stroke nonperdarahan dengan gejala sisa, diabetes melitus tipe dua terkontrol tanpa obat; hipertensi dengan penyakit jantung koroner tanpa tanda-tanda gagal jantung; serta penyakit ginjal kronik stadium lima atau stadium akhir akibat komplikasi diabetes melitus.

Proses peradilan tingkat pertama terhadap Lukas diputus pada Kamis, 19 Oktober 2023 di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menjatuhkan vonis delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan pidana kurungan pengganti kepada Lukas.

Lukas Enembe juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp19.690.793.900. Selain itu, Ia divonis pula pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak dia selesai menjalani pidana pokoknya.

Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih lanjut di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Lukas Enembe menjadi pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan empat bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp47,8 miliar.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2023