borobudurbet

Rencana perjalanan cepat

Basuki Koordinasi dengan Erick Siapkan JIS Gelar Piala Dunia U******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono bakal berkoordinasi dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir terkait kesiapan dan evaluasi Stadion Jakarta International Stadium (JIS) untuk Piala Dunia U-17pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

"Saya akan berkoordinasi dengan beliau (Ketua Umum PSSI) secepatnya. Kalau memang perlu direnovasi, direnovasi," ujar Basuki dikutip dari Antara, Kamis (29/6).

Menurutnya, pengecekan stadion dilakukan setelah ia berkoordinasi terlebih dahulu dengan Erick.

Terkait kesiapan stadion-stadion yang sebelumnya untuk Piala Dunia U-20 bisa digunakan bagi Piala Dunia U-17, ia menyatakan stadion-stadion tersebut siap digunakan. Ada 6 stadion disiapkan untuk Piala Dunia U-20, yang berlokasi di Palembang, Jakarta, Solo, Bandung, Bali, dan Surabaya.

Basuki mengatakan stadion-stadion tersebut masih layak karena bagian-bagian pencahayaannya, rumputnya, dan strukturnya semua sudah sesuai dengan standar FIFA. Kalau pun terdapat perbaikan hanya perbaikan-perbaikan kecil.

"Kalau untuk U-20 dulu itu sudah siap, tapi stadion-stadion itu sudah dipakai. Bapak Ketum PSSI mengatakan bahwa FIFA akan datang lagi untuk melakukan pengecekan, saya belum tahu kapan FIFA akan melakukan pengecekan," ujarnya.

April lalu, Peru gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 karena ketidakpastian infrastruktur. FIFA lalu mencabut status tuan rumah Peru.

Lalu, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 melalui keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di Markas FIFA, Zurich, Swiss.

[Gambas:Video CNN]

Su Xian'er Han Jin

Lion Air Minta Maaf Karena Sering Telat Terbang******

Lion Air Group buka suara soal keluhan masyarakat atas seringnya penerbanganmereka mengalami delay atau keterlambatan.

Melalui pernyataan yang disampaikan oleh Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mereka meminta maaf atas masalah tersebut

"Permintaan maaf yang tulus dan komunikasi yang jelas adalah bagian dari upaya maskapai untuk memberikan pengalaman perjalanan yang terbaik meskipun terjadi situasi di luar kendali," katanya dalam pernyataan yang dikirimkan ke CNNIndonesia akhir pekan ini.

"Kompensasi keterlambatan penerbangan dijalankan sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku," katanya.

Kritik soal layanan Lion Air yang sering delay sering disampaikan masyarakat. Terbaru, kritik disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Ia menumpahkan kritiknya kepada Lion lewat akun @Abe_Mukti . Abdul bercerita hampir setiap pekan dirinya bepergian menggunakan maskapai dari Lion Group.

Dari penerbangannya itu, hampir selalu ada delay dari maskapai. Yang disayangkan Abdul, Lion Group tidak pernah minta maaf atas keterlambatan itu.

[Gambas:Video CNN]

"Hampir setiap penerbangan selalu delay. Dan, mereka (hampir) tidak pernah minta maaf atas keterlambatan penerbangan," kicaunya Rabu, (7/6).

Kritik soal layanan Lion Air yang sering delay sering disampaikan masyarakat. Terbaru, kritik disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Ia menumpahkan kritiknya kepada Lion lewat akun @Abe_Mukti . Abdul bercerita hampir setiap pekan dirinya bepergian menggunakan maskapai dari Lion Group.

Dari penerbangannya itu, hampir selalu ada delay dari maskapai. Yang disayangkan Abdul, Lion Group tidak pernah minta maaf atas keterlambatan itu.

"Hampir setiap penerbangan selalu delay. Dan, mereka (hampir) tidak pernah minta maaf atas keterlambatan penerbangan," kicaunya Rabu, (7/6).

a menilai pihak maskapai berbuat demikian karena merasa hampir tidak ada penerbangan lain yang bisa melayani seperti Lion Group.

Abdul pun melihat perusahaan seolah 'jadi pemilik' bandara.

"Padahal Bandara itu milik negara. Kemana perginya Garuda, penerbangan milik negara itu. Atau, jangan-jangan negara sudah menjadi 'milik' Lion Group?" imbuhnya.

Merespons keluhan itu, Danang mengatakan sejatinya pihaknya tidak ingin mengecewakan penumpang.

Namun kata Danang, betapapun keterlambatan tidak diinginkan terkadang masalah itu sulit dihindari.

"Dan ini merupakan bagian dari industri ini," katanya.

Ia menambahkan keterlambatan penerbangan bisa terjadi karena berbagai variabel.

Pertama,cuaca kurang baik. Ia mengatakan cuaca yang tidak menentu, seperti hujan deras, kabut tebal, petir, badai, angin dan kondisi cuaca ekstrem lainnya merupakan penyebab utama keterlambatan.

Itu katanya mempengaruhi keamanan penerbangan. Karena itu, maskapai akan menunda atau membatalkan penerbangan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk terbang dengan aman.

Kedua, kedisiplinan penumpang. Ia mengatakan dalam beberapa kasus ada penumpang yang melanggar aturan seperti bercanda bom, tidak ada surat kesehatan saat sakit.

Itu katanya dapat menyebabkan keterlambatan penerbangan.

"Tindakan bercanda bom dianggap serius dan mengancam keselamatan, sehingga maskapai akan menurunkan penumpang dan melakukan pengecekan tambahan pada pesawat," katanya.

Ketiga,keterlambatan penumpang. Danang mengatakan masalah ini sering berdampak pada keterlambatan penerbangan.

Ia menambahan , jika penumpang terlambat dan pesawat harus menunggu mereka, maka jadwal penerbangan akan terganggu sehingga keterlambatan susah untuk dihindari.

Keempat, barang bawaan penumpang yang melebihi kapasitas. Danang mengatakan jika banyak penumpang membawa barang bawaan yang banyak atau berukuran besar, proses boarding pesawat dapat menjadi lebih lambat.

"Apabila terlalu banyak barang bawaan, dapat memperlambat proses ini. Awak kabin harus membantu penumpang untuk menyusun barang bawaan mereka dengan aman dan efisien. Proses boarding bisa membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapka," katanya.

Kelima,Keterlambatan pesawat sebelumnya. Danang mengatakan jika pesawat mengalami keterlambatan sebelumnya seperti karena faktor cuaca atau kondisi lain, maka penerbangan berikutnya dengan pesawat tersebut juga akan terlambat.

Keenam,gangguan teknis.

"Faktor lain yang menyebabkan keterlambatan adalah masalah teknis. Maskapai memprioritaskan keamanan dan kelayakan pesawat sehingga perbaikan secara tidak berjadwal harus dilakukan sebelum penerbangan dilanjutkan," katanya.

Ketujuh,faktor operasional lainnya. Danang mengatakan faktor operasional ini bisa disebabkan oleh kepadatan lalu lintas udara yang menyebabkan antrean lepas landas dan mendarat, pembatasan yang diberlakukan di bandar udara, atau pemogokan (demo) di suatu wilayah yang mampu mempengaruhi operasional maskapai penerbangan.

"Maskapai (sebenarnya) memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai keterlambatan. Permintaan maaf yang tulus dan komunikasi yang jelas adalah bagian dari upaya maskapai untuk memberikan pengalaman perjalanan yang terbaik meskipun terjadi situasi di luar kendali," katanya.

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Bahlil Sebut IMF Pernah Jerumuskan RI dari Ruang Rawat Inap ke ICU******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadaliamenyebut Dana Moneter Internasional (IMF) pernah memperparah sakit atau krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 1998 lalu. Saat itu, Indonesia sebagai negara yang sakit sebetulnya hanya cukup dirawat di ruang rawat inap saja.

Tapi akibat saran yang diberikan IMF, sakit Indonesia malah semakin parah sehingga harus dirawat di ICU. Saran itu antara lain, menutup PT Dirgantara Indonesia dan menghentikan pemberian bantuan sosial.

Karena saran itu, daya beli masyarakat Indonesia anjlok. Krisis ekonomi di Indonesia semakin parah.

Ia mengatakan permintaan IMF itu tidak berdasar.

"Jadi apakah kita mau mengikuti dokter (IMF) yang sudah menjadikan kita dari ruang rawat inap ke ICU. Kita dulu ini ibarat orang sakit ya sakit. Tapi kita seharusnya tidak perlu operasi total, (tapi karena saran IMF), kita dioperasi total, tapi begitu operasi selesai, gagal juga operasinya," katanya Jumat (30/6).

Bahlil mengatakan ada beberapa dasar yang membuat pemerintah merespons keras permintaan IMF agar Jokowi menghentikan larangan ekspor nikel.

Salah satunya, laporan lembaga itu  yang menyebut kebijakan larangan ekspor ini menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan dampak negatif bagi Indonesia maupun negara lain.

Bahlil mengatakan kebijakan itu tidak akan merugikan Indonesia. Pasalnya, pertama, Indonesia memperoleh kepercayaan yang sangat kuat dari global.

"Sekalipun masuk tahun politik, namun kepercayaan global terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih sangat kuat. Saya baru balik dari AS soalnya," kata Bahlil.

Bahkan katanya, IMF mengakui bahwa pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia berada di atas 19 persen untuk sektor di luar hulu migas.

"IMF mengatakan negara kita akan rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi penciptaan nilai tambah sangat tinggi di negara kita," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Salah satu contohnya adalah ekspor nikel Indonesia. Ekspor Indonesia pada 2017-2018 hanya US,3 miliar. Begitu menyetop ekspor nikel dan melakukan hilirisasi, ekspor RI meningkat pesat hampir US miliar atau 10 kali lipatnya.

"Yang tahu pendapatan negara tercapai atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Indonesia. Dan tidak hanya pendapatan negara, Akibat hilirisasi juga terjadi pemerataan ekonomi di daerah-daerah. Terutama daerah penghasil dari komoditas bahan baku," ujarnya.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan defisit neraca dagang Indonesia dengan China makin kecil usai hilirisasi diterapkan.

Pada 2016-2017 defisit neraca perdagangan RI-China mencapai US miliar. Namun, usai penerapan hilirisasi, defisit neraca dagang kedua negara tersebut menurun menjadi US,5 miliar.

"Dan di kuartal I 2023 ini kita sudah surplus US miliar. Ini teman-teman catat jadi IMF jangan ngomong ngawur gitu," katanya.

Satu pedang untuk dimuliakan

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

senjata luar angkasa

IHSG Diprediksi Melemah Hari Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diperkirakan melemah dalam pembukaan perdagangan Rabu (21/6). 

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG belum beranjak dari fase konsolidasi. Di sisi lain, sentimen jelang rilis data tentang tingkat suku bunga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola gerak IHSG.

"Momentum koreksi wajar masih dapat terus dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian terutama untuk emiten emiten yang memiliki fundamental kuat," ujarnya dalam riset hariannya.

Sebaliknya, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto memprediksi pergerakan IHSG akan menguat, tetapi terbatas. Hal itu mengindikasikan bahwa walaupun daya beli pelaku pasar lebih dominan, nilainya tidak besar sehingga rawan untuk penguatan yang hanya sesaat.

"Memperhatikan faktor-faktor di atas, hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixed cenderung melemah dalam range 6.618-6.754," kata William dalam riset hariannya.

Lihat Juga : Luhut Klaim Produsen Mobil Listrik Terkemuka Akan Tanam Rp19 T di RI

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan MMLP, BNGA, ARKO, dan NCKL.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.660 pada Selasa (20/6). Indeks saham melemah 25 poin atau 0,38 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,24 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,92 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 197 saham menguat, 338 saham terkoreksi, dan 213 saham lainnya stagnan. Terpantau, sembilan dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor barang baku turun 1,64 persen. Sedangkan dua sektor menguat dipimpin oleh kesehatan yang plus 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T******

Bos jalan tolJusuf Hamka mengatakan sebenarnyautang pemerintah kepadanya bukan Rp800 miliar, melainkan Rp1,25 triliun jika merujuk hitungan Mahkamah Agung(MA).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut perkara utang bermula dari uang deposito perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), di Bank Yakin Makmur alias Yama, sebesar Rp78 miliar dan Rp79 miliar.

Namun, ketika krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Apes, uang deposito Jusuf tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Tapi saya bukan mau ambilinuang negara. Bayar saja yangfair,tolong. Kalau hitung-hitungan MA duitnya sudah sampai Rp1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp800 miliar saja," imbuhnya.

Jusuf bersyukur pemerintah mengakui adanya utang Rp179 miliar tersebut. Kendati demikian, ia ogah jika pemerintah hanya mau membayar dengan jumlah tersebut.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

Menurutnya, kesepakatan tersebut terjadi pada 2016, di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggilnya dan meminta diskon serta berjanji dalam dua minggu dilunasi. Namun, utang tersebut malah tak kunjung dibayar hingga sekarang.

"Saya cuma minta belas kasihan Bu Menteri (Sri Mulyani). Saya kan selama ini sudah banyak bantu Kemenkeu. Kalau mereka bilang hati-hati karena ini uang kepentingan buat rakyat, saya kan juga rakyat, saya enggak minta bantuan sosial (bansos), saya minta hak saya. Saya enggak cawe-cawe segala macam," ungkapnya.

Jusuf juga kecewa dengan sikap Menkeu Sri Mulyani yang irit bicara soal utang Rp800 miliar tersebut. Menurutnya, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama. Bos CMNP itu mengaku sudah pernah bertemu dengan sang Bendahara Negara. Ia bahkan telah menyampaikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut.

"Padahal sudah pernah ketemu, sudah saya kasih berkasnya. Selalu bilang gitu, belum dipelajari, ngelesnya begitu mulu. Pusing saya," tutup Jusuf.

Sementara itu, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Kendati, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," tuturnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]