erek erek96

Paranormal Azeroth

Siapa Pemilik RBT, Penyeret Suami Sandra Dewi ke Kasus Korupsi Timah?******

Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, terseret dalam dugaan korupsitata niaga timah PT Timah Tbk untuk periode 2015-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi mengatakan Harvey menjadi perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT).

Sebagai perpanjangan tangan, Harvey tercatat pernah menghubungi Direktur Utama PT Timah yakni MRPT pada 2018 hingga 2019.

Lantas siapa pemilik PT RBT?

Berdasarkan situs Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemegang saham utama PT RBT adalah seseorang bernama Suparta dengan total kepemilikan saham 73 persen.

Kemudian pemilik saham lainnya ada Surianto dengan saham 17 persen dan Frans Muller sebesar 10 persen.

Selain pemilik saham utama, Suparta juga menjabat sebagai direktur utama PT RBT.

Suparta sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah. Selain Suparta, Kejagung juga menetapkan Reza selalu direktur Business development dari PT RBT sebagai tersangka.

Berdasarkan perannya, Kuntadi menjelaskan Suparta dan Reza selaku jajaran direksi PT RBT melakukan inisiasi pertemuan untuk menjalin kerja sama dengan PT Timah pada tahun 2018.

Pertemuan dilakukan dengan Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021 yang berinisial MRPT alias RZ dan Direktur Keuangan PT Timah periode 2017-2018 yakni EE alias EML untuk mengakomodir kegiatan pertambangan ilegal.

"Dalam pertemuan itu, Tersangka SP dan Tersangka RA menentukan harga untuk disetujui Tersangka MRPT, serta siapa saja yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

orang yang tidak bermoral

RK Soal Jembatan Antarapartemen di IKN: Kalau Kangen Gak Perlu Turun******

Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil mengatakan setiap apartemen di sana akan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan bangunan lainnya guna memudahkan mobilitas warga.

"Jadi kalau buru-buru lagi kangen sama tetangga sebelah, enggak perlu turun ke bawah, cukup lewat jembatan antarapartemen," katanya di Rakornas IKN di Jakarta, Kamis (14/3).

Bahkan, kata dia, warga pun bisa ke kantor tanpa bertemu aspal.

Jika ada yang membawa mobil bensin, maka harus ditukar dengan mobil listrik di perbatasan sebelum masuk IKN.

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Naruto: Aktor Terbaik

Pemerintah Masih Utang Pupuk Subsidi Rp1 T******

Pemerintah masih memiliki utang sekitar Rp1 triliun kepada PTPupuk Indonesia(Persero). Uang tersebut untuk pembayaran pupuk subsidiyang ditugaskan kepada perseroan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan tagihan kurang bayar pemerintah sekitar Rp17 triliun. Namun, baru dibayar Rp16 triliun pada akhir tahun lalu.

"Alhamdulillah pada 28 Desember 2023 sudah dibayar pemerintah sebesar Rp16,6 triliun. Artinya ini sudah hampir seluruh tagihan kurang bayar pupuk subsidi sudah dibayar. Masih ada sekitar hampir Rp1 triliun itu adalah sisa tagihan tahun 2020 dan 2022," ujarnya dalam Acara Buka Puasa Bersama PT Pupuk Indonesia di Hotel Alila SCBD, Senin (18/3).

"Bukan karena pemerintah tidak mau bayar tapi ada penjelasan atau dokumen tambahan yang diminta dan itu sedang kami proses. Kami tidak pernah khawatir terhadap kemampuan dan kemauan bayar pemerintah. Pemerintah pasti bayar. Kurang bayar subsidi tertunda lebih kepada karena masalah administratif," jelasnya.

Dengan demikian, meski pemerintah kurang bayar, PT Pupuk Indonesia tetap mendukung rencana pemerintah untuk menambah kuota subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton di tahun ini.

"Buat kami yang paling penting Pupuk Indonesia memastikan Indonesia bisa punya ketahanan pangan yang baik," imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Rahmad mengungkapkan rencana perusahaan untuk membuka pabrik di Kawasan Industri Terpadu Fakfak, Papua Barat. Saat ini sedang dilakukan persiapan pelaksanaan infrastruktur dasar di kawasan tersebut.

"Pada hari ini yang sedang dilakukan adalah persiapan pelaksanaan infrastruktur karena di sana itu greeenfield,tidak ada apa-apa, tidak ada fasilitas apa-apa," ucap Rahmad.

Lanjutnya, setelah infrastruktur dasar terbangun dan ditargetkan selesai tahun ini, maka proses pembangunan pabrik bisa langsung dilaksanakan di 2025.

"Kita akan bangun dulu pelabuhannya, ratakan tanahnya, tahun depan kita akan bangun pabriknya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Senja

Wamenaker Imbau Perusahaan Beri Mudik Gratis ke Pekerja******

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengimbau setiap perusahaan untuk memberikan fasilitas mudik gratis kepada pekerja menjelang lebaran.

Pasalnya, penyelenggaraan mudik bersama pekerja merupakan wujud hubungan industrial Pancasila telah berjalan dengan baik di perusahaan.

"Kita akan bangun imbauan di seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, kalau ada karyawannya yang mau mudik agar difasilitasi oleh perusahaan," kata dia saat melepas mudik gratis yang digelar PT Kayaba Indonesia di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/4).

Ia menjelaskan pelaksanaan mudik gratis yang digelar perusahaan merupakan bukti perusahaan memiliki kepedulian yang tinggi kepada pekerja.

Afriansyah menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan sangat menghargai peran serta perusahaan yang telah mendukung dan bersinergi dengan pemerintah melalui kegiatan mudik bersama ini.

"Mudah-mudahan manajemen, serikat pekerja dengan kementerian yang mewakili pemerintah bisa membangun hubungan industrial tetap harmonis," tutur Afriansyah lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga mengimbau hal serupa dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu silam.

"Selain mengoptimalkan pembayaran THR (tunjangan hari raya) kepada pekerja, Kemnaker juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan mudik gratis tahun 2024 bagi para pekerja," ucap Ida.

Hanya saja, skema pemberian mudik gratis dalam hal ini belum dijelaskan lebih lanjut oleh dirinya. Kendati, sifat dari dorongan pemberian mudik gratis oleh perusahaan hanya sekadar imbauan.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]