pengeluarantotomacau2021

Ketuhanan Otak Ringan

Arti Perusahaan Zombie yang Diwanti******

Dana Moneter Internasional (IMF) mewanti-wanti Indonesia potensi munculnya 'perusahaan zombie' usai pandemi covid-19. Dengan adanya pemulihan ekonomi, IMF menilai langkah-langkah dan insentif peraturan harus diperketat.

Lembaga keuangan ini merekomendasikan restrukturisasi kredit yang berakhir pada Maret 2023 lalu diperpanjang hingga Maret 2024, tidak lagi dilanjutkan setelah tahun depan.

"Dengan pemulihan ekonomi yang baik, bank seharusnya berada dalam posisi yang baik untuk menilai risiko kredit," tulis laporan IMF, yang dirilis Juni 2023.

Lantas, apa itu perusahaan zombie?

Sebenarnya, tak ada definisi resmi apa itu perusahaan zombie. Namun, secara informal perusahaan zombie ditujukan pada perusahaan yang kinerja keuangannya terus merugi, operasional mandek, serta beban utangnya lebih tinggi daripada aset perusahaan.

Perusahaan zombie umumnya masih beroperasi meski finansialnya tak sehat dan tak bisa membayar utang perusahaan. Ibarat 'mayat hidup', perusahaan zombie tidak mampu bertahan dari naiknya suku bunga, lesunya pasar dan kondisi ekonomi yang sulit.

Eks menteri keuangan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri, mengatakan perusahaan zombie muncul karena beberapa kemungkinan seperti daya beli masyarakat melemah, kelas menengah atas menahan konsumsi, perubahan perilaku, dampak pembatasan aktivitas ekonomi, termasuk kurangnya insentif dan investasi ekspansi usaha.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menjelaskan perusahaan disebut zombie lantaran korporasi sudah sangat kehabisan amunisi.

"Zombie companiesini sangat mungkin muncul karena dari sisi produksi, mereka tidak bisa menghentikan mesin, listrik dan gaji tetap bayar, namun tidak menghasilkan. Masalahnya, lama-kelamaan membuat pengangguran meningkat dan PHK," ucap Fithra kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang raksasa

Libur Iduladha, Tingkat Keterisian Hotel di Bali Naik 15 Persen******

PerhimpunanHoteldan Restoran Indonesia (PHRI) Balimelaporkan okupansi atau tingkat keterisian hotel saatIduladha 2023 meningkat hingga 15 persen.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan saat ini okupansi hotel regional Bali rata-rata 80 persen berkat kedatangan 17 ribu wisatawan domestik per hari, serta 16 ribu wisatawan mancanegara per hari.

"Sebelumnya (Iduladha) 65-70 persen, meningkat tajam 10-15 persen sejak awal minggu ini karena libur panjang. Mungkin ada yang sampai ambil cuti sekalian liburan," katanya dikutip Antara, Kamis (29/6).

PHRI Bali mencatat kenaikan ini terjadi sejak awal minggu di momen Iduladha, di mana wisatawan domestik terlihat paling banyak mengisi hotel-hotel di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, disusul Sanur di Kota Denpasar, serta Ubud di Kabupaten Gianyar.

Sebagian besar wisatawan menginap di hotel bintang tiga dan empat. Adapun lama menginap sekitar 3-5 hari. Ini berbeda dengan wisatawan mancanegara yang umumnya menginap 7-14 hari.

Rai menyebut kenaikan okupansi hotel saat Iduladha tahun ini paling terasa, bahkan jika dibandingkan saat sebelum covid-19.

Lihat Juga : Basuki Koordinasi dengan Erick Siapkan JIS Gelar Piala Dunia U-17

"Iduladha sebelumnya, cutinya sebentar. Jadi sekarang ada cuti panjang dan Sabtu, Minggu, wisatawan domestik juga mulai ada peningkatan dari sisi ekonomi sehingga menambah animo mereka bepergian," ujarnya.

Selain momentum Iduladha, Rai mengungkapkan kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Dewata juga didorong masa libur sekolah.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat menambah cuti pada momentum Iduladha sangat membantu perekonomian, apalagi saat mendorong wisatawan domestik untuk bepergian dalam negeri sehingga perputaran ekonomi berlangsung di dalam.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kaisar yang Biadab

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix tidak akan kembali

Bahlil Soal Permintaan IMF: Sampai Langit Runtuh Tetap Hilirisasi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak mau menuruti rekomendasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Bahlil membantah keterangan IMF yang menyebut hilirisasi dalam larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain.

"Sampai langit runtuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin," ucap Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (30/6).

Bahlil merinci larangan ekspor berdampak pada meningkatnya realisasi investasi di sektor industri logam dasar. Pada 2019 investasi di industri tersebut hanya mencapai Rp61,6 triliun.

Setelah pemerintah menggalakkan hilirisasi, investasi di industri logam dasar meningkat menjadi Rp171,2 triliun pada 2022. Lalu, hilirisasi juga berdampak pada membaiknya neraca perdagangan RI.

Ia mencatat, neraca dagang Indonesia defisit US,6 miliar pada 2019 atau sebelum ada larangan ekspor dan hilirisasi. Setelah itu, neraca dagang pun terus surplus. Pada 2022, neraca dagang RI surplus US,5 miliar.

"Dengan hasil hilirisasi ini surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang ini dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi ini akibat apa? Hilirisasi," ucap Bahlil.

Lihat Juga : Bank Dunia Beri Pinjaman Rp22,5 T ke Ukraina untuk Hadapi Rusia

Tak hanya itu, ia juga menuturkan hilirisasi mendorong pertumbuhan penciptaan tenaga kerja pada sektor pertambangan dan industri logam dasar.

Menurut Bahlil, sejak berlakunya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor tersebut mencapai 26,9 persen dalam empat tahun terakhir.

"Jadi sangatlah tidak rasional bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara," imbuh Bahlil.

Sebelumnya, IMF meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Lihat Juga : IMF Minta Jokowi Longgarkan Pembatasan Ekspor Nikel Cs

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

Jokowi sudah melarang ekspor nikel sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US,1 miliar atau Rp17 triliun.

Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US,9 miliar atau Rp326 triliun.

Selain nikel, Jokowi juga melarang ekspor bauksit mulai Juni ini. Kebijakan itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama,Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua,meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru.

Ketiga,meningkatkan penerimaan devisa.

Keempat,menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

Pernyataan Keras Bahlil ke IMF Usai Minta Longgarkan Ekspor Nikel Cs******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan sikap keras terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) usai minta Indonesia membuka kembali keran ekspor nikel dan bahan mineral lainnya.

Menurutnya, permintaan yang disampaikan IMF kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut tidak berdasarkan logika atau ngawur. Sebab, bisa mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.

"Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita digores oleh siapapun dan saya pikir ini harus kita lawan cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Dia tidak usahlah campur-campur mengurus Indonesia, " ujarnya pada Jumat (30/6).

Tak hanya itu, Bahlil juga terang-terangan menyebut IMF sebagai lintah darat karena pernah menjerumuskan Indonesia ke titik terendah.

Berikut daftar pernyataan keras Bahlil ke IMF terkait pembukaan larangan ekspor mineral mentah:

1. IMF Lintah Darat

Bahlil menyebutkan IMF sebagai lintah darat saat memberikan utang ke dalam negeri. Sebab, saat memberikan utang, paket kebijakan ekonomi yang disarankan tidak sesuai sehingga perekonomian Indonesia makin terpuruk.

"Menurut kajian mereka juga mengatakan, ini kayak lintah darat ibaratnya. Jadi banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tak cocok dengan negara kita," kata Bahlil.

Lihat Juga : Bahlil Sebut Pemikiran IMF soal Pembatasan Ekspor Nikel Cs Keliru

2. IMF Jadikan Indonesia Pasien ICU

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil pun mengungkapkan IMF pernah menjadikan Indonesia seolah pasien yang salah diagnosa. Di mana, harusnya hanya pasien rawat inap menjadi pasien ICU.

Hal tersebut terjadi pada saat krisis moneter 1998 silam. Pada saat itu, semua rekomendasi untuk mengatasi krisis yang disarankan IMF justru membuat Indonesia makin terpuruk.

"Dia sudah pernah menjadikan kita pasien yang gagal diagnosa. Apakah kita akan mengikuti dokter yang sudah membawa kita dari ruang rawat inap ke ruang ICU? Ibarat orang sakit harusnya nggak operasi total, kemudian operasi total terus gagal," jelasnya.

3. Tak Butuh Saran IMF Lagi

Dengan kondisi tersebut, maka Bahlil menekankan Indonesia tak lagi membutuhkan saran-saran dari IMF. Menurutnya, ketimbang memberikan rekomendasi tak berguna bagi Indonesia, IMF sebaiknya memberikan saran ke negara yang lagi gagal.

Bahlil pun memastikan larangan ekspor bahan mineral mentah akan tetap dilakukan pemerintah sesuai dengan rencana yang telah disusun.

"Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Panggil pahlawan dari dunia lain

PODCAST: Bos Kadin Blak******

ASEAN Business Awards 2023, ajang penghargaan bisnis bergengsi di kawasan Asia Tenggara akan digelar pada 4 September mendatang.

Berbagai pelaku bisnis se-ASEAN mulai dari tingkat individu, UMKM, sampai perusahaan skala besar akan memperebutkan 13 kategori penghargaan yang terbagi dalam delapan pilar.

Mulai dari penghargaan untuk pelaku usaha yang mampu melakukan transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan kesehatan, hingga penghargaan khusus untuk para pelaku usaha muda dan perempuan.

Ketua ASEAN Business Advisory Council sekaligus Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid akan menjawab berbagai pertanyaan tersebut di Podcast Money Honey Episode 3: Bos Kadin Blak-blakan soal Asean Business Awards hingga Skin Care.

Podcast tersebut akan dipandu oleh jurnalis ekonomi CNN Indonesia Yuli Yanna Fauzie di laman CNNIndonesia.com pada Selasa (4/6) pukul 19.00 WIB.

Streaming Podcast Money Honey juga dapat disaksikan di kanal Youtube CNN Indonesia.