promo bayar angsuran kredivo

Dunia Seribu Rumah

Perlu Peta Jelas Agar Larangan Ekspor 21 Komoditas Tak Jadi Bumerang******

Pemerintah berencana melarang ekspor21 komoditas produk sumber daya alam(SDA) Indonesia dalam bentuk mentah hingga 2040 mendatang.

Hal ini dilakukan atas nama hilirisasi guna memberikan nilai tambah pada sejumlah komoditas tersebut.

Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sudah melarang ekspor nikel sejak 2020. Lalu tahun ini akan dilanjutkan dengan bauksit dan tembaga. 

"Selain bauksit, tembaga, timah kita juga sudah bangun peta jalan hilirisasi bagi Indonesia sampai 2040. Itu ada 21 komoditas," ujarnya dalam webinar Indef, Rabu (8/2).

Menurutnya, 21 komoditas tersebut terbagi dari delapan sektor prioritas antara lain mineral, batu bara, minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Bahlil juga memperkirakan jumlah investasi untuk mengembangkan bahan mentah tersebut mencapai US$5,3 miliar atau Rp8.179,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Ia menilai larangan ekspor bahan mentah 21 komoditas itu adalah langkah dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk menambah pundi-pundi ke perekonomian. Kepercayaan diri Bahlil itu berdasar hasil dari larangan ekspor nikel mentah pada 2020 lalu yang memberikan nilai tambah sangat besar.

Lihat saja, pada 2017 sebelum larangan, ekspor produk besi dan baja Indonesia hanya US,3 miliar. Lalu, setelah larangan berlaku, pada 2022 realisasi ekspor produk besi dan baja tercatat sebesar US,8 miliar.

"Jadi ini adalah jalan, strategi, yang harus Indonesia lakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita, dorong jadi negara baik dan optimalisasikan sumber daya alam yang ada. Ini ada strategi negara," ucapnya.

Adapun 21 komoditas yang bakal dilarang ekspor itu adalah batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas, perak aspal buton, minyak bumi, dan gas bumi.

Lalu, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, genah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, serta garam.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan dalam melaksanakan wacana ini, pemerintah tidak boleh serampangan. Yang terpenting dari rencana pemerintah dalam melarang ekspor 21 komoditas adalah roadmapatawa peta jalan yang jelas.

Dalam roadmaptersebut, harus ada tahapan dari setiap fase yang ingin dicapai pemerintah dalam kebijakan pelarangan ekspor komoditas mentah. Misalnya, kata Yusuf, dalam lima tahun ke depan pemerintah mempersiapkan pembangunan smelter, terutama untuk komoditas yang membutuhkannya untuk tuntutan hilirisasi.

Selain itu, dalam lima tahun ke depan lagi juga bisa ditetapkan bagaimana bentuk ataupun cara yang dilakukan pemerintah untuk menggaet investasi dalam rangka mendorong hilirisasi 21 komoditas ini.

Tak ketinggalan, perlu ada proyeksi kebutuhan dari 21 komunitas itu dalam jangka panjang. Artinya, proyeksi kebutuhan ini tentu akan bermanfaat terutama untuk memastikan supplyyang akan diproduksi oleh 21 komoditas tersebut tidak berlebih di perjalanan sampai 2040 nanti.

"Karena kalau kita berbicara suplai yang berlebih ini kan akan mengerek harga komoditas tersebut ke level yang lebih rendah dan tentu posisi ini tidak menguntungkan terutama bagi pelaku usaha dan juga pemerintah," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga menyebut proyeksi terkait kebutuhan dari 21 komoditas ini akan sangat penting terutama untuk mempersiapkan berapa lama waktu transisi yang dibutuhkan.

Dengan kata lain, jika dalam lima tahun ke depan ada komoditas tertentu yang relatif belum siap untuk dilarang ekspornya, maka masih harus diberikan waktu lagi.

"Dan ketika kita berbicara waktu sekali lagi ini akan kembali lagi ke masing-masing dari komoditas tersebut," kata Yusuf.

Lihat Juga : Konflik Berlarut Ancam Pembangunan Infrastruktur di Papua

Pastikan Tak Ada Balas Dendam dari Negara Lain

Kebangkitan Taikoo

Dianggap Sukses Pulihkan Parekraf, Sandiaga Dianugerahi Gelar Pangeran******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendapat gelar Pangeran Nata Yasa Wangsa oleh Kerajaan Mempawah.

Penobatan gelar kebangsawanan itu disampaikan langsung Baginda Raja Mempawah ke-13, Pangeran Ratu Mulawangsa Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim di Istana Amantubillah, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Jumat (10/2).

Anugerah itu diberikan karena Sandiaga dinilai berhasil memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, terutama pascapandemi Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga menyatakan, sangat mendukung pelestarian alam dan budaya yang dilakukan Kerajaan Mempawah.

Tak hanya melestarikan kearifan lokal, Sandiaga menilai, upaya yang dilakukan Kerajaan Mempawah juga mampu menjadi daya tarik wisata yang menarik. Dengan begitu roda perekonomian dapat berputar lewat terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Mempawah.

"Kami sangat mendukung pelestarian budaya ini. Dan juga ada hutan kota yang nanti akan menjadi daya tarik wisata," katanya.

"Mudah-mudahan bisa dikembangkan dalam sebuah kolaborasi, sehingga tercipta peluang usaha dan lapangan kerja bagi 300.000 masyarakat Kabupaten Mempawah," ujar Sandiaga menambahkan.

Menparerkraf Sandiaga Uno saat dianugerahi gelar Pangeran Nata Yasa Wangsa oleh Kerajaan Mempawah. (Foto: Arsip KEMENPAREKRAF RI).

Sandiaga menegaskan, Kemenparekraf mendukung penuh seluruh upaya pengembangan sektor parekraf Kabupaten Mempawah yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menurutnya, Kabupaten Mempawah memiliki beragam komunitas kreatif yang harus didukung melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Di antaranya lewat sejumlah program Kemenparekraf, seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia, Kabupaten dan Kota Kreatif, serta program lainnya.

"Juga ada nantinya infrastruktur ekonomi kreatif yang didukung dalam bentuk penguatan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif dengan Dana Alokasi Khusus," ungkap Sandiaga.

"Ini akan kami koordinasikan dengan pimpinan Kabupaten (Mempawah) dan Provinsi (Kalimantan Barat)," tutupnya.

Bab dari masa lalu

DPR Bicara Potensi Pencabutan Izin Pengembang Meikarta******

DPR RI menyinggung soal potensi pencabutan izin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta buntut polemik pihak Meikarta dengan para pembeli apartemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pencabutan izin bisa berdampak luas pada pembeli yang menuntut haknya. Hal itu ia sampaikan usai bertemu pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Saya pikir soal pencabutan izin itu juga kita jangan masuk ke ranah itu, karena bisa berdampak pada konsumen lain yang ribuan. Tapi bagaimana solusinya supaya permasalahan yang ada ini di beberapa atau sekelompok pembeli bisa teratasi dengan baik," katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Sebelumnya, Wendy salah satu konsumen Meikarta meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan memasarkan apartemen. Ia mencontohkan para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU, Selasa (7/2) lalu.

Lihat Juga : Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus Mulai 1 Januari 2025

Sebetulnya, pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, pengembang wajib memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli. Hal itu dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

Lalu, di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Kemudian di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, ada beberapa perubahan di UU Rusun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yang diterbitkan 30 Desember lalu.

Salah satu perubahan mencakup mekanisme sanksi yang diatur dalam Pasal 117 Perppu Cipta Kerja. Ayat (2) Pasal 117 ayat 2 menyebut selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan status badan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Iblis ada di sekitar

Pengoplos 350 Ton Beras Bulog di Banten Cuan Hingga Rp1,29 M******

Tujuh pengoplos berasBulogyang ditangkap Polda Bantenmendapat keuntungan sebesar Rp3.700 per kg untuk 350 ton berasBulog yang mereka campur. Beras oplosan itu lalu dikemas dengan merek lain seperti Rojo Lele, Badak dan lainnya.

Jika ditotal, mereka mengantongi Rp1,29 miliar keuntungan hasil mengoplos beras. Beras Bulog yang berkualitas premium dibeli Rp8.300 per kg, lalu dijual Rp12 ribu per kg. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menduga para pengusaha itu membeli beras saat operasi pasar.

"Beras Bulog mereka beli Rp8.300 (per kg), langsung diganti bajunya. Dia jual dengan pasar premium yang rata-rata Rp12 ribu," kata Buwas di Polda Banten, Jumat (10/2).

Buwas bahkan mencurigai beras oplosan Bulog juga diselundupkan ke luar negeri. Jika benar, ini akan semakin mempersulit masyarakat yang membutuhkan beras.

"Negara ini berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tapi ada oknum yang memanfaatkan, oknum pengusaha, beras ini justeru akan dikeluarkan dari Indonesia. Nanti yang akan mendalami dari pihak kepolisian," imbuhnya.

Menurut Buwas, Bulog telah mengimpor 500 ribu ton beras dari berbagai negara dan sudah di sebar ke 12 provinsi di Indonesia untuk menurunkan harganya. Namun, operasi pasar Bulog dimanfaatkan pengusaha nakal untuk meraih keuntungan berlipat dan menyengsarakan masyarakat.

Ia berharap pemerintah daerah menyiapkan peraturan untuk mengatur penyaluran dan harga beras, sehingga tidak ada penyelewengan beras subsidi.

"Saya juga bicara dengan Pj Gubernur (Banten), dari pelajaran ini kita harus mulai mengatur bagaimana melakukan pengawasan secara menyeluruh kedepan, kalau tidak ini akan terus berulang," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tao Tongxuan

Garuda Usul Biaya Pesawat Haji Rp33,4 Juta, Lebih Murah dari Kemenag******

PT Garuda Indonesia (Persero) mengusulkan biaya penerbangan ibadah haji tahun ini sebesar Rp33,4 juta per pesawat. Angka itu lebih rendah dari usulan Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp33,97 juta.

"Jadi (harga per embarkasi) sekitar Rp33,4 juta," kata Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi dalam rapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BIPIH 2023 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Secara rinci usulan itu meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Untuk biaya langsung terdapat harga BBM atau avtur sebesar Rp13,1, aircraft lease Rp12 juta, persiapan teknis operasi pesawat Rp812 ribu, liability insurance Rp7 ribu, extented operating hours Rp77 ribu.

Sementara, untuk biaya tidak langsung yang tercantum dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) meliputi ground staff salary Rp106 ribu, duty trip and hotac Rp222 ribu, crew recruitment training Rp62 ribu, dan insurance pax Rp19 ribu.

Lebih lanjut terdapat remote terminal and system facility (di Arab Saudi) Rp227 ribu, pilgrim service Rp1,1 juta, dan baggage handling service Rp227 ribu. Secara akumulatif, biaya tidak langsung mencapai Rp2,09 juta.

Untuk keuntungan yang diambil Garuda, mereka mematok 2,5 persen dari keseluruhan biaya. Artinya, keuntungan itu adalah Rp815 ribu.

"Total costnya (langsung dan tidak langsung) sekitar Rp31,4 juta ditambah dengan airport building PSC sekitar Rp1,1 dan totalnya sekitar Rp32,6. Kita hitung kalau based refer ke tahun lalu sekitar 2,5 persen margin," terang Ade.

Ade memaparkan total biaya ini dengan asumsi kurs rupiah terhadap dollar AS adalah Rp15.350. Sedangkan, asumsi harga rata-rata avtur saat musim haji sebesar 93 cen per liter.

Menurutnya, harga avtur di tiap embarkasi bisa berbeda. Misalnya di Jakarta harga avtur per liter hanya 97,6 cen, namun di beberapa bandara daerah lain bisa mencapai 111 cen.

"Saat ini ada kenaikan karena kebutuhan avtur itu tinggi, sehingga Pertamina mempublishnya di angka itu. Itu resmi Pertamina," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Jagoan Kripto Loyo di Awal Pekan, XRP Paling Anjlok******

Harga mayoritas kripto dengan kapitalisasipasarterbesar kompak memerah pada Senin (13/2).XRPmenurun paling dalam.

Mengutip coinmarketcap, XRP terperosok 3,6 persen ke US<句子>,36 per koin. Dalam sepekan, koin nomor 6 ini tercatat melemah 7,9 persen.

Bitcoin dihargai US.698 per keping imbas pelemahan tipis 0,51 persen. Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, Ethereum, tergelincir 1,9 persen ke US.504 per koin.

Dogecoin dihargai US<句子>,08 per koin setelah melemah 1,2 persen. Si Koin Meme ini tercatat sudah turun 12 persen dalam sepekan.

Tether, USD Coin dan Binance USD masih setia sebagai koin berharga US. Trio satu dolar AS ini berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Polygon pun melemah 2,5 persen ke harga US,21 persen per koin. Tren sepekan, koin nomor 1o ini masih berhasil naik tipis 0,5 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]