harum4d 4d

Jerman Berdarah Besi

waktu slot gacor

Rumah BUMN berikan bantuan alat produksi kepada UMKM di Natuna******

Kedua kelompok ini belum pernah menerima bantuan dari pihak mana pun.

Natuna (ANTARA) - Rumah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan bantuan berupa alat produksi kepada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Fasilitator Rumah BUMN Kabupaten Natuna Ayundia Stianingsih saat dihubungi melalui telepon dari Natuna, Kamis, mengatakan kelompok UMKM yang mendapatkan bantuan tersebut adalah Kelompok Usaha Maju Bersama dari Desa Binjai, Kecamatan Bunguran Barat, dan Kelompok Maju Bersama Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga. "Alatnya sudah kami serahkan semalam," ujar dia pula. Tujuan pemberian bantuan tersebut adalah untuk mempermudah para pelaku usaha memproduksi produk mereka. Menurut dia, dengan memudahkan pekerjaan para pelaku usaha, maka akan meningkatkan ekonomi pelaku usaha tersebut. Adapun alat yang diberikan kepada Kelompok Maju Bersama, antara lain alat penggiling adonan, sealer dan alat pengering minyak, sedangkan Kelompok Usaha Maju Bersama antara lain alat pembuat kue bolu 10 pcs, alat pembuat kue semprong 10 pcs, sealer, mixer, timbangan digital, mesin parutan kelapa, dan toples. "Kedua kelompok ini belum pernah menerima bantuan dari pihak mana pun," ujar dia lagi. Ia menambahkan para kelompok tersebut memproduksi berbagai makanan olahan, mulai dari kerupuk, keripik, peyek, dan kue. Penerima bantuan merupakan kelompok binaan mereka. "Kami ingin memajukan UMKM desa agar menjadi UMKM yang bisa bersaing dengan UMKM yang lain, serta kami juga berencana mau memasarkan produk mereka sampai ke luar Natuna, dari tingkat nasional maupun global," kata dia pula.Baca juga: Rumah BUMN Denpasar ajak 13 UMKM binaan di Inacraft 2024
Baca juga: Rumah BUMN Pekanbaru gelar pelatihan memasak menu buka puasa

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

jalan misterius

list situs slot

KPU RI selesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 38 provinsi******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional untuk 38 provinsi meliputi Pemilu Presiden/Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI pada pukul 19.09 WIB.

"Rekapitulasi pilpres serta pemilu anggota DPR dan DPD dari 38 provinsi sudah dilaksanakan. Tentu saja kami menyadari dan mengetahui bersama ada dinamika, ada catatan kejadian khusus, ada catatan keberatan," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu.

Hasyim menjelaskan bahwa rekapitulasi suara tingkat nasional telah selesai dan aman, kemudian berlanjut dengan agenda penetapan hasil Pemilu 2024 pada pukul 20.00 WIB.

"Oleh karena itu, rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional kami nyatakan selesai, dan kami jeda terlebih dahulu, dan nanti kami buka lagi pukul 20.00," ujarnya.

Oleh sebab itu, Hasyim meminta para saksi peserta pemilu untuk hadir dalam agenda tersebut.

"Mohon dengan sangat bapak/Ibu peserta pemilu karena nanti kegiatannya adalah agenda penetapan hasil pemilu secara nasional, mohon nanti dihadirkan saksi-saksi di tingkat nasional," katanya.

Sementara itu, usai mengesahkan rekapitulasi Pemilu Anggota DPD RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Hasyim mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan rekapitulasi di 128 wilayah panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

"Dengan demikian, rangkaian rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu di luar negeri yang dikerjakan teman-teman PPLN di 128 PPLN sudah dilaksanakan," ujarnya.

Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional yang dilakukan KPU RI mulai Rabu (28/2) hingga Senin (18/3), pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 427.871 suara di 128 wilayah PPLN.

Di urutan kedua adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 125.110 suara, dan posisi terakhir pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. yang mendapatkan 118.385 suara.

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3) hingga Rabu (20/3) pukul 19.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara pilpres pada 38 provinsi di tingkat nasional.

Ke-38 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh

Berikutnya Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua.

Pasangan Prabowo-Gibran meraih 95.876.820 suara di 38 provinsi tersebut. Berikutnya pasangan Anies-Muhaimin mendapatkan 40.846.616 suara dan pasangan Ganjar-Mahfud meraih 26.923.123 suara.

Total suara 128 PPLN dan 38 provinsi, pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.304.691 suara, pasangan Anies-Muhaimin mendapatkan 40.971.726 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud memperoleh 27.041.508 suara.

Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi, sedangkan Anies-Muhaimin meraih perolehan suara terbesar di dua provinsi. Sementara itu, Ganjar-Mahfud tidak memenangi satu pun provinsi.

Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.

Disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Baca juga: KPU sahkan Prabowo-Gibran unggul di Papua
Baca juga: KPU RI sebut sengaja beri waktu rehat untuk dua provinsi tersisa

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Panggil para pahlawan

aroma 77 slot

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

(rir/rir)

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

rajawali slot

9 Gurita Bisnis Gibran yang Sesaat Lagi Akan Dilantik Jadi Wapres******

Daftar Isi

• 1. Chili Pari
• 2. Markobar
• 3. Pasta Buntel
• 4. Mangkok Ku
• 5. Hompimpa Games
• 6. Tugas Negara Bos
• 1. Goola
• 2. Siapmas
• 3. Ternakopi

Jakarta, CNN Indonesia--

KPU menetapkan pasangan Prabowo-Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024. 

Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara sah. Perolehan suara pasangan ini setara dengan 58,6 persen dari total suara nasional 164.227.475.

Jauh sebelum memenangkan Pilpres 2024, nama Gibran dikenal sebagai putra Presiden Jokowi yang memiliki segudang gurita bisnis.

Berikut daftar bisnis Gibran;

1. Chili Pari

Chili Pari merupakan bisnis katering yang didirikan Gibran pada 2010. Gibran mengusung konsep one stop wedding solutionbagi kliennya.

Selain jasa katering, Chili Pari juga menyediakan gedung, souvenir, undangan, riasan pengantin, pembawa acara, hingga konsultasi rencana pernikahan.

Melalui bisnis ini Gibran diangkat sebagai Ketua Asosiasi Jasa Boga Indonesia (APJBI) Kota Solo.

2. Markobar

Lima tahun setelah Chili Pari berdiri, Gibran kembali masuk ke bisnis martabak manis lewat Markobar atau Martabak Kota Barat. Bisnis ini sebenarnya didirikan oleh Arif Setyo Budi sejak 1996.

Dalam perjalanannya, Gibran bergabung untuk mengembangkan bisnis tersebut. Saat ini, Markobar memiliki 33 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia.

3. Pasta Buntel

Gibran juga merambah bisnis kuliner berbahan dasar pasta. Bersama tiga orang rekannya, ia mendirikan Pasta Buntel pada Oktober 2015.

Berbeda dengan pasta pada umumnya, Gibran memadukan pasta dengan bumbu nusantara. Cara memasaknya juga dibungkus daun pisang layaknya pepes.

4. Mangkok Ku

Gibran juga tak ingin ketinggalan maraknya tren rice bowl. Pada pertengahan 2019, Mangkok Ku diluncurkan. Dalam bisnis ini, Gibran menggandeng Kaesang, Chef Arnold Purnomo, dan Randy Julius.

Beberapa menu yang ditawarkan antara lain brisket spicy sauce, ox-tounge dabu, dan egg sausage mayo.

5. Hompimpa Games

Gibran dan Kaesang juga merambah bisnis di industri board game dengan bergabung bersama Hompimpa Games. Perusahaan itu merupakan sebuah publisher asal Solo yang menerbitkan Math Cat, The Art of Batik dan board game asli Indonesia lainnya.

Bergerak sebagai publisher and store, Hompimpa Games mencoba merealisasikan ide-ide kreatif para game designer dan game developer agar dapat dinikmati oleh para seluruh lapisan masyarakat.

6. Tugas Negara Bos

Gibran dan Kaesang juga berkolaborasi dalam merintis usaha pembuatan jas hujan bernama Tugas Negara Bos pada 2017.

Sekilas jas hujan buatan Kaesang dan Gibran ini sama dengan jas hujan pada umumnya. Perbedaan dari jas hujan ini dengan jas hujan lainnya terletak pada tulisan Tugas Negara Bos! dan gambar garuda di bagian depannya.

Alih alih cuan, tak semua bisnis yang dirambah Gibran sukses. Beberapa diantaranya ada yang gulung tikar seperti berikut:

1. Goola

Pada Juli 2015, Gibran menjajal bisnis minuman khas Indonesia lewat Goola. Gerai minuman ini menawarkan minuman tradisional yang dikemas kekinian seperti es doger, es cincau, hingga ketan hitam.

Bisnis ini pun sudah gugur sejak 2020. Hal itu terlihat dari akun media sosial Instagramnya yang sudah tidak update.

2. Siapmas

Bersama Kaesang, Gibran meluncurkan merek Siapmas. Usaha ini memproduksi minuman tradisional siap seduh Ngedrink yang dipasarkan di minimarket.

Selain itu, Siapmas juga memproduksi camilan keripik yang terbuat dari tepung terigu, sagu, minyak sawit dan varian bumbu masakan tradisional seperti nasi goreng seafood dan seblak Bandung. Sama dengan Ngedrink, Kemripik dapat ditemukan di minimarket.

3. Ternakopi

Gibran dan Kaesang juga masuk ke bisnis kopi kekinian melalui Ternakopi pada April 2019. Ternakopi pun memiliki lebih dari 40 cabang di seluruh Indonesia.

Usaha ini gulung tikar saat pandemi covid-19 merebak. Kaesang mengatakan produk kopi itu tak laku. Alhasil, seluruh cabang pun lenyap.

[Gambas:Video CNN]

(wlm/mrh)

Pejuang mutlak

situs slot 789

PBNU imbau umat bergerak bantu korban bencana di Sumbar dan Jateng******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengimbau masyarakat khususnya umat Islam untuk bergerak membantu korban bencana yang terjadi di beberapa wilayah pada saat masa Ramadhan.

"Kami berharap bahwa ada gerak yang signifikan di dalam masyarakat ini khususnya umat Islam dalam suasana Ramadhan, mari kita memanfaatkan kesempatan berkah Ramadhan untuk sungguh-sungguh bergerak membantu saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami kesusahan sebagai dampak bencana," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Secara khusus PBNU sudah menginstruksikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LazisNU) untuk penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dari LazizNU khususnya kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat dan Jawa Tengah. 

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) telah membuka akses untuk berkoordinasi dengan masyarakat terdampak di kedua wilayah itu dan akan melakukan konsolidasi lebih lanjut dengan memobilisasi tenaga bantuan dari lingkungan NU.  

"Ini adalah memang waktu-waktu yang membutuhkan kepedulian kita semua, membutuhkan bahkan konsentrasi untuk segera mengentaskan kesulitan yang dialami oleh warga karena bencananya juga relatif memang berdampak cukup besar," ujarnya.  

Sementara itu, Ketua LAZISNU PBNU Habib Ali Hasan Al Bahar mengatakan sudah siap untuk menyalurkan bantuan ke lokasi bencana.

"Kami sudah memiliki tidak kurang Rp9 miliar yang sudah siap dan nanti kami akan salurkan. Kemudian juga kami memiliki yang bisa akan kami salurkan koordinasi dengan LPBI itu ada makanan, kemudian yang diperlukan selimut," katanya.

Sebelumnya, bencana banjir terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat serta Kabupaten Demak dan Kudus di Jawa Tengah.

Baca juga: BRIN: Pembabatan hutan sebabkan Selat Muria jadi daratan

Baca juga: BAZNAS penuhi kebutuhan gizi pengungsi banjir Kudus selama Ramadhan

Baca juga: Jusuf Kalla: PMI siap penuhi kebutuhan pengungsi akibat banjir Demak

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

kaisar kuno

pola mahjong ways 1 hari ini

BI Izinkan Pebisnis Pakai Rekening Simpanan Dolar Jaminan Kredit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan eksportir bisa menggunakan rekening khusus simpanan DevisaHasil Ekspor (DHE) sebagai jaminan pengambilan kreditdi perbankan.

Hal ini sebagai jawaban atas keresahan eksportir yang takut kekurangan modal karena diwajibkan menyimpan DHE nya di dalam negeri sebanyak 30 persen selama tiga bulan mulai 1 Agustus 2023.

"Kalau eksportir butuh rupiah, deposito valas atau reksus valas bank bisa digunakan sebagai agunan untuk kredit rupiah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jumat (28/7).

"Jadi bank bisa memberikan kredit rupiah kepada eksportir dengan agunan reksus atau deposito valas, (untuk besaran) suku bunganya antara bank dengan eksportir," jelasnya.

Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memastikan pihaknya telah memberikan memberikan arahan dan imbauan kepada seluruh perbankan agar bisa menjadikan rekening khusus DHE sebagai jaminan pemberian kredit kepada eksportir.

Dengan demikian, maka eksportir tak perlu lagi khawatir jika kekurangan modal akibat DHE nya di tahan selama tiga bulan. Sebab, pemerintah pun menyiapkan kemudahan lainnya.

"OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank yaitu untuk dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai di dalam aturan OJK mengenai kualitas aset," pungkas Mahendra.

Sebelumnya, para eksportir mengungkapkan cemas dengan aturan wajib simpan DHE ini. Sebab kebijakan itu mereka nilai bisa mengganggu arus keuangan perusahaan karena uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

"Aturan tersebut akan mengganggu arus kas para eksportir SDA, bukan saja perusahaan pertambangan batu bara, tetapi juga mineral, kehutanan, perkebunan, dan perikanan," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/7).

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Lihat Juga : Jokowi Ancam Pangkas Anggaran K/L yang Ogah Belanja Produk Lokal

(ldy/agt)