daftar slot yang lagi gacor sekarang

momok ilmu hitam

Kemnaker Larang Pengusaha Minta Buruh Resign Agar Tak Bayar Pesangon******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarang pengusaha meminta pekerja mengundurkan diri alias resign demi menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti yang dihadapi karyawan PT Nikomas Gemilang. Apalagi permintaan dilakukan demi mengindari kewajiban membayar pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengundurkan diri merupakan inisiatif dari diri sendiri si pekerja.

Oleh karena itu, pengunduran diri tidak boleh atas paksaan atau permintaan dari pihak lain.

Ia juga mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan atau aduan dari karyawan maupun pihak PT Nikomas Gemilang.

Indah menuturkan jika karyawan dari perusahaan produsen sepatu olahraga di Serang, Banten itu mengadu ke Kemnaker, pihaknya siap melakukan mediasi bipartit.

Sebelumnya, PT Nikomas Gemilang meminta 1.600 pegawainya mengundurkan diri karena imbas perang Rusia dan Ukraina, harga energi serta permintaan sepatu olahraga yang merosot.

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, tetapi mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti setop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Jimat Misterius

Menaker Bantah Perppu Ciptaker Hapus Cuti Melahirkan dan Haid******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tidak menghapuscuti melahirkandan haid bagi pekerja wanita.

Ida menerangkan kedua cuti tersebut masih diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Ketentuan-ketentuan di UU Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak diatur di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker berarti tetap berlaku, misalnya tentang cuti melahirkan," ujar Ida di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid," bunyi aturan itu.

Sementara itu, cuti melahirkan dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

"Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan," bunyi pasalnya.

Jaminan bagi pekerja perempuan yang mengambil dua hak cuti tersebut tetap menerima gaji dijamin dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b untuk cuti haid, dan Pasal 84 untuk cuti melahirkan.

Jawaban Ida ke DPR

Hari ini, Ida menjelaskan substansi pembahasan saat dipanggil Komisi IX DPR RI untuk membahas Perppu Cipta Kerja.

Rapat kerja (raker) tersebut sejatinya dilakukan terbuka, tetapi Ida meminta rapat dilanjutkan secara tertutup untuk pendalaman dari para anggota DPR terkait isi Perppu Ciptaker tersebut.

"Mereka (DPR) sebenarnya berharap agar nanti pada proses penetapan peraturan pemerintah (PP) memperluas dialog dan diskusi. Mereka juga ingin diajak berdiskusi bersama tentang konten yang akan diatur dalam 2 PP, yakni PP tentang pengupahan dan PP tentang outsourcing atau alih daya," ujarnya.

Ia mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup karena pemerintah sudah menyampaikan Perppu Ciptaker tersebut ke DPR. Selain itu, Ida menegaskan pemerintah sudah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan perppu ini.

Ida merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Ia sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Perppu Ciptaker tersebut.

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Hidup di surga

Erick Thohir Bongkar Modus Korupsi Dana Pensiun BUMN******

Menteri BUMN Erick Thohir ungkap moduskorupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah. Salah satunya, sengaja menghilangkan aset.

Hal ini disampaikan Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN, pada Rabu (11/1) malam dalam acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem'.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujarnya dikutip, Kamis (12/1).

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jagalegacyini," imbuhnya.

Ia menyebutkan saat ini makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

"Sekarang saya bekerjasama dengan BPKP untuk menyusun blacklist,siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklisthanya presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan Asabri dan Jiwasraya," jelasnya.

Sebelumnya, Erick mengumumkan dari laporan yang dia terima terkait dana pensiun BUMN, sebesar 65 persen bermasalah. Hanya 35 persen saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.

"Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lahan pertanian yang indah

8 Bantahan Kemnaker Soal Perppu Ciptaker: Upah Hingga Pesangon Dihapus******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.

Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:

1. Outsourcing alias tenaga ahli daya

Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.

"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.

Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.

2. Formula upah minimum bisa berubah dalam keadaan tertentu

Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.

"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.

Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.

"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.

3. PKWT seumur hidup

Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.

"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.

Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.

4. Waktu libur cuma sehari dalam seminggu

Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.

Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.

Cuti Panjang Hingga Penghapusan Pesangon

Pejuang mutlak

Nelayan Keluhkan Lamanya Pencairan Jaminan Kematian dari BPJamsostek******

Keluarga nelayan mengeluhkan lamanya proses pencairan santunanatau jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, klaim tersebut tak kunjung diproses meski ahli waris sudah menunggu seminggu lebih.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Syafii selaku anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Demak sekaligus agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) BPJS Ketenagakerjaan Demak.

"Kasus ini baru, kawan kami nelayan meninggal di tengah laut. Kami mohon dipercepat untuk klaim jaminan kematian, kecelakaan, dan untuk anak sekolah. Karena yang kami tahu itu prosesnya lama untuk yang meninggal dalam bekerja," keluhnya dalam Diskusi Publik Nelayan Menghadapi Krisis Iklim, Kamis (12/1).

Keluhan serupa juga datang dari Anggota KNTI Lamongan Sabiqin. Ia mengatakan ketika nelayan terkena musibah kesulitan melakukan klaim.

Sabiqin menyebutkan ada salah satu nelayan Lamongan yang baru-baru ini meninggal dunia karena terseret ombak. Ia menekankan agar pihak BPJS Ketenagakerjaan bisa mempercepat proses klaim tersebut.

Merespons hal tersebut, Asisten Deputi Kepesertaan Skala Kecil Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari mengatakan pihaknya masih perlu koordinasi dengan kantor cabang di daerah.

"Untuk kasus kecelakaan kerja, setelah berkas lengkap, seperti kronologis kejadian kemudian penyebab kematian akan diverifikasi. Kami memang sedang dalam proses tahap verifikasi dan validasi, tentunya untuk memastikan hak-hak sesuai ketentuan berlaku," jawab Hery.

Lebih lanjut, Hery mencotohkan soal syarat klaim tambahan bagi anak nelayan yang meninggal dunia dan ingin mencairkan beasiswa. Ia mengatakan perlu verifikasi berupa rapor sang anak untuk membuktikan ahli waris masih sekolah atau kuliah.

Sementara itu, Hary menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan meng-coversantunan kematian hingga Rp42 juta. Penyebab kematian yang dicover adalah sakit, meninggal dunia, meninggal mendadak di rumah, bahkan meninggal karena bunuh diri.

Rincian santunan kematian tersebut, antara lain Rp20 juta santunan kematian, Rp10 juta untuk biaya pemakaman, dan santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp12 juta yang bisa dibayarkan sekaligus.

Sementara untuk manfaat beasiswa diberikan maksimal senilai Rp174 juta untuk dua orang anak yang masih menempuh pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar Loli yang Berubah

Harga Emas Antam Berkilau di Rp1,035 Juta Hari Ini******

Harga jual emasPT Aneka Tambang(Persero) Tbk atau Antamberada di posisi Rp1,035 juta per gram pada Selasa (10/1). Harga emas tercatat naik Rp2.000 dari Rp1,033 juta per gram pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp2.000 dari Rp941 ribu menjadi Rp943 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp569 ribu, 2 gram Rp2,01 juta, 3 gram Rp2,99 juta, 5 gram Rp4,96 juta, 10 gram Rp9,86 juta, 25 gram Rp24,54 juta, dan 50 gram Rp49,01 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,29 persen menjadi US.872,4 per troy ons. Sementara itu, harga emas di perdagangan spot melemah 0,13 persen ke US.869,4 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas melemah hari ini. Harga emas akan turun oleh reboundpada dolar AS dan imbal hasil obligasi AS.

Selain itu, harga emas juga akan tertekan oleh aksi profit takingdari kenaikan harga yang tajam sebelumnya.

"Harga emas juga tertekan oleh aksi profit takingdari kenaikan tajam," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.850 per troy ons dan resistance US.880 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]