demo slot gmwin

berbaris menuju kekaisaran

Produk Elektronik yang Diskon di Transmart Full Day Sale, TV hingga AC******

Transmart Full Day Sale balik lagi hari ini, Minggu (12/11) mulai dari toko buka sampai jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat.

Aneka produk elektronik mulai dari TV sampai AC di Transmart Full Day Sale diskon gede-gedean hari ini, pasti rugi deh kalau enggak beli!

Lihat Juga : Wow, Beli AC di Transmart Full Day Sale Hemat Rp1 Juta dan Dapat Bonus

• LED TV 65" UHD Smart dari harga normal Rp11.209.000, diskon jadi Rp7.679.200 (LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung).
• Samsung LED TV 50" UHD Smart harga normal Rp6.969.000, diskon jadi Rp4.799.200.
• Kulkas SBS 436L harga normal Rp8.769.000, harga diskon Rp6.215.200 (LG, Polytron, Pansonic, Sharp, Samsung). Harga khusus Transmart Pulau Jawa, Bali, Lampung.
• Kulkas SBS 436L harga normal Rp9.239.000, harga diskon Rp6.639.200 (LG, Polytron, Pansonic, Sharp, Samsung). Harga khusus Transmart Luar Pulau Jawa, Bali, Lampung.
• AC Split 1 PK harga normal Rp4.199.000, harga diskon jadi Rp3.066.400 (LG, Polytron, Pansonic, Sharp, Samsung). Khusus pembelian AC di Transmart merek apa saja mendapat bonus pipa dan instalasi standar gratis.

Masih belum punya Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah? Tenang, Allo Bank bisa diunduh di hp masing-masing melalui App Store atau Play Store.

Kemudian registrasi akun dan upgrade ke Allo Prime untuk dapat diskon 20 persen. Bisa juga mengaktifkan Allo Paylater dan limitnya langsung dapat digunakan belanja di hari yang sama.

Sementara Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa diajukan di gerai pembukaan instan yang ada di setiap gerai Transmart di kota kamu.

Kapan lagi bisa belanja murah dan bayarnya belakangan kalau bukan di Transmart yang berani kasih jaminan harga termurah dari toko sebelah. Yuk segera merapat ke Transmart terdekat sekarang!

Tujuh kehidupan pagoda

Harga Cabai Naik 60 Persen Dorong Inflasi di Madiun******

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Jawa Timur, mencatat inflasi sebesar 0,48 persen pada November 2023 imbas kenaikan harga cabai rawit, yang mencapai 60,72 persen.

Kepala BPS Kota Madiun Abdul Azis mengatakan kenaikan harga komoditas cabai rawit memberikan andil sebesar 0,25 persen terhadap inflasi di Kota Madiun.

Menurut dia, kenaikan harga cabai rawit pada November lebih tinggi dibanding Oktober yang hanya 29,4 persen. Salah satu penyebabnya adalah faktor cuaca yang mengakibatkan petani gagal panen, sehingga berdampak pada pasokan.

"Kalau inflasi tinggi itu dampaknya daya beli masyarakat menjadi berkurang. Kalau biasanya beli cabai rawit Rp10.000, karena ada kenaikan harga, maka masyarakat mengurangi konsumsi cabai rawitnya," kata Abdul mengutip dari Antara, Minggu (3/12).

Kenaikan harga cabai rawit, juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha warung makan, maupun produsen pembuatan sambal pecel di Kota Madiun.

Mereka harus bisa mencari cara agar harga produknya tetap terjangkau, namun tidak menurunkan kualitas yang dihasilkan.

"Dampak dari kenaikan harga cabai rawit, pencatatan kami, komoditas nasi dengan lauk ini juga mengalami inflasi pada November. Itu baru di rumah makan, belum lagi di industri pembuatan sambal pecel," katanya.

Lihat Juga : Zulhas Akui Harga Beras Hingga Cabai Masih Mahal

Selain cabai rawit, terdapat sejumlah komoditas lain pemicu inflasi pada November 2023 di Kota Madiun, di antaranya beras, rokok kretek, bawang merah, gula pasir, dan telur ayam ras.

"Selain cabai rawit, harga beras juga masih mendorong terjadinya inflasi November 2023 di Kota Madiun," ujarnya.

Sedangkan, komoditas penekan inflasi, di antaranya harga bensin, tarif KA, ayam hidup, daging ayam ras, minyak goreng, tomat, tempe, serta bawang putih dan daging sapi.

Sementara itu, dari delapan kota penghitung inflasi nasional di Jatim, semuanya mengalami inflasi. Adapun inflasi tertinggi, terjadi di Sumenep 0,87 persen.

Kemudian, Madiun 0,48 persen, Probolinggo 0,44 persen, Banyuwangi 0,42 persen. Disusul Malang 0,40 persen, Kediri 0,38 persen, Jember 0,28 persen, dan Surabaya 0,26 persen.

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

Profil Benjie Yap yang Digadang Jadi Bos Baru Unilever******

Benjie Yap diusulkan menjadi calon direktur utama PTUnileverIndonesia Tbk pengganti Ira Noviarti.

Ira resign dari jabatan tertinggi Unilever Indonesia pada 24 Oktober 2023 lalu karena alasan pribadi. Setelah itu, ia menjual seluruh sahamnya sebanyak 870 lembar dengan total Rp3,17 miliar.

"Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, pemegang saham utama perseroan berencana untuk mengusulkan Benjie Yap sebagai presiden direktur (direktur utama) perseroan yang baru untuk disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang sama," kata Direktur dan Sekretaris Unilever Indonesia Nurdiana Darus dalam keterangan resmi, Rabu (25/10).

Nantinya, Unilever Indonesia akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 Desember 2023. Pengangkatan Benjie Yap sebagai bos anyar Unilever juga akan dilakukan pada momen tersebut.

Lantas, siapa sebenarnya Benjie Yap?

Benjie Yap bukan sosok baru di lini bisnis global Unilever. Saat ini, ia menduduki posisi chairman Unilever Philippines, Inc.

Mulanya, Benjie bergabung dengan Unilever pada 1994 sebagai technical management traineedan menggeluti bidang manufaktur, teknik, hingga pengembangan kemasan. Ia kemudian pindah haluan ke bagian marketingsebagai marketing director of home carepada 2001.

Benjie lalu bergabung dengan dewan direksi nasional Unilever Philippines, Inc. Di Filipina, ia pernah mengemban amanah sebagai foods managing director, VP for home care and foods, dan VP for customer development.

Ia juga terkenal di kancah internasional Unilever. Benjie tercatat pernah menjabat sebagai product development managerdi Port Sunlight UK pada 1999 dan VP home careUnilever Thailand di 2009.

Pengalaman lebih dari 20 tahun di Unilever tersebut membuatnya kini berpeluang menjadi bos baru di Indonesia.

"Perseroan saat ini dalam tahap seleksi kandidat pengganti untuk ketiga posisi direktur lainnya dan akan menginformasikan kandidat direktur yang akan ditunjuk melalui mekanisme RUPS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan perseroan," kata Nurdiana dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11).

"Perseroan percaya bahwa kompetensi dan kemampuan dari kandidat presiden direktur yang baru (Benjie Yap) maupun direktur-direktur yang ada saat ini dapat terus berkontribusi pada strategi dan operasi masa depan perseroan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Tuan Keselamatan

Profil Thomas Lembong dan Sepak Terjangnya Sebelum Merapat ke Anies******

Calon presiden yang diusung Partai NasDem danPKB Anies Baswedan mengumumkan daftar anggota Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) untuk Pilpres 2024 pada Selasa (14/11) kemarin.

Dalam daftar, ada nama pengusaha ternama Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Ia ditunjuk menjadi salah satu co-captain dalam Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) untuk Pilpres 2024.

Ia dan 11 co-captain lainnya akan membantu kerja Ketua Timnas AMIN Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus.

"Seorang profesional yang banyak malang melintang di dunia investasi, perbankan dalam negeri dan luar negeri. Sempat menjadi menteri perdagangan 2015-2016, juga kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM) 2016-2019," lanjut Anies.

Lalu siapa sebenarnya Thomas Lembong sehingga ia bisa dipercaya Anies?

Mengutip berbagai sumber, Tom lahir pada 4 Maret 1971. Ia meraih gelar sarjananya di Universitas Harvard pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts di bidang arsitektur dan tata kelola.

Setelah lulus, ia bekerja di Divisi Ekuitas Morgan Stanley di New York dan Singapura pada 1995. Ia kemudian menjadi bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia pada 1999-2000.

Jejak karir Tom mentereng. Tom pernah bekerja di Deutsche Bank di Jakarta periode 1998-1999.

Di bank itu, ia bertugas mengerjakan rekapitalisasi dan merger Bank Bumi Daya, Bank Eksim, Bank Dagang Negara dan Bank Bapindo menjadi Bank Mandiri.

Ia pun sempat menjadi Senior Vice President dan Kepala Divisi penanggung jawab restrukturisasi dan penyelesaian kewajiban Salim Group kepada negara akibat Bank BCA runtuh pada krisis moneter 1998.

Tom juga pernah dipercaya sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2000-2002.

Kala itu, BPPN berada di bawah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI), yang bertugas untuk merekapitalisasi dan merestrukturisasi sektor perbankan Indonesia usai mengalami krisis keuangan pada 1998.

Setelah itu, Tom pindah ke Farindo Investments pada 2002-2005.

Ia merupakan salah satu pendiri, juga Chief Executive Officer dan Managing Partner di Quvat Management. Ini adalah perusahaan dana ekuitas swasta yang didirikan pada 2006.

Tom juga tercatat sebagai presiden komisaris di PT Graha Layar Prima atau Blitz Megaplex pada 2012-2014.

Seperti kata Anies, Tom Lembong merupakan mantan 'pembantu' Jokowi di kabinet. Tak cuma itu, ia juga menulis beberapa pidato Jokowi.

Ia terjun ke dunia politik pada 2013 sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta kala itu, Jokowi. Peran ini diteruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden.

Saat Jokowi menjabat presiden, Tom ditunjuk Jokowi sebagai menteri perdagangan pada 2015-2016. Ia kembali dipercaya masuk kabinet dengan menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016-2019, yang kini berganti nama menjadi Kementerian Investasi.

Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Jokowi yang paling ikonik. Salah satunya adalah pidato "Game of Thrones" yang dibacakan Jokowi pada pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018.

[Gambas:Video CNN]

Ia juga menjadi penyusun pidato "Thanos" yang dibacakan Jokowi di Forum Ekonomi Dunia.

Saat ini, Tom bertugas di Dewan Penasihat Internasional Institut Kajian Strategis Internasional (IISS) di London dan Dewan Penasihat Internasional Plastic Omnium, perusahaan komponen otomotif di Perancis.

Pada Agustus 2021, Anies yang kala itu menjabat Gubernur DKI Jakarta, menunjuk Tom sebagai Ketua Dewan PT Jaya Ancol, satu-satunya Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Setelah itu, Tom mendirikan Consilience Policy Institute yang secara resmi beroperasi di Singapura. Lembaga ini merupakan sebuah wadah pemikir yang mengadvokasi kebijakan ekonomi internasionalis dan reformis di Indonesia.

Berkat kerja kerasnya, Tom meraih sejumlah penghargaan bergengsi di kancah dunia. Ia terpilih sebagai Pemimpin Muda Global oleh Forum Ekonomi Dunia pada 2008.

Selain itu, Tom dianugerahi Asia Society Australia-Victoria Distinguished Fellowship pada 2017.

Kemudian pada 2020, Tom menerima penghargaan Order of Diplomatic Service Merit, First Class Second Grade atau Gwanghwa Medal dari Korea Selatan.

Guang Nao Wu Zun

Zulhas Apresiasi Buku Putih Ekonomi Digital 2030, Tekankan Kolaborasi******

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberikan sambutan positif terhadap peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030.

Menurutnya, inisiatif strategis dalam buku yang diperkenalkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian RI memuat langkah-langkah konkret untuk mempercepat transformasi digital guna mencapai keterpaduan layanan digital nasional, terutama dalam sektor perdagangan.

Dalam kegiatan Diseminasi Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2023 di St Regis Jakarta, Rabu (6/12), Ketua Umum PAN ini menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci untuk mengatasi tantangan perdagangan dalam era digital.

Sebelumnya, dalam Leader's Insight bertajuk 'Infrastruktur Digital: Kunci Utama Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia', Zulhas menjabarkan pihaknya turut menjawab tantangan digital dengan menata ekosistem perdagangan elektronik/e-commerce.

"Kemendag terus menata ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik/e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat. Untuk itu, Kemendag telah menerbitkan Permendag No. 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Sistem Elektronik," paparnya.

Zulhas menegaskan Permendag No. 31 Tahun 2023 ini juga mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha e-commerce dalam negeri serta meningkatkan perlindungan konsumen.

Melalui Permendag No.31 Tahun 2023 ini, pihaknya menata perdagangan di e-commerce agar tidak mengganggu ekosistem perdagangan offline. Serta mendorong UMKM agar bisa memanfaatkan sistem perdagangan online ini untuk kepentingan dan kemajuan Ekonomi Indonesia.

"Intinya kita tata agar e-commerce itu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, bisa menjadi pendukung UMKM dan industri kita untuk menguasai pasar lokal dan go global. Jadi sama-sama untung," tuturnya.

Sebagai informasi, kegiatan peluncuran ini turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menaker yang diwakili Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, serta Gubernur BI diwakili Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung.