p200m situs slot

Raja Makanan

Bahlil Pastikan LG Tak Hengkang dari Proyek Baterai Kendaraan Listrik******

MenteriInvestasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan perusahaan asal Korea Selatan, LG, tak kabur dari proyek baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Menurutnya, sampai saat ini kerja antara Indonesia dan Korea Selatan masih berjalan dengan baik. Bahkan, empat hari lalu, kedua pihak mengadakan rapat lanjutan di kantor BKPM.

"Empat hari lalu saya rapat sama LG di kantor ini. Prosesnya nggak ada perubahan sama sekali, tetap jalan," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (16/2).

"Jadi saya sampaikan itu nggak benar (LG hengkang), on trackdan jalan terus. Saya sampaikan itu hanya salah persepsi (LG hengkang) dan LG jalan terus. (Pabrik) kapasitas 10 giga-nya sudah bangun di Karawang, masa konstruksi selesai 2023, bagaimana batal coba?" jelasnya.

Isu hengkangnya LG dari proyek baterai mobil listrik berawal dari Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Direktur Utama MIND.ID Hendi Prio Santoso. Namun, saat Bahli mengonfirmasi info tersebut kepada Hendi, yang bersangkutan membantah dan mengatakan ada salah persepsi.

Lanjut Bahlil, yang benar adalah adanya perubahan anggota konsorsium. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi urusan internal LG dan Indonesia tak bisa ikut campur karena merupakan aksi korporasi biasa.

"Saya tidak bisa jelaskan siapa keluar dan masuk (anggota konsorsium). Bagi pemerintah ini adalah kerjasama Korea dan Indonesia, dan siapa yang ada di konsorsium (LG) pemerintah nggak akan banyak cawe-cawe di dalam selama tidak merugikan kita," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mengkolonisasi Pesawat Alien

OJK Ungkap Aplikasi Tamasia Bodong Sejak 2018******

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah menghentikan operasional toko emasdigitalTamasia (PT Tamasia Global Sharia) sejak 2018. Alasannya, Tamasia tidak memiliki izin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

"Tamasia sudah dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi pada Oktober 2018," ungkap Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (20/1).

Menurut Tongam, Tamasia sudah diminta mengurus izin ke Bappebti. Namun, hingga saat ini belum ada nama PT Tamasia Global Sharia yang masuk dalam daftar 5 perusahaan yang mengantongi izin sebagai pedagang emas di situs Bappebti per Selasa (17/1) lalu.

Tongam pun meminta masyarakat yang merasa dirugikan oleh Tamasia untuk segera melapor ke polisi. Ia menyarankan agar korban segera melakukan proses hukum.

Kasus Tamasia ramai usai perusahaan itu meminta penggunanya menjual emas dengan harga Rp800 ribu per gram maksimal hingga 15 Februari 2023. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga jual emas Antam pada periode yang sama, yakni Rp1,042 juta per gram.

Hal tersebut diketahui berdasarkan cuitan warganet di Twitter dengan nama akun @adrsbg. Dalam cuitannya itu ia melampirkan pengumuman dari Tamasia yang akan mengubah model bisnis mereka.

Berdasarkan pengumuman yang @adrsbg unggah, bisnis Tamasia akan bertransformasi menjadi pembelian logam mulia/tama gold/emas fisik melalui media online yang akan sampai di tangan pelanggan setelah pembelian terjadi.

Karenanya, Tamasia mengimbau seluruh penggunanya yang memiliki saldo di akun aplikasi untuk melakukan proses jual emas sampai 15 Februari 2023 sekaligus menyampaikan permintaan maaf.

"Parah banget @Tamasia_ID sudah gak bisa diakses dari awal tahun, sekarang tiba-tiba maksa buat jual karena mereka ganti bisnis model dan harga jualnya cuman dihargai Rp800 ribu?" tulis @adrsbg.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Pengamat Imbau Subsidi Mobil Listrik Rp5 T Dialihkan ke Angkutan Umum******

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai rencana subsidi Rp5 triliun untuk pembelian kendaraan listrikseharusnya dialihkan ke pembenahan dan perbaikantransportasi umum.

Menurut Djoko hal ini akan memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat ketimbang subsidi dibagi ke pembeli kendaraan 'hijau'.

Pemerintah sebelumnya mengatakan telah menyiapkan dana Rp5 triliun untuk subsidi kendaraan listrik yang akan dibagikan tahun ini.

"Lebih bijak jika Pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp5 triliun, diberikan pada perbaikan dan pembenahan transportasi umum. Baik untuk angkutan umum perkotaan maupun angkutan jalan perintis. Mobilitas masyarakat terbesar di sektor transportasi darat," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (8/1).

Djoko juga mengingatkan pengalihan anggaran sebesar itu sebetulnya dapat mendongkrak nama para pejabat yang ingin mendongkrak popularitas pada tahun politik.

Sebab, dampak atau keuntungan yang diterima masyarakat tentu akan menjadi lebih luas karena digunakan untuk keperluan pembenahan sektor transportasi.

"Di tahun politik ini, anggaran sebesar itu dapat membantu mendongkrak popularitas anggota DPR yang mau mengikuti pilihan legislatif 2024. Pasalnya, akan banyak masyarakat di daerah pemilihannya yang akan menikmatinya, jika di Dapilnya diberikan program transportasi umum," katanya.

Djoko menjabarkan secara total subsidi keperintisan sektor transportasi tahun ini memang mengalami kenaikan dibanding 2022.

Pembagiannya yakni perkeretaapian mendapat porsi cukup besar, yakni Rp3,326 triliun. Kemudian diikuti transportasi laut Rp1,47 triliun, transportasi darat Rp1,32 trilun, dan transportasi udara Rp550,137 miliar.

Dengan pembagian itu Djoko menilai subsidi, khususnya sektor transportasi darat perlu ditambah.

"Subsidi layananan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak, mengingat mobilitas masyarakat terbesar ya di darat," sambung akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Tanpa Jiwa

Berkaca Kasus Meikarta, Pembeli Makin Hati******

Masyarakat disebut makin berhati-hati dalam mencari hunian, terutama yang prosesnya inden. Kewaspadaan calonpembelimeningkat karena berkaca pada kasus pembangunan apartemen Meikarta kini jadi perbincangan.

Pengamat Properti Colliers Aleviery Akbar mengatakan kasus Meikarta membuat calon pembeli waspada, tetapi tidak akan menurunkan minat masyarakat dalam membeli hunian inden.

"Meikarta sampai saat ini masih memasarkan unit apartemen dan komersialnya. Artinya, tidak terpengaruh. Hanya saja, sekarang ini memang pembeli apartemen semakin hati-hati untuk pembelian properti inden," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/1).

Menurutnya, saat ini sudah banyak pengembang properti yang memasarkan tempat tinggal siap huni.

Meski sudah jadi, belum tentu lepas dari masalah. Oleh sebab itu menyarankan pembeli untuk langsung mengecek legalitas hunian baik rumah tapak maupun apartemen yang sudah selesai dibangun tersebut sebelum membeli.

"Cek legalitas seperti izin layak huni, IMB (izin mendirikan bangunan) atau PBG (persetujuan bangunan gedung), sertifikat jika sudah ada," imbuhnya.

Lihat Juga : DPR Panggil Manajemen Meikarta Siang Ini

Ia menambahkan jika pembeli tetap ingin membeli hunian dalam bentuk inden atau belum ada bentuknya, maka calon pembeli bisa mengecek reputasi developeryang memasarkan. Kalau rekam jejaknya baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum atau terkait serah terima unitnya, maka tidak ada salahnya membeli.

Hal yang sama disampaikan oleh Pengamat sekaligus Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat. Menurutnya, ada lima aspek yang perlu diperhatikan jika ingin membeli hunian inden.

Pertama, pastikan ada peruntukan ruang, ditunjukkan melalui surat keterangan rencana kota yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah. Kedua, pastikan hak atas tanah, ditunjukkan adanya sertifikat atas tanah dari lahan yang akan dibangun.

Ketiga, harus memastikan status penguasaan rumah susun, ditunjukkan dengan hasil pertelaan (daftar keterangan) dari pemerintah daerah baik kepemilikan berupa SHM Sarusun atau SKBG Sarusun.

Keempat, harus memastikan ada izin pembangunan rumah susun, ditunjukkan adanya IMB.Kelima, harus ada jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin, berupa surat dukungan baik bank maupun non-bank.

"Untuk itu calon pembeli yang berminat pada unit apartemen yang belum dibangun, perlu memastikan kelima unsur di atas terpenuhi. Selain itr, perlu memastikan skema pembiayaan, mengenali reputasi pengembangnya, dan detil klausul jual beli dengan teliti," jelasnya.

Ia juga meminta masyarakat untuk berhati-hati dan jangan mudah tergoda dengan iming-iming harga yang murah tetapi fasilitasnya lengkap. Sebab, fasilitas akan sebanding dengan harga yang diterima.

"Memang apartemen yang belum dibangun umumnya menawarkan harga unit yang menggiurkan, namun memang ada risikonya, calon pembeli harus teliti sebelum membeli," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

Kronologi Konsumen Meikarta Digugat Usai Ngadu ke DPR******

Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) mengaku digugat oleh PT Mahkota Sentosa Utama(MSU) selaku pengembang Meikarta usai mengadu ke DPR pada Desember 2022.

Ketua PKPKM Aep Mulyana menyebutkan 18 orang konsumen digugat perdata senilai Rp56 miliar ke PN Jakarta Barat.

"PT MSU menggugat 18 orang konsumen Meikarta senilai total Rp56 miliar dengan alasan pencemaran nama baik yang merugikan perusahaan," ujar Aep melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (24/1).

Kasus Meikarta sebelumnya kembali mencuat pada Desember lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Konsumen Meikarta kemudian meminta agar DPR mempertemukan mereka dengan PT MSU.

Permintaan mediasi itu awalnya direncanakan berlangsung 14 Desember lalu.

"Dari anggota Komisi V, meneruskan ke Komisi 11 akan diadakan mediasi Meikarta untuk rapat dengar pendapat kurang lebih 14 (Desember). Nanti kita tunggu saja," kata Aep pada Desember 2022.

Konsumen Meikarta kemudian rapat dengan Komisi VI DPR pada pertengahan Januari lalu. Dalam rapat itu, konsumen menceritakan kronologi terkait unit yang tidak kunjung diserahkan.

Selain itu para konsumen juga menuntut pengembang mengembalikan dana atau refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus Apartemen Meikarta.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) pada 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay 4 tahun," ujar Andre.

Andre juga menyinggung PT MSU yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

"Ini proyek sudah bermasalah dari awal. Ini bentuk penzaliman oligarki kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Ke depan, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holder terkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

Hingga kini, PT MSU selaku penggugat konsumen Meikarta belum berkomentar banyak mengenai gugatan yang mereka ajukan.

"Maaf ya kami no komen dulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya. No comment, nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.com di lingkungan PN Jakbar, Selasa (24/1).

[Gambas:Video CNN]

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

Menebak Nasib Bisnis E******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di e-commercemasih berlanjut imbas ekonomi lesu. Tak hanya PHK, e-commerceJD.ID bahkan harus gulung tikar di awal tahun ini.

JD.ID merupakan perusahaan patungan e-commerce China JD.com dan Provident Capital. Marketplace ini resmi menutup layanan belanja online mereka per 31 Maret 2023, dan melayani pesanan terakhir pada 15 Februari 2023.

Sebelum mengumumkan akan menutup layanannya, JD.ID menutup cabang logistiknya JDL Express Indonesia per 22 Januari 2023. Perusahaan juga melakukan PHK secara bertahap.

Selain JD.ID, PT Shopee Indonesia juga memangkas jumlah karyawannya pada September tahun lalu.

Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.

Senada, PHK juga dilakukan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo terhadap 12 persen dari total karyawannya atau sebanyak 1.300 orang.

PHK dilakukan agar perusahaan lebih agile atau lincah dan bisa menjaga tingkat pertumbuhan, sehingga terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang.

Menanggapi gempuran PHK yang terus terjadi di perusahaan e-commerce, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan pendanaan yang seret menjadi alasan kuat mengapa para e-commerce goyah.

Andri menegaskan investor sudah semakin selektif dan kini beralih ke instrumen investasi yang lebih aman ketimbang harus menyuntikkan dana ke e-commerce. Dengan alasan itu, Andri melihat promo e-commerce saat ini sangat terbatas.

"Di saat pertumbuhan e-commerce meredup, sedangkan return obligasi negara, seperti US Treasury meningkat padahal tingkat resikonya jauh lebih rendah, maka sekarang e-commerce kesulitan mendapatkan dana segar dari investor. Mau mendapatkan pendanaan dari bank pun juga mahal karena suku bunga ikut meningkat," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/2).

Selain masalah pendanaan, minimnya promo dan persaingan antar e-commerce juga menjadi penyebab runtuhnya satu per satu bisnis belanja online tersebut.

Andri menilai meningkatnya mobilitas masyarakat setelah pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada akhir Desember 2022.

Menurutnya, banyak konsumen yang akhirnya kembali berbelanja di toko konvensional ketimbang check out di e-commerce. Apalagi, semenjak suntikan dana terhadap e-commerce seret, para marketplace tersebut kini minim promo.

Ia menilai daya beli masyarakat juga belum pulih sepenuhnya karena inflasi tidak dibarengi kenaikan pendapatan rumah tangga.

Kondisi ini pada akhirnya membuat masyarakat lebih memilih pilihan yang lebih ekonomis dengan belanja di toko konvensional, meninggalkan e-commerce. Terlebih, Andri menilai sekarang e-commerce semakin dituntut untuk mengurangi kerugian.

"Sehingga sekarang banyak e-commerce menambah biaya admin dan potongan penjualan kepada penjual. Biaya ini biasanya oleh penjual akan dibebankan ke pembeli yang membuat harga-harga di e-commerce semakin tidak ekonomis bagi pembeli," jelasnya.

Terkait persaingan e-commerce yang semakin ketat. Ia menilai hadirnya social commerce seperti TikTok Shop yang viral belakangan ini dengan istilah "keranjang kuning", juga menjadi pesaing marketplace.

Ia menjelaskan pasar e-commerce Indonesia banyak beririsan dengan platform media sosial. Namun, platform media sosial seperti Facebook hingga TikTok terus berinovasi menghadirkan layanan belanja online milik mereka masing-masing.

Oleh karena itu, Andri menyarankan e-commerce mengambil langkah tepat dalam menjaga pasar. Tujuannya agar para pengguna tetap menggunakan platform belanja online mereka.

"Seperti memberikan insentif bagi penyebar link produk di sosial media atau bahkan memperkuat positioning mereka pada segmen-segmen yang menjadi target sehingga pengguna sosial media tetap mengandalkan e-commerce tersebut untuk membeli barang," tandasnya.

Di lain sisi, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menyoroti secara khusus soal badai PHK di industri startup, termasuk e-commerce. Ia memproyeksi PHK di industri digital masih berpeluang besar berlanjut di tahun ini.

Bagi perusahaan mapan, Yusuf menilai kemunduran usaha mereka banyak disebabkan aksi over ekspansi di masa pandemi. Memang permintaan terhadap produk dan jasa digital melonjak drastis pada saat itu, sehingga banyak perusahaan digital merekrut tenaga kerja secara besar-besaran.

Sayang, seiring dengan penghapusan berbagai pembatasan sosial selepas pandemi membuat permintaan terhadap produk dan jasa digital menurun. Pada akhirnya PHK e-commerce tidak bisa dihindari.

Sementara itu, Yusuf merinci tiga faktor PHK di startup digital yang banyak mengandalkan pembiayaan non-bank. Pertama, model bisnis yang tidak solid. Kedua, persaingan yang semakin keras. Ketiga, dukungan pendanaan yang melemah seiring pengetatan moneter dunia dan berakhirnya era suku bunga rendah.

Ia juga menyinggung soal fenomena 'bakar uang' di dunia startup. Menurutnya, strategi tersebut jika tidak kunjung menghasilkan revenue dan profit memadai hanya akan berujung terhentinya kucuran dana dari investor.

"Akibatnya startup banyak yang mulai berhenti melakukan strategi 'bakar uang' untuk akuisisi konsumen, melakukan efisiensi seperti PHK karyawan, bahkan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan," jelasnya.

Yusuf menegaskan bahwa persaingan memperebutkan pasar semakin keras dan akuisisi konsumen tidak lagi bisa hanya mengandalkan promo dan diskon. Sementara penyedia dana tidak lagi memiliki keleluasaan seiring kenaikan suku bunga dan likuiditas yang semakin ketat.

Bisnis e-commerce di Indonesia masih menarik