game slot online gacor hari ini

Saya tidak sedang bermain-main

PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS)untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

"Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman," tuturnya.

"Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu," sambung Endra.

Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Tuan dan kegilaan jahat

Pemprov Bali Resmi Pungut Wisatawan Asing Rp150 Ribu******

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya resmi meluncurkan program pungutan wisatawan asing sebesar Rp150 ribu, pada Senin (12/2) sore.

Mahendra menyebut pungutan ini untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Pulau Dewata. Pasalnya, ada keterbatasan kemampuan APBD Bali terbatas untuk mengongkosi program perlindungan tersebut. 

"Maka dari itu, adanya pungutan wisatawan asing ini diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan fiskal dalam APBD Provinsi Bali agar dapat berbuat lebih banyak lagi dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, termasuk membenahi daya tarik wisata, infrastruktur, jalan serta meningkatkan promosi pariwisata," ujarnya, Senin (12/2).

"Pungutan dilakukan dalam sistem aplikasi Love Bali secara cashless untuk kemudahan dan menjaga akuntabilitas," ujarnya

Mahendra mencontohkan pungutan ini akan dipakai membiayai perlindungan dan restorasi warisan lontar, berbagai situs budaya, adat-istiadat, dan kesenian. Kemudian, untuk  mengatasi persoalan sampah, penghijauan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah dan lainnya.

Pemprov Bali mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2023 mencapai 5,2 juta orang. Angka ini, kata Mahendra, memang masih lebih rendah dibandingkan 2019 yang tembus 6,2 juta orang.

Sebelumnya,  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pungutan Rp150 ribu bagi turis asing di Bali bakal digunakan untuk mengatasi masalah sampah.

Pungutan sebesar Rp150 ribu bakal diberlakukan pada 14 Februari mendatang. Ia mengatakan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan destinasi pariwisata di Pulau Dewata dapat menangani permasalahan sampah dengan baik.

"Mulai tanggal 14 Februari, kita akan ada pungutan, yaitu pungutan sebesar Rp150 ribu khusus untuk menangani sampah," katanya di Kabupaten Badung, Bali, dikutip Antara, Rabu (31/1).

"Oleh karena itu, dengan adanya pungutan ini tidak ada alasan lain bahwa kita harus menangani sampah kita dengan lebih baik," imbuhnya.

Sandiaga pun menanggapi viralnya video turis Inggris yang mengeluhkan sampah di kawasan wisata Kuta. Menurutnya, keluhan itu adalah suatu masukan dan pengingat kepada seluruh pihak terkait untuk mengelola destinasi wisata lebih bersih dan mengesankan wisatawan.

"Kita jangan terus menjadi emosi karena postingan-postingan tersebut. Jangan kita mendiskreditkan wisatawan-wisatawan tersebut, tetapi itu adalah niat baik mereka. Kita berprasangka baik saja bahwa mereka ingin memberikan masukan kepada Bali," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Mendekonstruksi dunia lain

KCIC Akan Ubah Tarif Whoosh, Murah Saat Sepi dan Mahal Kalau Ramai******

PT Kereta CepatIndonesia-China (KCIC) akan mengubah sistem tarif Kereta Cepat Whooshdengan skema dynamic pricing.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan pihaknya sudah menemukan pola perjalanan penumpang Whoosh dari Halim-Tegalluar maupun sebaliknya. Oleh karena itu, tarif Whoosh akan dipatok tinggi saat ramai dan murah ketika sepi.

"Kami tidak ngomong tarif normal atau promo. Pokoknya, kapan kita ada demandyang tinggi ya kita kasih tarif tinggi, kapan ada demandyang rendah kita kasih tarif rendah," ucap Dwiyana usai menandatangani nota kesepahaman dengan Setjen DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

Kendati, Dwiyana belum bisa merinci kapan skema tarif anyar itu diberlakukan. Ia hanya menegaskan sesegera mungkin skema tarif dinamis diumumkan oleh KCIC di tahun ini.

"(Dynamic pricing) sudah kayak KAI hingga hotel, di peak(hours) tarifnya premium, di lowerya lowertarif. Memang dinamika dan demandpasarnya meminta seperti itu, jadi benar-benar kita ikuti pola perjalanan dan permintaannya," tuturnya.

"Kita sebagai operator harus tahu pola seperti itu, kapan menerapkan tarif tinggi, kapan tarif rendah. Yang penting pelayanannya maksimal, bagaimana prinsip kami bisa memindahkan polusi jalan raya ke kereta cepat," imbuh Dwiyana.

Berdasarkan aplikasi Access by KAI, tarif Kereta Cepat Whoosh pada weekday masih Rp200 ribu dari Stasiun Halim-Tegalluar. Sedangkan pada akhir pekan dipatok dengan harga Rp250 ribu untuk rute yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Yae Rin

Menko Airlangga Bantah Bansos Jadi Alat Politik Jelang Pemilu 2024******

Menteri Koordinator bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menepis tudingan yang menyebut penyaluran program bantuan sosial (bansos) menjadi alat politik jelang Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai menyalurkan program bantuan pangan El Nino di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (15/1).

Ia menegaskan program bantuan pangan sudah berlangsung sejak lama, mulai dari era Pandemi Covid-19 pada 2020. Oleh karenanya, Airlangga heran apabila program bansos dituding tiba-tiba diadakan hanya untuk kepentingan Pemilu 2024.

Airlangga mengatakan setelah pemberhentian bantuan, pemerintah tetap memantau situasi di masyarakat sebagai ajang evaluasi. Hasilnya, kata dia, banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pangan lantaran kondisi pertanian yang terdampak El Nino.

Ia mencontohkan, Kabupaten Manggarai Barat yang seharusnya menjadi lumbung beras bagi provinsi NTT, tapi saat ini tidak bisa optimal dikarenakan El Nino serta adanya program renovasi waduk.

"Oleh karena itu (bantuan) sejak bulan September dilanjutkan kembali, apalagi kita liat kondisi pertanian terganggu," jelasnya.

Airlangga lantas menyindir balik pihak yang menuding program bansos untuk masyarakat sebagai alat politik. Menurutnya, pihak tersebut justru tidak pernah turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat pasca Covid-19.

"Dia lupa, dia pernah mengalami Covid-19, di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia," pungkasnya

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya menilai bansos menjadi komoditas yang bernuansa politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Dia menyebut bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.

"Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).

"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Bai Yeyi

Konsultan Properti Sebut Pajak Hiburan 40 Persen Bebani Bisnis Hotel******

Konsultan properti Colliersmenyebut pajak hiburan 40 persen membebanihoteldi seluruh Indonesia yang mulai pulih dari pandemi covid-19.

Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan kenaikan pajak untuk golongan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa itu jelas memberatkan.

"Secara umum ini agak berat karena hotel pada umumnya sekarang itu lagi mulai recoverysetelah pandemi. Pada saat pandemi hancur-hancuran, sekarang baru mulai naik, tiba-tiba dihantam lagi 40 persen rasanya akan berat. Dan ini kan berlakunya bukan cuma di Bali, seluruh Indonesia sebenarnya," katanya dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Akan tetapi, ia menyebut seberapa besar dampak yang akan muncul dari kenaikan tarif pajak ini harus dilihat lebih lanjut di lapangan.

"Artinya untuk semua kelas pun akan lebih berat. Pengeluaran orang akan jadi lebih tinggi. Sekarang hoteliers berusaha tarik orang-orang datang, tapi sekarang ada tambahan gitu (pajak 40 persen). Rasanya itu akan berpengaruh," tandas Monica.

Berdasarkan data Colliers, ada banyak hotel di Bali tutup pada 2020-2023. Meski ada yang akhirnya buka kembali, tak sedikit yang akhirnya gulung tikar.

Sejak covid-19 mulai reda, tingkat wisatawan domestik dan asing ke Bali diklaim terus meningkat, setidaknya mulai 2022. Tingkat keterisian dan harga hotel pun terus membaik dalam dua tahun terakhir.

Namun, tarif pajak untuk kelompok spa Cs terdampak kenaikan. Ini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tak ada batas bawah dan hanya disebutkan batas maksimal pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya protes dengan tarif baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," ucap Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellnesskalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tegasnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," ucap Lydia kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Bajingan Hiburan China

Erick Thohir Ungkap Jasa Kakek Prabowo ke BNI dan BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap jasa kakek Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Margono Djojohadikusumo terhadap BUMN.

Erick menyebut Prabowo adalah keluarga besar BUMN. Ia menjelaskan calon presiden nomor urut dua itu merupakan cucu dari pendiri Bank Negara Indonesia alias BNI. Maka itu, Prabowo disebut sebagai bagian dari BUMN juga.

"Bapak Menhan, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, adalah keluarga besar BUMN juga. Kenapa? Beliau adalah cucu Bapak Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Nasional Indonesia. Bank BUMN yang sekarang nomor empat terbesar di Indonesia," ucap Erick dalam acara Natal Bersama 2023 Kementerian BUMN dan BUMN di Jakarta, Senin (15/1).

Terlebih, kata Erick, BNI juga hadir dalam membantu pegawai migran Indonesia (PMI), yang menjadi penyumbang devisa negara.

"Artinya kontribusi keluarga Bapak Prabowo di BUMN nyata. Keluarga besar kita juga. Seperti bapak, ibu, membuka tangan dan menerima saya ketika awal saya menjabat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Erick menitipkan Indonesia kepada Prabowo. Ia ingin Prabowo bisa menjaga toleransi umat beragama, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Dengan segala ketulusan, saya, kita semua, yang hadir hari ini, titipkan kepada Bapak Prabowo, Pak, jaga toleransi umat beragama di Indonesia untuk hari ini dan masa depan," tuturnya.

"Kita titipkan kepada bapak Prabowo, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar kita menjadi negara yang maju, sejahtera dan mulia," tutup Erick.