wigogame

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Invasi Raja Iblis

Mengenal Smart Farming, Jurus Gibran Gaet Pemuda RI Jadi Petani******

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut istilah smart farmingdalam debat cawapres yang digelar KPU di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

Terkaitsmart farming, Gibran mendorong anak muda untuk masuk sektor itu. Menurutnya, dengan smart farmingproduktivitas pertanian diharapkan meningkat.

"Generasi muda akan kita dorong melaluismart farming," kata Gibran.

Lantas, apa sebenarnya smart framing?

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengartikansmart farmingmerupakan sistem pertanian yang memanfaatkan teknologi guna meningkatkan produktivitas.

Peneliti Ahli Madya PRHP BRIN Joko Pitono secara spesifik menjelaskan smart farmingyaitu suatu konsep pertanian yang menggunakan teknologi digital dan informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan dalam produksi tanaman serta peternakan.

Menurutnya, konsep ini juga bisa diandalkan untuk menarik minat anak muda menjadi petani. Maklum, kata dia, saat ini tren sumber daya manusia di sektor pertanian kian menyusut.

Joko menilai desai aplikasi smart farmingcukup kompleks, sehingga memerlukan keterlibatan dan sinergi dari berbagai bidang kepakaran seperti elektro, fotonik, agronomi fisiologi, hama penyakit, agroklimat, tanah, dan mekatronika.

"Smart farmingyang berbasisInternet of Thing (IoT)memerlukan dukungan cloud server yang ditunjang oleh beberapa unit untuk proses monitoring parameter penting, big data & analitik, kontrol manajemen dan aktivasi aktuator," kata Joko dalam acara HortiEs Talk Seri ke-12, dengan topik 'Penerapan Smart Farming dan Teknologi Pengendalian Residu Pestisida' beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan bahwa aplikasi smart farmingakan berfungsi untuk pengaturan input produksi tanaman. Contohnya untuk irigasi, aplikasi hara, penyiapan lahan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pencahayaan, iklim mikro, panen, dan evaluasi hasil.

Menurut Joko, banyak tantangan pengembangan SF untuk menjawab permasalahan riil pertanian ke depan seperti smart air water generator (aplikasi di lahan kering), smart crop pollinator, smart crop lighting, dan virtual screen protector.

Sementara itu, Peneliti Ahli Pertama Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan (PREMK) BRIN Agung Budi Santoso menuturkan penggunaan smart farmingdari sisi marketing yaitu petani bisa memangkas distribusi langsung ke konsumen.

Namun, konsekuensinya aktivitas ekonomi pedagang pengepul dan pedagang eceran akan berkurang.

Oleh karena itu, perlu ada regulasi penerapan smart farmingdalam transformasi tenaga kerja dan kompensasi perubahan marginal physical product (MPP)pada sektor pemasaran.

Selain itu,smart farmingjuga perlu dikembangkan dalam bentuk komunitas, bukan individual. Komponen penerapan smart farming yang perlu diperhatikan adalah penyedia teknologi, teknologi dan kesiapan petani.

"Karena tingkat adopsi yang rendah, kita sudah memiliki varietas-varietas unggul tetapi produktivitas masih rendah. Secara ekonomi, pelaku ekonomi melakukan proses produksi berdasarkan optimal quantityyang bisa memaksimalkan keuntungan," kata Agung.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Bos KCI soal Wacana Tarif KRL Jabodetabek Naik: Tunggu Tanggal Mainnya******

Direktur Utama PT KAI Commuter (KCI) Asdo Artriviyanto blak-blakan soal wacana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL).

Asdo mengungkapkan pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan itu dari regulator yang berwenang yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Itu masih di level regulator, kita kan operator hanya jalanin saja. Kalau secara sistem kita ikut dari regulator karena kita PSO, kalau pemerintah menetapkan kebijakan tarif kita, secara IT kita siapkan dan kita siap untuk melakukan itu," ujar Asdo dalam diskusi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/1), seperti dikutip Detik.

Adapun struktur biaya PSO yang ditentukan Kemenhub terdiri dari biaya operasi mulai dari bahan bakar, perawatan kereta, pembayaran kru, hingga margin keuntungan 10 persen untuk KCI.

Tarif KRL sendiri sudah tidak naik sejak 2016. Kalaupun tarif naik, sambung Asdo, pihaknya hanya tinggal menjalankan.

"Kita kan terakhir naik di tahun 2016, sekarang belum ada kenaikan tapi tunggu tanggal mainnya aja. Kalau ditanya akan ada kenaikan? Mungkin ada, tapi tunggu tanggal mainnya," canda Asdo.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir 2022 menjelaskan skema tarif KRL akan diubah menjadi subsidi tepat guna.

Dalam hal ini, tarif KRL akan naik bagi masyarakat yang tergolong mampu ekonominya karenanya tidak mendapat subsidi.

Sementara, bagi masyarakat menengah ke bawah tarif KRL tetap terjangkau. Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

Kendati demikian, wacana tersebut belum terealisasi hingga kini.

[Gambas:Video CNN]

Legenda di zaman modern

Sepeda di Transmart Full Day Sale Diskon 30%, Harganya Jadi Segini******

Mau beli sepeda berkualitas dengan harga terjangkau? Cus buruan ke Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (17/12) mumpung semua sepeda diskon hingga 30 persen!

Promo ini cuma berlangsung satu hari selama gelaran Full Day Sale dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Gak Perlu Tunggu Gajian, Belanja di Transmart Diskon 20% Setiap Hari

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat untuk menikmati diskon melimpah di gelaran Full Day Sale hari ini! Selamat belanja!

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

Belanja Hemat di Transmart, Diskon 20% Tiap Hari untuk Produk Fresh******

Belanja produk segar di Transmart pastinya lebih hemat karena sekarang pasti ada diskon sampai 20 persen. Diskon belanja ini berlaku untuk produk fresh seperti daging, buah, makanan beku, sampai pastry.

Untuk dapat diskon belanja tersebut, pelanggan tinggal transaksi menggunakan Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Mau Masak Daging Belinya di Transmart Aja, Auto Hemat!

Selain ayam, ada juga anggur red globe dari harga normal Rp3.990 per 100 gram. Bayar menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, anggur red globe jadi Rp3.192 per 100 gram.

Pastry juga ada lho, salah satunya cromboloni. Cromboloni aneka rasa dari harga normal Rp24.000, diskon di Transmart jadi Rp19.920 per buah.

Murah dan bikin hemat banget kan kalau belanjanya di Transmart. Yuk, buruan belanja ke Transmart terdekat sekarang di kota kamu.

Jangan lupa transaksi menggunakan Allo Bank atau Bank Mega supaya belanja apa saja selalu untung di Transmart.

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Erick Thohir Buka Suara soal Fotonya di Poster Kampanye Prabowo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal fotonya yang dipajang dalam poster kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Ia mengatakan hal itu merupakan tindakan para relawan. Namun, ia tidak terlibat dalam kampanye tersebut.

"Saya tidak boleh (kampanye) karena memang ada tugasnya. Cuman kalau relawan saya ada yang ke sini, ada yang ke sini, ya saya gimana," katanya di kantor Kementerian BUMN, Senin (18/12).

Ia juga menanggapi kampanye Prabowo-Gibran yang mengusung slogan AKHLAK, yang merupakan core value BUMN. Ia mengatakan tidak bisa mengatur siapapun yang ingin menggunakan slogan AKHLAK.

"AKHLAK itu sekarang banyak yang pakai. Gimana nyetopnya. Masa misalnya contoh ada ASN ber-AKHLAK masa saya bilang 'enggak boleh, ini hak saya'. Kan enggak bisa gitu," katanya.

Kabar kampanye Prabowo-Gibran yang dihadiri Erick Thohir beredar di media sosial. Akun X (Twitter) @MurtadhaOne1 membagikan poster kampanye tersebut yang menampilkan foto Prabowo, Gibran, dan Erick.

Kampanye tersebut bahkan menggunakan slogan AKHLAK yang merupakan core value BUMN.

Lihat Juga : Siap-siap, Harga Rokok Naik per 1 Januari 2024

"Core value BUMN dan Kemen PAN-RB kok dipakai kampanye. Ngawur banget!," tulis akun @MurtadhaOne1 membagikan.

CNNIndonesia.comtelah meminta izin kepada netizen tersebut untuk mengutip unggahannya.

Sementara itu, Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

Para komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota juga harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]